HarianNusa.com

HarianNusa.com, Mataram – Dana Rp10 miliar milik Bank NTB Syariah diduga diselewengkan oleh oknum penyelia pelayanan nontunai Bank NTB Syariah berinisial PS. Modus yang dilakukan, dengan cara mentransfer ke tiga rekening berbeda yang dipegang PS.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo mengatakan temuan penyelewengan dana oleh oknum karyawan itu justru prestasi Bank NTB Syariah yang melakukan sistem rotasi jabatan, sehingga fraud atau kecurangan terungkap.

Namun dalil tersebut dikritisi Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi. Dia mengatakan prestasi Bank NTB Syariah mengungkap fraud dengan cara tracing ribuan transaksi justru blunder.

"Pekerjaan tracing atas mutasi dalam dunia perbankan merupakan pekerjaan rutin dan berulang-ulang, bukan merupakan keistimewaan dan spesial. Itu pekerjaan pegawai setingkat clerk (juru tulis) dan pegawai dasar yg duduk sebagai back office," ujarnya di Mataram, Jumat (16/4).

Ruslan menilai janggal jika temuan fraud tersebut diapresiasi. Apalagi terungkapnya dugaan penyelewengan tersebut karena adanya demo dari masyarakat, bukan karena langsung diungkap oleh manajemen bank.

Ditambah lagi, manajemen Bank NTB Syariah baru melaporkan kasus tersebut ke APH, setelah adanya demo masyarakat. Itu terkesan baru serius bertindak saat diketahui oleh publik.

"Jadi janggal kalau seorang Dirut mendapat apresiasi jika pekerjaan pegawai setingkat clerk/back office dilakukan oleh Dirut. Pendekatan tracing mutasi atas fraud wajib dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian material dan ritme mutasi atas fraud yg dilakukan oleh pelaku," tegasnya.

Ruslan menilai janggal jika Rp10 miliar tidak terdeteksi dalam tracing transaksi. Apalagi katanya, bank tersebut hanya ramai saat gajian PNS, transaksi kas daerah atau program pemerintah.

"Jadi sangat janggal dan aneh jika angka Rp10 M tidak terdeteksi dalam ribuan transaksi yang tidak wajar. Ini adalah kelemahan yg sangat mendasar dalam suatu siklus transaksi dan mutasi di dunia perbankan," cetusnya.

"Sebagaimana kita perhatikan bahwa nasabah di Bank NTB hanya ramai pada saat-saat tertentu seperti gajian PNS (pegawai daerah), gajian pensiunan dan saat transaksi kas daerah, serta transaksi program pemerintah antara lain pembayaran dana bos, dana sertifikasi," katanya.

"Jadi tidak ada hal istimewa dalam transaksi di Bank NTB. Sekali lagi tracing transaksi merupakan pekerjaan seorang pegawai bawah setingkat clerk – back office bukan kerjaan seorang Dirut. Ini jelas karena ada fraud, bukan karena tracing baru ditemukan fraud oleh Dirut, jangan dibolak balik," ujarnya.

Dia juga menyayangkan kasus tersebut justru dianggap baru sebatas dugaan oleh Dirut.

"Sangat disayangkan pernyataan Dirut, kasus ini baru merupakan dugaan. Kenapa sudah muncul angka Rp10 miliar? Apakah Dirut sudah mengeluarkan uang talangan atas setiap klaim dari nasabah dengan jumlah sebesar Rp10 M?," sorotnya tajam.

"Jadi hati-hati Dirut memberikan klarifikasi, bahwa kerugian bank sudah terekspos Rp10 M, mungkin dugaannya lebih dari itu," katanya.

*Soroti Pertumbuhan

Ruslan juga menyoroti klaim Dirut soal pertumbuhan Bank NTB Syariah. Sebelumnya, Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Muhamad Usman, mengatakan kemajuan bisnis Bank NTB Syariah terus menunjukkan kemajuan dari sebelum berkonversi.

“Dua tahun yang lalu biasa kita reborn pada bulan Mei atau Juni. Tapi tahun ini Alhamdulillah kita di bulan Januari berada di posisi Desember sehingga ada kemajuan dari pertumbuhan bisnis kita,” jelasnya.

“Beberapa hari lalu pihak OJK mengapresiasi pertumbuhan bisnis kami sampai dengan tahun 2020, baik dari sisi pembiayaan maupun sisi dana di atas rata-rata pertumbuhan nasional,” kata Usman.

Menanggapi itu, Ruslan mengatakan klaim bisnis bank terus tumbuh justru terkesan blunder.

"Soal pertumbuhan jangan terlalu silau kalau hanya reborn pada periode bulan Januari untuk posisi yang sama dengan posisi Desember, ini apa artinya posisi bulan Januari 2021 sama dengan posisi Desember 2020, jadi tidak ada pertumbuhan sama sekali di awal tahun 2021," katanya.

Meski klaim manajemen bahwa bank lebih maju saat berkonversi dari konvensional ke syariah, namun justru aset yang dikelola dari hasil sebelum konversi.

"Perlu diingat baik baik bahwa basic asset yang anda kelola saat ini adalah berasal dari konversi bukan jerih payah Direksi saat ini. Lebih-lebih Dirut Kukuh yang terima sudah clear tetapi ternodai saat ini dengan fraud yang sangat signifikan Rp10 miliar," imbuhnya.

Ruslan mengatakan angka pertumbuhan di atas rata-rata nasional yang menjadi dalil prestasi Bank NTB Syariah tidak dapat diterima begitu saja.

"Tolong saudara Dirut punya atensi penyelesaiannya, jangan alih alih beralasan pertumbuhan. Jujur saja skala pertumbuhan nasional tidak dapat saudara gunakan sebagai barometer sebab pertumbuhan 0,1 persen pada level nasional mungkin di Bank NTB harus mengejar angka growth 1000 persen bahkan lebih," katanya.

"Karena barometer tidak apple to apple. Akankah sama pertumbuhan Bank Mandiri syariah 1 persen dengan pertumbuhan Bank NTB 1 persen juga? Mustahil terjadi. Tolong bekerjalah dengan benar dan jujur dalam memberikan informasi kepada masyarakat terlebih kepada stakeholder lebih-lebih kepada stakeholder (pemegang saham)," tandasnya. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Dalam rangka pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait kebutuhan pokok selama Ramadhan dan jelang Idhul Fitri 2442 Hijriyah, Kanwil IV Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bersama instansi terkait melakukan sidak di Pasar Induk Mandalika, Bertais, Kota Mataram, Jumat, (16/04/2021).

Kepala Deputi Bidang Advokasi Wilayah IV KPPU Romi Pradhana Aryo menyampaikan sidak ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi perilaku usaha yang melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Dimana ada pengaturan pasokan, pengaturan harga, penanganan pasokan kartel, praktek monopoli dan praktik-praktik lainnya. Jadi kita antisipasi dan kita lihat di pasar, untuk melihat harga dan ketersediaannya. simpelnya jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres itu bisa terlihat dari harga. Ketika harga mengalami lonjakan atau kenaikan yang tidak wajar itu merupakan suatu pertanda ada hal yang tidak benar di sisi hulunya, dan kami memantau itu," terangnya usai melakukan sidak di pasar Induk Mandalika.

Romi mengatakan, berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan di pasar induk Mandalika bersama Tim Polda, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Peternakan NTB, dan UPT pasar induk Mandalika,
memantau beberapa komoditas bahan pangan pokok yang ada di pasar induk Mandalika.

"Tadi kami memantau harga dan persediaan beras, gula pasir, bawang merah, bawang putih, kedelai, cabe, daging ayam, telur, daging sapi," ungkapnya.

Romi mengatakan, dari hasil pantauannya tersebut, tidak ditemukan adanya kenaikan harga. Justru beberapa komoditas mengalami penurunan.

"Dari hasil pantauan bersama teman-teman di pedagang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa harga banyak yang sudah mengalami penurunan dan untuk saat ini sedang tidak ada kenaikan. Justru malah beberapa turun ya seperti bawang merah turun, cabe sudah turun," terangnya.

Hal senada juga disampaikan Kasi Korwas PPNS Polda NTB Kompol H. Ridwan MZ. Ia mengatakan sejauh ini pihaknya tidak menemukan adanya lonjakan harga yang signifikan dan menyalahi ketentuan harga pasaran.

"Ya memang di hari besar itu kadang pelaku usaha ingin memperoleh beberapa margin keuntungan tapi tetep kita sampaikan bahwa mengambil keuntungan yang wajar. Tapi tadi hasil kita turun tadi mereka masih mengambil keuntungan yang wajar," ujarnya.

Ia mengatakan, dari hasil turun ke lapangan yang dilakukan beberapa hari lalu bersama dinas terkait turun ke pasar memastikan suplai bahan pokok aman dan harganyapun terjangkau. Pihaknya juga tidak menemukan adanya indikasi penimbunan kebutuhan bahan pokok.

"Tidak ada penimbunan. Jika ada tentu akan kami tindak tegas," katanya.

Dari pantauan tersebut diketahui harga sejumlah kebutuhan pokok masih stabil, seperti harga daging dari Rp 110 ribu-130 ribu perkilogram, Bawang merah Rp 15ribu – Rp25 ribu perkilogram, bawang putih import Jawa Rp 26 ribu/kg, Bawang putih Sembalun Rp40 ribu/kg, minyak goreng kemasan 900ml Rp13rb, beras dari harga Rp 8-10 ribu/kg, cabe rawit Rp 85-90rb/kg, ayam potong Rp40 ribu/kg telur ras Rp 42 ribu-44 ribu/tray.(*)

Ket. Foto:
KPPU bersama Tim Polda NTB, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Peternakan NTB, dan UPT pasar induk Mandalika saat melakukan sidak. (Hariannusa.com)

HarianNusa.com, Lombok Tengah – PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism

Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua, Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika/The Mandalika, Lombok, NTB, telah menyelesaikan pembebasan lahan enclave di wilayah penetapan lokasi (Penlok) 2 Jalan Kawasan Khusus The Mandalika, dengan melakukan pembayaran uang ganti untung (UGU) tahap terakhir atau
batch ke-3 atas pengadaan tanah Penlok 2, Kamis (15/4/2021) kemarin.

Kegiatan penyerahan uang ganti untung batch akhir kepada 5 warga pemilik lahan enclave untuk 5 bidang tanah seluas 15.053 m2 dengan total nilai sebesar Rp 18,2 Miliar ini dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Resiko Kemenparekraf Hengky Manurung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Harry Noor Sukarna, Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Mataram Kadek Yulie Mahendri, dan Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo di Kantor Camat Pujut, Desa Sengkol, Kabupaten Lombok
Tengah.

Penyerahan UGU batch ke 3 tersebut juga disaksikan Kepala BPN Lombok Tengah sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah H. Lalu Suharli, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB Harniati, Camat Pujut Lalu Sungkul, dan Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro.

Dengan pembayaran UGU batch ke-3, berarti ITDC telah menyelesaikan proses pembebasan lahan Penlok 2 yang terdiri dari 29 bidang dengan total luas lahan 65.267 m2. Rinciannya, 22 bidang lahan telah diselesaikan pembayaran dalam bentuk tunai langsung/UGU dengan total nilai Rp 66,7 Miliar, 6 bidang
lahan seluas 13.182 m2 senilai Rp 18 Miliar telah dilakukan pembayaran melalui skema konsinyasi di PN Praya,
karena bidang tersebut merupakan harta waris dan masih belum terdapat kesepakatan diantara waris, dan 1 bidang tanah yang merupakan tanah waqaf berupa mushola telah disepakati bersama untuk dilakukan tukar guling dengan lahan yang memiliki luasan dan bangunan di luar HPL ITDC.

Pembayaran ganti untung untuk Penlok 2 JKK The Mandalika ini mendapat dukungan pendanaan dari
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terwujud melalui peran serta berbagai lembaga diantaranya, Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Kementerian ATR/BPN.

Lahan enclave yang termasuk ke dalam Penlok 2 nantinya akan dijadikan lokasi untuk pembangunan jalan kawasan Khusus beserta fasilitas penunjang penyelenggaraan MotoGP dan WSBK (paddock, pit building, medical centre dan bangunan penunjang lainnya).

“Alhamdulillah hari
ini adalah tahap akhir dalam pelepasan aset lahan oleh masyarakat yang mereka lakukan secara ikhlas, dan memanfaatkan lahannya untuk kawasan DPSP The Mandalika. Pertemuan ini dilaksanakan hanya beberapa kali dan tidak ada kehadiran dari unsur aparat keamanan, karena semua dilaksanakan dalam proses keikhlasan, tanpa paksaan, dan tidak ada intimidasi sama sekali kepada warga," ungkap Staf Ahli Bidang Manajemen Resiko Kemenparekraf Hengky Manurung.

Sementara, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan masyarakat khususnya pemilik lahan di Penlok 2 yang telah merelakan lahannya untuk pembangunan sirkuit Mandalika.

“Kami ucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas kerelaan pemilik lahan untuk melepaskan asetnya sehingga penyelesaian pembayaran UGU Penlok 2 ini menjadi salah satu proses penyelesaian lahan tercepat dan minim dispute/keberatan atas nilai yang diterima," ungkapnya.

"Selain itu, pemilik lahan secara sukarela juga berkenan melakukan pembongkaran rumah secara mandiri. Semua ini menunjukkan dukungan dan kesadaran masyarakat serta buah dari pendekatan humanis yang kami lakukan selama proses pembebasan lahan enclave berlangsung," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB Harniati juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga salah satu permasalahan lahan di NTB terselesaikan.

"Sebagaimana tugas kami adalah memfasilitasi masalah HAM, kami
berharap hal ini merupakan langkah nyata dari masyarakat untuk mendukung pembangunan Kawasan
The Mandalika. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada masalah," ucapnya.

Camat Pujut, Lalu Sungkul menyampaikan ungkapan syukur dan terimakasih kepada semua pihak terkait atas telah dilaksanakannya penyerahan
pembayaran uang ganti untung sebesar sekitar Rp 85 Miliar yang diberikan kepada warganya.

"Alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar, tanpa paksaan, dan penuh keikhlasan oleh masyarakat Desa Kuta untuk menjalankan mimpi yang telah diidam-idamkan selama 35 tahun lamanya. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Kemenparekraf dan ITDC selaku pengelola The Mandalika yang telah bersabar untuk mewujudkan kawasan ini menjadi area pariwisata dan membangun sarana pariwisata high end quality yang merupakan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Kami telah lihat bagaimana masyarakat tengah berbenah untuk secara berangsur pindah dari lokasi sebelumnya untuk memperlancar pembangunan di
The Mandalika dan memperoleh manfaatnya," ujarnya.

Salah satu warga penerima ganti untung, Sahnah, bersyukur atas telah selesainya pembayaran lahan miliknya. Ia menyatakan mendukung penuh pembangunan di KEK Mandalika.

“Alhamdulillah hari ini sudah selesai
pembayaran ganti untung di atas lahan kami. Uang ganti untung ini akan saya manfaatkan untuk investasi
pembelian lahan dan membangun hunian yang baru. Melalui pelepasan aset ini, saya mendukung pem-
bangunan di The Mandalika untuk kepentingan negara," ungkapnya. (*)

Ket. Foto:
Proses pembayaran UGU lahan enclave Penlok 2 di Kawasan The Mandalika. (istimewa)

HariaNusa.com, Mataram – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengapresiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan perkawinan anak yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB pada 29 Januari 2021 lalu. Perda tersebut sekaligus menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada anak.

Seperti diketahui, dalam perda itu mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak. Bagi yang terlibat atau menfasilitasi perkawinan anak maka terancam hukuman penjara selama enam bulan.

"Kami sangat bersyukur bahwa di NTB sudah memliki Perda tentang pencegahan perkawinan anak. Tentu kami berharap bahwa perda ini tidak hanya menjadi dokumen tapi implementasi nyata dalam menekan angka perkawinan anak," ungkap menteri usai meresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 atau "Nina Bayan" di Desa Sukadana Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (15/04/21).

Menurutnya, perkawinan pada anak memiliki dampak yang cukup luas. Terutama dampak yang paling banyak terjadi adalah tingkat kematian ibu dan anak terus mengalami peningkatan. Belum lagi dampak kesehatan dan kemiskinan yang dirasakan oleh anak-anak yang belum siap membina rumah tangga dengan baik.

"Dampak inilah yang harus dicegah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi masif oleh dari seluruh pihak," tegas Ibu menteri.

Oleh karenanya, melalui peresmian Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 ini, kata menteri, diharapkan bisa menjadi media komunikasi edukasi bagi masyarakat dalam mensosialisasikan bagaiman bahayanya pernikahan anak usia dini. Sebab, masalah pernikahan anak usia dini di Provinsi NTB, salah satunya di kabupaten Lombok Utara masih cukup banyak.

"Radio ini juga diharapkan jadi penerang bagi ibu-ibu dalam mewujudkan berbagai potensi perempuan untuk berkontribusi membangun desa dan daerah," ungkapnya.

Ia menjelaskan, perempuan dan anak merupakan kekuatan.yang sangat luar biasa untuk dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Sebab, Jumlah populasi penduduk di Indonesia 50 persennya adalah perempuan. Sedangkan populasi anak merupakan sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Karena mereka adalah SDM yang harus diberdayakan dan dilindungi.

"Terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak semua tergantung dari pemerintah daerahnya," jelasnya.

Menangapi hal itu, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu mengakui bahwa perkawinan anak di bawah umur masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Tentu hal ini, menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pencegahannya. Salah satunya adalah hadirnya Perda tentang pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi oleh pemerimtah Provinsi NTB.

"Mudah-mudahan dengan adanya perda tersebut dapat meminimalisir perkawinan anak usia dini. Karena dalam perda itu ada sanksi bagi anak yang kawin maupun yang mengawinkan," jelas bupati.

Selain itu, lanjutnya, dengan diresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 atau "Nina Bayan" ini dapat menjadi wadah sekaligus media edukasi perempuan dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya pernikahan anak usia dini.

"Untuk itu, kami mengapresiasi ibu menteri yang mau hadir di daerah kami ini. Semoga kehadiran ibu menteri menjadi motivasi bagi ibu-ibu untuk terus berkarya dan membangun daerah yang kita cintai ini," tuturnya.

Dalam peresmian radio tersebut, Menteri PPPA didampingi oleh Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, Asisten I Setda NTB, Hj. Baiq Eva Cahyaningsih serta beberapa kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Forkompinda Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya, kedatangan Menteri bersama rombongan telah disambut oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah di Bizam pada siang harinya.

Seperti diketahui, pembetukan Radio Sekolah Perempuan itu merupakan inisiasi dan kerja sama antara Institut Perkumpulan Lingkaran Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan (Kapal Perempuan), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan organisasi perempuan lainnya. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Dalam Rapat Paripurna ke 1 Masa Persidangan pertama tahun sidang 2021 yang digelar DPRD Provinsi NTB, Rabu, (14/04/2021), Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun 2020.

Mengawali laporannya, Wagub menyatakan bahwa penyampaian LKPJ tahun 2020 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur NTB atas tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama kurun waktu satu tahun kepada DPRD Provinsi NTB sesuai amanat undang-undang serta sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 tahun dan APBD tahun anggaran 2020.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor satu Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2020- 2023 mengusung visi Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang dengan enam misi pembangunan. Ikhtiar untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang pada tahun kedua penjabaran RPJMD Provinsi NTB 2020-2023 menghadapi berbagai tantangan dan hambatan bersama dengan merebaknya pandemi wabah Covid 19 yang melanda seluruh dunia bahkan Indonesia dan khususnya Provinsi NTB.

Kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan dalam kondisi keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah pusat segera mengamanatkan untuk melakukan realokasi dan recofusing yang dituangkan dalam keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/S J dan nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020, tentang percepatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Pada kesempatan itu, Wagub juga memaparkan berbagai indikator pembangunan Provinsi NTB dalam kurun waktu 2020. Dimana IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 68,14 persen tahun 2019 naik menjadi 68, 25 di tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 210 orang dari jumlah 746.040 orang pada September 2019 menjadi 713.890 orang pada Maret 2020. Namun pertumbuhan ekonomi non tambang mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami kenaikan, dari 3,28 persen di tahun 2019 menjadi 4,22 persen pada 2020.

"Tiga program utama di masa pandemi Covid 19 diprioritaskan untuk pemilihan ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan," terang Wagub.

Wagub juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil mempertahankan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2011-2020. Selain itu NTB juga meraih peringkat ketiga nasional kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta NTB juga berhasil meraih anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2020 dengan kriteria Badan Publik Informasi 2020.

"Capaian-capaian ini menandakan semakin membaiknya sistem tata kelola pemerintahan dan akan dipertahankan, serta ditingkatkan pada tahun -tahun mendatang, dengan membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang salah satunya mendorong birokrasi lebih efektif, efisien, inovatif, dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan E- Kinerja yang berbasis balance score card (BSC)," ungkap Wagub.

Dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah pandemi Covid 19, pemerintah Provinsi NTB melakukan berbagai penyesuaian dengan instruksi dan regulasi dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Pimpinan Rapat Paripurna NTB, H. Mori Hanafi didampingi Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan H. Abdul Hadi menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta rapat yang berkesempatan hadir meskipun

dalam suasana bulan suci Ramadan serta masih dalam situasi pandemi covid-sembilan belas.

"Untuk itu mari kita tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh," ajaknya.

Mori Hanafi mengatakan, penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah merupakan amanat ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. Adapun ruang lingkup laporan keterangan pertanggungjawaban menyangkut penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang disusun berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tahunan, rencana pembangunan daerah jangka menengah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Menurutnya pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dirasakan cukup berat oleh pemerintah daerah mengingat musibah pandemi Covid 19 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, khusunya NTB.

"Berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi, khususnya pandemi covid-sembilan belas yang begitu dahsyat dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia tidak terkecuali kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak yang Yang kita rasakan adalah pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ikhtiar yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, selama tahun 2020 untuk mewujudkan NTB gemilang perlu disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020 kepada DPRD Provinsi NTB melalui rapat paripurna ini," ungkap Mori Hanafi.

Kegiatan Rapat paripurna DPRD NTB tersebut juga diikuti Anggota DPRD NTB, Sekda NTB, Asisten I Provinsi NTB, sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemrov NTB, dan undangan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (*3)

HarianNusa.com, Mataram – Warga Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, digegerkan dengan penemuan bayi dalam kondisi tak bernyawa. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut terbungkus rapi dalam kardus mie instan.

Bayi yang diperkirakan baru berumur satu hari itu pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga setempat bernama Rohani, Rabu, (14/04/2021) sekitar pukul 23.00 Wita.

Saat itu, saksi akan memasukkan sepeda gayung miliknya yang terparkir di samping rumah. Lalu dia melihat satu bungkus mie instan di atas berugak milik kakaknya. Karena kardusnya terbungkus rapi. Saksi penasaran dan mendekati kardus tersebut.

Ketika membuka kardus tersbut, saksi sangat terkejut karena didalamnya berisi sesosok mayat bayi laki-laki dengan kondisi tali pusar lengkap. Kejadian itu langsung dia laporkan ke suami dan diteruskan ke Kepala Lingkungan setempat.

Penemuan mayat bayi ini kemudian dilaporkan ke Bhabinkamtibmas Kelurahan Jempong Baru. Lalu pukul 23.30 Wita, SPKT Polsek Ampenan bersama anggota Polresta Mataram turun langsung ke lokasi. Mayat bayi laki-laki yang ditemukan itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk pengecekan lebih lanjut.

‘’Iya ada penemuan mayat bayi laki-laki Kelurahan Jempong Baru. Sudah dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara untuk diperiksa,’’ ungkap Kapolsek Ampenan, Kompol Raditya Suharta, SIK, Kamis (15/4/21).

Setelah melakukan pemeriksaan lapangan dan mendapati keterangan petugas medis. Bayi yang ditemukan itu sudah cukup umur untuk dilahirkan. Dengan tali pusar yang masih lengkap. Bayi malang ini diduga baru beberapa jam dilahirkan.

"Sekarang mayat bayinya masih di Rumah Sakit Bhayangkara untuk ditindaklanjuti,’’ tuturnya.

Unit Reskrim Polsek Ampenan mengagendakan menggelar olah TKP lebih lanjut. Tujuannya untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi di Kelurahan Jempong Baru.

‘’Kami juga akan berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polresta Mataram untuk penanganan penemuan bayi ini. Pelaku pembuangan bayi ini akan kita ungkap dan cari,’’ kata Raditya.

Peristiwa penemuan mayat bayi ini baru pertama kali terjadi di Kelurahan Jempong Baru. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc. memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, (Rabu, 14/4), bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB. Kegiatan Turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., serta anggota TPID Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah NTB, dalam sambutannya menyampaikan arahan, agar sinergi dalam pengendalian inflasi yang sudah terjalin selama ini dipertahankan dan ditingkatkan khususnya untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2021, karena hal tersebut merupakan kunci TPID Provinsi NTB untuk mampu mengendalikan inflasi secara stabil.

Dikatakan Gubernur, Selain sinergi dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN), penerapan industrialisasi dapat menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi untuk jangka panjang, yang saat ini telah diinisiasi di NTB.

"Pelaku usaha diharapkan tidak hanya menjual bahan baku mentah, namun berani untuk melakukan pendalaman struktur pada komoditas-komoditas yang memiliki nilai tambah," kata Gubernur.

Dalam sambutannya Heru Saptaji menyampaikan, secara keseluruhan ekonomi NTB di tengah pandemi Covid-19 tahun 2020 terkontraksi sebesar -0,64% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,90% (yoy). Kondisi tidak normal tersebut memberikan dampak kontraksi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertambangan selama tahun 2020.

Adapun untuk tahun 2021, proyeksi PDRB berada di kisaran 4,3 s.d. 4,7% (yoy) dengan potensi bias bawah akibat proyeksi penurunan produksi pertambangan, recovery pertanian yang terhambat karena faktor cuaca ekstrem, penundaan event besar MotoGP ke bulan Maret 2022, dan proses vaksinasi yang masih terbatas," paparnya.

Upaya pencapaian kuota ekspor 2021 di sektor pertambangan dari 373.000 ton menjadi 579.000 ton, peningkatan proses vaksinasi, dan penggalian potensi sektor non-tambang (antara lain kopi, lobster, vanili, kerajinan ketak, sarang burung wallet, teripang, tenun, dsb) sebagai new source engine of growth, menurut Heru, dapat menjadi strategi percepatan pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut Heru menyampaikan, bahwa berdasarkan data perkembangan inflasi 10 tahun terakhir, inflasi di Provinsi Provinsi NTB cenderung berada di bawah atau berdempetan dengan inflasi nasional. Memasuki Maret 2021 inflasi sebesar 1,56% (yoy) tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,37% (yoy), walau masih dalam kisaran target sebesar 3±1%.

"Komoditas penyumbang inflasi berdasarkan frekuensinya selama 5 tahun terakhir untuk volatile food yaitu Beras, Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, dan Daging Sapi," jelasnya.

Disampaikan pula, berdasarkan diskusi dan pendalaman yang dilakukan, terdapat langkah pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pada tahun 2021 dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif).

Adapun rekomendasi program/kegiatan pengendalian inflasi 2021, untuk Jangka Pendek, yaitu:
1. Operasi Pasar Murah untuk menjaga keterjangkauan harga di lokasi strategis selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.
2. Koordinasi terkait ketersediaan pasokan dan inspeksi pasar/distributor untuk memastikan ketersediaan pasokan dan mencegah praktik penimbunan.

Sedangkan untuk Jangka Menengah – Panjang, yakni:
1. Ketersediaan pasokan melalui (a) penguatan klaster pangan penyumbang inflasi Volatile Food; (b) Pengembangan urban farming di kawasan perkotaan; (c) peningkatan infrastruktur pendukung seperti drying house, gudang, dan milling rice di beberapa lokasi sentra produksi; (d) penguatan kerjasama perdagangan antar daerah (KAD) (e) penyelesaian infrastruktur pendukung seperti bendungan dalam rangka intensifikasi pertanian dan pengendalian banjir, sehingga buffer ketersediaan pasokan semakin kuat.
2.Keterjangkauan harga melalui kerjasama dengan mitra strategis sebagai off taker yang bersinergi dengan BUMD.
3.Kelancaran distribusi melalui pemetaan jalur distribusi pasokan bahan pokok dan data terkait TPID yang terintegrasi dan akurat, serta menjaga jalur distribusi tetap lancar dan aman.
4.Komunikasi efektif melalui himbauan kepada masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam belanja; mendorong diversifikasi pola konsumsi masyarakat; dan komunikasi kebijakan lainnya.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang juga merupakan Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., pada kesempatan itu menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait agar bersinergi dan langsung mengerjakan hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut.

Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, diakhiri dengan melakukan sidak ke beberapa pasar di Kota Mataram untuk memantau perkembangan harga sejumlah komoditas secara langsung ke pedagang dan diskusi dengan masyarakat. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan sebanyak 100 paket berbuka puasa yang diberikan secara gratis selama bulan Ramadhan kepada masyarakat yang melintasi jalan dibeberapa titik lokasi yang telah ditentukan di Kota Mataram.

Di hari kedua Ramadhan ini, pembagian paket berbuka dilakukan di halaman kantor ACT NTB. Dimana kantor yang terletak di jalan Sriwijaya ini merupakan jalur padat kendaraan di daerah mataram.

Staff Program ACT NTB, Hary Prima Ahmadi, yang mengomandoi kegiatan menyampaikan, tim cabang menyiapkan
100 paket berbuka setiap hari yang nantinya disalurkan oleh tim relawan

"Target penyaluran paket berbuka selama Ramadhan diusahakan dibanyak titik di seluruh kabupaten/kota. Sekitar 3000 paket berbuka yang akan dibagi selama ramadhan," ungkap Hary, Rabu, (14/04/2021).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang ACT NTB Juaini Pratama, mengucapkan terima kasih pada donatur dan relawan yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Ia juga memaparkan berbagai program kegiatan kemanusiaan yang dilakukan ACT.

"Pembagian paket berbuka ini adalah satu dari beberapa program unggulan ACT di NTB. Ada juga nanti program Kapal Ramadhan yang merupakan pembagian paket pangan di pulau terluar dan belanja Yatim dan lansia untuk membahagiakan anak-anak yatim dan lansia di hari lebaran," ungkapnya.

"Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para dermawan yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh ACT. Jika ingin terhubung lebih lanjut, bisa langsung ke kantor ACT NTB di jalan Sriwijaya 80j Mataram," tutupnya. (*)