HarianNusa, Mataram – Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola PT Gerbang NTB Emas (GNE). Menurutnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB tersebut perlu melakukan reformasi manajemen sekaligus memperluas lini bisnis agar selaras dengan potensi unggulan daerah.
Politisi PAN itu menilai, perubahan tidak cukup dilakukan secara parsial. Ia menegaskan pembenahan harus mencakup sistem keuangan, prosedur kerja, hingga operasional perusahaan.
“Manajemen harus diubah. Keuangannya harus diperbaiki, sistem dan prosedur harus dibenahi, begitu juga operasionalnya,” ujar Haji Maman, panggilan akrabnya, Senin (2/3/2026).
Mantan anggota DPRD Bima itu juga menilai kurang tepat jika PT GNE hanya berfokus pada usaha paving. Menurutnya, sebagai BUMD, GNE seharusnya hadir memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggarap sektor-sektor strategis daerah.
“Kurang tepat kalau hanya fokus di paving. Harus ada ide lain. Usaha GNE harus masuk ke sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Itu potensi besar NTB,” tegasnya.
Aminurlah menjelaskan, kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB selama ini berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Karena itu, ia menilai pengembangan lini bisnis GNE seharusnya diarahkan pada sektor-sektor tersebut agar selaras dengan struktur ekonomi daerah.
“PDRB kita paling tinggi disumbang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Di situlah seharusnya lini bisnis GNE bergerak. Tujuan BUMD itu untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menilai momentum program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih (KMP) dapat menjadi peluang bagi GNE untuk berperan lebih aktif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendukung program tersebut dengan mengoptimalkan hasil bumi NTB melalui peran BUMD.
“Bagaimana kita berbicara kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan. Program MBG dan KMP harus disokong dengan hasil bumi NTB. Di situ GNE bisa ambil bagian,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto: Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. (HarianNusa/fit)
