Beranda blog Halaman 851

Pelindo III Pelabuhan Lembar Bantah Adanya Pungli di Sistem Online

0

HarianNusa.com – Pihak Pelindo III Pelabuhan Lembar membantah adanya pungutan liar (pungli) pada peralihan sistem pembayaran dari manual ke on-line pada arus bongkar muat peti kemas atau container.

General Manager Pelindo III Pelabuhan Lembar, Made Rusli Suniajaya menegaskan pembayaran dengan menggunakan sistem online yang resmi diterapkan per 1 November 2018 justru dimaksudkan untuk transparansi dan memberantas praktek pungli.

“Sistem online ini justru memudahkan pengguna jasa untuk melakukan pembayaran, mereka (pengguna jasa, red) bisa menggunakan kode QR untuk melakukan pembayaran melalui ATM atau antar bank yang sudah ada kerjasamanya,” ungkapnya saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (4/12/2018).

Made Rusli mengatakan sebelum penerapan sistem baru (sistem online, red), pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pihak ekspedisi selaku mitra kerja PT. Pelindo III Lembar.

Sebelumnya, dugaan adanya praktek pungli dan tidak transparannya PT. Pelindo III Pelabuhan Lembar terhadap pengenaan tagihan bongkar muat peti kemas atau countainer dikeluhkan oleh perusahaan ekspedisi yang ada di Pulau Lombok menyusul pemberlakuan sistem pembayaran online sebesar satu juta seratus ribu rupiah sedangkan informasi yang diterima pihak ekspedisi dari pihak pelayaran pembayaran per satu peti kemas hanya sebesar satu juta rupiah. Terdapat selisih sebesar seratus ribu rupiah per countainer.

Aliran dana seratus ribu rupiah per countainer tersebut kerap dipertanyakan oleh pihak ekspedisi, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. (f3)

Lindungi TKI, Dinasker Lombok Barat Launching LTSA

HarianNusa.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melaunching Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI). Hal ini sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap para pekerja migran. Launching dilakukan oleh Bupati Lobar, H. Fauzan khalid di Kantor Disnaker Lobar, Rabu (5/12/2018).

Pada kesempatan itu, Fauzan mengapresiasi penyediaan LTSA bagi tenaga kerja asal Lombok Barat yang akan bekerja ke luar negeri. Ia berharap kedepan LTSA ini harus segera disosialisasikan dan memanfaatkan jaringan yang ada, mulai dari para Kepala Dusun, para Kepala Desa dan para Camat, bahkan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

“Di Lombok Barat, masyarakat kita yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri relatif tinggi, walaupun tingkat pengangguran terbukanya relatif kecil yaitu hanya 3,12% saja,” katanya.

Bagi Fauzan, LTSA ini adalah inisiatif luar biasa dari pemerintah daerah, sehingga untuk efektivitasnya harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.

“Tingkatkan koordinasi dengan lembaga vertikal keimigrasian, namun juga dengan instansi horizontal seperti dinas kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” pintanya.

Fauzan yakin, LTSA ini akan menjadi salah satu upaya perbaikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI dari Lombok Barat.

“Ini adalah upaya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Disnaker Lombok Barat, Rusditah menyampaikan bahwa pemerintah membuktikan kehadirannya dalam melayani masyarakat, terutama kepada calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

“LTSA bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, penempatan dan perlindungan, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan RI Reyna Usman. Di tempat yang sama ia menegaskan sudah selayaknya pemerintah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pekerja migran Indonesia.

“Dengan adanya tempat ini (LTSA, red), para calon pekerja migran Indonesia bisa mengurus administrasi dengan mudah, cepat, dan aman karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan,” ujar perempuan berkaca mata itu.

Reyna menambahkan bahwa per tanggal 22 November 2017 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam regulasi itu, jelas Reyna, komitmen pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya. Selain Reyna, Staff Kantor Staff Kepresidenan Yanuar Nugroho yang juga hadir menegaskan bahwa LTSA ini adalah upaya kongkrit pemerintah hadir ke tengah masyarakat.

“LTSA ini mau memastikan dan mau menjemput bola agar para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa berangkat dengan legal,” ujar Yanuar.

Ia pun memuji Lombok Barat yang tidak hanya cepat dalam meluncurkan LTSA, namun berinisiatif untuk membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Itu akan menjadi jaring pengamanan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak dari desa, memberdayakan mereka saat purna dan keluarga migran tersebut,” ujar Yanuar antusias.

Di seluruh Indonesia sampai saat ini total 32 LTSA sudah terbentuk. Untuk Provinsi NTB sudah terbentuk 5 LTSA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa. Untuk masa datang, LTSA di Kabupaten Bima pun siap diluncurkan. Untuk daerah penyuplai tenaga migran yang cukup besar, eksistensi LTSA ini diharapkan akan segera efektif dalam memberi pelayanan kepada calon pencari kerja.

Di Lombok Barat sendiri, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 735 ribuan jiwa, 68,11%-nya adalah penduduk partidipan tenaga kerja. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya bersisa 3,28%. Untuk memberdayakan pemerintah desa, baru dua Desmigratif yang terbentuk yaitu Desa Babussalam dan Desa Suka Makmur.

Hadir pada peluncuran itu Bupati Lombok Barat, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Staff Ahli dan Staff Khusus Kementerian Tenaga Reyna Usman dan Maria Magdalena, Asisten Deputi Kemenko PMK Wagiran, Direktur KVPD BNP2TKI Haposan Saragih, dan Pengurus dari dua asosiasi penyalur tenaga kerja migran tingkat Provinsi NTB. (f3)

NTB Jajaki Kerjasama Pendidikan dan Investasi dengan Polandia

HarianNusa.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkieflimansyah beserta Istri/ Ketua TP PKK NTB Niken Saptarini Zulkieflimansyah dan rombongan sejumlah Kepala Dinas/ OPD Pemprov NTB menjajaki kerja sama bidang pendidikan dan investasi dengan Pemerintah Provinsi Kujawsko-Pomorskie Polandia.

Pertemuan Gubernur NTB dan rombongan dengan Marshal (setingkat gubernur) Provinsi Kujawsko-Pomorskie Piotr Calbecki dan jajaran Kepala Dinasnya di Kota Lama Torun, mendiskusikan berbagai sektor yang bisa ditindaklanjuti jadi kerja sama antara dua provinsi tersebut.

“Sebuah kehormatan mendapat sambutan yang begitu hangat, ramah dan terbuka dari Marshal Piotr Calbecki dan jajarannya di Kota Torun. Ini pertemuan pertama kali, namun membuka optimisme saya bahwa langkah selanjutnya begitu lebar dan nyata. NTB memiliki banyak potensi sebagaimana Polandia, khususnya Provinsi Kujawsko-Pomorskie, mulai dari destinasi wisata desa kuno sebagaimana desa-desa adat di Lombok dan Sumbawa, hingga sektor pertanian dan bioenergi. Semoga segera terealisasi jadi kolaborasi konkret antara NTB dengan provinsi di negara yang warna bendaranya sama dengan Indonesia ini, meski terbalik warnanya,” tutur Gubernur Zul saat memberikan sambutan di depan tuan rumah.

Bagi Marshal Piotr Calbecki, kunjungan ini menjadi momen tak ternilai. Bagi Marshal yang sudah menjabat selama 4 periode ini, kunjungan itu akan membuka beragam peluang kerja sama ataupun kolaborasi antara dua provinsi di beragam sektor bisnis dan industri, termasuk juga pendidikan.

“Kami sangat senang akhirnya bisa bertemu di sini. Selama ini hanya beberapa dari kami yang pernah mengunjungi NTB, sebagai turis maupun dalam kunjungan resmi dinas. Menarik, karena kami sudah memiliki sejumlah bisnis di sana, seperti skuba diving workshop di Lombok dan juga investasi di bidang pembangkit energi di Sumbawa. Kujawsko-Pomorskie juga
punya Nicolaus Copernicus University, kampus tertua dan terbesar di wilayah ini. Kami sangat terbuka menerima para calon mahasiswa atau yang Bapak Gubernur Zul sebutkan sebagai ‘para pemimpin masa depan Indonesia’ di kampus kebanggaan kami,” kata Marshal Piotr.

Di kota kelahiran filsuf Copernicus ini, pengiriman beasiswa putra-putri NTB ke Torun juga menjadi materi pembicaraan utama. Hingga saat ini, program beasiswa mahasiswa S2 Provinsi NTB telah memberangkatkan 18 awardee ke Collegium Civitas of Warsawa dan Vistula University of Warsawa dari bulan Oktober hingga November 2018. Pada Februari 2019, akan diberangkatkan lagi 200 mahasiwa-mahasiwi NTB ke Vistula University of Warsawa, sebagaimana yang telah disepakati dengan Chancellor Vistula University of Warsawa, Prof. Prof. Zdzislaw Rappacki pada 15 November 2018 lalu.

Salah satu kampus yang jadi tujuan di Kota Torun adalah Nicolaus Copernicus University (NCU), yang dalam pertemuan diwakili oleh Profesor Bogusław Buszewski, Kepala Departemen Bioanalisis dan Kimia Lingkungan kampus terbaik ke-8 di Polandia itu. Selain sains (kimia, biologi dan fisika) yang menjadi kurikulum utamanya, Prof. Buszewski juga menawarkan beasiswa di bidang pertanian, pengolahan, olahraga hingga musik (spesialisasi piano) dan astronomi.

“Tak banyak orang tahu bahwa di sini 50% sektor pekerjaan yang ada adalah pertanian. Oleh karenanya sains kami pun prioritaskan pada industri pengolahan hasil pertanian, selain bioteknologi atau bioenergi. Begitu juga olahraga baik kalangan umum maupun kaum difabel yang telah kami bangun selama 20 tahun lebih. Bahkan juga ilmu astronomi, karena nama kampus kami diambil dari filsuf sekaligus astronom Copernicus. Dan jangan lupa jurusan musik, khususnya piano yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di Eropa,” jelas Prof. Buszewski.

Dalam kesempatan yang sama, istri Gubernur yang sekaligus Ketua TP PKK Pemprov NTB juga menjelaskan persoalan pembangunan kapasitas dan kualitas manusia, termasuk partisipasi perempuan di berbagai sektor yang terus ditingkatkan di NTB, terutama di pendidikan, kesehatan dan bahkan sosial politik.

“Siapa tahu di kampus NCU ada jurusan yang cocok dan relevan dengan bidang human capacity building, kami akan sangat senang untuk mengirimkan putra-putri kami ke sini. Termasuk pertukaran pelajar di tingkat SMA antara NTB dan Torun maupun kota lain di Provinsi ini, selama 3 sampai 6 bulan misalnya. Mereka bisa saling berbagi pengalaman belajar dan hidup di negara lain, yang bisa jadi sangat berbeda situasi kondisi sosial, budaya dan lingkungannya,” papar Ibu Gubernur.

Kerja sama sebagai sister-city antara Provinsi NTB dan Kujawsko-Pomorskie menjadi potensi yang paling memungkinkan diwujudkan dalam waktu secepatnya. Dari kerja sama tersebut, diharapkan mampu menggenjot arus investasi dari Polandia ke Lombok dan Sumbawa, khususnya di bidang pariwisata, pembangkit energi baru dan terbarukan, serta pengelolaan sampah dan limbah. Pada saat yang sama, pengiriman masif mahasiswa dari tingkat strata satu hingga doktoral, juga paralel untuk dikebut melalui nota kesepahaman yang dibangun para pimpinan kampus NTB yang ikut berangkat ke Polandia.

Terima Salinan Putusan Kasasi, Baiq Nuril Siap Ajukan PK

HarianNusa.com – Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) telah diterima kuasa hukum Baiq Nuril, siang tadi, Selasa, 4 Desember 2018.

Gili Mas Diproyeksi Menjadi Destinasi Wisata Baru di Lombok Barat

HarianNusa.com – Pembangunan Pelabuhan Gili Mas milik Pelindo III mendapat perhatian serius dari Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. L. Winengan, Kepala Bakesbangpol H. M. Fajar Taufik dan Kasat Pol PP Mahnan, Fauzan berkunjung ke lokasi pembangunan pelabuhan di Dusun Teluk Waru Desa Labuan Tereng Lembar, Senin (3/12).

Pelabuhan peti kemas ini diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan ini rencananya akan memiliki pelabuhan sepanjang 440 meter dan lebar sepanjang 26 meter dengan kedalaman laut mencapai 13 meter lebih. Untuk keseluruhan fasilitasnya, paling tidak pihak Pelindo III membutuhkan luas lahan sebanyak 50 hektar dan anggaran paling sedikit 1,3 trilyun rupiah.

Fauzan dan rombongan diterima oleh jajaran manajemen Pelindo III, Danuwarsa beserta beberapa staff langsung di ruang rapat. Danuwarsa pun memaparkan rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan satu paket kesatuan dengan Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh ASDP.

Persiapan lahan, menurut Danuwarsa sudah 100% selesai. Dari hasil pantauan sementara sampai saat ini, proses pembangunan di lokasi sudah berjalan baik. Pancang-pancang pelabuhan sudah banyak yang terpasang dan terbangun.

“Saat ini untuk tahap desain dan konstruksi sudah 61%,” kata Danu.

Bagi Danu, keberadaan pelabuhan ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian regional dan nasional, namun juga akan memberi efek lain di bidang pariwisata.

Dengan potensi pengembangan pariwisata di wilayah selatan, maka pelabuhan ini tidak hanya akan menjadi sarana bongkar muat barang dan pusat penyimpanan peti kemas, namun akan menjadi destinasi wisata baru. Puluhan yacht bisa berlabuh dan didukung oleh fasilitas lainnya seperti bengkel.

“Pembangunan Marina bisa menampung lebih dari enam puluh yacht. Ini akan memperkuat akses pariwisata, bahkan dengan fasilitas yang akan dibangun, bisa menjadi destinasi baru,” papar Danuwarsa.

Danuwarsa menambahkan, banyak fasilitas yang bisa menjadi destinasi baru seperti amphitheatre, sea side walk, hotel, marina yacht, fasilitas pendukung marina, hotel, shopping center, bahkan wellcome gate dengan arsitektur lokal.

“Apalagi bila akses menuju KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika yang melalui jalur selatan bisa diperlebar, maka aksesnya akan semakin terbuka karena mengurangi jarak tempuh dari dan menuju pelabuhan,” papar Danuwarsa.

Mendengar paparan tersebut, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menimpali bahwa pihaknya sudah membuat desain perbaikan jalan dari Sekotong sampai Buwun Mas.

“Lebar jalan kita rencanakan sampai 8 meter untuk memudahkan koneksitas Pelabuhan Gili Mas dengan KEK Mandalika. Tapi, setelah Buwun Mas menuju KEK Mandalika, bukan merupakan wilayah kita. Jadi harus komunikasi dengan pihak Provinsi,” ujar Fauzan.

Fauzan pun meminta pihak Pelindo III tidak hanya memperhatikan pembangunan utama di intern pelabuhan.

“Jangan sampai hanya penataan di dalam yang bagus, tapi di luar tidak,” ujar Fauzan dengan mencontohkan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menuju area pelabuhan.

“Kalau bisa, bangunkan PJU satu kilo sebelum dan satu kilo sesudah pelabuhan,” pinta Fauzan yang dikomentari oleh Danuwarsa bahwa pihaknya sudah membangun PJU di kawasan dalam dengan solar cell.

Fauzan pun berharap agar anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) Pelindo tidak hanya untuk membuat taman di area utama, namun bisa menyentuh keluar dan yang langsung menjadi kebutuhan masyarakat. (f3)

Cegah Penggunaan Narkoba BNN Lakukan Test Urine ASN Lobar

HarianNusa.com – Untuk mencegah dan meminimalisir pengguna narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara, BNN Provinsi NTB diwakili Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat bersama sembilan anggota lainnya melakukan tes urine di lingkungan ASN Lombok Barat (Lobar) yang digelar di Aula Bupati Lobar, Senin, (3/12).

AKBP Cheppy Ahmad Hidayat pada kesempatan itu mengatakan estimasi pengguna narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 1,8 persen. Dari data tersebut diperkirakan jumlah penduduk pemakai narkoba sekitar 36 ribu jiwa tersebar di NTB. Data ini merupakan data secara keseluruhan dan belum ada penelitian yang menggunakan pengelompokan semisal penelitian per kabupaten/kota.

Dari data absensi, peserta yang dijadikan sampel untuk mengikuti tes urine sejumlah 50 orang ASN dari masing-masing SKPD mulai dari kepala dinas, kepala bagian, camat dan lainnya.

“Dari jumlah kasus yang ditemui, pengguna narkoba di lingkungan ASN tidak terlalu banyak. Pengguna narkoba banyak ditemui di kalangan pengangguran, pelajar, mahasiswa dan didominasi oleh swasta. Untuk wilayah Lombok Barat saja, kasus pengguna narkoba yang telah ditangani Polda NTB sebanyak 70 kasus,” terang Cheppy. (f3)

Urban Farming Solusi Emak-Emak Tekan Biaya Rumah Tangga Harian

HarianNusa.com  – Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono mengatakan, konsep urban farming yang mengedepankan optimalisasi lahan sempit

RSI DPP NTB Resmi Terbentuk

HarianNusa.com – Rumah Sandiuno Indonesia (RSI) DPP Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi terbentuk. RSI merupakan relawan Sandiaga Uno yang menjaring konstituen tidak di jalur kemitraan politik, melainkan melalui jalur manfaat, terutama di bidang ekonomi kerakyatan, kestabilan harga dan gerakan ekonomi kreatif, sesuai dengan Visi dan Misi RSI.

Ketua RSI DPP NTB, Amrin, saat rapat pengurus dan penandatanganan fakta integritas pengurus, pada Ahad (2/12) di Mataram menyampaikan terbentuknya RSI di NTB diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

“Dengan terbentuknya Rumah SandiUno Indonesia di NTB ini, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah perekonomian di masyarakat, terutama menengah kebawah,” kata Amrin.

Lebih lanjut Amrin menjelaskan bahwa saat ini perekonomian di NTB sedang lesu terutama pasca bencana gempa Lombok dan Sumbawa.

“Pasca gempa, bukan hanya perekonomian saja yang menjadi masalah warga di NTB, akan tetapi angka pengangguran juga melonjak. Tentunya ini menjadi masalah kita semua, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus bersatu untuk keluar dari masalah ini,” ujarnya.

Amrin berharap hadirnya RSI di masyarakat dapat memberikan solusi bukan hanya janji-janji manis dengan program ekonomi kreatifnya dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat NTB.

Sementara Taufan Rahmadi, yang merupakan Koordinator Daerah sekaligus Penasehat RSI DPP NTB mengatakan bahwa RSI bertekad untuk dapat mengambil peran dalam perbaikan ekonomi kerakyatan dan menciptakan kemandirian masyarakat.

“RSI DPP NTB ini nantinya bukan hanya untuk mensosialisasikan program kerja Prabowo-Sandi saja, akan tetapi bergerak untuk membina masyarakat terutama dalam hal ekonomi kerakyatan dan menciptakan wirausaha baru yang akan membuka lapangan kerja,” tegasnya.

Saat ini RSI telah terbentuk di 10 provinsi dan terus melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru Indonesia dan NTB merupakan provinsi pertama yang menyatakan kesiapan dalam pembentukan relawan Rumah Sandiuno Indonesia (RSI).

Program kerjanya meliputi Ngemil atau Ngobrol bareng emak-emak dan generasi milennial, merupakan diskusi kecil berkualitas, menyasar emak-emak dan generasi milennial terhadap isu-isu terkini. Diskusi UMKM dan Bisnis serta Bangsa, meningkatkan motivasi, pengetahuan UMKM dan bisnis kepada masyarakat. Bangsa dan Komunitas Milennial, merupakan program yang berkaitan dengan kegiatan positif generasi muda. (f3*)

Dua Kelompok Gelar Aksi Bela Tauhid dan Bela Pancasila di Mataram

HarianNusa.com –  Aliansi Cinta Pancasila dan NKRI dan Kelompok Bela Kalimat Tauhid menggelar aksi bersamaan di Mataram

Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bantu Bangun Huntap, Ini Kendala Yang Dihadapi

HarianNusa.com – Sejak diresmikan sebagai perpanjangan Kogasgabpad pada tanggal 21 November 2018 lalu, Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi NTB terus berupaya membantu masyarakat korban gempa terutama pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) di seluruh kabupaten dan kota yang terdampak gempa di NTB pada Agustus 2018 lalu.

Hal itu diungkapkan Dansubsatgas II wilayah Kabupaten Lombok Utara Mayor Inf I Nyoman Dirga, SH. MH., saat membantu pembangunan Rumah Instan Sehat dan Sederhana (Risha) di Lombok Utara, Jumat (30/11).

Dilanjutkannya, Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi bersama Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk pembangunan huntap baik Risha, Riko maupun Rika mengingat sekarang sudah mulai musim hujan.

“Kasihan saudara-saudara kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi, kemana mereka akan berteduh dan tidur kalau musim hujan seperti ini,” kata Dirga.

Dirga mengatakan, saat ini, ia bersama anggota Babinsa juga sedang melakukan pendataan ulang jumlah Kelompok masyarakat (Pokmas) yang ada diseluruh desa dan pendampingan sosialisasi pembangunan rumah Risha, Riko dan Rika serta pembuatan Posko informasi tentang rekonstruksi dan rehabilitasi di tiap-tiap desa yang anggotanya ada dari PUPR, Babinsa dan Babinkamtibmas sehingga masyarakat tidak kebingungan untuk mencari informasi.

Terpisah, Dansatgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Kolonel Inf H. Farid Makruf, MA., memberikan apresiasi kepada anggota Satgas yang dipimpinnya.

“Terimakasih atas kerjasama seluruh anggota yang telah dengan tulus ikhlas membantu saudara kita korban gempa baik di Lombok maupun Sumbawa,” kata Farid.

Meski demikian, Farid mengakui dalam proses rekonstruksi ini, ada beberapa kendala yang dihadapi dilapangan terutama terkait dengan minimnya jumlah aplikator yang mencetak panel Risha dihadapkan dengan jumlah rumah yang akan dibangun, belum adanya ketetapan harga bahan bangunan untuk rumah Riko dan perizinan pemanfaatan kayu untuk rumah Rika.

“Namun kami bersama Pemda terus mendorong dan membantu fasilitator untuk bekerja secara masif sehingga kendala-kendala tersebut bisa teratasi dengan baik termasuk pembuatan daftar harga bahan bangunan,” paparnya.

Farid juga menghimbau agar masyarakat tetap bersabar terhadap musibah dan ujian ini. “Mari kita berdoa bersama-sama agar semua yang kita upayakan ini bisa berjalan aman dan lancar sehingga masyarakat korban gempa bisa memilliki rumah kembali,” pungkas mantan Danrem 162/WB tersebut. (f3)

error: Content is protected !!