HarianNusa.com – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Ir. I. Gusti Bagus Sugiharta menyatakan hingga saat ini jumlah Kelompok Masyarakan yang sudah terbentuk dan siap membangun rumah sebanyak 950 kelompok yang mewakili 11 ribu Kepala Keluarga (KK).

Dari 11 ribu KK tersebut, lanjutnya, ada yang baru mulai mempersiapkan, ada yang sudah berjalan dan ada rumah yang sudah siap dihuni.

“Yang sudah siap dihuni jumlahnya kurang lebih 20 unit rumah,” jelasnya Jumat, (23/11) lalu.

Dijelaskannya, proses pembangunan rumah dalam satu kelompok masyarakat bisa memakan waktu 5-6 bulan baru bisa terselesaikan, sehingga penanganan sudah secara masif berjalan tapi progres untuk siap huni memang terbatas.

Dari tiga jenis rumah yakni risha, rumah konvensional, dan rumah kayu. Masyarakat lebih banyak memilih rumah risha padahal dilihat dari kemampuan produksi rumah risha sangat lemah. Secara proposional peminat rumah risha 45 persen, riko 30 persen dan rumah kayu 25 persen.

“Memang kita terus memacu secara kuantitas. Tentunya kami berharap masyarakat tidak terus menunggu model rumah risha, model-model rumah lainnya juga banyak, bisa rumah konvensional, rumah kayu, rumah baja juga bisa tergantung pilihan masyarakat. Jadi jangan menunggu rumah risha yang produksi panelnya terbatas sehingga masyarakat masih lama menunggu terbangunnya model rumah risha,” ungkapnya.

Ia mengakui produksi panel rumah risha sangat lambat dan lambatnya ini diharapkan pengusaha-pengusaha baik dari lokal maupun luar, BUMN terus aktif berperan dalam memproduksi panel-panel rumah risha.

“Anggaran dari pemerintah sudah siap namun tentunya anggara ini harus digelontorkan sesuai dengan kemampuan masyarakat menangani Pembangunan rumah tahan gempa ini,” terangnya.

Seperti diketahui alokasi anggaran sudah lebih dari 1 triliun digelontorkan oleh pemerintah namun disisi lain rumah yang sudah dapat dihuni ini kurang lebih 20 unit rumah.

“Sehingga inilah barangkali yang membuat terkesan lamban bahwa uang yang digelontorkan namun rumah yang siap dihuni sangat terbatas,” katanya.

Namun diakuinya, bahwa proses pembangunan hunian tetap bagi korban gempa ini memang cukup panjang. Mulai dari pembentukan Kelompok Masyarakat, kesepakatan model rumah yang akan dibangun, persiapan administrasi sampai tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Proses-proses pembiayaan dilakukan dari kementerian keuangan melalui BNPB kemudian dilanjutkan ke BPBD kabupaten/kota terkait secara kontinu akan terus digelontorkan.

Verifikasi data pun terus berjalan namun tentunya dilakukan penajaman-penajaman kembali akan hasil-hasil yang akan dicapai. Ini masih dalam proses validasi.

“Kita sudah bertindak, per 1 Oktober jumlah data rumah yang terdampak gempa ini kurang lebih 216 ribu sekian. Nah angka ini yang kita pakai sampai saat ini. Pemerintah juga terus berupaya melakukan penambahan aplikator baik dari BUMN maupun dari pemerintah sendiri,” pungkasnya. (f3)