NTB Tangguh Turunkan Kemiskinan di Tengah Bencana

Kepala Bappeda Provinsi NTB selaku Sekretaris TKPKD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. (istimewa)

HarianNusa.Com – Release BPS NTB tanggal 15 Juli 2019 dinilai menggembirakan dan memberikan optimisme bagi pencapaian target-target NTB Gemilang. Meski proyeksi BAPPENAS bahwa pasca bencana gempa bumi angka kemiskinan NTB akan naik menjadi 15,88%. Kemiskinan NTB bulan Maret 2019 turun 0.07 % meski melambat menjadi 14,56 % dari 14,6 % per September 2018.

Penurunan angka kemiskinan NTB tersebut didukung oleh penurunan jumlah kemiskinan pedesaan yang relatif signifikan yaitu dari 13,69 % pada bulan September 2018 menjadi 13,45 % pada bulan Maret 2019. Hal tersebut mengimbangi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin perkotaan dari 15,66 % pada bulan September 2018, kemudian naik menjadi 15,74 %.

Inflasi NTB turun per Maret 2019 sebesar 2,45 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya 3,16 %. Jika dilihat inflasi di kota Mataram per Maret 2019 sebesar 3,15 % , ada kenaikan 0,21% dari Infiasi per Maret tahun 2018 yang sebesar 2,94 %.

Adapun Kota Bima sebaliknya mengalami penurunan sebesar 0,48 %. Inflasi Kota Bima per Maret 2019 menjadi 3,22 %, sedangkan pada bulan Maret 2018 infiasi pada angka 3,70%.

Jika dilihat dari garis kemiskinan NTB mengalami kenaikan dari Rp 373,566 per kapita pada bulan September 2018 menjadi Rp 384,880 per kapita pada bulan Maret 2019. Hal ini menunjukan semakin besarnya pengeluaran masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar setara 2100 kkal.

Garis Kemiskinan perkotaan per Maret 2019 sejumlah Rp 396.696, meningkat dibandingkan dengan September 2018 sebesar Rp 384.479. Garis Kemiskian pedesaan pada bulan Maret 2019 sebasar Rp 374.123 meningkat dari Rp 363.755 pada bulan september 2018.

Kepala Bappeda Provinsi NTB selaku Sekretaris TKPKD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan menurunnya jumlah penduduk miskin di pedesaan menunjukan keberhasilan ikhtiar pemerintah NTB dengan jargon Melawan Kemiskinan dari Desa sejak tahun 2017 dengan 7 program prioritas tahun 2018 yang merupakan Sinergisitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kab/Kota serta pemerintah Desa juga NGO.

Ardhi menyebutkan, tujuh program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan di NTB tersebut antara lain:
1. Pengembangan Bumdes,
2. Rumah Layak Huni,
3. Pemenuhan Air bersih,
4. Kawasan Rumah Pangan lestari (KRPL),
5. Kelompok Usaha Bersama,
6. Sanitas/Jamban keluarga, dan
7. Bank Sampah.

“Ketujuh program kegiatan di atas difokuskan lokasinya pada 100 desa miskin menjadi prioritas intervensi oleh Pemprov NTB dan 400 desa lainnya yang menjadi prioritas penanganan pemerintah Kab/Kota maupun pemerintahan desa, sesuai surat keputusan Gubernur NTB,” ungkapnya dalam rilis yang disampaikan media ini, Selasa, (16/7/19).

Menurutnya dengan adanya sinergisitas yang holistik dan integratif pada kegiatan tematik yang spasial berbasis desa menjadi inovasi Pemprov NTB. Sehingga meski bencana gempa melanda sebagaian Kabupaten/Kota di NTB, Provinsi NTB sudah memiliki ketangguhan sosial sebagai modal sosial yang signifikan dalam penanganan saat bencana maupun pasca bencana.

Kepala Bappeda Provinsi NTB selaku Sekretaris TKPKD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. bersama Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bappeda Provinsi NTB selaku Kepala Sekretariat TKPKD NTB, Nuryanti, SE, MM memimpin rapat FGD Industrialisasi. (istimewa)

Selain itu, keberadaan NGO Internasional, NGO skala Nasional maupun NGO lokal di NTB dinilainya sangat signifikan membantu sinergisitas program-program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Disisi lain komoditi makanan mendominasi sampai 74,54 % pembentuk garis kemiskinan. Sedangkan komoditi non makanan seperti perumahan dan lainnya hanya 25,46 % mempengaruhi garis kemiskinan di Provinsi NTB. Sehingga kendala rehab rekon pasca bencana tidak menjadi faktor yang signifikan dalam garis kemiskinan.

“Kedepan perlu inovasi pelaksanaan dan penajaman khusus untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan terus konsisten serta fokus pada 13 program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan pada 100 desa/kelurahan prioritas intervensi pemerintah Provinsi NTB tahun 2019 sampai tahun 2020,” ungkap mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB itu.

Tiga belas program prioritas yang dimaksud, antara lain:
1. Pengembangan Bumdes,
2. Rumah Layak Huni,
3. Pemenuhan Air bersih,
4. Kawasan Rumah Pangan lestari (KRPL),
5. Kelompok Usaha Bersama,
6. Sanitas/Jamban keluarga,
7. Bank Sampah,
8. Desa Wisata,
9. Pertanian Konservasi,
10. Motorisasi Nelayan/budidya udang Vaname,
11. Listrik murah,
12. Desa berdaya mandiri pangan,
13. Ketahan Keluaga berbasis posyandu, pendidikan dan kesehatan. (f3)