HarianNusa.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sangat mendukung wacana pembentukan tim pencari fakta yang diusulkan masyarakat luas guna meluruskan segala bentuk kejanggalan yang mengganggu kelancaran proses pemilihan presiden 2019.

Menurut Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said, pihaknya selain mendukung wacana ini juga menyarankan agar tim yang nantinya akan bekerja mencari kejanggalan pemilu tersebut diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi dan independen dalam bekerja.

“Ketika ada civil society mengusulkan perlunya dibuat TPF (tim pencari fakta) kami menyambut sangat baik. Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh pihak independen yang bisa diberi akses dalam mencari akses,” ujar Sudirman Said dalam diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Jumat 26 April 2019.

“Dengan senang hati kami akan mendukung tim ini. Kami ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak gagasan ini,” imbuhnya.

Sudirman juga mengungkapkan bahwa wacana pembentukan TPF tersebut sejuah ini sudah mendapat lampu hijau dari sejumlah lembaga yang terlibat dalam Pemilu 2019 seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun. Dan ini juga cara terbaik untuk membuat cleaning house. Kalau tim ini terbentuk, bukan hanya lembaga pemilu terakreditasi, tapi seluruh pihak yang berpartisipassi,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga menegaskan bahwa upaya pembentukan wacana TPF ini tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan sementara perhitungan suara pemli 2019 yang saat ini masih berlangsung.

“Concern kita ini kepada berbagai pengembangan kecurangan yang cenderung mengarah ke terstruktur, sistemik dan massif. Dan ini tidak ada hubungan kita menang atau kalah. Ada yang bertanya 02 menang tapi kenapa ribut kecurangan? Itu dua hal yang berbeda, kecurangan iniharus kita address dan benahi, tangani karena kita ingin menjaga kualitas demorkasi kita,” tandas Mantan Menteri ESDM tersebut.

HarianNusa.com – Cabai selama ini lebih banyak dikonsumsi dalam bentuk segar. Namun, terkadang penyimpanan produk segar menjadi masalah tersendiri bagi petani. Untuk mengatasi hal itu dan utamanya agar dapat lebih memberi nilai tambah produk cabai, Balai Besar Litbang Pascapanen, Badan Litbang Pertanian menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pascapanen kepada 20 petani asal Sumatera Barat (Sumbar) dan Banten.

Bimtek hasil kerjasama BB Pascapanen dengan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang, Sumbar dan Bank Indonesia Kanwil Provinsi Banten ini dilaksanakan pada 23 – 24 April 2019 di BB Pascapanen, Bogor. Pada Bimtek ini, peserta mendapatkan pelatihan mengenai penanganan pascapanen cabai dan pengolahannya sampai menjadi produk siap jual.

Teknologi pascapanen penanganan segar cabai yang dilatihkan kepada petani adalah cara panen cabai yang benar, teknik pengangkutan, sortasi, teknologi penyimpanan dengan menggunakan CAS (Controlled Atmosphere Storage), Modified Atmosphere Packaging (MAP) dan pengeringan.

Ira Mulyawanti, Peneliti BB Pascapanen yang menjadi narasumber penanganan segar cabai mengatakan, “Dengan menerapkan teknologi penanganan segar cabai yang benar, petani bisa menekan losses sampai kurang dari 10% dan ini sudah kita terapkan di Magelang, Jawa Tengah.” Sedangkan teknologi penyimpanan dengan CAS bisa mempertahankan kesegaran cabai sampai enam minggu dan bila menggunakan MAP bisa sampai tiga minggu.

Selain teknologi penanganan segar, peserta juga diajarkan cara membuat olahan dari cabai seperti pasta cabai, saus cabai, minyak cabai, permen cabai dan blok cabai. Sunarmani yang menjadi narasumber bimtek pengolahan cabai, memaparkan bahwa teknologi pengolahan cabai diperlukan jika pasokan cabai sedang melimpah seperti panen raya atau harga cabai sedang jatuh.

“Daripada kita menjual cabai dengan harga yang rendah, lebih baik diolah dulu menjadi produk yang nilai jualnya lebih tinggi,” kata Sunarmani.

Seperti kita ketahui, cabai merupakan komoditas hortikultura yang harganya fluktuatif. Ketika musim panen tiba harganya relatif rendah dan ketika off session harganya bisa melambung tinggi. Hal ini diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat akan cabai terus meningkat termasuk permintaan di off session. Karena itu implementasi teknologi pascapanen harus dipelajari dan diterapkan mulai dari tingkat petani.

Bimtek ini diakhiri dengan field trip ke Sukabumi untuk mengunjungi salah satu UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) binaan BB Pascapanen yakni Ibu Susan yang sudah memproduksi aneka sambal dengan merek Sambel Uleg K-Ucan. Sambal tersebut telah dipasarkan ke supermarket di Sukabumi hingga ke Arab Saudi.

HarianNusa.com, Jakarta – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai bahwa penyelenggaraan pemilu 2019 ini merupakan yang terburuk sejak era reformasi.

“Ini pemilu yang terburuk sejak era reformasi. Jangan sampai siapa yang menang tapi siapa yang dilantik,” ujar Bambang Widjojanto di Acara diskusi bertema ‘Selamatkan Suara Rakyat’ di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu 21 April 2019.

Menurut Bambang, bukan tanpa alasan dirinya menyebut demikian terkait penyelenggaraan pemilu. Buktinya, kecurangan pada pemilu 2019 ini terjadi sangat terstruktur, sistemis, dan masif.

“Begitu banyak fakta kecurangan terjadi hampir seantero nusantara. Kualitas pemilu ditentukan oleh kejujuran, bukan kerahasiaan,” katanya.

Ia menjelaskan, pada dasarnya, pemilu yang baik memiliki prinsip LUBER yang berarti langsung, umum, bebas, dan rahasia.

“Tapi luber saat ini tidak ada kebebasan. Dan surat suara yang dicoblos ini bukan sebuah hoax. Jadi jika prinsip dasar luber tidak dipenuhi. Untuk apa ada pemilu?” terangnya.

Meski demikian, Bambang mengaku masih bisa berbangga hati dengan situasi saat ini dimana masyarakat dengan kekuatannya masing-masing berinisiatif membongkar kecurangan pemilu 2019.

“Masyarakat tidak diam. Mereka membuktikan gerakan inisiatif memperilihatkan kecurangan yang terus diampilifikasi untuk menyelesaikan ini. Dan gerakan ini adalah gerakan kesadaran masif. Ini kekuatan publik yang tak suka kecuranagn terjadi,” tandas salah satu pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) tersebut.