HarianNusa.Com, Lombok Barat – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menegaskan agar penurunan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya melalui pengelolaan pasca panen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang bermuara pada penurunan kemiskinan dan memaksimalkan Penggunaan Produk Lokal.

Hal itu disampaikan Hj. Sumiatun saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Barat TA. 2019 di Batulayar, Selasa (10/12/19).

“Kondisi ini saya tekankan karena angka kemiskinan di Lombok Barat masih tinggi, yaitu sebesar 15,20% Tahun 2018 atau sekitar 103.770 jiwa. Oleh karena itu, masyarakat miskin harus diberdayakan, baik melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup maupun pengurangan beban pengeluaran,” tegasnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, wakil bupati wanita pertama di Lombok Barat ini mengingatkan para Kepala Perangkat Daerah yang hadir untuk menekankan arah kebijakan pembangunan daerah pada lima hal.

“Pertama, masyarakat miskin harus sekolah, minimal mereka dapat mengikuti pendidikan menengah (SMK/SMA). Kedua, masyarakat miskin harus ditingkatkan derajat kesehatannya melalui ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan, serta optimalisasi pola hidup bersih dan sehat. Ketiga, masyarakat miskin perlu difasilitasi ketersediaan rumah layak huni beserta sarana pendukungnya seperti air bersih, sarana sanitasi dan listrik. Keempat, masyarakat miskin perlu ditingkatkan kualitas hidup keluarganya melalui ketahanan keluarga dan pencegahan pernikahan dini. Dan kelima, masyarakat miskin perlu diberi kemudahan akses mata pencaharian melalui pengembangan usaha kecil menengah,” paparnya.

Agar optimal, Sumiatun mengimbau para Kepala Perangkat Daerah menggunakan pola sharing program dan anggaran sebagai solusi dalam membangun sinergitas dan komplementaritas penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Bappeda, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nur Hidayat, Kepala BPS Lombok Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan LAZ DASI NTB. (f3)

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata tetap akan menyelenggarakan prosesi Pujawali Pura Lingsar dan Perang Topat Tahun 2019, esok Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, berbagai kegiatan dihelat oleh Dinas Pariwisata untuk meramaikan prosesi yang disebutnya sebagai prosesi religi dan budaya. Setelah kegiatan “Peresean” dilangsungkan sejak tanggal 5-9 Desember 2019, maka hari ini berbagai kegiatan digelar sebagai rangkaian puncak prosesi Perang Topat 2019.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Hj. Lale Prayatni menerangkan berbagai kegiatan untuk meramaikan Pujawali dan Perang Topat tersebut.

“Sejak pagi tadi, kita menyelenggarakan live painting (seni lukis, red) dan cilokak (kesenian music khas Suku Sasak, red). Lalu siangnya kita selenggarakan Haul KH. Abdul Malik atau Raden Mas Kerta Jagad yang diyakini masyarakat Lingsar sebagai penyebar Islam pertama di Lingsar yang kita rangkaikan dengan Begawe Gubug (Roah Kampung, red) untuk kalangan Umat Islam. Secara paralel roah itu kita teruskan dengan upacara Mendak Tirta bagi Umat Hindu di sekitar Pura Lingsar. Puncaknya untuk hari ini adalah nanti malam, yaitu pagelaran Wayang Kulit dengan dalang Lalu Nasib dan kesenian gandrung. Yang paling fenomenal adalah sore hari nanti, yaitu ritual Kelilingan Kao (mengarak kerbau, red) yang menjadi simbol kebersamaan dan persatuan antara umat Hindu dan Umat Islam,” terang Lale Prayatni panjang lebar, Selasa (10/12/2019).

Kelilingan Kao, imbuh Lale, adalah simbol kebersamaan antar umat dalam kehidupan sehari-hari. Seekor kerbau gemuk disiapkan oleh Panitia untuk dikelilingkan ke area Pura Lingsar. Kerbau tersebut diikat oleh dua tali di mana setiap tali dipegang dan dikendalikan oleh setiap orang dari masing-masing umat.

“Kerbau bukan saja simbol pertanian, tapi juga yang mempersatukan umat berbeda agama dan suku. Bukan sapi atau babi, tapi kerbau. Kalau sapi, nanti Umat Hindu kurang menerima karena dianggap suci. Begitu juga bukan babi yang bagi umat Islam adalah haram. Maka kerbau yang dipilih,” terang perempuan berkaca mata yang sehari-harinya juga menjabat sebagai Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian di Sekretariat Daerah Lombok Barat itu.

Prosesi puncaknya sendiri baru berlangsung esok hari. Bertepatan dengan “rarak kembang waru” (bergugurannya kembang waru, red) pada “Sasih ke Pituk” (bulan ketujuh, red) pada kalender Suku Sasak, Perang Topat rencananya akan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat beserta seluruh tamu kehormatan lainnya.

“Besok puncak acara Perang Topat. Pak Bupati akan memulai pelemparan ketupat pertama sebagai tanda dimulainya prosesi Perang Topat,” papar Lale.

Di tengah masalah hukum yang menimpa Dinas Pariwisata Lombok Barat akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinasnya saat itu, IJ, dinas tersebut tetap menggelar event yang diklaim sebagai event satu-satunya event kepariwisataan yang menggambarkan toleransi di tengah pluralisme.

Terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta kegiatan kepariwisataan jangan dihubung-hubungkan dengan masalah hukum yang menimpa Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, IJ.

“Yang bersangkutan sudah kita berhentikan dari jabatan, dan kita sudah menunjuk Asisten II sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas. Saya yakin seluruh kegiatan kepariwisataan di Lombok Barat tetap digelar sesuai jadwal, termasuk Perang Topat. Kita tidak terpengaruh sama sekali. Seluruh jajaran Dinas Pariwisata siap bekerja secara optimal untuk menghidupkan kepariwisataan di Lombok Barat,” ungkapnya Bupati melalui aplikasi WhatsApp. (f3)