HarianNusa.Com, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB), dinilai mampu menekan angka stunting. Lombok Barat bahkan dipilih pemerintah pusat sebagai daerah percontohan penurunan stunting pada 2017 lalu. Angka kasus stunting di Lombok Barat pada tahun 2008 lalu mencapai lebih dari 49 persen. Tahun 2013, turun menjadi 39 persen. 2016 menjadi 36 persen dan tahun 2018 masih berada pada angka 33 persen.

“Alhamdulillah berkat intervensi, sekarang (tahun 2019) posisi angka stunting berada pada angka 23,2 persen,” sebut Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid di hadapan Menteri Kesehatan RI Letjen TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto pada acara Serah Terima Aset Intervensi Kesehatan Lingkungan oleh Kementerian Kesehatan di Aula Utama Kantor Bupati Lobar di Giri Menang, Kamis (5/12/2019).

Bupati mengatakan angka 23,2 persen berada pada angka di atas rata-rata provinsi NTB, bahkan di atas rata-rata nasional. Ini memang dampak dari berbagai macam intervensi yang dilakukan. Intervensi dilakukan diawali dari hulu. Bahkan sejak awal tahun 2019, dilakukan yang betul-betul hulu, yakni dengan melakukan intervensi di sekolah dasar (SD). Tapi karena keterbatasan kemampuan, hanya dilakukan sebanyak 48 sekolah saja. Intervensi ini dalam bentuk pemberian penambah darah dan sarapan bersama setiap minggu.

“Sarapan bersama ini sistemnya murid sendiri yang bawa makanan dari rumah. Cuma kami berikan bimbingan, mana makanan yang memenuhi gizi dan syarat-syarat kesehatan,” papar Bupati Fauzan.

Terkait dengan ini, secara formal, pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat sudah melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Secara berkala pula dilakukan evaluasi langsung ke tingkat kesatuan yang terkecil. Hasil peningkatannya luar biasa, karena intervensi dari hulu ini dimulai sejak tahun 2006 melalui program GAMAK (Gerakan Anti Merariq Kodeq), termasuk gerakan E-Posyandu, dan E-Pustu. Dan yang terbaru adalah, melalui aplikasi dokter Sapto Anthro yang diciptakan oleh dr. Sapto dari Puskesmas Sekotong.

Atas keberhasilan ini, Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat mengendus positif. Melalui program Intervensi Kesehatan Lingkungan tahun 2019, Kabupaten Lombok Barat mendapatkan paket stimulan untuk pembangunan jamban keluarga, tempat pembuangan sampah, dan sarana cuci tangan pakai sabun. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada Bupati Fauzan Khalid untuk kemudian diserahkan kepada sembilan kepala desa dan satu Pondok Pesantren. Tujuannya, untuk mempercepat ODF (Open Defecation Free) atau Tidak Buang Air Besar Sembarangan dan penurunan kasus stunting. Dari 122 desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan saat ini masih ada 16 desa yang belum ODF.

Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto menyatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa, dua isu kesehatan utama yang harus segera diselesaikan adalah stunting dan jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas).

“Kita di sini bicarakan stunting saja, karena kesehatan nasional terlalu banyak komponen yang terlibat. Di sini, saya sama pak bupati dan ketua PKK saja, ndak usah jauh-jauh,” kata Menteri Terawan.

Menyikapi pertemuan ini, menteri menyoroti sanitasi lingkungan dan air minum. Ini sebenarnya merupakan hak azasi manusia. Harus ada akses, karena hakekat untuk hidup, kata menteri, yang pertama harus ada sumber air sebagai sumber kehidupan. Menurut menteri yang pernah lama tinggal di Lombok ini mengaku, kurangnya sanitasi dan lingkungan mengakibatkan tingginya sumber penyakit, maka dampaknya adalah stunting.

Stunting sendiri tidak hanya dipicu oleh asupan gizi yang kurang mencukupi. Sanitasi yang baik seperti stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, dan pengelolaan air untuk minum dan makan juga memegang peranan penting dalam pencegahan stunting.

Sanitasi yang buruk dapat memicu kerusakan dinding usus akibat paparan bakteri. Akibatnya hal itu turut mengganggu penyerapan zat gizi makanan sehingga berdampak pada gangguan tumbuh kembang pada bayi dan balita.

“Pencegahan stunting ini bisa melalui intervensi yang sensitif seperti, pemberian stimulan, peningkatan sanitasi berkualitas sebagai pemenuhan layanan masyarakat dan pemerintah. Semua ini untuk meningkatkan SDM di Indonesia Maju 2045,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan dr. Terawan dan rombongan didampingi Bupati H. Fauzan Khalid mengunjungi Desa Kuripan. Desa ini merupakan salah satu penerima bantuan asset program intervensi kesehatan lingkungan dari Kementerian Kesehatan RI. (f3)

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Sebagai salah satu daerah wisata terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Senggigi dituntut memberikan pelayanan maksimal bagi para pengunjung yang datang. Setiap pengunjung atau wisatawan selayaknya mendapatkan penghormatan, keramahan serta pelayanan yang maksimal baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

Dalam agama Islam yang notabene merupakan agama mayoritas di Lombok maupun Indonesia, menghormati dan memuliakan tamu merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh tuan rumah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Kantor Desa Senggigi yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pagi tadi, Rabu (4/12/2019) di kantor Desa Senggigi.

Dalam kesempatan itu juga Bupati mengingatkan, dengan banyaknya wisatawan yang masuk ke Senggigi masyarakat diharapkan selalu bisa berpegang teguh pada ajaran agama dan adat istiadat.

“Industri pariwisata merupakan industri yang paling memiliki banyak multi efek, terutama yang positif. Kalau yang negatif itu tergantung kita, masyarakat kita tidak boleh terpengaruh, harus berpegang kuat pada ajaran agama dan adat istiadat," imbaunya.

Menurut Bupati, cara berfikir seperti inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat. Ia juga menuturkan bahwa masyarakat sering salah kaprah tentang makna modern yaitu mengikuti cara hidup orang luar.

“Itu salah, yang benar modern itu adalah Think Globally, Act Locally!!!,” tegasnya.

"Artinya, cara berfikir mendunia namun sikap kita harus tetap sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat! Jangan kebalik jadi cara berfikir kampungan tapi tingkah laku ikut-ikutan bule!," lanjut Bupati.

Dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, acara pelaksanaan pembangunan Kantor Desa Senggigi diharapkan Bupati, mendapat berkah Allah SWT yang nanti pada akhirnya bisa memberikan pelayanan yang tebaik bagi masyarakat se-Desa Senggigi dan semua pihak yang memiliki kepentingan lansung maupun tidak lansung dengan Pemerintah Desa Senggigi.

Kantor Desa Senggigi yang sedang dibangun ulang ini direncanakan akan dibangun dengan luas 23 × 18 meter persegi dengan kisaran biaya Rp. 500 juta.

Turut hadir dalam acara Peletakan Batu Pertama itu, Camat Batulayar, Kepala Desa Senggigi, beberapa pengusaha serta tokoh masyarakat dan warga setempat. (f3)

Ket foto:
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.(Istimewa)

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berjanji akan terus memperhatikan kesejahteraan para pekerja sosial yang ada di Lobar. Petugas dengan resiko pekerjaan cukup tinggi seperti petugas pemadam kebakaran, petugas di Badan Penanggulangan Bencana, dan Tagana juga akan lebih mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

“Pemerintah akan memikirkan kesejahteraan para pekerja sosial sesuai kemampuan keuangan daerah atau fiskal yang ada. Termasuk kedepan kita pikirkan petugas yang beresiko akan diasuransikan, seperti BPBD, Pemadam dan Tagana,” kata Bupati H. Fauzan Khalid saat kegiatan Jambore SDM Kesejahteraan Sosial bagi Pekerja Sosial se-Lombok Barat, Minggu (1/12).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Sosial Lobar di Taman Hutan Raya Nuraksa (tahura nuraksa) Desa Pakuan, Kecamatan Narmada ini digelar selama dua hari dan diikuti 350 orang pekerja sosial mulai dari Penerima Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pemuda Pelopor, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Lobar. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat H. Jumarti, Kepala Perangkat Daerah dan Camat Narmada.

Jambore SDM Kesejahtraan Sosial ini menjadi ajang menyambung silaturrahmi bagi petugas pekerja sosial yang datang dari semua unit kerja. Dalam kegiatan, para peserta juga membacakan ikrar untuk ikhlas dalam membantu masyarakat Lombok Barat keluar dari kemiskinan.

Jambore ini mendapat apresaisi dari Bupati H. Fauzan Khalid. Hadir di tengah-tengah ratusan peserta dan masyarakat, Fauzan menyebut jambore ini adalah kali pertama diselenggarakan oleh Dinas Sosial bagi pekerja sosial se-Lobar.

Kegiatan semacam ini sebenarnya sudah pernah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepala sekolah dan guru. Sedangkan Dinas Kesehatan juga pernah menggelar kegiatan yang sama dengan mengumpulkan ribuan kader Posyandu dan tenaga kesehatan lainnya.

“Saya apresiasi kegiatan ini. Kegiatan semacam ini sebagai ajang pertemuan dan dapat meningkatkan motivasi kerja kepada seluruh petugas pekerja sosial. Kita dorong agar kegiatan serupa bisa tetap diselenggarakan di tahun-tahun mendatang,” kata Fauzan. (f3)