Beranda blog Halaman 213

Pria di Lombok Unggah Status Duka Cita Usai Bunuh Ibunya

HarianNusa.com – Tiga pria asal Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, tega membunuh ibu tirinya. Ketiga pelaku bernama Iswandi Iswanto alias Anto, Satria Sopiyandi dan anak angkat korban Suparman Bahri.

Kapolres Mataram, Ajun Komisaris Besar Polisi, Saiful Alam, mengatakan kejadian pembunuhan terjadi pada 3 Mei 2019 lalu. Korban Miskiah (53) dipukul menggunakan kayu, kemudian leher dan tangannya digorok oleh ketiga pelaku.

Motif pelaku membunuh korban beragam, mulai dari dendam lantaran tidak dibelikan sepeda motor, ingin uang korban karena korban memiliki usaha sebuah toko dan mengira korban mendapatkan bantuan gempa Rp50 juta.

Baca Juga:
Ingin Uang Bantuan Gempa, Tiga Anak di Lombok Bunuh Ibu Sendiri

Setelah membunuh korban, pada 4 Mei 2019, pelaku Satria Sopiyandi menulis status di Facebooknya. “Tetap #TERSENYUMLAH walau hati sedang #BERDUKA,” tulisnya.

Statusnya kemudian ditimpali seorang teman menanyakan duka yang dimaksud. Dia mengatakan ibu tirinya dibunuh orang tak dikenal.

Status lainnya pelaku menulis, “Semoga Allah meridhoi kepulanganmu,” dan status bertuliskan “Semua kisah pasti ada makna.”

Pelaku Satria Sopiyandi ditangkap pada 7 Mei 2019. Dari pengakuannya, polisi menangkap dua pelaku lainnya. Status terakhirnya pada 5 Mei 2019, dia menulis hastag trauma. Bahkan, sebelumnya dia mengunggah foto dirinya melayat pada ibu tirinya yang telah dibunuh.

Kini, statusnya justru dikomentari netizen yang mengatakan status Facebook pelaku merupakan alibi agar tidak dituduh sebagai pelaku. (sat)

Tiga Partai di Mataram Desak Bawaslu Tindak Tegas Caleg PPP

HarianNusa.com – Partai Golkar, Demokrat dan Perindo di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mendesak Bawaslu Kota Mataram dan Sentra Gakumdu untuk menindak tegas Caleg dari PPP. Hal tersebut lantaran salah satu Caleg PPP di Dapil Selaparang, Kota Mataram diduga melakukan money politic.

Caleg Demokrat Dapil Selaparang, Muhammad Fauzi, mengungkap beberapa saksi dan bukti menguatkan adanya indikasi Caleg PPP nomor urut 01 Dapil Selaparang berinisial HT, terlibat politik uang di Kecamatan Selaparang. Mereka telah melaporkan dugaan tersebut pada Panwascam, hingga kasus tersebut bergulir di Gakumdu.

“Namun putusan Gakumdu justru dihentikan dengan alasan tidak ada unsur pelanggaran pemilu. Saksi banyak dari Perindo sama Golkar tapi gak ada yang dipanggil oleh Bawaslu Kota,” ujarnya saat konferensi pers di Mataram, Kamis, 9 Mei 2019.

Dia mengindikasi ada permainan pada Panwascam, dengan bukti beredarnya screenshot atau tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga seorang Panwascam yang telah mengamankan Caleg PPP dari indikasi politik uang.

Percakapan yang diduga oknum Panwascam berbunyi: “Hhhhhhhh… jgn percaya itu bang. Salam sy buat PK aji. Sy yg kawal kasus itu bang. Sy sdh amankan. Tapi minta tolong jgn bilang2 ya.”

“Kasus ini diberhentikan ada indikasi permainan Panwascam,” terang Muhammad Fauzi.

Diketahui, oknum Caleg yang dimaksud telah menang menjadi Anggota DPRD Kota Mataram. Hal tersebut membuat banyak pihak mengindikasi kemenangan tersebut lantaran politik uang.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Mataram, Baehaki Purnawan, meminta Bawaslu untuk bersikap adil dan jujur dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

“Ini saatnya Bawaslu membuktikan kinerjanya. Fakta dari saksi ini sudah ada permainan ada penawaran uang 200 juta terhadap saksi-saksi, oleh karena itu kami mengawal kasus ini dan mudah-mudahan dari partai Demokrat dan Golkar bisa menyikapi permasalahan ini,” tandasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, hadir juga Ketua DPC Perindo Kota Mataram, Mars Juendi dan Ketua PAC Golkar Kecamatan Selaparang, M. Taufik Hidayat.

Ditemui terpisah, Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa atau HPPS Bawaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardhani, mengatakan tidak ada indikasi pelanggaran pemilu oleh Caleg PPP.

“Kami mengajukan ke Sentra Gakumdu, dan pada pembahasan ke dua Sentra Gakumdu menyatakan tidak ada satu saksi pun yang mampu membuktikan kejadian tersebut benar adanya,” ujarnya ditemui saat mengawal PSU di TPS 11 Mayure Kota Mataram.

“Karena dari 12 saksi yang kami klarifikasi itu tidak ada satu saksi pun yang mampu membuktikan pelanggan pemilu,” sambungnya.

Terkait dengan temuan uang Rp75 dalam amplop, dia mengatakan uang tersebut belum terbukti miliki Caleg PPP, karena pada amplop tidak ada foto maupun stiker sebagai pendukung itu adalah kampanye hitam. Selain itu keterangan saksi berbeda saat diperiksa.

“Antara satu saksi dan saksi lainnya berbeda keterangan. Tidak ada saksi melihat secara langsung dari seseorang yang diindikasi tim sukses terlapor,” ungkapnya.

Terkait adanya indikasi Panwascam bermain curang, Dewi meminta warga yang mengetahui dan memiliki bukti soal kecurangan dapat melapor. Jika terbukti curang, Panwascam dapat dikenakan sanksi pidana hingga kode etik.

“Ada pidana kode etik, administratif dan pidana ditambah sepertiga, kalau bisa membuktikan ajukan ke kami,” anjurnya. (sat)

Ingin Uang Bantuan Gempa, Tiga Anak di Lombok Bunuh Ibu Sendiri

HarianNusa.com – Tiga pria membunuh ibu tirinya lantaran mengira ibunya memiliki uang bantuan gempa. Kejadian terjadi di Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Kapolres Mataram, Ajun Komisaris Besar Polisi, Saiful Alam, mengatakan kejadian pembunuhan terjadi pada 3 Mei 2019 lalu. Korban Miskiah (53) dipukul menggunakan kayu, kemudian leher dan tangannya digorok.

Awal kejadian kata Kapolres, ketiga pelaku berniat menguasai harta korban dengan berencana melakukan perampokan. Para pelaku sakit hati lantaran tidak dibelikan sepeda motor. Ketiga pelaku juga mendengar kabar bahwa korban mendapatkan uang Rp50 juta dari bantuan gempa. Namun ternyata uang tersebut belum cair.

“Korban yang tinggal seorang diri dibunuh dengan cara memukul kepala dengan kayu palang penutup pintu kemudian menggorok leher dan tangan korban dengan menggunakan sebilah parang hingga korban meninggal dunia setelah itu pelaku membawa kabur HP Polytron dan uang korban yang belum diketahui jumlahnya,” ungkapnya, Kamis, 9 Mei 2019.

Polisi kemudian melakukan penyidikan dengan melakukan tracing imei dan mentrack CDR HP korban dan beberapa nomor HP yang dicurigai sehingga ditemukan HP tersebut. HP itu telah dijual pelaku Iswandi Iswanto alias Anto yang tidak lain anak tiri korban.

Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Dari keterangan pelaku, dia membunuh ibu tirinya bersama anak tiri korban lainnya, Satria Sopiyandi dan anak angkat korban Suparman Bahri.

Baca Juga:
Pria di Lombok Unggah Status Duka Cita Usai Bunuh Ibunya

Suparman ditangkap di Sayang-Sayang Kota Mataram. Saat ditangkap, pelaku mencoba melarikan diri, sehingga polisi melumpuhkan pelaku dengan tembakan pada kakinya.

“Kemudian pada Rabu 8 Mei 2019 dilanjutkan pengejaran terhadap Satria Sopiyandi. Pelaku ditangkap di sebuah kebun di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur,” ungkapnya.

Pelaku melawan saat ditangkap, sehingga polisi menembak betis kirinya. Kini ketiga pelaku diamankan di Polres Mataram dan terancam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. (sat)

Bentrok Pleno Pemilu di Lombok Tengah, Empat Polisi Luka

HarianNusa.com – Empat anggota polisi terluka saat bentrokan pleno pemilu di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 8 Mei 2019.

Anggota polisi dilempar massa yang mendesak masuk ke lokasi pleno. Massa kemudian melempari petugas saat dihalau masuk di eks kantor DPRD Lombok Tengah yang menjadi lokasi pleno.

“Empat anggota kami terluka dilempar massa dengan batu. Massa juga melempar molotov sekitar tiga kali,” ujar Kasatreskrim Polres Lombok Tengah Ajun Komisaris Polisi Rafles Girsang.

Polisi yang terluka yakni Kasat Sabhara Polres Lombok Tengah, Herry Indrayanto dan tiga anggota polisi lainnya. Mereka di depan massa aksi saat bentrok tersebut pecah.

Herry Indrayanto mendapat dua jahitan di pelipis kanannya akibat dilempar massa. Bahkan dia masih membawa batu yang digunakan massa untuk melemparnya.

“Saya pas di depan pintu gerbang. Pas berhadapan sama massa yang kita dorong keluar. Posisi tiga anggota yang kena berdekatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan saat itu massa tidak bisa terkendali. Massa telah siap dengan senjata yang mereka bawa dan batu berukuran besar yang telah disiapkan.

“Saat itu agak arogan sih karena ada alat-alat yang mereka sudah persiapkan. Batu dan beberapa barang yang kita sudah amankan,” jelasnya.

Situasi saat ini telah kondusif, namun pleno ditunda lantaran keributan. Diketahui ini merupakan keributan setelah malam kemarin sempat terlibat keributan oleh massa yang sama. Hal yang serupa juga terjadi saat bentrokan Selasa, 7 Mei 2019. Pleno ditunda lantaran keributan. (sat)

Pengamat: Caleg Perempuan NTB Kurang Menguasai Komunikasi Politik

HarianNusa.com, Mataram – Hasil perhitungan sementara KPU NTB menyebutkan bahwa hanya ada satu perempuan, yakni Ketua DPRD NTB saat ini Hj. Bq. Isvie Rupaeda yang kembali mendapat kehormatan mengisi kursi wakil rakyat NTB di Udayana periode 2019-2024 mendatang. Kenyataan tersebut menjadi ironi mengingat jumlah caleg perempuan yang bertarung di DPRD Provinsi NTB sudah memenuhi kuota 30 persen sesuai dengan syarat dalam UU Pemilu. Perlu diketahui bahwa pada periode sebelumnya, perempuan yang berhasil merebut kursi DPRD NTB sebanyak enam orang.

Menanggapi fakta tersebut, salah seorang pengamat politik muda NTB yang juga dosen Ilmu Politik Fakultas Komunikasi Universitas Tekhnologi Sumbawa Irawansyah Parera kepada HarianNusa.com menyatakan banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa keterwakilan perempuan yang lolos mewakili rakyat NTB di parlemen berbanding terbalik dengan jumlah Caleg perempuan yang bertarung.

Diantara  faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kemampuan Caleg perempuan dalam mengelola basis masa yang akan menjadi calon pendukung. Selain itu, kurangnya kemampuan komunikasi politik Caleg perempuan juga menjadi faktor lain kenapa kegagalan itu terjadi. Termasuk dalam komunikasi politik adalah bagaimana para Caleg perempuan gagal dalam membangun sinergi positif dengan mesin partai sebagai kendaraan politik mereka.

“Orang yang mampu bersinergi (berkomunikasi) dengan mesin partai artinya sudah punya cost politik yang tinggi,” terang Irawansyah. Kamis, (9/5).

Menurut Irawansyah, seorang politisi, sebelum memutuskan untuk bertarung dalam kontestasi politik hendaknya membekali dirinya dengan kemampuan komunikasi yang baik. Karena hal itu akan sangat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilihnya. Kurangnya kemampuan berkomunikasi yang baik dan ditambah dengan amburadulnya pengelolaan basis masa pada saat kampanye menjadi pelengkap Caleg perempuan pada akhir pertarungan politik gagal merebut kursi kehormatan sebagai wakil rakyat.

“Biarpun banyak modal, tidak terukur cara kampanyenya. Kurang masif, penampilan, dan komunikasi (juga) mempengaruhi pemilih,” katanya.

Ditambahkan Irawansyah, hal lain yang juga tak kalah penting adalah ketokohan Caleg perempuan. Seorang Caleg harusnya memiliki karakter pribadi yang bisa menjadikan dirinya diperhitungkan oleh pemilih. Kendati penting, ketokohan juga harus dipadu-padankan dengan kemampuan mengelola basis masa pada titik-titik tertentu. Karena seorang Caleg tidak bisa hanya mengandalkan suara pemilih yang tercecer dan tidak jelas.

“kebanyakan caleg PD (percaya diri) tapi  basis elektoral tidak diperhitungkan. Katakan basis elektoral dia pegang dua kecamatan, diperhitungkan tidak. Kebanyakan Caleg PD, nyipluk sana nyipluk sini,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data KPU NTB, jumlah caleg yang bertarung untuk memperebutkan 65 kursi di DPRD NTB pada pemilu 2019 sebanyak 917 caleg yang terdiri dari 565 caleg laki-laki serta 352 caleg perempuan. Rata-rata keterwakilan caleg perempuan untuk 16 parpol sebesar 38,39 persen. (Sta)

Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS Cakranegara, Jokowi Unggul

HarianNusa.com – Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di dua tempat pemungutan suara (TPS), Kamis, 9 Mei 2019.

PSU digelar di TPS 11 Mayure dan TPS 5 Cakra Utara. Pada TPS 11 di Mayure, pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh suara 146, sementara Prabowo-Sandi memperoleh sembilan suara, dengan satu suara tidak sah.

Sedangkan, di TPS 5 Cakra Utara, Jokowi-Ma’ruf memperoleh 111 suara, sementara Prabowo-Sandi hanya memperoleh empat suara.

Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa atau HPPS Bawaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardhani, mengatakan PSU di TPS 11 digelar lantaran ada sepuluh pemilih yang ikut memilih, padahal pemilih tersebut memiliki e-KTP luar Mataram.

“Kemudian sepuluh pemilih tersebut tidak memiliki atau membawa A5,” ujarnya.

Sementara di TPS 5 Cakra Utara, ada pemilih yang bukan berdomisili di sana dan tidak memiliki A5, tetapi ngotot memilih. Belakang diketahui dia saksi salah satu peserta pemilu.

Untuk di TPS 11 sendiri, jumlah pemilih menurun saat PSU. Pada pemilu April yang memilih sebanyak 221 orang. Sementara saat pemilu yang memilih sebanyak 155 orang. (sat)

Puluhan Kendaraan Disita Pasca Bentrok di Lombok Tengah

HarianNusa.com – Bentrokan terjadi antara polisi dan massa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 9 Mei 2019. Bentrok terjadi lantaran massa merasa ada indikasi kecurangan saat pemilu.

Massa melempari aparat kepolisian yang menghalau mereka masuk ke lokasi pleno. Massa melempari polisi menggunakan batu dan molotov.

Atas kejadian tersebut, empat massa yang diduga sebagai provokator diamankan polisi. Polisi juga menyita puluhan kendaraan yang digunakan massa.

“Kita menyita 30 motor, sepuluh mobil yang digunakan massa. Dalam mobil terdapat banyak batu berukuran besar yang dipersiapkan untuk keributan,” ujar Kasatreskrim Polres Lombok Tengah, Ajun Komisaris Polisi, Rafles Girsang.

Baca Juga:
Pleno Pemilu di Lombok Tengah Mencekam
MUI NTB Ajak Masyarakat Dukung Kelancaran Kegiatan Pleno KPU NTB

Selain itu sebanyak 12 senjata tajam dan tiga molotov diamankan polisi. Molotov tersebut telah diledakkan saat massa melempari petugas.

Hingga kini suasana masih mencekam. Massa masih berkumpul tidak jauh dari lokasi pleno. (sat)

Pleno Pemilu di Lombok Tengah Mencekam

HarianNusa.com – Ratusan massa terlibat bentrokan di lokasi pleno pemilu Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Massa terlibat bentrokan dengan aparat sejak Selasa malam, 7 Mei 2019. Bentrok berlanjut Rabu malam, 8 Mei 2019.

Ratusan massa dari sejumlah desa di Praya Timur Lombok Tengah menuntut C1 Pleno Kecamatan Pujut dibuka karena mengindikasi adanya kecurangan. Mereka berunjuk rasa di eks Kantor DPDR Lombok Tengah yang menjadi lokasi pleno.

Bentrokan bermula saat massa memaksa masuk di lokasi pleno, namun aparat kepolisian mencegah massa. Keributan terjadi, massa melempari petugas dengan batu dan molotov. Polisi kemudian memukul mundur massa menggunakan semprot Water Canon.

Massa mengindikasi adanya kecurangan di mana suara Caleg yang didukung dialihkan pada Caleg lainnya oleh oknum PPK.

“Ini sudah sangat keterlaluan.  Kami minta pemerintah pecat camat ini.    Kami juga ingin agar suara di Pujut untuk dihitung ulang, sebab penyelenggarannya sudah tidak benar,” ungkap seorang warga.

Berita Terkait:
Puluhan Kendaraan Disita Pasca Bentrok di Lombok Tengah

Kapolres Lombok Tengah, AKBP Budi Santosa langsung memimpin pengaman lokasi pleno.  Dengan ratusan anggota dari TNI maupun Polri warga berhasil dicegah untuk masuk.

Hingga kini ratusan massa masih berjaga di luar lokasi pleno. Aparat kepolisian membuat pagar betis di depan gerbang lokasi pleno. (sat)

Pilkada Lombok Tengah 2020, PKB Usung Kader Sendiri

HarianNusa.com – Meski Pilkada Lombok Tengah masih berlangsung  tahun 2020 tapi geliatnya mulai tampak dipermukaan. Sejumlah figur baru disinyalir sudah melakukan gerakan  maupun membangun komunikasi politik dengan sejumlah tokoh penting dan berpengaruh.

Hal ini tentu  berkaitan bahwa  Pilkada Lombok Tengah 2020 merupakan momentum penting bagi kebangkitan figur- figur baru dan potensial dalam memimpin Lombok Tengah paska kepemimpinan Bupati Lombok Tengah  Suhaili.

Menanggapi maraknya isu Pilkada Lombok Tengah 2020, Ketua DPW PKB NTB, HL. Hadrian Irfani mengatakan bahwa DPW PKB NTB dipastikan akan mengusung kader sendiri dalam konstestasi Pilkada Loteng tersebut.  Hal ini sebagai sarana PKB NTB  membuktikan kepada masyarakat Lombok Tengah bahwa PKB memiliki stok calon pemimpin daerah yang bisa diandalkan dan siap memimpin Loteng dengan baik .

“Dimomentum  Pilkada Loteng mendatang , PKB NTB  akan membuat sejarah baru yang akan dikenang yakni akan mengusung kader sendiri dan Insha Allah  memenangkan konstestasi tersebut,” Kata HL. Hadrian Irfani yang dipastikan Lolos jadi anggota DPRD NTB dapil 7 Lombok Tengah, Kamis, 9 Mei 2019.

HL. Hadrian Irfani mengulas bahwa dalam sejarah Pilkada langsung di NTB sejak 2004/2005 silam, PKB NTB  tidak pernah sukses menggolkan kader yang diusungnya menjadi pemimpin daerah di NTB.

“Terakhir saat Pilkada Lombok Timur 2018 silam, Kader PKB yang diusung  dikalahkan oleh Paslon Sukiman Azmi- Rumaksi. Ini tidak boleh terulang di Pilkada Lombok Tengah 2020,” tegas Hadrian Irfani yang akrab disapa Haji Ari ini.

Harga mati PKB Usung Kader Sendiri

Ketua DPW PKB NTB mengatakan dengan perolehan 6 kursi PKB  di DPRD Lombok Tengah saat ini,  semakin memperkuat tekad dan spirit  PKB NTB  memenangkan Pilkada loteng pada khususnya maupun Pilkada kabupaten/ kota di NTB pada umumnya.

“Naiknya jumlah kursi PKB di DPRD Lombok Tengah secara signifikan itu tentu  berkat kerja keras para caleg dan kader untuk membesarkan Marwah Partainya kaum Nahdliyin ini,” tukas Hadrian.

Selanjutnya H. Ari  membeberkan saat ini kader PKB maupun dari kalangan Nahdliyin seperti Kader PKB : H L Pelita putra. Sementara
Kader Nahdliyin seperti  Prof DR Masnun Tahir, Lalu Aksar Anshori dan banyak lagi kader PKB dan nahdliyin yang sangat pantas untuk memimpin loteng 2020-2025.

“Pendek kata, dalam pilkada loteng , harga mati PKB NTB  akan mengutamakan usung  kadernya sendiri,” tukasnya.

Untuk itu Haji Ari mengajak kaum Nahdliyin bersatu padu memenangkan Calon Pemimpin Kepala Daerah yang diusung oleh PKB NTB kelak dalam konstestasi 7 Pilkada kota / kabupaten di NTB .

“Nahdliyin jangan terpecah lagi dukungan dan afiliasi politiknya di Pilkada Lombok Tengah. Mari bergandengan tangan  besarkan dan menangkan PKB,” pesan  Hadrian. (sat)

Meski Diabaikan, Masjid di Bima Sarat Nilai Sejarah

HarianNusa.com – Masjid La Kai Kamina terletak di Desa Kalodu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tidak seperti masjid lainnya, Masjid La Kai Kamina tidak memiliki dinding dan bahkan nyaris tak terawat.

Hanya tiang-tiang pilar bangunan masjid yang terpasang di setiap sudut dan tengah bangunan, sementara, di bagian luar tumbuh rumput liar.

Meskipun tidak memiliki dinding, namun sepanjang masjid dilengkapi tembok dan gerbang. Momen bulan Ramadhan ini masjid tersebut menjadi lokasi wisata religi.

Seorang warga, M. Amin, mengatakan masjid tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dahulunya, Putra Kerajaan Bima, Jena Teke Lai Kai atau Putra Mahkota Lai Kai mendirikan masjid tersebut pada 1308 SM setelah masuk Islam. Dia kemudian mengganti nama menjadi Abdul Kahir.

“Abdul Kahir membangun masjid tersebut sebagai tempat persembunyian dari kejaran pamannya Salisi, yang berambi merebut kekuasaan dengan dibantu Belanda,” ujarnya, Selasa, 7 Mei 2019.

Dengan bantuan Belanda, Salisi berhasil mengambil alih kekuasaan kerajaan tanpa persetujuan lembaga Hadat Dana Mbojo (Pemerintahan Kerajaan) pada waktu itu.

Konon, bentuk masjid ini memiliki makna. Masjid bersegi empat sama sisi sebagai simbol empat putra Kerajaan Bima yang memeluk agama Islam, yaitu La Kai (Abdul Kahir), La Mbilla (Jalaluddin), Bumi Jara Mbojo (Awaluddin) dan Manuru Bata Putera Raja Dompu Ma Wa’a Tonggo Dese (Sirajuddin).

“Sedangkan empat sisi bangunan mengartikan sebagai simbol asal para guru putra kerajaan ini yang berasal dari Sulawesi Selatan yaitu dari Gowa, Luwu, Bone dan Tallo,” terangnya.

Masjid tersebut dikelilingi pemandangan alam yang indah. Masjid tersebut berada di dataran tinggi dengan dikelilingi hutan. Jika dari Kota Bima, pengunjung menempuh jarak 70 kilometer menuju masjid tersebut.

Keindahan semakin tampak karena tidak jauh dari lokasi terdapat air terjun. Tepat di Desa Kalodu memiliki air terjun yang cantik dan sangat memanjakan pengunjung.

“Pemerintah harus lebih maksimal lagi memperhatikan Masjid La Kai Kamina. Ini potensi destinasi wisata,” harap Amin. (sat)