HarianNusa.com

HarianNusa, Mataram – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makana (BBPOM) Mataram pada tahun 2024 (sampai dengan bulan Juni) telah menangani sebanyak 5 perkara, 4 diantarnya perkara kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat mutu / keamanan (tanpa izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya) dan 1 perkara obat ilegal (Tramadol, Trihexyphenidil).

Kepala BBPOM Mataram, Yosep Dwi Irwan, mengungkapkan, bahwa terhadap pelaku pelanggaran PPNS BBPOM di Mataram mengenakan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435 dan atau Pasal 436 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 milyar rupiah.

"Adapun progres dari 5 perkara yang ditindaklanjuti Pro Justia oleh PPNS BBPOM di Mataram, 2 perkara telah Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU), 2 perkara Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara ke JPU) dan 1 perkara masih dalam proses pemberkasan di PPNS," jelasnya, pada acara Ngobrol Santai, Rabu, (3/7/24) bertempat di Aula BBPOM Mataram.

Lebih lanjut Yosep mengatakan,
Penyidikan menjadi proses hukum terakhir (ultimum remedium) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki nilai pelanggaran tertinggi.

Ultimum remedium dilaksanakan dengan mengedepankan upaya pencegahan yang diawali dengan risk assessment yang tepat, yaitu melalui peningkatan kegiatan cegah tangkal, intelijen dan siber.

"Tindak lanjut yang ditetapkan diharapkan akan menjadi tepat sasaran dan menimbulkan efek jera serta memiliki dampak yang luas," tandasnya.

Masyarakat diimbau untuk ebih bijak dalam membeli maupun menggunakan produk obat, makanan dan kosmetik untuk menghindari hal-hal yang berbahaya dan penyalahgunaannya. (HN3)

Ket. Foto:
Kepala BBPOM Mataram, Yosep Dwi Irwan saat memberikan pemaparan pada acara Ngobrol Santai di Aula BBPOM di Mataram. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram mengajak seluruh lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Resistensi Antimikroba (AMR).

Resistensi Antimikroba (AMR) adalah kejadian ketika bakteri, virus, jamur dan parasit berubah dari waktu ke waktu dan tidak lagi merespon terhadap obat-obatan sehingga infeksi semakin sulit diobati dan meningkatkan resiko penyebaran penyakit, memperparah dan menyebabkan kematian.

Kejadian Resistensi Antimikroba (AMR) menjadi salah satu isu kesehatan global yang menjadi concern banyak pihak terutama WHO. Data penelitian terbaru yang diterbitkan jurnal The Lancet di tahun 2022 menyebutkan, bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa AMR menyebabkan kematian pada 4,95 juta jiwa, dengan 1,27 juta diantaranya disebabkan langsung oleh AMR.
Kematian akibat AMR bahkan lebih tinggi dari kematian akibat HIV/AIDS dan Malaria. Dan di tahun 2050 mendatang, WHO memprediksi jumlah kematian tersebut naik hingga menjadi 10 juta jiwa per tahun.

"Boleh dikatakan AMR merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat in silent pandemic yang dapat membunuh dalam keheningan," ungkap Kepala BBPOM Mataram Yosef Dwi Irawan, dalam acara Ngobrol Santai bersama Awak Media di Aula BBPOM Mataram, Rabu (3/7/2024).

Karenanya Yosep menegaskan betapa pentingnya edukasi mengenai AMR guna menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus mencegah dampak negatif dari penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana.

“Resistensi antimikroba adalah ancaman serius bagi kesehatan global. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, dalam penggunaan antibiotik dan selalu mematuhi petunjuk dari tenaga medis,” ungkap Yosef

Yosep menekankan, bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memerangi AMR, dengan cara-cara menggunakan Antibiotik sesuai resep dokter.

“Hindari penggunaan antibiotik tanpa resep dari dokter. Konsultasikan selalu dengan tenaga medis sebelum menggunakan antibiotik. Begitu pula
kalau di apotek, tanyakan cara penggunaan obat langsung kepada apoteker,” tekannya.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dikeluarkan BBPOM Mataram, dari 15 sarana apotek yang diperiksa terdapat 14 apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

"Ada 5 antibiotik yang dijual bebas terbanyak yakni, Amoxicillin, Cefadroxil, Ciprofloxacin,Cefixcim dan Cotrimoxazole," tuturnya.

Kegiatan jual beli di apotek akan dihentikan, apabila diketahui dalam jumlah besar membebaskan penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Dan diberikan sanksi berupa penghentian sementara.

Yosep menegaskan, BBPOM Mataram telah melaksanakan berbagai upaya untuk menangani AMR di NTB, termasuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan pencegahan AMR melalui berbagai kegiatan sosialisasi seperti memperketat pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan antibiotik di wilayah NTB

"BBPOM Mataram sendiri, secara masif melakukan pengelolaan pengawasan pelayanan kefarmasian, bimbingan teknis advokasi lintas sektor, joint inspection serta pengedukasian terhadap masyarakat," katanya.

Pengendalian AMR dapat lebih digencarkan dengan melakukan kerjasama lintas sektoral. Dengan adanya sinergi antara BBPOM Mataram, pemerintah, tenaga medis dan masyarakat, diharapkan NTB dapat menjadi wilayah yang lebih sehat dan bebas dari ancaman resistensi antimikroba. (HN3)

Ket. Foto:
Kepala BBPOM Mataram, Yosep Dwi Irawan (kanan) saat memaparkan bahaya Resistensi Antimikroba (AMR) pada acara Ngobrol Santai di kantornya. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – PT PLN (Persero) sukses memasok listrik andal tanpa kedip selama ajang Motocross Grand Prix (MXGP) 2024 di Lapangan Ex Bandara Selaparang, Lombok. PLN berhasil memastikan seluruh fasilitas dan perangkat pendukung berfungsi dengan optimal sepanjang gelaran balapan berlangsung.

Motocross Commission (CMS) Director of Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), Antonio Alia mengapresiasi PLN atas dukungan nyala listrik selama ajang berlangsung. "Kemarin kami tidak mengalami masalah sama sekali, jadi semuanya sudah beres dan hari ini semuanya berfungsi dengan baik. Terima kasih PLN, terima kasih banyak,” ungkap Antonio.

Senada, Project Director PT Samota Enduro Gemilang Diaz Rahmah Irhani selaku panitia penyelenggara menyampaikan apresiasinya atas kerja nyata PLN dalam memberikan pasokan listrik dalam ajang tersebut.

"Alhamdulillah, race Sabtu Minggu ini berjalan sukses. Tahun ini kami tidak menggunakan genset satu pun karena trust kami kepada PLN, dan PLN membuktikannya. Luar biasa, terima kasih PLN,” kata Diaz.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan komitmen penuh PLN dalam menyukseskan gelaran tahunan MXGP 2024. Perseroan siap mendukung suplai listrik event bertaraf internasional dengan listrik yang andal dan tanpa kedip.

"PLN telah memiliki standar yang diterapkan yaitu skema zero down time atau tanpa kedip dengan pasokan berlapis untuk mendukung gelaran event skala nasional maupun internasional," katanya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Sudjarwo mendata, pada main race yang berlangsung Minggu, (30/6), pemakaian tertinggi mencapai 771 kilo volt kVa (kVa) dengan adanya peningkatan 63 kVa dari race hari pertama di hari Sabtu, (29/6). Peningkatan beban terjadi pada venue sky box mencapai 44,4%, sementara di pitline mengalami peningkatan sebesar 27,19%.

“Berbagai persiapan teknis dan koordinasi intensif telah dilakukan untuk menjamin semua kebutuhan listrik dapat terpenuhi dengan optimal. Sehingga, meskipun ada peningkatan beban, tidak ada kendala yang terjadi dan seluruh rangkaian acara MXGP 2024 berjalan lancar tanpa hambatan berarti," ungkap Sudjarwo.

Surdjarwo mengatakan, PLN menyiagakan 73 posko siaga untuk memastikan keandalan listrik di 18 titik prioritas dan 69 objek vital selama acara berlangsung. Posko, dia merinci, didukung dengan 61 orang petugas piket, 361 orang petugas pendukung, 486 orang Tenaga Alih Daya (TAD), 7 unit _Uninterruptible Power Supply (UPS), 4 unit Unit Gardu Bergerak (UGB), 2 unit Genset, 6 unit Automatic Transfer Switch (ATS), 18 unit Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR), 2 unit Crane, 47 unit Kendaraan Roda 4, dan 12 unit Kendaraan Roda 2.

"Terima kasih atas dukungan dari seluruh _stakeholder_ dan pihak-pihak yang mendukung suksesnya acara ini. Keberhasilan pada seri pertama ini akan menjadi motivasi bagi PLN untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pada seri berikutnya pada 6-7 Juli 2024," ujarnya.

Pada seri pertama kelas MXGP 2024, pembalap dari Red Bull GASGAS Factory Racing, Jorge Prado, berhasil meraih kemenangan setelah menuntaskan perlawanan sengit dari Jeffrey Herlings dari Tim Red Bull KTM Factory Racing. Sementara itu, di kelas MX2, pembalap asal Belanda, Kay De Wolf, menjadi yang tercepat, menunjukkan keunggulannya di lintasan yang menantang. (HN*)

Ket. Foto:
Petugas PLN sedang memastikan keandalan listrik untuk kelancaran MXGP 2024. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Mayjen (Purn) Dr. Hassanudin memohon dukungan semua pihak dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur NTB

"Saya tak dipersiapkan mengambil keputusan dalam suasana kemeriahan tapi saya dipersiapkan mengambil keputusan dibawah desingan peluru. Untuk itu saya memohon dukungan semua pihak. Mari kita lanjutkan hal hal yang sudah sangat baik di NTB", ujar Hassan saat jamuan makan malam dan serahterima jabatan di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (02/07) malam.

Ia menilai capaian yang diperoleh NTB selama ini bukanlah seketika namun melalui proses yang panjang. Begitupula dengan para Bupati dan Walikota se NTB yang diapresiasi tinggi oleh penjabat Gubernur yang baru.

Sementara itu Drs HL Gita Ariadi, MSi yang kini kembali menjabat sebagai Sekretaris Daerah mengungkapkan komitmennya dalam mendukung program kerja Pj Gubernur.

"Saya sebagai Sekda bersama pejabat utama Pemprov NTB akan full support mendukung berbagai agenda yang ada dalam rencana kerja pemerintah daerah 2024 – 2025," tegas pria yang akrab disapa Miq Gita.

Miq Gita juga mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf kepada semua pihak selama sembilan bulan empat hari menjabat sebagai penjabat Gubernur.

Jamuan makan malam dan serahterima jabatan ini dihadiri oleh kepala lembaga pusat dan daerah, Pimpinan DPRD NTB, TNI/ Polri, Forkopimda, Gubernur NTB Periode 2018-2023, dan seluruh kepala OPD Pemprov NTB. (HN3)

Ket. Foto:
Penjabat Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn) Dr. Hassanudin beserta istri saat memberikan sambutan pada acara jamuan makan malam dan serah terima jabatan, di Mataram. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Seorang santriwati di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Lombok Barat diduga meninggal dunia akibat bullying sesama santri. Hal ini menjadi perhatian berbagai pihak, tak terkecuali lembaga wakil rakyat NTB.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)H. Lalu Hadrian Irfani prihatin atas kejadian meninggalnya santriwati Al Aziziyah Kapek Lombok Barat. Meninggalnya santriwati tersebut diduga akibat bullying. Ini adalah duka mendalam bagi dunia pendidikan terlebih di lingkungan pondok pesantren (ponpes).

"Kita prihatin terhadap pengawasan dari pihak yayasan atau pondok pesantren, kenapa hingga bisa terjadi seperti ini," ujarnya, Selasa (1/7/2024).

Ia menegaskan, Komisi V DPRD NTB berharap agar pengawasan dan pembinaan harus betul-betul diperhatikan terlebih santriwati ini berasal dari luar NTB yakni Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Tentu nama baik ponpes kita di NTB jangan sampai menjadi pertanyaan akibat dari peristiwa tersebut. Tentu kami sangat menyayangkan itu bisa terjadi," ujarnya.

Komisi V DPRD NTB juga sangat berharap kepada aparat penegak hukum (APH) agar mengusut tuntas masalah ini sehingga tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini dikemudian hari. Pihaknya saat ini sedang mencari informasi, apakah benar karena sakit. Sebab pihak ponpes menginformasikan bahwa santriwati tersebut sakit. Sementara di sisi lain ditemukan fakta-fakta bahwa terjadi perundungan (bullying).

"Nah ini yang coba kita serap informasinya, walaupun ada surat yang masuk ke Komisi V untuk mencoba agar difasilitasi antara pihak pondok dengan keluarga bersangkutan (korban-red). Nanti kami lihat dulu dan rapatkan di internal Komisi V DPRD NTB dan apapun hasil rapat, nanti kita akan sampaikan," jelasnya.

Ia berharap agar APH betul-betul netral sehingga tidak terulang kasus serupa. Jika itu memang ada kesalahan dari pihak pondok agar diusut tuntas. Tapi sebaliknya jika yang bersangkutan (santriwati, red) dalam kondisi sakit juga harus bisa dibuktikan. (HN3)

Ket. Foto:
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Lalu Hadrian Irfani. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Para anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan sejumlah harapannya kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB yang baru, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin.

Sebagai pucuk pimpinan tertinggi di daerah NTB saat ini, Pj Gubernur Hassanudin diharapkan bisa melakukan yang terbaik. Terlebih menyikapi tahun politik menjelang Pilkada Serentak 2024 ini, khususnya di Provinsi NTB.

Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB V Sumbawa-KSB, H. Sambirang Ahmadi menyampaikan berbagai harapannya.
Pj Gubernur Hassanudin diharapkan bisa melaksanakan tugas sebagai Penjabat Gubernur alias pemimpin transisi demokrasi dengan baik. Ia juga diminta menjaga profesionalitas birokrasi. Termasuk menjamin sikap netral para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyikapi tahun politik menjelang Pilkada NTB 2024 ini.

"(Pj Gubernur NTB diharapkan bisa) menjaga profesionalitas birokrasi dan menjamin netralitas ASN (Jelang Pilkada 2024)," harap Sambirang, Selasa,(2/7/24).

Selain itu, Sambirang yang saat ini duduk di Komisi III ini juga berharap, Pj Gubernur tidak kaku dalam membangun jalinan komunikasi dengan pihak Legislatif. Terlebih dari sisi kebijakan publik.

"Kita harap (Pj Gubernur Hassanudin) bisa membangun koordinasi dan komunikasi secara elegan dengan DPRD dalam konteks kebijakan publik," harapnya lagi.

"Dan tentu saja (diharapkan pula Pj Gubernur Hassanudin bisa) menjamin keamanan, kenyamanan, kedamaian dan kondusifitas pemerintahan dan stabilitas masyarakat hingga terpilih dan dilantiknya gubernur definitif," tambahnya.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Akhdiansyah. Anggota DPRD NTB yang saat ini duduk di Komisi II ini menyampaikan, kelancaran program dan aktivitas di daerah ini bisa berjalan dengan baik adalah hajatan dari seluruh masyarakat NTB.

"Setidaknya interval waktu enam bulan beliau menjabat, beberapa masalah dapat tertangani dengan baik. Salah satunya, misalnya persoalan pengelolaan anggaran, apalagi sebentar lagi kita bahas soalan anggaran. Sehingga Pj (Gubernur NTB) ini mengembalikan fungsi-fungsi tentang pengelolaan anggaran yang lebih baik," harapnya.

Pria yang akrab disapa Guru To’i ini juga berharap Pj Gubernur mampu menjaga potensi dan eksistensi sumber daya yang ada di NTB agar dapat dimaksimalkan. Sebab NTB memiliki sektor ekonomi penyangga yakni, pertanian, pertambangan dan perdagangan.

“Kita punya ekspektasi yang baik kepada beliau karena beliau orang baik, profil bagus dan tentunya diutus ke NTB ini sebab beliau memiliki kapasitas, kemampuan dan integritas tinggi. NTB ini masih memerlukan pemimpin yang hadir untuk menjadi panutan. Jadi ada harapan besar kita dengan kehadiran Pj yang baru ini bagi NTB,” pungkasnya. (HN3)

Ket. Foto:
Sambirang Ahmadi, Anggota DPRD Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Penjabat Gubernur NTB diwakili Sekda NTB H. lalu Gita Ariadi menyampaikan tindak lanjut pemerintah Provinsi NTB atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi NTB 2023.

"Berkaitan dengan tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah dan akan terus berupaya untuk menindaklanjuti semua rekomendasi," ungkap Sekda saat menyampaikan Jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023, pada Paripurna DPRD NTB yang digelar, Senin, (1/7/24).

Sekda menyebutkan beberapa langkah atau upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov NTB, diantaranya menyusun rencana aksi tindak lanjut, membuat surat teguran Gubernur NTB terhadap kepala perangkap daerah yang ada atau mempunyai temuan.

Selain itu, Pemprov NTB meminta komitmen kepala perangkat daerah untuk menyelesaikan tindak hasil temuan BPK paling lambat 60 hari sejak diterbitkannya LHP.

"Berbagai pandangan, masukan , saran tanggapan, dan pernyataan dari fraksi-fraksi DPRD NTB, akan menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi NTB dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki," ungkap Miq Gita, sapaan akrabnya.

Miq Gita juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB atas sinergi dan kerjasama dalam membangun Provinsi NTB.

"Sekali lagi kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sinergisme dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan segenap anggota DPRD NTB untuk menuntaskan berbagai tugas pembangunan, pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan yang memerlukan perhatian kita bersama," pungkasnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD NTB H. Yek Agil bersama Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil ketua II H. Muzihir. Dan dihadiri oleh Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB serta sejumlah perwakilan perangkat Daerah serta undangan lainnya. (HN3)

Ket. Foto:
Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (1/7/24). (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Wakil rakyat di DPRD Nusa Tenggara Barat memiliki harapan besar terhadap Penjabat Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin. Sebagai pemegang amanah yang baru di pucuk pimpinan daerah NTB. Penjabat Gubernur NTB bisa memberikan yang terbaik bagi arah pembangunan NTB.

Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah menjelaskan, kelancaran program dan aktivitas di daerah ini bisa berjalan dengan baik adalah hajatan dari seluruh masyarakat NTB.

"Setidaknya interval waktu enam bulan beliau menjabat, beberapa masalah dapat tertangani dengan baik. Salah satunya, misalnya persoalan pengelolaan anggaran, apalagi sebentar lagi kita bahas soalan anggaran. Sehingga Pj ini mengembalikan fungsi-fungsi tentang pengelolaan anggaran yang lebih baik," katanya, Senin (1/7/2024) di Mataram.

Akhdiansyah menyebutkan, masih ada hutang pemda NTB yang menjadi fokus bersama. Karenanya, dengan kehadiran Pj Gubernur NTB yang baru ini, persoalan itu bisa teratasi. Namun yang tidak kalah pentingnya, pada momentum Pilkada Serentak 27 November 2024, Pj Gubernur NTB agar menjaga netralitas.

“Pj (Gubernur NTB) agar menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga demokrasi ini berjalan seperti yang kita harapkan,” ucap Politisi PKB NTB ini.

Pj Gubernur juga diharapkan mampu menjaga potensi dan eksistensi sumber daya yang ada di NTB agar dapat dimaksimalkan. Sebab NTB memiliki sektor ekonomi penyangga yakni, pertanian, pertambangan dan perdagangan.

“Kita punya ekspektasi yang baik kepada beliau karena beliau orang baik, profil bagus dan tentunya diutus ke NTB ini sebab beliau memiliki kapasitas, kemampuan dan integritas tinggi. NTB ini masih memerlukan pemimpin yang hadir untuk menjadi panutan. Jadi ada harapan besar kita dengan kehadiran Pj yang baru ini bagi NTB,” pungkas pria yang akrab disapa Guru To’i.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Mayjen TNI (Purn) Hassanudin sebagai Penjabat Gubernur NTB menggantikan H. Lalu Gita Ariadi pada Senin, 24 Juni 2024 di Jakarta Pusat. (HN3)

Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah. (HarianNusa)