HarianNusa.com

HarianNusa.com, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Surat Edaran Gubernur nomor 450.1/03/Fum, yang mengatur tentang beberapa hal terkait penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 Hijriyah/2021 M di tengah pandemi Covid 19.

Diantaranya tentang pelarangan pelaksanaan sahur dan berbuka puasa bersama yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sedangkan Ibadah Tarawih, Shalat Fardhu, I’tikaf dan Tadarus serta Nuzulul Quran dan Shalat Idul Fitri dapat dilakukan berjamaah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yakni dengan menggunakan masker, menjaga jarak minimal satu meter, membawa sajadah dan mukena sendiri dan membawa kantong tempat alas kaki.

Selain itu, surat edaran tersebut juga membatasi durasi pengajian, tausiah, ceramah dan kultum maksimal selama lima belas menit serta membatasi kapasitas masjid 50 persen dari jumlah jamaah.

Setiap masjid dan mushalla juga diwajibkan menunjuk petugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan zakat.

Sedangkan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan sesuai Fatwa MUI nomor 23/2021 dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya saat bulan Ramadhan.

Dalam rapat virtual bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota se-NTB, dari Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (12/04),
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., menegaskan, agar masyarakat dapat bersama-sama menjaga pengendalian penularan Covid-19 sembari beribadah dengan khusyuk dan tenang di Bulan Ramadhan.

"Agar kita tidak mengalami lonjakan angka tertular seperti Ramadhan dan Lebaran tahun lalu dan kita mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis RT," ujar Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, saat menggelar rapat virtual bersama kabupaten/ kota di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (12/04).

Selain itu, dalam rapat tersebut, Wagub juga mengingatkan tentang target percepatan vaksinasi Covid-19, terutama untuk lansia yang masih belum signifikan, sebagaimana yang tertuang dalam instruksi Gubernur Nomor 180/ 2021 tentang Percepatan Pengendalian Penanganan dan Pencegahan Wabah Pandemi Corona,

Sedangkan terkait antisipasi menjelang Idul Fitri, Wagub berharap agar pada minggu ketiga dan keempat Ramadhan, Satgas kabupaten/ kota dapat mengantisipasi pusat-pusat perbelanjaan dan tempat keramaian yang biasa dikunjungi masyarakat, serta pintu-pintu masuk dalam mengantisipasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadikan momen menyambut bulan Ramadhan 1442 H, untuk mempererat sinergitas dengan media. Bertempat di halaman tengah Kanwil Kemenkumham NTB, Senin, (12/4/2021). pagi, digelar acara bertajuk “Ngupi Juluq Bareng Semeton Media”.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto, A.K.S., M.H. mengungkapkan, diperlukan sinergitas antara insan pers dengan Kemenkumham, sehingga tercipta citra positif bahkan pemikiran positif.

“Kami perlu kritikan dan masukan salah satunya dari media. Kegiatan yang selama ini terjalin bukan hanya sekedar simbiosis mutualisme tetapi simbiosis benefit,” ungkapnya.

Kakanwil Kemenkumham NTB yang akrab disapa Haris itu mengatakan, kolaborasi antara media dan jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, akan menambah energi baru dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

“Pemberitaan oleh media massa sebagai langkah untuk memperbaiki kinerja. Karenanya, masukan dan kritikan yang membangun merupakan gambaran positif untuk perbaikan,” katanya.

“Tanpa kritikan dari media, kinerja kami tidak akan diketahui apakah telah berjalan dengan baik atau sebaliknya,” imbuh Haris.

Untuk diketahui, pada 2020 lalu Kanwil Kemenkumham NTB adalah salah satu dari 10 kanwil yang masuk dalam kategori zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Dimana Kanwil Kemenkumham di Indonesia berjumlah 33 kanwil.

“Kanwil Kemenkumham NTB saat sudah berada pada zona Wilayah Bebas Korupsi. Nah, untuk tahun 2021 ini bertekad menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM, red),” tuturnya.

“Ikrar ini diharapkan bisa diwujudkan di tahun 2021 ini. Peran inilah yang bisa diambil oleh media,” tandasnya.

Haris menuturkan, peran media sangat penting dalam memberi informasi yang berguna bagi masyarakat, terutama bagi bagi masyarakat di luar NTB. Pun di tengah pandemi Covid-19, peran media sangat strategis dalam memberikan informasi terkait kondisi di NTB.

“Artinya, media memiliki peran yang sangat penting untuk membalik stigma ketakutan, oleh karena NTB dikatakan sebagai zona merah Covid-19, supaya orang-orang datang berkunjung ke NTB,” tegas Haris.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB H. Nasrudin Zein, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, yang mengajak insan pers dalam menjalin kerjasama.

“Ini luar biasa, simbiosis mutualisme ini harus kami para insan pers beri apresiasi. Ini kesempatan para insan pers melaksanakan amanat Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Nuh, dalam mengubah mineset adagium bed news is good news menjadi good news is the best news,” ungkapnya.

Ketua PWI NTB mengatakan, wartawan harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Pihaknya mengajak agar insan pers menanamkan prinsip yang diajarkan agama Islam, yakni “khairunnâs anfa’uhum linnâs”.

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, jika wartawan memberitakan yang baik-baik, insya Allâh hasil tulisannya bermanfaat bagi masyarakat. Pahalanya akan terus mengalir,” katanya.

Tampak hadir dalam gelaran Ngupi Juluq Bareng Semeton Media, para Kepala Satuan Kerja (Satker) lingkup Kanwil Kemenkumham se-Pulau Lombok, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Ketua dan perwakilan organisasi perusahaan media, para pimpinan redaksi (pimred), Pengurus Forum Pewarta (FORTA) NTB, dan para jurnalis/wartawan. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 29-30 Mei 2021 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Panitia Munas IKA Unram, Lalu Athari Fathullah menjelaskan, kegiatan Munas akan dilaksanakan secara offline sesuai protokol kesehatan mengingat masih Pandemi Covid-19.

"Dijadwalkan Munas IKA Unram dilaksanakan 29-30 Mei 2021 di Mataram. Tidak tertutup digelar secara hybrid, artinya ada dihadiri offline secara terbatas dan ada juga yang hadir via online. Tentu semua dengan menerapkan standar prokes, karena masih dalam masa pandemi," kata Athari didampingi Sekretaris dan Bendum Panitia Munas IKA Unram Amri Nuryadin dan Nasiva, Senin, ( 12/4 ) di Mataram.

Menurutnya, selain evaluasi dan perencanaan program ke depan, dalam Munas juga akan dilaksanakan pemilihan Ketua Umum dan jajaran kepengurusan IKA Unram untuk periode 2020-2024.

Athar menambahkan Munas IKA Unram untuk Ketua SC dipegang oleh Iwan Harsono dan Sekretaris SC Ali Ustman Ahim. Saat ini persiapan Munas terus dilakukan. Para alumni Unram yang tergabung dalam IKA Unram dapat mengambil bagian dalam mensukseskan kegiatan Munas tahun ini.

Sementara Ketua Umum IKA Unram, Sirra Prayuna mengatakan Munas IKA Unram digelar empat tahun sekali sebagai wadah silaturahmi nasional para alumni Universitas Mataram.

Sirra yang menjabat Ketum IKA Unram 2016-2020 berharap momentum ini bisa menjadi perekat ikatan para alumni, sekaligus membangun sinergitas di semua bidang.

"Unram ini kan almamater yang luar biasa dan banyak membesarkan tokoh-tokoh daerah maupun di kancah nasional. Para alumni harus bisa bersinergi satu sama lain untuk berkontribusi kepada kampus, masyarakat, daerah, bangsa dan negara ini. Terutama pengabdian pada aspek- aspek sosial dan kerja kemanusiaan," papar Sirra Prayuna.

Sirra berharap, dalam Munas kali ini banyak alumni berprestasi bisa dan bersedia untuk maju dalam bursa Calon Ketua Umum untuk periode selanjutnya.

Hal yang sama ditekankan Sekjen IKA Unram Cukup Wibowo. Ia mengatakan, IKA Unram harus selalu bisa menunjukan eksistensi positifnya. Pemikiran dan gagasan serta ide-ide IKA Unram bisa menjadi referensi pembangunan daerah dan nasional, di sejumlah bidang.

"Bukan hanya kegiatan sosial, bantuan-bantuan atau semacamnya. Tetapi ide dan gagasan para alumni Unram harus mampu menjadi referensi. Dan selama ini juga sudah kita buktikan," pungkasnya. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, penanganan bencana banjir akibat alih fungsi hutan di Provinsi NTB memerlukan kebijakan yang tepat dan strategis. Untuk itu Ia meminta agar pola penanganan hutan gundul harus diubah dengan melibatkan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskannya ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi NTB, melalui virtual, Sabtu (10/04/21).

Dalam rapat tersebut, Doni Monardo menyampaikan beberapa solusi untuk meminimalisir potensi banjir bandang serta mengatasi permasalahan hutan gundul yang dihadapi NTB, terutama di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu. Salah satunya, melalui pola penanaman kembali pohon-pohon dengan nilai ekonomis sekaligus berfungsi sebagai penyerap air hujan yang kuat, seperti, kopi, alpukat, kelengkeng dan ada banyak jenis tanaman lain yang bisa dengan sistem tumpang sari dengan tanaman jagung.

"Karena yang saya saksikan adalah proses alih fungsi lahan, dari hutan ke jagung. Memang secara ekonomi untung, tapi dampaknya menimbulkan bencana berkepanjangan. Silahkan bertanam, bertani dan berkebun. Tapi harus ada dua aspek yang seimbang.
Alam dijaga, alam juga akan jaga kita. Kita merusak alam, alam rusak kita," tegas Doni.

Dalam menjalankan program tersebut, ia menekankan agar setiap program yang berhubungan dengan ekosistem harus melibatkan rakyat, tidak boleh berorientasi proyek, karena akan gagal. Harus berorientasi masyarakat dan kesadaran untuk memperbaiki lingkungan.

"Untuk langkah awal, kita pilih desa yang punya komitmen. Kepada para
bupati mohon menunjuk salah satu desa yang dinilai mampu menjalankannya.
Jika ini sukses, desa lain akan ikut. Kita butuh percontohan dulu. Dan bibit pohonnya kita berikan secara gratis kepada masyarakat," ungkapnya.

Jika penanaman pohon-pohon bernilai ekonomis itu sukses dilakukan di hutan-hutan NTB maka harapannya adalah dalam 5 tahun kedepan, wilayah NTB secara keseluruhan yang menaungi dua pulau besar yaitu Sumbawa dan Lombok bisa terhindar bencana banjir bandang. Selain meminimalisir datangnya bencana, masyarakat diharapkan tetap berpenghasilan, tapi juga tetap menjaga alam. Namun dalam dalam menjalankan program tersebut, Doni meminta keterlibatan Universitas Mataram untuk melakukan riset terkait dampaknya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa kondisi pasca banjir di Bima dan Dompu berangsur mulai pulih. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah dan masyarakat yang bahu membahu membantu memulihkan masyarakat yang terdampak banjir bandang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dari menanam jagung banyak masyarakat yang terlena, sehingga tanpa disadari banyak hutan-hutan habis terbabat.

"Musibah ini menyadarkan kita bahwa kegiatan penghijauan adalah kebutuhan untuk sekarang dan untuk
masa yang akan datang," jelasnya.

Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan, untuk menekan illegal logging, pihaknya sudah melakukan moratorium kayu dari pulau Sumbawa dan Lombok keluar untuk sementara waktu.

"Alhamdulillah kami mampu menekan ratusan kayu yang hampir tiap saat
diseberangkan ke luar daerah. Karena ketegasan staf angkatan darat, apabila ada oknum yang melanggar akan
dipecat," ungkap Dr. Zul.

Untuk itu, lanjut Doktor Zul, mudah mudahan kecintaan Kepala BNPB dengan program penanaman pohon bernilai ekonomis tersebut dapat mengembalikan hutan lindung dan meminimalisir terjadinya banjir bandang di NTB. Apalagi di sebagian wilayah di NTB khususnya kawasan Mandalika Lombok Tengah akan dijadikan lokasi event internasional.

"Kami akan bersinergi dengan bupati dan walikota bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan gerakan penghijauan kembali," kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan harapan terkait dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat penanganan kawasan hutan penyangga debit air hujan. Banjir bandang yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Bima disebabkan meluapnya air di Dam Pela Parado, karena intensitas hujan cukup tinggi menyebabkan hutan penyerapan air di sekitar kawasan rusak parah.

"Kami harapkan adanya program pasca bencana," harapnya.

Sementara dalam penanganan infrastruktur, terutama jembatan yang putus, TNI dan Polri sudah mengerahkan pasukan serta kapal perang yang membawa
langsung peralatan untuk membangun jembatan di Desa Polo dan Rade yang menghubungkan akses keenam desa lainnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini TNI Polri bahwa pembangunan jembatan bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, kami juga telah menerima bantuan dari Bapak Presiden sebanyak 13 ribu paket
sembako yang dibagikan ke kecamatan terdampak," tutup Bupati Bima.

Dalam rapat penanganan banjir bandang tersebut, turut dihadiri oleh Walikota Bima,
Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Dompu, Danrem 162/Wira Bhakti, Polda NTB, Lanal Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) serta unsur pemerintah lainnya. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan terhadap korban banjir bandang Bima, Senin, (12/04/2021). Bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian dan solidaritas Kanwil KemenkumHAM NTB kepada sesama yang tertimpa musibah.

Bantuan yang disalurkan tersebut berupa paket sembako yang berhasil dikumpulkan dari seluruh karyawan yang ada di jajaran Kanwil KemenkumHAM NTB.

Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM NTB, Haris Sukamto menjelaskan, bencana yang menerpa Bima merupakan duka seluruh masyarakat NTB tak terkecuali jajaran Kemenkumham NTB. Karenanya dalam meringankan beban itu maka pihaknya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir Bima.

“Dompu saja 75 juta, Bima hampir 100 juta. Dan yang 200 juta itu nanti akan diserahkan pak Menteri kepada kita," katanya saat acara Coffe Morning bersama sejumlah awak media dan pimpinan organisasi media di Kantor KemenkumHAM NTB.

Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap, tahap pertama khusus bersumber dari jajaran KemenkumHAM NTB dan tahap kedua dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Nanti ketemu dengan kita pusatkan di Lapas Sumbawa. Jadi teman-teman dari Sumbawa ditempatkan di Lapas Sumbawa dan nanti dari sana kita berangkat bersama. Jadi ada dua kelompok akan kita berangkatkan setelah resmi dari pak Menteri menyerahkan yang 200 juta kepada kita,” lanjutnya.

Ia mengatakan, uang sebesar 200 juta tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Bima.

“Jadi kami tidak berani belanjakan. Hasil dari sana yang sangat dibutuhkan saat ini adalah sembako,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya belum memastikan jika kebutuhan masyarakat korban banjir Bima sebatas sembako tetapi diyakini juga diperlukan selimut, tenda ataupun yang lainnya. Sehingga kepastian penggunaan dana sebesar 200 juta rupiah dari MenkumHAM RI bagi korban banjir akan dibelanjakan setelah pihaknya meninjau langsung korban banjir.

“Mudah-mudahan ini menjadi niat kita apalagi ini adalah mengawali bulan suci Ramadhan dan insha Allah ini menjadi keberkahan bagi kita semua,” tuturnya.

Heri kembali menegaskan bahwa, donasi yang terkumpul itu murni merupakan inisiatif dari seluruh pegawai jajaran Kemenkumham NTB dalam meringankan beban masyarakat Bima yang tertimpa musibah banjir bandang. (*3)

Ket. Foto:
Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kanwil KemenkumHAM NTB, Haris Sukamto sebelum diberangkatkan ke Bima menggunakan mobil Truck. (Hariannusa.com)

HarianNusa.com, Mataram – Proses pendistribusian bantuan untuk korban terdampak banjir dan penanganan berbagai fasilitas publik di wilayah terjadinya bencana alam banjir bandang Kabupaten Bima, berjalan dengan baik dan lancar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, Ir. Zainal Abidin, saat ditemui di Posko Satgas Bencana Alam Banjir Kabupaten Bima, Minggu (11/4/2021) di kantor Bupati Bima Godo, Kecamatan Woha.

"Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, telah menghimbau untuk berkoordinasi dan sinergi dengan Pemkab Bima dan Satgas untuk mengawal bantuan dengan baik dan segera memperbaiki berbagai fasilitas publik pasca banjir," kata Kalak BPBD Provinsi NTB tersebut.

Dijelaskannya, sejak awal Tim BPBD Provinsi NTB sudah berada di Bima untuk melakukan pendataan dan assesmen. Hingga sekarang bersama BPBD Kabupaten Bima dan Satgas terus bersama mengupdate data.

Ada 2 posko dalam penanganan bencana alam banjir ini. Posko Logistik yang berada di kantor BPBD Kabupaten Bima dan Posko Induk di kantor Bupati Bima. Pada prinsipnya, setiap bantuan logistik yang masuk langsung kita data dan distribusikan.

"Termasuk bantuan langsung dari Presiden RI, berupa 17 truk paket, yang berisi 13.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak," kata Zainal.

Sementara itu, Kalak BPBD Kabupaten Bima Aris Munandar mangaku bahwa kondisi terkini saat ini, banjir sudah surut, termasuk di area yang dekat dengan bantaran sungai.

Masyarakat yang sempat menempati posko darurat seperti di sekolah, kantor atau tenda sudah kembali ke rumah masing-masing. Aktifitas perkantoran, lalu lintas dan penerbangan berjalan normal kembali.

"Mereka sudah kembali beraktifitas, beraktivitas di kantor, di sawah dan ladangnya," tuturnya.

Sedangkan untuk 3 Jembatan yang berada di kecamatan Madapangga dalam waktu 2-3 hari ke depan akan dibuatkan jembatan darurat oleh TNI kesatuan Zeni. Sedangkan fasilitas umum dan sosial lainnya akan direvitalisasi, bersama TNI/Polri, relawan, perangkat desa, dan komponen lainnya.

"Sehingga kami terus bersinergi dan berkoordinasi untuk merevitalisasi fasilitas umum, seperti jalan raya, puskesmas, kantor-kantor," tandasnya.

Dijelaskan pula bahwa, masing-masing perangkat daerah lingkup Pemkab Bima juga ikut dilibatkan dan bertanggungjawab untuk melakukan revitalisasi fasilitas umum dan sosial.

Disamping itu, BPBD telah mendirikan 4 posko umum yang memiliki dapur umum maupun posko kesehatan, untuk menfasilitasi warga terdampak.

Sejak awal, ketika banjir mulai surut pada Sabtu (3/4/2021) yang lalu bantuan dan perhatian berdatangan terus. Pemerintah Provinsi NTB sudah 2 kali mensupport. Bahkan H+1, Gubernur NTB, langsung turun ke lapangan menemui warganya.

"Termasuk saat itu Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah di dampingi Bupati Bima, Hj. Dinda Damayanti Putri, bergerak cepat turun mensupport dan menyerahkan bantuan ke warga," jelas Aris.

Bantuan datang dari berbagai komponen, dari Presiden RI, Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Pemkab Bima, BUMN/BUMD, TNI/Polri dan Kabupaten/Kota lain yang ada di NTB.

"Yang lebih mengharukan adalah kepedulian saudara-saudara kita dari berbagai kecamatan untuk memberikan donasi berupa nasi bungkus, tempat tidur, air mineral dan lainnya, pada hari ke 2-3 hingga saat ini," ungkap mantan kabid pada PUPR Pemkab Bima ini.

Dijelaskan pula bahwa, bencana yang melanda Kabupaten Bima pada awal April lalu merupakan bencana Hidrometeorologi. Ada 3 bencana alam yang terjadi, yaitu pertama, bencana longsor di wilayah dataran tinggi tepatnya di kecamatan Parado.

Kedua bencana abrasi pantai yang diakibatkan oleh cuaca ektrim di wilayah pesisir desa Sangiang kecamatan Wera, sehingga mengakibatkan gelombang air pasang.

Sedangkan yang ketiga, bencana banjir yang merendam 6 kecamatan yaitu, kecamatan Monta, Belo, Bolo, Palibelo, Woha dan Madapangga.

Dari 6 kecamatan ini, 1 kecamatan hanya terpapar di area pertanian yaitu kecamatan Belo. Selanjutnya yang terpapar area pertanian dan 2 desa yaitu di kecamatan Palibelo.Tapi tidak signifikan seperti 4 kecamatan yang lainnya.

Ada 4 kecamatan lainnya yang terpapar sangat parah. Bahkan area cakupan paparannya hingga menggenangi 45 desa. Sehingga akibatnya dampaknya ada 10.185 kepala keluarga (KK) terdampak dan 31.369 jiwa terdampak. Dan meninggal 2 orang. Kerusakan rumah warga, ada 363 rusak berat, rusak sedang sebanyak 2.542 buah dan rusak ringan sebanyak 2.642 buah rumah.

Kerusakan fasilitas umum dan sosial diantaranya ada 49 fasilitas pendidikan, 29 fasilitas kesehatan, 25 fasilitas ibadah, 30 perkantoran, 1 embung dan 5 ruas jalan. Jembatan beton ada 3 buah yang rusak berat, 10 buah yang rusak ringan. Jembatan gantung ada 2 yang rusak berat.

Sedangkan kerusakan pada area pertanian sebanyak 4.415 Ha, tambak 1,112,5 Ha, ternak 8.522 ekor , rumah garam 59 buah, irigasi 56 unit.

Sementara kerugian harta benda per tanggal 11 April 2021 pukul 18.00 Wita ditaksir sebesar Rp. 680 Miliar. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Pelarian perempuan berinisial RA (33 tahun) warga Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kini berakhir sudah. Dia dibekuk Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram setelah 45 hari menjadi buronan Polisi.

‘’Sabtu Sore ini RA yang menjadi DPO kasus kepemilikan 15 gram sabu di Karang Bagu. Sekitar 1,5 bulan dia buron,’’ ungkap Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK., Sabtu (10/04/2021) malam.

RA cukup lihai bersembunyi. Karena sudah 45 hari diburu Kepolisian. Petugas memancing RA keluar dari persembunyian setelah menangkap salah satu kerabatnya pada kasus kepemilikan sabu. RA lalu bergerak ke Mataram dan diciduk Kepolisian di Jalan Langko, Kota Mataram.

‘’Kami meminta ayah pelaku untuk berkomunikasi dengan dia. Lalu dia mau ke Mataram. Pelaku terlihat di Jalan Langko dan langsung dicegat,’’ tuturnya.

Saat diintrogasi, Ibu dua anak itu mengaku awalnya kabur ke Praya Lombok Tengah. Dengan berbekal dua potong baju. RA menyewa kos satu juta per bulan.

"Dia juga sempat tinggal di temannya. Lalu pindah ke Sekotong Lombok Barat. Ya seperti nomaden begitu dia pindah-pindah. Kos dia tahu setelah membaca pengumuman yang banyak dipinggir jalan,’’ katanya.

Selama buron, RA menjual perhiasan yang dimiliki untuk bertahan hidup. Tapi dengan kebutuhan yang sangat banyak. Uang yang dia punya semakin menipis. Ditambah sulit mencari bantuan dengan statusnya yang buron.

"RA ini sudah kehabisan uang. Tidak kuat lagi dia kabur itu. Selama buron dia titip dua anaknya pada keluarganya,’’ tuturnya.

RA menyandang status buron sejak 27 Februari silam. Saat itu, Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah RA. Tapi RA yang terkenal lihai mengetahui kedatangan petugas dan berhasil melarikan diri. Petugas hanya mendapati setumpuk barang bukti. Antara lain, 16 klip plastik bening yang diduga sabu 15 gram. Sejumlah alat konsumsi sabu. Serta uang tunai Rp 28 juta yang diduga hasil transaksi sabu. Setelah tertangkap, RA mengakui barang haram tersebut miliknya.

‘’Yang bersangkutan mengakui barang itu miliknya. Itu didapatkannya dari seorang bandar berinisial RD,’’ terang Heri.

Setelah tertangkap, RA memilih irit berbicara. Tatapannya seperti kosong seakan tidak percaya dengan kasus yang dialami saat ini. Perempuan yang dulunya dikenal dengan gaya hidup hedon nya itu. Kini harus meringkuk dibalik jeruji untuk waktu yang lama. ‘’ Saya menyesal,’’ katanya.

Dengan perbuatannya itu, RA terancam dijerat pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. (*)

HarianNusa.com, Mataram – Lombok Barat – Berbagai upaya dilakukan semua kalangan mulai Pusat hingga tingkat pemerintahan terendah, dalam menyikapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kampung Sehat Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (10/4/2021), dengan menggandeng FKSM NTB me-launching BUMDes Mart “Maju Berkah” dan menggelar Bazzar Pasar Murah.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang hadir membuka dan meresmikan BUMDes Mart, menyampaikan apresiasi tinggi atas inovasi BUMDes Mart Maju Berkah Desa Midang, yang telah mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti perbankan dan khususnya FKSM NTB.

“Pak Kades (Kepala Desa Midang, red) lebih banyak unsur inovasinya, kreativitasnya. Alhamdulillah, saya mendengar banyak sekali yang terlibat, ada pihak perbankan Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Ini luar biasa,” ungkapnya.

“Satu lagi, BUMDes Maju Berkah Desa Midang ini juga sudah mampu berkolaborasi atau menggandeng FKSM, sangat-sangat luar biasa. Semoga ini bisa dicontoh oleh desa-desa lain Kecamatan Gunungsari,” tandas Fauzan.

Menurut Fauzan, keberadaan BUMDesa Mart Desa Midang yang berkolaborasi dengan FKSM NTB itu, juga sebagai bagian dari upaya mendukung Program Kampung Sehat 2 yang diinisiasi Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., khususnya di bidang ekonomi produktif.

“Ini bentuk inovasi berkelanjutan. Kampung Sehat itu kan tidak hanya di masa Covid-19 saja. Kalau nggak salah itu ada empat kategori Kampung Sehat dan salah satunya ekonomi produktif. Iya ini inovasinya,” ujarnya usai pengguntingan pita pembukaan dan peresmian BUMDes Mart Maju Berkah.

Sementara Ketua FKSM NTB Muhammad Jefri ditemui di lokasi Bazzar Pasar Murah mengungkapkan, bagi Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) NTB, ini bukan kemitraan kali pertama dalam membangun jaringan penjulan.

“Sebagai mitra usaha bidang suplayer, ini bukan yang pertama bagi FKSM NTB. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, FKSM NTB sudah membuka peluang kerja sama kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan,” ungkap Jefri.

“Termasuk kemitraan dalam membantu berdirinya SanMart atau Santri Mart, di pondok-pondok pesantren,” imbuhnya.

Sedangkan sejalan dengan diluncurkannya kembali Program Kampung Sehat untuk kedua kalinya, lanjut Jefri, FKSM NTB juga tak mau tinggal diam dalam membantu di bidang perekonomian.

“Walau bagaimana, kami orang-orang sales marketing juga ikut terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun kami tak mau berpangku tangan dan hanya melihat, tapi kami juga ingin ikut membantu, ya tentunya dengan cara dan spesialisasi kami,” kata Jefri.

Pihaknya berharap, kolaborasi FKSM NTB dengan berbagai pihak dalam pengembangan perekonomian masyarakat, dapat membawa manfaat serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Kami FKSM NTB selalu membuka diri untuk bermitra yang membawa manfaat,” tutup Jefri. (*)