Kritik Larangan Jilbab Paskibraka, KAHMI NTB Minta Ketua BPIP Dicopot

- Advertisement -

HarianNusa, Mataram – Larangan mengenakan jilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri di tingkat nasional yang akan bertugas saat Apel Hari Kedekatan RI ke 79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk Presidium KAHMI NTB. Meski pada akhirnya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) meminta maaf terkait pelarangan tersebut.

Koordinator Presidium KAHMI NTB, HK. L. Winengan, mengatakan, dengan keras menentang pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka Putri di tingkat Nasional itu. Menurutnya, hal ini sangat mencederai ideologi bangsa.

- Advertisement -

Winengan menegaskan, permintaan maaf yang disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak cukup, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh pernyataan awal yang melarang penggunaan jilbab.

"Meminta orang sudah memakai jilbab untuk mencopotnya ini sama dengan mengajarkan maksiat. Meskipun sudah meminta maaf tapi tidak segampang itu meminta maaf," ucapnya.

Polemik ini, lanjutnya, bukan hanya sekedar soal jilbab, melainkan menyangkut pemahaman yang lebih mendasar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jika di satu sisi Pancasila menjamin kebebasan beragama, di sisi lain kebijakan ini justru seolah-olah membatasi kebebasan beragama dan berekspresi.

- Advertisement -

"Masa hanya menjadi paskibraka orang harus disuruh buka jilbab, mana yang lebih penting menjadi pengibar bendera atau soal agama?," tandasnya.

Lebih lanjut, Winengan juga menyoroti pentingnya selektivitas dalam memilih pejabat negara. Ia khawatir jika pejabat yang tidak memahami esensi Pancasila justru akan merusak negara di akhir masa jabatan presiden.

- Advertisement -

"Harusnya kita bangga dengan BPIP namun kenyataannya seperti ini," ujar Miq Winengan, sapaannya.

Karenanya, dengan tegas Koordinator Presidium KAHMI NTB ini mendesak dan meminta agar presiden segera mencopot Ketua BPIP karena telah mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik dan bisa menuai perpecahan ditengah masyarakat.

"KAHMI NTB meminta dan mendesak agar (Ketua BPIP) segera dicopot. Ini tidak boleh dibiarkan. Agar jadi pembelajaran mengeluarkan pernyataan. Ini kalau presiden Republik Indonesia sayang dengan Indonesia dan sayang dengan Islam," pungkasnya.

Ket. Foto:
Ketua Presidium KAHMI NTB, HK. Lalu Winengan. (HarianNusa)

- Advertisement -
Rabu, Juli 2, 2025

Trending Pekan ini

MotoGP Mandalika 2025 Dibuat Jadi Enam Hari

HarianNusa, Mataram - Durasi rangkaian ajang MotoGP Mandalika rencana...

DPRD NTB Setujui Perda Perampingan OPD:  Strategis Menuju Birokrasi Efisien dan Pelayanan Publik Berkualitas

HarianNusa, Mataram - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi...

Pulang Ngaji, Anak di Bawah Umur di Narmada Diperkosa

HarianNusa.com, Mataram – Aksi bejat dilakukan seorang pria di...

Tongkat Komando Berganti, Korem 162/WB Segarkan Jajaran Lewat Sertijab Pimpinan

HarianNusa, Mataram – Suasana khidmat bercampur semangat baru menyelimuti...
Rabu, Juli 2, 2025

Berita Terbaru

BGN RI Apresiasi Dapur MBG Polda NTB

HarianNusa, Jakarta — Langkah inovatif Polda NTB dalam menghadirkan...

Tongkat Komando Berganti, Korem 162/WB Segarkan Jajaran Lewat Sertijab Pimpinan

HarianNusa, Mataram – Suasana khidmat bercampur semangat baru menyelimuti...

MotoGP Mandalika 2025 Dibuat Jadi Enam Hari

HarianNusa, Mataram - Durasi rangkaian ajang MotoGP Mandalika rencana...

Ketua Komisi I DPRD NTB Apresiasi Polri di Hari Bhayangkara ke-79: Semakin Profesional dan Humanis

HarianNusa, Mataram — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Nusa...

HUT Bhayangkara ke-79, Bupati LAZ : Dengan Sinergi dan Kolaborasi Lobar jadi Aman dan Sejahtera

HarianNusa, Dalam rangka memperingati Hari Ulang tahun (HUT) Bhayangkara...
Rabu, Juli 2, 2025
spot_img

Berita Lainnya

Rubrik Populer

error: Content is protected !!