HarianNusa.com

HarianNusa, Mataram – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan November 2024 sebesar 122,27 atau naik 1,46 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

"Alhamdulillah NTP di Provinsi NTB bernilai di atas 100 untuk semua subsektor," jelas Kepala BPS Provinsi NTB Drs. Wahyudin saat menyampaikan berita rilis resmi statistik di aula Tambora BPS NTB, Senin (02/12/24).

Dijelaskannya Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 2,05 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,59 persen.

Adapun subsektor yang mengalami kenaikan yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 122,74; Subsektor Hortikultura sebesar 159,25; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 110,20; Subsektor Peternakan sebesar 109,29; dan Subsektor Perikanan sebesar 104,12.

Begitu juga dengan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Pada November 2024 terjadi kenaikan sebesar 0,84 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau; kelompok Pakaian dan Alas Kaki; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; kelompok Kesehatan; kelompok Transportasi; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kemudian Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi NTB November 2024 sebesar 123,88 atau naik 1,94 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. (F3)

HarianNusa, Mataram – Seorang pria terduga dalam kasus penggelapan sepeda motor berinisial JH (41), beralamat di Selagalas, Kecamatan Sandubaya, ditangkap Tim Resmob Sat Reskrim Polresta Mataram pada Minggu (01/12/24).

Kasus ini bermula dari laporan Made Roy (40), warga Cilinaya, Cakranegara, yang kehilangan sepeda motornya. Peristiwa terjadi pada 21 November 2024 di kos korban di Lingkungan Sapta Marga, Cakranegara. Saat itu, terduga JH datang meminjam motor korban dengan alasan tertentu, namun kendaraan tersebut tak kunjung dikembalikan.

Penyelidikan intensif yang dilakukan Tim Resmob mengungkap bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh JH kepada seseorang bernama Azis di Lombok Tengah seharga Rp2 juta. Setelah mengumpulkan bukti dan melacak keberadaan JH, polisi akhirnya menangkapnya di sekitar tempat tinggalnya.

“Benar, kami telah mengamankan JH sebagai terduga pelaku penggelapan motor. Tim Resmob berhasil melacak keberadaannya dan mengamankan barang bukti,” ujar Kapolresta Mataram Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara SH., SIK., MM., CPHR., CBA.,CHRM., melalui Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili S.Tr.k.,S.I.K., Pagi ini, Senin (02/12/2024).

Berdasarkan pengakuan JH, polisi bergerak cepat ke Lombok Tengah dan berhasil menemukan motor milik korban yang digadaikan kepada Azis. Kini, baik terduga maupun barang bukti sudah diamankan di Mapolresta Mataram untuk proses hukum lebih lanjut.

“Terduga beserta barang bukti sudah berada di Polresta Mataram. Kasus ini masih terus kami dalami,” tambah AKP Regi Halili.

JH akan dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam meminjamkan barang berharga kepada orang lain. (F3)

Ket. Foto:
JH, Terduga dalam kasus penggelapan sepeda motor kini diamankan di Polresta Mataram. (Ist)

HarianNusa, Mataram — Seorang pemuda disabilitas tanpa kedua lengan, berinisial IWAS alias Agus (21), ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Penetapan itu berdasarkan Pasal 6C UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kasus ini bermula dari pertemuan tidak sengaja antara korban dan tersangka di Teras Udayana. Agus mendekati korban yang tengah membuat konten, lalu mengajaknya bicara dan menggiringnya ke tempat sepi. Dengan berbagai ancaman, Agus berhasil menekan korban untuk mengikuti keinginannya.

Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayatullah, menjelaskan dibawah ancamannya Agus berhasil melepaskan pakaian korban dengan memanfaatkan jari kakinya.

"Dia menggunakan ancaman untuk menakut-nakuti korban agar tidak berteriak," ujar Kombes Syarif saat menggelar konferensi pers, Senin, (02/12) di Command Center Polda NTB.

Sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapat pendampingan dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB. Ketua KDD, Joko Jumadi, menegaskan jika hak Agus tetap dihormati selama proses hukum berlangsung.

“Meskipun disabilitas, kedudukannya tetap sama di mata hukum,” ungkap Joko.

Agus saat ini menjalani tahanan rumah, mengingat fasilitas rutan yang belum mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

Sementara pendamping hukum korban, Andre Safutra, mengungkap, hingga kini terdapat empat korban yang melaporkan tindakan Agus. Angka itu diperkirakan masih akan bertambah.

“Kami juga menerima laporan tambahan dari anak-anak setelah kasus ini viral,” ujar Andre.

Ketua HIMPSI NTB, Lalu Yulhaidir, menambahkan jika dari sudut pandang psikologi, disabilitas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelecehan seksual. “Ada potensi manipulasi emosi dalam kasus ini,” ujarnya.

Polda NTB berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan hukum secara seimbang. Investigasi lebih lanjut akan terus dilakukan demi memastikan keadilan bagi para korban. (F3)

Ket. Foto:
(Kiri-kanan): Ketua KDD Joko Jumadi, Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayatullah, Kabid Humas Polda NTB AKBP M. Kholid, Ketua HIMPSI NTB, Lalu Yulhaidir, saat konferensi pers di Command Center Polda NTB. (HarianNusa)

HarianNusa, Lombok Barat – Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin memimpin upacara Peringatan HUT Korpri ke 53 yang digelar Pemerintah Provinsi NTB
di Halaman Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi NTB (29/11/2024).

Peringatan 53 tahun berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia sejak 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 tahun 1971. Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai. Adapun tahun 2024 mengusung tema Korpri untuk Indonesia.

Penjabat Gubernur NTB Hassanudin menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia bahwa Korpri menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN, dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat.

"Saya mengajak seluruh Dewan Pengurus Korpri untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan Korpri yang sejalan dengan tujuan besar organisasi ini," ajak Presiden Prabowo melalui Pj Gubernur NTB.

Presiden RI melalui Pj Gubernur NTB menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi pedoman. Diantaranya, pertama solidaritas dan kerja sama Korpri. Jadikan Korpri simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa.

Kedua, dorong inovasi dan efisiensi. Mengutamakan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui teknologi digital dan E-Government. Ketiga, perkuat integritas dan disiplin, menunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuh hukum di setiap lini pelayanan. Keempat, pastikan akses pangan sehat, dengan membantu penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan.

Selain itu, menginstruksikan untuk mendukung ketahanan energi. Transisi ke energi terbarukan, kurangi impor, dan tingkatkan efisiensi. Termasuk menurunkan kemiskinan dengan mengkolaborasikan program pengentasan kemiskinan dengan kementerian terkait. Sebagai komponen strategis bangsa, Korpri berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

"Oleh karena itu, saya meminta agar Korpri tetap diakomodasi dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional, mengemban tugas-tugas pemerintahan. ASN harus menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tetap setia kepada negara, siapapun pemimpinnya," ucap Pj Gubernur Hassanudin mengutip sambutan Presiden RI.

Upacara HUT Korpri ke 53 tersebut diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. (F3)

Ket. Foto:
Penjabat Gubernur NTB Hassanudin memimpin upacara Peringatan HUT Korpri ke 54 di Halaman Kantor Brida NTB. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Ketua Desk Pilkada Lombok Barat tahun 2024, H. Fauzan Husniadi, meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas pasca pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Hal tersebut disampaikan Ketua Desk Pilkada Lobar yang juga Pj Sekda Lombok Barat tersebut di Gerung, Jumat 29 November 2024.

Menurut Fauzan Husniadi, pelaksanaan
Pemungutan suara yang sudah berlangsung damai dan lancar ini harus tetap damai hingga tahapan akhir pilkada yaitu penetapan hasil pilkada oleh KPU. Karenanya, ia meminta semua pihak utamanya pasangan calon dan para pendukungnya untuk tetap menjaga kondusifitas pasca pilkada.

"Mari kita semua tetap jaga kondusifitas pasca pilkada agar pilkada kita pilkada dengan aman dan lancar hingga tahapan akhir dan situasi daerah kita tetap terkendali," ujarnya didampingi sejumlah pimpinan OPD yang tergabung dalam Tim Desk Pilkada Lobar 2024.

Ia juga meminta semua pasangan calon untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU yang saat ini masih berproses di kecamatan. Menurutnya, semua pasangan calon dan pendukungnya memiliki semangat yang sama yaitu untuk mewujudkan pilkada damai dan memajukan daerah. Karenanya, ia berharap agar situasi yang damai pasca pemungutan suara dapat terus dipelihara hingga tahapan akhir pilkada 2024.

"Tentu kita semua berdoa agak situasi tetap aman dan damai sehingga Lombok Barat bisa tetap kondusif dan program pembangunan tetap berjalan dengan baik dan lancar," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lobar, Ahad Legiarto, mengatakan, saat ini proses tahapan rekapitulasi sedang dilaksanakan di seluruh kecamatan. Proses ini berjalan dengan lancar dan aman di semua kecamatan. Proses inipun tetap dipantau oleh Pj Bupati bersama Desk Pilkada Lobar tahun 2024 yang turun langsung ke kecamatan untuk memastikan tahapan berjalan lancar dan aman serta kondusif.

"Pj Bupati Lobar bersama tim Desk Pilkada lobar terus memantau pelaksanaan rekapitulasi di lapangan. Hingga saat ini proses berjalan dengan aman dan lancar. Kita berharap agar proses ini berjalan dengan aman," pungkasnya. (F3)

Ket. Foto:
Ketua Desk Pilkada Lombok Barat tahun 2024, H. Fauzan Husniadi (tiga dari kiri) saat memantau proses pelaksanaan rekapitulasi di lapangan bersama sejumlah OPD dan TNI-Polri. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Pemungutan suara Pilkada serentak 27 November 2024 telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Rekapitulasi hasil Pilkada 2024 secara berjenjang, mulai dari Kota Mataram pada pukul 14.00 WITA pada Kamis (28/11/2024). Sementara 9 Kabupaten Kota se-NTB, dijadwalkan mulai melakukan rekapitulasi pada 29 November.

Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid mengatakan, hasil akhir dari rekapitulasi suara masih akan menunggu proses yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa data yang beredar di masyarakat saat ini tidak berasal dari KPU.

"Angka-angka yang beredar di luar KPU adalah informasi yang tidak berasal dari kami. KPU tidak pernah mengeluarkan data terkait dengan hasil pemilu selain yang ada dalam proses rekapitulasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur," ujar Khuwailid saat menggelar Jumpa Pers di Kantor KPU NTB, Kamis (28/11/2024).

Khuwailid menjelaskan, dalam sistem sirekap tidak ada tabulasi data, melainkan hanya pengunggahan hasil perhitungan suara yang tercatat dalam formulir C hasil yang diisi oleh petugas di tingkat TPS. Di situs resmi "infopilkada2024kpu.co.id" menunjukkan hingga saat ini 99,73% data sudah berhasil diunggah. Sisanya, sekitar 0,27%, mengalami kendala teknis seperti jaringan yang lemah atau cuaca buruk yang menyebabkan pengiriman data terkendala.

Khuwailid mengatakan KPU NTB hingga saat ini tidak menerima informasi resmi terkait dengan adanya laporan penghentian penghitungan suara di pulau Lombok akibat cuaca yang tidak mendukung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh KPU di daerah, dan tidak ada laporan penghentian penghitungan suara di Lombok akibat cuaca yang tidak mendukung," jelasnya.

Hasil resmi akan diumumkan setelah seluruh tahapan selesai. KPU NTB juga memastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. (F3)

Ket. Foto:
Ketua KPU NTB Khuwailid (tengah) didampingi para komisioner dan sekretaris KPU NTB saat menggelar Konferensi Pers di Kantor KPU NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, mengingatkan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas.
Kegiatan pengawasan obat dan makanan yang saat ini pelaksanaannya sudah semakin bersinergi antara BPOM dan pemerintah daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

Menurut Hassanudin, pengawasan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dari produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan yang tidak aman, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya meningkatkan kualitas produk lokal.

‘‘Kita sadari bersama bahwa peredaran obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan sebagai bagian dari komoditas pengawasan badan pom yang aman dan terjamin mutunya merupakan salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan pada kegiatan Lokakarya yang bertajuk ‘’Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan" yang diselenggarakan BPOM RI, (28/11/24) di Mataram

Lebih lanjut Hassanudin mengatakan, bahwa tantangan di bidang ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karenanya, ia mengapresiasi kerja keras dari tim pengawas, baik dari badan pom maupun dari pihak terkait lainnya, yang terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan secara konsisten.

‘’Melalui kolaborasi lintas sektor dan dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat, kita bisa membangun kesadaran akan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas,’’ ujarnya.

Diharapkan dalam rangka mendukung dan menyukseskan program unggulan presiden prabowo subianto yaitu program makan bergizi gratis (MBG)), siap berkolaborasi dengan BPOM sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki peran dalam hal pengawasan keamanan makanan yang mampu berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala BPOM RI, Dr. Taruna Ikrar menyampaikan tujuan digelarnya Lokakarya ini agar bagaimana SDM dan lembaga memiliki integritas yang tinggi dan bermanfaat.

"Selain itu, tujuan utamanya adalah bagaimana mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki agar menjadikan lembaga BPOM secara nasional memiliki akreditasi WTP yang mampu dipertahankan dan secara global terdaftar sebagai WHO list otority global class," ujarnya.

Ditambahkan Kepala BPOM, manfaat masuk WHO list otority itu membuat reputasi Indonesia dianggap sejajar dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Jepang, Amerika serikat, Australia dan negara lainnya.

Turut hadir, Pj Gubernur didampingi Asisten l dan lll Setda NTB, Kadis Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian, Kadis Kesehatan, turut juga hadir anggota 6 BPK RI, serta para peserta lokakarya. (F3)

Ket. Foto:
Penjabat Gubernur NTB Hassanudin saat memberikan sambutan pada kegiatan BPOM RI di Mataram. (Ist)