HarianNusa, Mataram – Kasus stunting di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup tinggi yakni pada angka 33 persen sehingga menempatkan NTB sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi kedua secara nasional. Sehingga ini menjadi keprihatinan bersama.
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Senin, (11/4) mengatakan, bahwa stunting bukan hanya menjadi urusan eksekutif. Oleh karena itu didalam program aspirasi DPRD maka program stunting itu juga harus dimasukkan.
"Karenanya stunting ini tidak hanya urusan pemerintah daerah dalam tanda petik eksekutif tetapi memerlukan seluruh komponen untuk bergerak dalam menyelesaikan soal stunting," kata Srikandi DPRD NTB itu.
Stunting ini adalah permasalahan nyata yang nantinya jika tidak diselesaikan bersama maka akan menjadi beban masyarakat dimasa depan.
"Sekali lagi stunting itu tidak menjadi hanya urusan pemerintah daerah saja tapi seluruh komponen masyarakat harus lebih memperhatikan agar angka stunting kita jauh lebih rendah," ungkapnya.
Tingginya angka stunting di NTB, bukan semata-mata karena persoalan ketidakmampuan masyarakat dalam memberikan makanan ataupun asupan gizi yang baik bagi anak-anaknya. Namun lebih karena persoalan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pola asupan gizi anak.
Politisi Golkar ini mengakui jika keroyokan dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota dan seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi persoalan stunting ini adalah kata kunci untuk mengurangi angka stunting di NTB. Disebutkan bahwa dampak dari stunting ini adalah menjadi beban masyarakat. (F3)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. (HarianNusa)
