Beranda blog Halaman 206

Diduga Edarkan Sabu, Warga Kelayu Selatan Ditangkap Polisi

Satria Z Rasyid
-
0
Diduga Edarkan Sabu, Warga Kelayu Selatan Ditangkap Polisi

HarianNusa.com – Tim Opsnal Satreskoba Polres Lombok Timur meringkus seseorang diduga pengedar atau pemilik sabu asal Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Kamis, 27 Juni 2019.

Pelaku diketahui bernama Fatuhur Rozak (39) asal Kelayu Selatan. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan kerap menyimpan, memiliki, menjual, membeli atau menerima narkotika jenis sabu.

Saat polisi menggerebek pelaku di kampungnya, ditemukan empat poket sabu dalam penggeledahan badan.

“Ditemukan empat klip besar dalam kantong celana kanan pelaku yang disimpan dalam kotak warna hitam,” ujar Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Juni 2019.

Ditemukan juga uang tunai Rp510 ribu dan beberapa barang bukti yang mengarah pada kasus tersebut.

Saat penggrebekan, polisi sempat dihalangi delapan pemuda yang mencoba membela pelaku agar tidak dibawa ke kantor polisi. Namun, petugas berhasil menyeret pelaku ke kantor polisi. (sat)

 

Global Qurban – ACT Akan Sebarkan Kurban Sampai ke Etiopia

Redaksi
-
0
Global Qurban – ACT Akan Sebarkan Kurban Sampai ke Etiopia

HarianNusa.com, Etiopia – Tak begitu jauh dari Addis Ababa, ibu kota Etiopia, berdiri sebuah desa bernama Desa Teche. Meski jaraknya hanya 12 kilometer dari ibu kota, Desa Teche dikenal sebagai wilayah kumuh. Fasilitas publik Desa Teche jauh terbelakang dibanding Addis Ababa. Layanan publik seperti, akses jalan, kesehatan, pendidikan, bahkan air bersih sulit dijangkau bagi warga Desa Teche.

Mitra Global Qurban – Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Etiopia, Abdurouf Abdurahman Hussen, mengungkapkan Desa Teche juga menjadi rumah bagi warga prasejahtera yang tidak mampu menjalani dan bertahan hidup di tengah kota. Kebanyakan dari mereka pindah ke Desa Teche dengan tujuan untuk memperoleh peruntungan sembari bekerja sebagai buruh harian. “Pendapatan masyarakat yang rendah, membuat banyak orang tidak bisa menyediakan makanan pokok untuk seluruh anggota keluarganya. Malnutrisi pun umum terjadi di Desa Teche, menyerang kesehatan anak-anak maupun orang dewasa,” kata Abdurouf.

Pada Iduladha 2018 lalu, distribusi daging kurban Global Qurban-ACT menjangkau ratusan warga Etiopia di Distrik Buraya, Desa Teche. Hal ini sebagai bukti nyata ACT dalam membersamai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak hanya di Indonesia namun juga global.

Sebagaimana disampaikan oleh Tenker Dendir (63) asal Distrik Burayu, Desa Teche, harga makanan melambung tinggi, termasuk daging sapi saat musim kurban. Adapun Miskia Temam (23), perempuan Etiopia yang bekerja sebagai buruh harian di Desa Teche juga mengungkapkan kisahnya. “Sejak orang tua meninggal dunia, saya harus bekerja sebagai buruh harian untuk membiayai kehidupan dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Terkadang teringat bagaimana orang tua kami membeli pakaian dan ternak demi merayakan Iduladha bersama kami,” cerita Miskia.

Iduladha selalu dinantikan bagi saudara serba kekurangan, karena hanya pada momen inilah mereka bisa mencicip nikmatnya rasa daging. Sementara bagi kaum berlebih harta dan berpunya, sebagian rezekinya akan dikeluarkan untuk membeli hewan kurban sambil berharap pahala. Berangkat dari hal tersebut, Global Qurban-ACT mengangkat tema “Dermawan Berqurban, Berkahnya Bahagiakan Dunia” dalam rangka mengajak para dermawan untuk menunaikan ibadah kurban.

Hafit T. Mas’ud selaku Presiden Global Qurban menambahkan, “Kurban sejatinya tidak hanya menjadi jalan meraih takwa tetapi juga menggerakkan banyak umat untuk menebar manfaat di berbagai wilayah. Dengan begitu, muslim di Indonesia dan global dapat menjadikan Iduladha sebagai momen untuk berbagi kebahagiaan terhadap sesama. Setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah sekaligus menebarkan kebaikan,”ungkapnya.

Insya Allah, pada Iduladha 1440 H ini, Global Qurban akan kembali menyambangi warga Etiopia dan 49 negara lainnya. Tujuannya satu: memberi kesempatan istimewa kepada lebih banyak muslim dunua menyantap olahan daging kurban yang lezat nan bergizi. #DermawanBerqurban

 

Mengapa Lombok Barat Harus KPBU di Bidang PJU? Ini Kata Winengan

Fitriah
-
0
Mengapa Lombok Barat Harus KPBU di Bidang PJU? Ini Kata Winengan

HarianNusa.Com – Permasalahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di hampir semua ruas jalan di Kabupaten Lombok Barat, terutama di kawasan Pariwisata Senggigi selalu menjadi sorotan semua pihak. Banyaknya PJU yang mati serta kondisi nyala lampu yang kurang terang dianggap sebagai bagian dari daya dukung yang lemah terhadap pariwisata, terutama menyangkut keamanan dan estetika di kawasan Senggigi.

Di beberapa tempat dan kesempatan, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menunjukkan komitmen perencanaannya untuk tahun 2019 ini, bahkan untuk perencanaan lima tahun ke depan, akan segera merevitalisasi kawasan tersebut, terutama untuk penanganan masalah PJU.

“Kita sudah menyiapkan anggaran dan meng-cluster kawasan Senggigi untuk segera kita tangani. Tahap awal ini meliputi masalah drainase yang sering menimbulkan persoalan genangan air mulai dari Meninting sampai ke Senggigi. PJU termasuk yang akan ditangani tahun ini,” ujar Fauzan beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, tambah Fauzan, masalah PJU bukan hanya di Senggigi, namun di semua wilayah yang ada di Lombok Barat. Untuk itu, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penanganan PJU secara komprehensif untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

Dari kajian Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat, melalui Kepala Dinasnya H. Lalu Winengan mengaku bahwa luas wilayah, ruas jalan, dan ketersediaan PJU saat ini, baik yang menggunakan jaringan maupun jaringan tidak sebanding dengan kondisi dan kemampuan fiskal pihaknya untuk menangani.

“Di Lombok Barat baru tersedia PJU dengan jumlah sekitar 4000 lebih yang non LED, sedangkan yang LED berjumlah 2024 buah. Ada yang nyala, ada yang mati. Ada yang bahkan cuma tiangnya saja. Anggaran di kami sangat terbatas. Untuk pemeliharaan, rata-rata tiga tahun lalu hanya Rp. 425 juta per tahun, bahkan tahun 2019 ini hanya Rp. 165 juta untuk lampu PJU di sepuluh Kecamatan. Itu tidak bisa untuk pasang titik lampu yang baru,” keluh mantan Sekretaris PWNU NTB itu di kantornya, Jumat, (28/6/19).

Kebutuhan yang mendesak ini, mestinya Lombok Barat memiliki lebih dari sepuluh ribu PJU dengan kondisi seluruhnya baik dan menyala. Saat ini, jelasnya, baru dipetakan kebutuhan titik lampu sebanyak 9.629 titik dengan berbagai kondisi. Hal tersebut, lanjutnya, diperparah lagi dengan kewajiban pembayaran yang dianggapnya mengalami salah perhitungan.

“Rata-rata kewajiban kita membayar ke PLN (Perusahaan Listrik Negara, red) antara 19 sampai 21 milyar rupiah per tahun. Ini memberatkan buat anggaran kita. Kami sudah memverifikasi dan mevalidasi, kemungkinan ada salah perhitungan. Masak kita harus membayar lampu yang mati?,” tanya Winengan.

Winengan memaparkan, pihaknya telah menemukan kondisi di mana salah hitung itu banyak disebabkan oleh data yang tidak valid. Di samping titik lampu yang mati namun harus dibayarkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga harus membayar titik tiang yang tidak ada lampunya, atau double pembayaran untuk satu titik lampu, bahkan harus membayar tanggungan PJU daerah lain (Kabupaten Lombok Utara, red).

Untuk mengatasi persoalan itu, Winengan mengaku Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang melakukan kajian kemungkinan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penanganan masalah PJU tersebut. Hal tersebut menurut Winengan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permenkeu Nomor 190/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permendagri Nomor 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, dan beberapa peraturan lainnya.

“Kita juga sudah melakukan konsultasi ke Bappenas dan mengkaji daerah pembanding yang telah mempraktikkan KPBU di bidang PJU. Kita ke Solo beberapa waktu lalu,” aku Winengan.

Winengan menentang pihak lain yang menganggap KPBU di bidang PJU itu sebagai tindakan lepas tangan dari pihaknya dalam menangani. Seperti dilansir oleh media hari-hari kemarin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim mengkritik Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai pihak yang tidak mau susah bekerja.

“Kenapa juga tidak pakai Dinas Perkim, buat unit kerja Perkim misalnya untuk kelola PJU. Itu saja suruh kelola, pakai konsultan. Apa kerjaan dinas kalau diserahkan ke pihak ketiga?. Kalau semua diserahkan ke orang lain, PJU diserahkan ke orang lain, lalu sampah diserahkan ke orang lain, lalu apa kerjaan dinas ini?,” kata Sulhan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (27/6).

KPBU di bidang PJU ini menurut Winengan akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan jalan yang kurang terang di Lombok Barat. Di samping memudahkan daerah dari aspek penyediaan layanan PJU dan pembayarannya, KPBU untuk infrastruktur PJU juga akan menjamin semua wilayah bisa terang benderang.

“Kita bisa menyiapkan titik lampu di semua jalan kabupaten atau jalan poros kecamatan. Jumlah itu akan bertambah jika digabung dengan jalan desa/dusun. Kita atur jaraknya sesuai dengan standar PLN, yaitu 50 meter per titik lampu, kecuali untuk untuk Senggigi dan Gili Gede bisa 35 meter,” papar Winengan.

Dari aspek pembiayaan, melalui KPBU ini akan meringankan beban APBD yang harus diprioritaskan sesuai tahapan tahun anggaran untuk kebutuhan penting lainnya.

“Kerjasama itu dirasa penting lantaran untuk menerangi jalan di Lombok Barat setidaknya 89 milyar dibutuhkan. Itu kita tidak punya uang,” tegas Winengan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melalui pesan whatsapp, Jum’at (28/6) juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat sangat mendukung terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan keterbatasn fiscal di daerah.

“Dalam Musrenbangnas di hadapan Presiden, yang paling dominan disampaikan oleh Kepala Bappenas adalah dorongan terhadap daerah untuk mensiasati keterbatasan fiscal dengan terobosan jalur KPBU,” pungkas Fauzan.

Untuk itu, Winengan mengaku serius menjajaki KPBU untuk PJU tersebut. Winengan menggambarkan, pihak ketiga yang akan membangun dan membuat PJU menyala terang di semua titik sesuai kebutuhan. Seluruh anggaran pembangunan dan pembayaran tagihan dengan pihak PLN akan dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan mengangsur ke pihak ketiga tersebut sesuai kesepakatan, baik itu mengenai besaran biayanya maupun lama durasi kerja samanya.

“Dan seluruhnya harus mendapat persetujuan DPRD. Untuk itu, saya berharap DPRD bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan ini dengan duduk bersama melakukan kajian serta memberikan persetujuan,” pungkas Winengan. (Hms/f3)

Pemkab Lobar Gelar Bimtek untuk Penuhi Kebutuhan SDM Aplikasi LPSE yang Handal

Fitriah
-
0
Pemkab Lobar Gelar Bimtek untuk Penuhi Kebutuhan SDM Aplikasi LPSE yang Handal

HarianNusa.Com – Dalam rangka peningkatan mutu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) membutuhkan tenaga aplikasi LPSE yang handal. Untuk memenuhi SDM tersebut, Bagian PBJ menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi LPSE dengan sistem e-Pengadaan, e-Pencatatan dan e-Swakelola di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Jum’at (28/6/19).

Bimtek diikuti sebanyak 30 orang peserta dari masing-masing OPD yang menerima materi diantaranya materi pengadaan langsung, pencatatan dan swakelola.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni dalam arahannya mengatakan, peserta bimtek selaku pengelola dan calon pengelola barang dan jasa diharapkan sebagai tulang punggung dalam mensukseskan pembangunan.

“Tanpa adanya pengelola barang dan jasa, pembangunan tidak akan bisa berjalan. Alhamdulillah, tahun 2019 ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah terbentuk,” kata Lale saat membuka kegiatan Bimtek.

Menurutnya, walaupun OPD baru ini dinilai masih muda, namun pengelolanya terdiri dari para pakar yang telah banyak dan berpengalaman dalam mengelola barang dan jasa. Terkait dengan aplikasi e-e-e (e-Pengelolaan, e-Pencatatan, e-Swakelola, red), mantan Kepala Dispeda Lobar ini mengatakan itu merupakan salah satu agenda baru Bagian PBJ.

“Terkait Barang dan jasa ini regulasinya ada Kepres 16, Kepres 17, dan Kepres 80. Tapi sekarang kembali ke Kepres 16,” sebut Lale.

Dia juga berharap, para peserta Bimtek supaya mengikutinya hingga finish, karena ini penting dalam rangka mengisi SDM pegelola barang dan jasa di Pemkab Lobar. (f3)

Kegiatan Bimtek Aplikasi LPSE dengan sistem e-Pengadaan, e-Pencatatan dan e-Swakelola di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Jum’at (28/6/19).
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Lombok Barat. (istimewa)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bahas Sejumlah Aduan Masyarakat Lombok Barat

Fitriah
-
0
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bahas Sejumlah Aduan Masyarakat Lombok Barat

HarianNusa.Com – Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat bulanan guna membahas aduan masyarakat terkait berbagai persoalan di Lombok Barat. Kegiatan digelar di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Kamis, (27/6/2019).

Adapun agenda yang dibahas yakni terkait aduan masyarakat bulan Juni 2019, Ekspose perkembangan pelaporan masyarakat (pelor mas), Pengenalan CoST (Keterbukaan Data dan Informasi) terkait infrastruktur jalan.

Sampah menjadi salah satu laporan masyarakat yang sering dibahas. Salah satunya terkait pembuangan sampah di seputaran jalan di Kediri yang cukup mengganggu. Masyarakat meminta agar dinas terkait segera menangani persoalan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kabid PSL Persampahan dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Lombok Barat, I Gusti Ayu Swasti Astuti mengatakan bahwa pihaknya sering melakukan pengangkutan sampah di lokasi yang dimaksud, namun setiap pengangkutan selesai selalu ada angkutan sampah roda tiga yang kembali melakukan pembuangan sampah di tempat itu karena Lombok Barat memang tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

“Itu sebabnya banyak TPS-TPS illegal seperti di Kediri itu,” ujarnya.

Ia menjelqskan bahwa sering melakukan aktivitas pengangkutan sampah dari TPS (illegal) ke TPA. Namun demikian ia mengaku pihaknya masih kesulitan melakukan pengangkutan dikarenakan minimnya armada yang dimiliki Dinas LHK Lombok Barat. Dari 18 armada yang ada hanya 4 yang berfungsi dengan normal.

“Ini sebabnya kami sangat terbatas melakukan pengangkutan sampah-sampah yang ada di tempat-tempat pembuangan tersebut,” keluhnya.

Untuk itu ia berharap kepada pemda setempat agar lebih diperhatikan terkait masalah anggaran, mengingat masalah sampah ini menjadi prioritas program pemerintah daerah saat ini. Meski demikian, lanjutnya, masalah sampah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun kesadaran masyarakat juga sangat penting.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, H. Akhmad Saekhu, SE. MM., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masalah sampah ini merupakan persoalan yang serius yang harus ditangani bersama.

Untuk itu, ia pun menegaskan jika diminta, pihaknya siap memberikan rekomendasi persetujuan terkait masalah anggaran untuk Dinas LHK Lombok Barat.

“Kalau masalah prioritas kita semua pasti mengatakan prioritas, tetapi penanganan persoalan sampah ini lebih perioritas,” ungkapnya. (f3)

Ket. Foto:

Suasana rapat bulanan Forum LLAJ Kabupaten Lombok Barat. (Hariannusa.com/f3)

Di Teluk Saleh, Hanya Empat Hiu Paus yang Berenang Keluar. Kenapa?

Redaksi
-
0
Di Teluk Saleh, Hanya Empat Hiu Paus yang Berenang Keluar. Kenapa?

HarianNusa.com, Jakarta – Hasil kajian terbaru oleh Conservation International (CI) menunjukkan bahwa populasi hiu paus (Rhincodon typus) di tiga lokasi di Indonesia memiliki pola pergerakan yang berbeda-beda. Penemuan ini berkontribusi dalam menyingkap perilaku mereka yang menjadi salah satu misteri spesies ikan terbesar di dunia. Hasil tersebut dipaparkan di acara International Whale Shark Conference di Exmouth, Australia Barat pada 28-31 Mei 2019.

Tiga tempat populasi hiu paus yang diteliti adalah Teluk Saleh di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, dan Teluk Cendrawasih di Papua. Abraham Sianipar, peneliti dari CI, mengatakan ada tiga pola pergerakan populasi hiu paus yang teridentifikasi yaitu rumahan di Teluk Saleh, musiman di Teluk Triton, serta campuran dari keduanya di Teluk Cendrawasih.

“Rumahan artinya sebagian besar hiu paus berada di area tersebut sepanjang tahun. Musiman berarti hiu paus hanya berada pada area tersebut pada waktu-waktu tertentu. Lalu, campuran merupakan gabungan dari rumahan dan musiman. Mempertimbangkan seluruh hiu paus yang ditelusuri merupakan individu yang belum mencapai kedewasaan, ini mungkin didorong oleh faktor makanan.” jelas Abraham. Analisis ini didapat dari data pemasangan tag satelit pada 53 hiu paus di tiga tempat tersebut.

Pemasangan tag satelit pada hiu paus

Di Teluk Saleh, hanya empat dari 12 hiu paus yang berenang keluar. Hiu paus sisanya berada di dalam teluk bahkan beberapa di antaranya menetap selama 20 bulan. Semua hiu paus yang dipasang tag di Teluk Triton menunjukkan pergerakan ke arah Laut Arafura. Mereka menghabiskan sekitar 35 persen waktunya di luar Kaimana. Sedangkan hiu paus di Teluk Cendrawasih memperlihatkan pola pergerakan keduanya. Beberapa berada di dalam teluk hingga 26 bulan dan lainnya keluar selama lebih dari tiga bulan, sebelum pada akhirnya kembali lagi ke dalam teluk.

Abraham menilai pola pergerakan hiu paus rumahan di Teluk Saleh dan Teluk Cendrawasih terjadi karena bentuk teluk yang tertutup dan terisolasi. Teluk Saleh ditutup oleh Pulau Moyo sedangkan Teluk Cendrawasih oleh Pulau Yapen dan Biak. Selain itu, kedua teluk ini mendapatkan keuntungan dari ekosistem hutan mangrove yang menyediakan nutrisi dan makanan yang melimpah untuk hiu paus sepanjang tahunnya.

Untuk pola pergerakan musiman di Teluk Triton, hal ini disebabkan oleh bentuk teluk yang relatif terbuka dan kondisi oseanografi yang terpengaruh secara signifikan oleh perubahan musim angin. Pada saat temperatur permukaan laut yang menjadi lebih dingin pada musim angin timur, nampaknya hiu paus bergerak ke Laut Arafura untuk mencari makanan.

Tag satelit yang dipasang pada ikan Hiu Paus

Dengan adanya informasi mengenai pola pergerakan di tiga tempat ini maka dapat diprediksi kemunculan spesies tersebut. “Perilaku hiu paus di Indonesia dapat dikatakan cukup menarik karena di beberapa tempat dapat dilihat sepanjang tahun, berbeda dengan kebanyakan agregasi hiu paus lainnya di dunia yang bersifat musiman. Hal ini menunjukkan potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata. Di Maladewa, pariwisata hiu paus memberikan pemasukan tahunan sekitar 130 miliar rupiah,” ujar Abraham.

Pada September 2018, Desa Labuhan Jambu yang berada di Teluk Saleh telah meluncurkan pariwisata hiu paus berbasis masyarakat. Dengan peluncuran ini, maka semua pengelolaan dan pendapatan dari pariwisata ini dimiliki penuh oleh warga desa. Bulan Mei lalu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menetapkan Desa Labuhan Jambu sebagai salah satu dari 99 desa wisata prioritas di provinsi tersebut.

Baca Juga:
Potensi Ekonomi Pariwisata Hiu Paus di Labuan Jambu Sumbawa
HUT NTB ke- 60, Teluk Saleh Persembahkan Hiu Paus “Bang Zul”

Potensi Ekonomi Pariwisata Hiu Paus di Labuan Jambu Sumbawa

Redaksi
-
0
Potensi Ekonomi Pariwisata Hiu Paus di Labuan Jambu Sumbawa

HarianNusa.com, Jakarta – Conservation International (CI) menilai pariwisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi memberikan tambahan pemasukan untuk desa sekitar Rp 550 juta setiap tahunnya. Tidak hanya itu, didapatkan pula dana konservasi kurang lebih Rp 50 juta per tahun.

Hal ini disampaikan Maulita Sari Hani, Project Coordinator Conservation International melalui keterangan pers kepada HarianNusa.com 25 Juni 2019 .

Menurut Maulita, taksiran ini berdasarkan kajian yang dilakukan pada periode September 2018 hingga Mei 2019.

Pada acara Sail Moyo Tambura di September 2018, Pemerintah Desa Labuhan Jambu meluncurkan pariwisata hiu paus berbasis masyarakat atau dapat dikatakan semua pengelolaan dan pendapatannya dimiliki penuh oleh warga desa. Desa Labuhan Jambu menjual pariwisata ini dengan dua paket yaitu wisata dari darat dan wisata dengan kapal rekreasi.

Laut Labuan Jambu Sumbawa
Seorang wisatawan yang menikmati pariwisata hiu paus (Foto: Maulita Sari Hani)

Dalam penyediaan paket pariwisata, warga desa memanfaatkan aset yang dimiliki seperti kendaraan roda empat sebagai alat transportasi darat, kamar dalam rumah sebagai tempat menginap wisatawan, perahu motor untuk alat transportasi laut, dan perahu bagan sebagai media interaksi. Warga desa juga memasukkan biaya sebesar Rp 100.000 ke dalam paket sebagai dana konservasi. Dana tersebut akan digunakan nelayan untuk membetulkan jaring yang rusak akibat hiu paus yang terjerat.

Untuk mengetahui estimasi nilai ekonomi yang diperoleh dari pariwisata hiu CI melakukan kajian ini. Data yang dikaji berasal dari pengeluaran langsung oleh 90 wisatawan yang berkunjung pada periode tersebut, 50 orang penyedia jasa, dan catatan pembukuan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Labuhan Jambu sebagai pengelola.

Dari data tersebut Desa Labuhan Jambu diperkirakan mendapatkan Rp 600 juta tambahan pemasukan dan dana konservasi bila selama setahun berhasil menjual 72 paket. Untuk setiap paket yang dibeli warga penyedia jasa mendapat keuntungan sebesar Rp 90.000 hingga Rp 480.000 sesuai dengan jasa yang disediakan.

Selain itu, pariwisata ini memberikan peluang bagi warga mengembangkan usaha skala kecil seperti makanan ringan, cendera mata, warung makan, penyewaan alat selam, dan membuka lapangan pekerjaan sebagai pemandu dan interpreter.

Maulita Sari Hani, peneliti dari CI, mengatakan potensi ekonomi ini bisa dicapai jika model pariwisata hiu paus berbasis masyarakat diterapkan secara benar. “Artinya tidak boleh ada korupsi, pembukuan dilakukan secara teratur, konsistensi sesuai peraturan desa, memperhatikan daya dukung pariwisata, serta perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujar Maulita.

Wisatawan sedang melihat hiu paus dari bagan (Foto: Maulita Sari Hani)

Hal lain yang dapat mendukung kesuksesan pariwisata ini adalah pelibatan warga dalam perencanaan dan pengelolaan, peningkatan kapasitas untuk penyedia jasa, kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, agen perjalanan, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, serta asosiasi.

Warga Desa Labuhan Jambu telah mengetahui keberadaan hiu paus atau biasa dikenal dengan nama pakek torok sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, mereka baru menyadari bahwa hiu paus dapat menjadi tambahan pemasukan dari pengembangan pariwisata seperti di Maladewa yang memberikan nilai ekonomi tahunan sekitar Rp 130 miliar. Oleh karena itu, pemerintah setempat mulai dari tingkat desa sampai provinsi mendukung pangembangan pariwisata ini. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keputusan Gubernur NTB Tahun 2019 mengenai Pembangunan Desa Wisata Prioritas Labuhan Jambu.

Temuan ini menjadi salah satu dari delapan topik yang dipaparkan oleh CI pada acara International Whale Shark Conference di Exmouth, Australia Barat yang dilaksanakan pada 28-31 Mei 2019. Konferensi ini bertujuan mengumpulkan semua pihak di seluruh dunia untuk berbagi informasi mengenai aspek ekologis dan biologis hiu paus serta mengaplikasikannya dalam upaya konservasi dan pembangunan wisata hiu paus yang berkelanjutan. Konferensi ini dihadiri oleh 130 peserta dari 21 negara dan merupakan yang kelima kalinya setelah sebelumnya diadakan di Doha, Qatar tahun 2016.

Baca Juga:
Di Teluk Saleh, Hanya Empat Hiu Paus yang Berenang Keluar. Kenapa?
HUT NTB ke- 60, Teluk Saleh Persembahkan Hiu Paus “Bang Zul”

Hadiri Peda KTNA Sumsel, Kepala Balitbangtan Tegaskan Peningkatan Nilai Tawar Hasil Pertanian

Redaksi
-
0
Hadiri Peda KTNA Sumsel, Kepala Balitbangtan Tegaskan Peningkatan Nilai Tawar Hasil Pertanian

Pekan Daerah (Peda) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ke-13 resmi dibuka pada Senin (24/6/2019) dengan ditandai pemukulan lesung oleh Menteri Pertanian yang diwakili Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, dan Bupati Musi Banyuasin H. Dodi Alex Noerdin di Lapangan Gelanggang Remaja Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).

Dalam sambutannya, Fadjry Djufry menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian nasional. “Melalui Peda kita mantapkan posisi nilai tawar dan menambah nilai ekonomi hasil pertanian untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Kepala Badan Litbang Pertanian juga mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten MUBA dalam upaya meminimalisi kebakaran hutan, penggunaan inovasi campuran aspal karet, dan pemberdayaan petani gambir, serta inovasi biodiesel pengelolaan inti kelapa sawit menjadi bahan bakar.

Fadjry juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian terus mendorong peggunaan varietas unggul baru (VUB) dan teknologi budidaya padi rawa spesifik lokasi. Banyak VUB padi yang adaptif di lahan rawa. Seperti yang belum lama ini dirilis oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian yaitu padi yang memiliki nilai nutrisi tinggi sehingga dapat meningkatkan gizi dan mencegah stunting (kerdil).

Peda KTNA akan berlangsung hingga 28 Juni 2019 dengan beberapa agenda kegiatan, diantaranya Temu Perhiptani, Temu Agribisnis, Musyawarah Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (FK P4S), Pameran, serta Gelar Teknologi (Geltek).

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sumsel sebagai UPT Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Peda KTNA mulai dari kepanitiaan di tingkat provinsi, persiapan sampai pendampingan teknologi pada Geltek. Selain itu, BPTP Balitbangtan Sumsel turut serta pada kegiatan pameran dengan menampilkan displai benih unggul Badan Litbang Pertanian dan SDG (Sumber Daya Genetik), menyediakan beberapa publikasi cetak seperti buku petunjuk teknis (juknis), leaflet, dan brosur, juga membuka klinik konsultasi pertanian.

Beberapa varietas unggul dan teknologi yang dimiliki Badan Litbang Pertanian ditampilkan dalam Geltek. Mulai dari varietas padi (Inpari 6, Inpari 30, Inpari 33, Inpago 9, Inpago 10, Inpara 3 dan Situbagendit), Jagung (Bima 19-URI, Bima 20-URI, NASA 29, HJ 21, JH 27, JH 45, Bima Provit A, dan Sukmaraga), kedelai (Anjasmoro), serta sorgum (SUPER 2, SRI 4, NUMBU, dan KAWALI). Teknologi pertanian lainnya juga ditampilkan sebagai media pembelajaran bagi petani dan pengunjung, seperti teknologi tumpang sari, dan pengendalian tikus dengan perangkap bubu.

Disamping inovasi VUB, Geltek juga menampilkan alat mesin pertanian yang menjadi pusat perhatian pengunjung seperti Amator (alat untuk tanam padi secara langsung yang ditarik oleh traktor), land laser levelling (alat yang digunakan untuk meratakan lahan), dan solar bubble dryer (alat yang digunakan untuk pengeringan gabah menggunakan sinar matahari).

Temukan 3 Karung Ekstasi, Warga Lapor ke Babinsa

Fitriah
-
0
Temukan 3 Karung Ekstasi, Warga Lapor ke Babinsa

HarianNusa.Com – Berkat kerja keras Babinsa dalam pembinaan teritorial (Binter) kepada warga masyarakat di wilayah binaannya, kecintaan rakyat kepada TNI terus tumbuh dari hari ke hari.

Hari ini, Selasa (25/6/2019) sekitar pukul 10.00 Wib, warga Desa Gerilya, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, melaporkan penemuan tiga karung narkoba jenis ekstasi kepada Babinsa Koramil 01/Bengkalis, Kodim 0303/Bengkalis, Korem 031/Wira Bima, Kodam I/ Bukit Barisan.

Laporan temuan narkoba ini disampaikan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah melalui Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga, SSos dalam rilisnya di Media Centre Makodam I/BB, Jln Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa (25/6/2019) siang.

Dijelaskan Kapendam I/BB, laporan penemuan tiga karung ekstasi oleh Babinsa itu disampaikan Dandim 0303/Bengkalis, Letkol Inf Tommy Prasetya Harmianto, SSos.

Dalam laporannya, Dandim O303/Bengkalis menjelaskan, penemuan tiga karung narkoba jenis ekstasi ini berdasarkan laporan warga kepada Babinsa Koramil 01/Bengkalis, atas nama Serda RS Sitorus.

Tiga karung narkoba itu, pertama sekali ditemukan oleh ibu Aidah di samping rumahnya di Desa Gerilya, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Temuan itu langsung dilaporkan ibu Aidah kepada Linmas bernama Rudi, yang selanjutnya diteruskan kepada Serda RS Sitorus.

Mendapat laporan warga, Serda RS Sitorus meluncur ke lokasi untuk membuktikan. Ternyata, laporan warga benar adanya. Oleh Serda RS Sitorus, temuan itu dilaporkan kepada Danramil 01/Bengkalis, Mayor Arm Bismi Tambunan.

Selanjutnya, Danramil 01/Bengkalis melakukan koordinasi dengan Plt Danunit Intel Kodim 0303/Bengkalis, Sertu MY Harahap guna mengamankan tiga karung narkoba itu ke Kantor Kodim 0303/Bengkalis.

“Dari laporan Dandim 0303/Bengkalis, dirinya telah berkoordinasi
dengan Kapolres Bengkalis. Koordinasi itu untuk meminta pengiriman anggota Sat Narkoba untuk mengecek kepastian jenis ekstasi yang ditemukan,” jelas Kapendam.

Setelah diperiksa, diperoleh kepastian bahwa tiga karung ekstasi itu dari jenis Minion. “Jenis ini cukup banyak beredar di Indonesia, dan diduga narkoba ini hasil selundupan dari negara tetangga, Malaysia,” ungkap Kapendam berdasarkan laporan Dandim.

Kapendam juga menerangkan, Dandim 0303/Bengkalis telah melaporkan penemuan tiga karung ekstasi ini kepada Danrem 031/WB, Brigjen TNI Mohammad Fadjar, untuk kemudian dilaporkan ke Komando Atas.

Di akhir penjelasannya, Kapendam I/BB mengakui, laporan penemuan narkoba oleh warga kepada Babinsa ini, menjadi bukti bahwa peran dan fungsi Binter yang dilaksanakan selama ini berjalan efektif dan baik.

Karenanya, Kapendam mendorong para Babinsa di seluruh jajaran Kodam I/BB untuk terus meningkatkan peran Binter kepada warga binaan masing-masing, sehingga tidak saja kemanunggalan TNI-Rakyat yang kian terbangun, tetapi juga kecintaan Rakyat kepada TNI akan semakin bertumbuh.

Sumber: Pendam I/BB

Soal Lampu Penerangan Jalan Umum, Pemkab Lombok Barat Kaji Pengalaman Kota Solo

Fitriah
-
0
Soal Lampu Penerangan Jalan Umum, Pemkab Lombok Barat Kaji Pengalaman Kota Solo

HarianNusa.Com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan kajian ke Kota Surakarta terkait persoalan yang kerap muncul tentang sering matinya penerangan jalan umum (PJU).

Dipimpin oleh Wakil Bupati Hj. Sumiatun, tim yang terdiri atas Sekretaris Daerah HM. Taufiq, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Hj. Lale Prayatni, Kepala Bappeda H. Baehaqi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. Lalu Winengan dengan didampingi langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali diterima oleh Wakil Walikota Surakarta Rachmad Purnomo beserta jajarannya di Ruang Graha Notopraja Pemerintah Kota Surakarta, Solo, Selasa (25/6/19).

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, HM. Taufiq, kehadiran mereka di Pemkot yang memiliki luas wilayah hanya 44,04 kilo meter persegi adalah dalam rangka melakukan kajian pembanding atas upaya Lombok Barat menjalin Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) khusus untuk PJU.

“Sebelumnya kami melakukan konsultasi dengan Bappenas dan mereka menyarankan kami melakukan study banding ke Kota Solo ini,” terang Taufiq.

Menurut Taufiq, pihaknya telah mengkonsultasikan KPBU PJU ini beberapa waktu lalu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan ditemui oleh Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Rancang Bangun Sri Bagus Guritno.

Daerah yang pernah dipimpin Joko Widodo dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat di Jawa Tengah, yaitu 12 ribuan per kilo meter persegi ini telah melampaui tahap Feasibility Studies (FS) dan saat ini sedang memasuki pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD.

“Kami sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk KPBU dan saat ini sedang membahas Raperda untuk persetujuan pembayarannya karena menggunakan APBD. Bahkan hari ini kami akan membahasnya,” aku Kepala Bagian Hukum Pemkot Surakarta, Enny R.

KPBU PJU di Surakarta menurut Pelaksana Teknis PJU di Dinas PUPR Surakarta, Agung, dari perencanaannya, KPBU itu akan meliputi pembangunan di 32.000 titik yang non abonemen dengan PLN.

“Kajian internal kami saat ini ada 21.222 titik yang masih abonemen dengan PLN. keuntungannya dengan KPBU bisa menjadi 32.000 non abonemen, 100% termeterisasi, tiang bisa dimiliki secara mandiri, dan seluruhnya LED dengan SNI,” papar Agung.

KPBU PJU di Surakarta dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah (solicited). Hal tersebut telah dinisiasi sejak Desember 2017 lalu.

“Kita membayar tagihan ke PLN sampai 3,9 milyar per bulan, namun dengan kondisi pemeliharaan dan penambahan PJU yang tidak bisa optimal,” aku Wakil Walikota Rachmad Purnomo.

Pihaknya merencanakan bisa menjalin KPBU dan mulai dibangunkan tahapan konstruksinya di tahun 2020 nanti dengan lama kerjasama antara 10-20 tahun di seluruh titik jalan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Lombok Barat HM. Taufiq menuturkan bahwa KPBU PJU di Lombok Barat adalah justru inisiatif atau prakarsanya datang dari pihak ketiga (unsolicited).

“Kita menyambut gembira prakarsa itu, namun kami harus berhati-hati menerapkan pola KPBU ini agar menguntungkan namun tetap aman dari aspek hukum,” terang Taufiq.

Dari informasi pihak Dinas Perumahan dan Permukiman yang menangani PJU, Lombok Barat sudah melakukan kajian Pra FS untuk KPBU. Hal tersebut dilakukan karena selama ini membayar PJU antara Rp. 19 sampai Rp. 21 milyar per tahun. Pembayaran rekening yang besar dan membebani APBD setiap tahun anggaran karena banyak kekeliruan penetapan tagihan dari PLN. Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman mendapatkan masalah itu karena masihnya double pembayaran, kwh meter terbatas, dan Lombok Barat masih terbebani pembayaran PJU daerah lain yang sudah bukan lagi kewajiban Pemkab Lombok Barat. Di sisi lainnya jumlah dan kondisi PJU justru tidak semakin baik.

“Sehingga semua beban itu harus turun jika KPBU ini kita lakukan,” pungkas Taufiq.

Sampai saat ini, kondisi PJU di Lombok Barat adalah 2024 titik lampu LED dan 4000-an Non LED. jika KPBU bisa direalisasikan, sampai lima tahun ke depan diharapkan antara 7.500 sampai 15.000 titik lampu bisa terpasang dan terpelihara dengan baik. Demikian pula dengan pembiayaannya yang akan semakin efisien karena terhindar dari kesalahan penghitungan. (f3)

1...205206207...577Halaman 206 dari 577