Beranda blog Halaman 114

Pimpinan Unram dan Bupati Lobar Bahas Rencana Pembangunan Kampus II di Gunung Sasak

HarianNusa.com, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menerima silaturrahim Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum diwakili Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M. Sc., Ph.D beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati, Jum’at (4/6/2021).

Dalam silaturahminya, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M. Sc., Ph.D beserta rombongan membahas beberapa hal terkait pembangunan kampus II Universitas Mataram (Unram) yang rencananya akan dibangun di Gunung Sasak, Kecamatan Kuripan dengan luas kurang lebih 441 hektar.

Dari 441 hektar tidak semua akan dibangun bangunan kampus dan ke depan ada perencanaan-perencanaan lebih lanjut.

"Masyarakat Lombok Barat mengharapkan dukungan untuk pengembangan pembangunan kampus II Unram dan ini bisa mendongrak perekonomian masyarakat kita," katanya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat sangat mendukung pembangunan kampus II Unram. Terkait juga tentang Tata Ruang yang disiapkan.

"Komunikasi kita baik dengan masyarakat dan Insya Allah tidak akan ada masalah untuk pembanguan kampus II Unram," katanya.

"Insya Allah kami siap jadi aktor dan kami back up untuk pembangunan Kampus II Unram di Lombok Barat," tutup Bupati.

Hadir pada pertemuan tersebut Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Asisten III Setda Lobar H. Ilham, Kadis Perkim Lobar Lalu Winengan, Kadis Dikbud Lobar H. Nasrun, Kadis BPKAD Fauzan Husniadi, Kadis PUTR Lobar Made Arthadana, Kabag Pemerintah Setda Lobar Jamaludin dan Dosen juga mantan Sekda Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD. (*)

Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Sekda dan sejumlah Kepala OPD pemda Lobar saat menerima silaturrahimi Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M. Sc., Ph.D beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati, Jum’at (4/6/2021).

Fakultas Kedokteran Unram Barometer Kualitas SDM Kesehatan di NTB

0

HarianNusa.com, Mataram – Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sebagai barometer kualitas SDM kesehatan di Provinsi NTB, untuk dapat mencetak lulusan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas dan berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. saat menerima audiensi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Jum’at (04/06/2021).

Audiensi tersebut terkait akan diadakan kegiatan 6 th ORL-HN Oncology Confederence dan 2 th Global Health And Inovation Conference pada Tanggal 23-25 Juli dan 30-31 Juli mendatang di Mataram NTB.

“Tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan, dan dokter harus memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai standar kesehatan. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi menuturkan, Provinsi NTB terus berupaya dalam menopang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, diperlukan sinergitas bersama dalam memberikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat.

“Untuk memperjuangkan kesehatan kita tidak bisa setengah-setengah dan dibutuhkan support dari bebagai stakeholder, tentunya peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan,” ungkap Ummi Rohmi.

Sementara itu dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT-KL(K)., M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Unram, menjelaskan bahwa FK Unram memiliki akreditasi A yang merupakan akreditasi tertinggi dalam perguruan tinggi oleh diberikan lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan.

“FK Unram menghasilkan SDM yang unggul dan mampu berdaya saing baik secara nasional maupun internasional, banyak mahasiswa kita yang melanjutkan sekolah di luar negeri, maupun di dalam negeri, bisa membuat perusahan skala internasional. Kita punya peran yang sangat besar untuk memberikan derajat kesehatan masyarakat sekaligus membuka lapangan usaha,” tutup Hamsu. (*)

SMK Gemilang Karya dan Rencana Kerja Dikbud NTB 2021

0

HarianNusa.com, Mataram – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terus melakukan inovasi salah satunya mewujudkan SMK Gemilang Karya. Demi meningkatkan kualitas SMK di NTB dalam mewujudkan Project Based dan Production Based Learning (PBPBL).

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd, M.Pd di hadapan Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah pada pertemuan dengan pejabat struktural Dikbud NTB di Pendopo Wagub NTB, Kamis (3/6/2021).

Pada kesempatan tersebut, Aidy Furqan juga menyampaikan arah kebijakan pendidikan NTB tahun 2018-2023, yakni mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu, dan daya saing pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Kadis Dikbud ini juga menyampaikan berbagai rencana kerja Dikbud NTB tahun 2021. Di antaranya bidang Pembinaan SMK yakni Re-Engineering SMK (Revitalisasi & Refocussing Core SMK), SMK BLUD (LSP, Gerai SMK, AISLAH, SMK Expo) Teaching Factory & STEM (Science Techology Engineering & Mathematics), Kelas Industri (Guru Tamu, Kelas Dunia Kerja, Kelas Wirausaha, Bursa Kerja Khusus (BKK) Online , Edu Wisata STIPARK NTB, SMK Pusat Keunggulan Daerah dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Bidang Pembinaan SMA di antaranya, SMA Terbuka Vokasi, SMA SKS SMA Berinovasi, Literasi Digital, Sister School, Jambore Prestasi, Sekolah Penggerak, Edu Wisata SMA dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Tahun 2021 ini juga lanjut Aidy Furqan, Bidang Guru & Tenaga Kependidikan merencanakan adanya Guru Kunjung, Guru Tamu Guru Penggerak, Guru Lalu Lintas, Peningkatan Kompetensi, Gerakan Ayo Bercita-Cita, Sekolah Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (Sekolah ZI-WBK).

Dikatakan Kadis, untuk rencana kerja Bidang Pembinaan PK-PLK, antara lain Vokasi Literasi SLB, Aksi Ceria SLB, Pusat Layanan Autis .

Di hadapan Wagub NTB dan Asisten I Setda Prov NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Kadis juga menambahkan, untuk bidang kebudayaan memiliki rencana kerja di antaranya, Wisata Belajar, GEMAR GATRA (Olahraga Tradisional, Permainan Rakyat), Desa Pemajuan Kebudayaan, Gelar Budaya NTB Gemilang – Kompetisi Pojok Ekspresi, Sahabat Museum, Budaya Literasi, Sekolah Filologika (Museum NTB), Aplikasi MUSELOG (Museum LOG), Taman Budaya Menyapa, Sekolah Olah Seni (Taman Budaya), Politik Edukasi, Seragam Sekolah Bernuansa Lokal.

Sedangkan untuk rencana kerja Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BPTP) Provinsi NTB di antaranya, PPDB Online, Optimalisasi Portal Web Dikbud, E-Office, Pelatihan Media untuk siswa, Penguatan SDM bidang PPID, Publikasi Kegiatan Unggulan Sekolah, Literasi Digital, Portal Informasi Sekolah, Diseminasi akun domain belajar.id, Pemanfaatan Sistem Tata Naskah Dinas dan Bahan Ajar Digital. (*)

Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Pelestarian Terumbu Karang

HarianNusa.com, Lombok Barat -Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melaksanakan Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative
(COREMAP-CTI) atau dikenal dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakarsa

Segitiga Karang.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djoyokusumo, MSc., mengungkapkan Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative
(COREMAP-CTI) merupakan program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan
mereka.

Lokasi Proyek COREMAP-CTI ADB mencakup tiga kawasan perlindungan laut di Lesser Sunda yang memiliki
keanekaragaman hayati kelautan yang tinggi, terdapat 76% spesies karang dan 2,631 spesies ikan karang. Bentang laut (seascape) Lesser Sunda meliputi tiga provinsi di Indonesa dan merupakan jalur migrasi keluarga mamalia laut, Cetaceans dan juga 6 spesies penyu dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik.

"Melalui proyek ini, dua provinsi yang menjadi lokasi sasaran yaitu Propinsi Bali dan Propinsi NTB mengelola efektivitas tata kelola kawasan konservasi laut atau Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Nusa Penida-Bali, Gili Matra dan Gili Balu-Nusa Tenggara Barat," paparnya dalam entry meeting COREMAP-CTI, di Katamaran Hotel, Lombok Barat, NTB, Jumat, (04/06/2021).

Untuk di NTB, program COREMAP – CTI akan mengerjakan 4 (empat) proyek di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra dan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu sebagai pilot project pelestarian terumbu karang.

"Pada akhirnya pilot project ini nantinya dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait," ungkap Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM saat konfrensi pers di sela-sela kegiatan Entry Neeting COREMAP-CTI.

Dr. Tonny Wagey, Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund memaparkan jumlah dana hibah yang digelontorkan Asia Development Bank untuk pilot project di Gili Matra dan Gili Balu di NTB.

"Untuk Gili Matra sebesar $ 1,282 juta dan Gili Balu sebesar $ 985.352, hingga Desember 2022," ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si., yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Lalu Azhar dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi NTB turut mendukung pencapaian program nasional penetapan kawasan konservasi seluas 20 juta ha pada tahun 2020 dan 30 juta ha pada tahun 2030. Komitmen itu ditunjukan dengan mengalokasikan 341.641,45 ha wilayah perairan NTB sebagai Kawasan Konservasi Daerah (KKD).

Sementara, terkait dengan program COREMAP-CTI di NTB, pihaknya memandang program ini telah banyak

berperan besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di daerah ini, sehingga pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dari program yang konstruktif ini.

"Kami akan berupaya menjaga dan merawat infrastruktur yang ada, dengan bersinergi melibatkan masyarakat, serta akan melakukan upaya replikasi program COREMAP-CTI di kabupaten/kota se-NTB yang belum mendapatkan
intervensi dari program ini,” tandanya. (*)

Ket. Foto:
Sekretaris Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djoyokusumo, MSc., saat memberikan sambutan pada kegiatan Entry Meeting COREMAP-CTI di NTB. (HarianNusa.com)

Bupati Lombok Utara Buka Musrenbang RPJMD 2021-2026

0

HarianNusa.com, KLU – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 KLU (3/6/2021). Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Kabag Perencanaan Polres Lotara Kompol Agus Dwi Ananto SH, Kepala OPD, Para Camat, dan tamu undangan lainnya.

Bupati Djohan menyampaikan, Musrenbang kali ini berawal dari perencanaan teknokratik, politik dan partisipatif sebagai upaya percepatan pembangunan daerah. Musrenbang ini masih dalam suasana Covid-19 yang melanda daerah sehingga menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan daerah. Karenanya, masih menurut Bupati Djohan, peserta Musrenbang harus mampu merumuskan sesuatu yang sesuai dengan kondisi obyektif daerah.

"Saya melihat program daerah kita banyak yang belum terselesaikan, banyak persoalan yang belum mampu diwujudkan. Karena ketiadaan anggaran serta pendapatan asli daerah yang menjadi modal awal membangun daerah menurun lebih dari 50 persen. Ini tantangan buat kita seluruh perangkat daerah dan seluruh masyarakat Lombok Utara. Bagaimana kita mengatasi dan mengantisipasi, setiap persoalan daerah," tandasnya.

Menurutnya, RPJMD disusun untuk lima tahun ke depan. Diperlukan kerja sungguh-sungguh, dengan memacu semangat membangun daerah dengan bertujuan memastikan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja. Mengingat saat ini daerah Lombok Utara masih menjadi daerah termiskin dan daerah tertinggal satu-satunya di NTB.

Sementara itu, Kabid Litbang Bappeda NTB Lalu Suryadi MM via kanal virtual menyampaikan, dalam proses penyusunan RPJMD perlu memperhatikan usulan-usulan dari semua pihak dengan memperhatikan kebijakan provinsi, pusat dan penjaringan aspirasi masyarakat serta stakeholder lain untuk diakomodir. Mengingat angka kemiskinan tertinggi di NTB adalah Lombok Utara. Dari aspirasi yang bersifat teknokratik, politis, dan aspiratif.

Sedangkan Kabid Litbang Bappeda KLU Tri Darma Sudiana, SSTP dalam laporannya menyampaikan, kegiatan pelaksanaan musrenbang RPJMD kali ini menyerap masukan dan saran dari Kepala OPD, camat serta stakeholder lainnya dengan bertujuan diadakannya musyawarah rencana pembangunan 2021-2026 ini adalah untuk penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah 2021-2026.

"Diharapkan ada turunan dari RPJMD menuju Renstra OPD sehingga apa yang menjadi target didalam RPJMD bisa diraih. Tentu dengan bantuan OPD, agar sesuai dengan target capaian," pungkasnya.

Pelaksanaan musrenbang RPJMD dilaksanakan selama satu hari dengan narasumber dari Pemda KLU, Bappenas serta Kementerian PAN-RB. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian dari para pemateri. (*)

Jelang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wabup Lombok Utara Lepas Tukik

0

HarianNusa.com, KLU – Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng melakukan Pelepasan Anak Tukik di Pantai Sorong Jukung, Desa Tanjung, Rabu, (2/6/2021).

Kegiatan yang diawali dengan gotong royong membersihkan lingkungan dan roi pantai yang ada di Dusun Sorong Jukung dan sekitarnya itu, turut dihadiri Kadis Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman KLU M. Zaldi Rahadian ST, Kapolsek Tanjung AKP Wahono Brurie Cahyono SH, Kepala Desa Tanjung Budiawan SH, serta masyarakat setempat.

Wabup Danny pada kesempatan itu menyampaikan, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Dinas LH Perkim dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Kegiatan bersih-bersih pantai menjadi langkah awal yang baik dan semoga tetap berjalan bukan hanya seremonial saja, tetapi bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan, agar kebersihan tetap terjaga," tuturnya.

Sebagai catatan, lanjutnya, untuk menggalakkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan diperlukan regulasi dan sarana prasarana agar lingkungan tetap bersih. Mengingat permasalahan sampah adalah klasik.

"Berdiskusi dengan temen-temen di provinsi, sebenarnya sampah bisa diolah untuk dijadikan bahan bakar dan sebagian dimanfaatkan masyarakat untuk diolah menjadi kompos serta kerajinan yang memiliki nilai jual," tandasnya.

Untuk menjaga ekosistem baik flora maupun fauna, anak tukik atau penyu yang saat ini hampir punah menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan hewan dilindungi keberlangsungannya. Selain itu, dibutuhkan pelestarian ekosistem sebagai daya tarik wisata.

"Berharap seluruh pembangunan infrastruktur, agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan," imbuhnya.

Sementara itu, Kadis LH Perkim M Zaldi Rahadian ST., menyampaikan, kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni mendatang.

"Kegiatan ini bentuk kerja sama antara pemda dengan pelaku usaha pariwisata serta masyarakat. Untuk meningkatkan semangat masyarakat terkait sampah. Kita bicara masalah sampah ini, terkait dengan perilaku dan kepedulian bersama di wilayah masing-masing. Banyak hal yang kita lakukan terkait dengan sampah seperti Pelayanan Sampah Keliling," pungkasnya.

Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan hari ini dimulai dari Sorong Jukung. Kemudian besok (3/6/2021) di Pantai Sire dan diakhiri dengan penanaman pohon. (*)

BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi NTB Akhir 2021 Meningkat Hingga 4,2 Persen

0

HarianNusa.com, Mataram – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Heru Saptaji optimis bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi NTB akhir 2021 akan meningkat. Ia mengatakan, akselerasi pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2021 sudah menunjukkan arah perbaikan yang signifikan. Dari sebelumnya, kontraksinya berada pada minus 3,03 persen, menyusut menjadi minus 1,13 persen (y on y) tahun 2021.

"Insya Allah pada triwulan II dan III hingga keseluruhan tahun 2021 akan terus membaik. Sehingga perspektif pertumbuhan ekonomi NTB akan kembali positif 3,8 hingga 4,2 persen,” ungkapnya saat menyampaikan laporan perkembangan perekonomian NTB bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, kepala OJK, kepala institusi vertikal, BUMN, kepala cabang perbankan serta puluhan kepala OPD lingkup pemerintah provinsi NTB di Kantor BI NTB, Senin (31/05).

Untuk itu, menurut Heru, semangat sinergi antar semua pihak dengan meningkatkan kolaborasi menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah yang lebih baik lagi ke depan. Baik itu kolaborasi bersama pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, institusi vertikal, BUMN dan perbankan agar bagaimana merealisasikan dan mempercepat ekonomi yang lebih baik lagi.

"Semoga dengan kesamaan visi dan semangat akan membawa perbaikan kinerja perekonomian di NTB yang lebih sejahtera bagi kehidupan masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB telah merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada 05 Mei 2021. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan 1 tahun 2021 terhadap triwulan IV tahun 2020 diwarnai faktor musiman pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 10,95 persen, pertumbuhan positif juga terjadi pada kategori jasa lainnya sebesar 5,67 persen. Kategori transportasi dan pergudangan sebesar 4,85 persen. Begitu juga kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 3,20 persen dan kategori jasa Kesehatan serta kegiatan sosial sebesar 2,98 persen.

Pertumbuhan positif pada sejumlah kategori lapangan usaha tersebut tidak cukup menahan terjadinya kontraksi ekonomi Provinsi NTB pada triwulan 1 tahun 2021 yaitu sebesar 3,30 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya kontraksi ekonomi pada sejumlah kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti kategori pertambangan dan penggalian 10,18 persen, kontruksi sebesar 15,42 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 8,98 persen. Sedangkan kategori administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib 13,19 persen. (*)

Pariwisata NTB Berbenah Jelang Event Internasional

0

HarianNusa.com, Mataram – Menjelang gelaran Superbike, L’Etape dan Hutama Karya Endurance Challenge yang akan digelar mulai Agustus sampai November depan, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah meminta momentum kebangkitan pariwisata NTB ini benar benar disiapkan dengan baik. Ketiga event tersebut akan menjadi lompatan pemulihan sektor andalan yang paling terdampak pandemi Covid 19.

"Tugas Dinas Pariwisata sebenarnya melakukan banyak promosi dan membuat grand design pariwisata kita dengan melibatkan semua pihak yang mendukung bergeraknya pariwisata," ujar Wagub di Pendopo Wakil Gubernur, Senin (31/05).

Ditekankan Wagub, branding NTB sebagai tujuan pariwisata dunia harus menyebar ke seluruh dunia. Dimasa pandemi, promosi branding CHSE (Clean Health Safety Environment) menjadi jaminan kunjungan wisata selain branding Wisata Halal yang dulu diraih dengan kerja keras. Wagub juga sepakat dengan program kerja Dispar yang mengedepankan wisata berkualitas dari jumlah kunjungan semata. Karena dengan begitu, keberlanjutan pariwisata dapat lebih terukur. Selain itu, orang nomor dua di NTB ini juga meminta pasar domestik wisatawan nusantara mulai digarap lebih serius.

"Intinya pemulihan pariwisata kita sudah berjalan sesuai rencana. Yang perlu adalah detail pelaksanaannya dengan berkoordinasi dengan semua pihak," tegas Wagub.

Dalam pertemuan dengan seluruh jajaran Dinas Pariwisata, Wagub juga menegaskan bahwa penyiapan destinasi wisata sebenarnya adalah tanggungjawab kabupaten/ kota diluar program Kementerian agar semua aspek dalam membangun pariwisata dikerjakan oleh semua orang tidak hanya pemerintah provinsi. Dijelaskannya, sebagai daerah yang dilimpahi kekayaan alam, seni dan budaya, tugas seluruh stakeholder adalah memastikan pelayanan terbaik dengan manajemen yang baik, yang disadari sebagai aset sendiri untuk dijual sebagai andalan ekonomi.

"Jadi tidak lagi bergantung dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk maintenance fasilitas, kebersihan, kesehatan dan lain lain," tegas Wagub.

Disisi lain, sebagai destinasi super prioritas, pemerintah pusat juga berkepentingan memastikan persiapan berjalan dengan baik.

Kepala Dinas Pariwisata NTB , Yusron Hadi menambahkan, sektor ekonomi kreatif juga menjadi pendukung pariwisata. Dari 17 jenis ekonomi kreatif, kata Yusron, semuanya ada di NTB. Diantaranya, mode, kuliner, desain, kerajinan dan lain lain.

"Kita akan kembangkan semaksimal mungkin untuk mendukung event pariwisata nasional dan internasional," ujar Yusron.

Ia menambahkan pula, pariwisata religi dengan menjadikan Islamic Center sebagai destinasi wisata unggulan mulai dibenahi selain wisata edukasi seperti museum dan lain lain. (*)

Jadi Destinasi Pariwisata Lombok yang Pertama Dikenal, Senggigi Jangan Dilupakan

0

HarianNusa.com, Lombok Barat – Atas inisiasi dari Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar), setiap bulan diadakan pertemuan (gathering) pemilik usaha (businnes owners) hotel, restoran, diving, dan sejenisnya yang ada di wilayah Kabupaten Lobar. Tidak terasa, sudah tujuh kali kegiatan ini diadakan.

Pada pertemuan ke-7 yang bertempat di Hotel Killa, Senggigi, Minggu malam, (30/5), salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah agar Senggigi diperhatikan dan tidak dilupakan.

“Senggigi adalah salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional yang pertama-tama dikenal di Lombok, oleh karena itu Senggigi tidak boleh dilupakan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H. Saepul Akhkam.

Pernyataan ini disampaikan agar perhatian terhadap destinasi wisata lain seperti Mandalika di Lombok Tengah, tidak menyebabkan Senggigi dilupakan.
Pernyataan Akhkam tersebut didukung oleh beberapa owners businness lainnya. Marcel dari Puri Bunga misalnya menyarankan agar ada kegiatan atau program yang membuat wisatawan betah di Senggigi.

“Supaya wisatawan tidak nginap saja di Senggigi tapi jalan-jalannya ke Mandalika, Senggigi jangan hanya buat nginap,” harapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi Suhermanto juga mengingatkan agar semangat peduli lingkungan Senggigi kembali dihidupkan. Karena menurutnya, semangat untuk bersih-bersih Senggigi sudah mulai redup.

“Senggigi sudah cukup tertata tetapi butuh support agar teman-teman yang peduli lingkungan semangatnya bangkit lagi,” harapnya.

Sejumlah pelaku usaha juga meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata-nya menyelenggarakan event di Senggigi.

Akhkam pada kesempatan itu juga meminta agar ada sinergitas dengan kabupaten/kota lain mengingat pariwisata Lobar juga bergantung pada pariwisata kabupaten/kota lain yang ada di Lombok.

Ada juga persoalan-persoalan lain yang disampaikan para pelaku dan pemilik usaha. Misalnya agar ijin perpanjangan usaha dipermudah serta persoalan listrik agar tidak serta merta diputus PLN mengingat penurunan omzet usaha wisata sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.

Untuk persoalan ijin dijawab bupati agar melibatkan BPKP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar. Menurut bupati, kalau secara regulasi dari BPKP ada dukungan kuat maka permudahan perpanjangan ijin usaha adalah memungkinkan.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi berjanji untuk berbicara dengan PLN terkait dengan permintaan keringanan dalam urusan kelistrikan bagi para pelaku usaha.

“Kebetulan Kantor Dinas Pariwisata dengan PLN,” ujarnya. Dia juga ekonomi kreatif (ekraf) dibangkitkan dan digaungkan.

“Karena pariwisata dan ekraf sangat terkait,” katanya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pada kesempatan tersebut mengajak agar semua orang menjadi Humas bagi pariwisata Lombok Barat dan NTB.
“Kita tunjukkan bahwa kita di Lombok masih kuat dan siap menerima kunjungan siapapun,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Lobar AKBP Bagus S. Wibowo menyampaikan sikap dilematis yang harus diambil oleh aparat kepolisian. Di satu sisi, menurutnya, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 harus tetap dilakukan dengan Polisi dan TNI di garda terdepan. Di sisi lain ini juga bisa menghambat pariwisata.

“Pada saat ada Surat Edaran Bapak Bupati untuk menutup tempat wisata beberapa waktu yang lalu, polisi jadi sasaran utama kekecewaan masyarakat,” tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, saat kegiatan penyekatan banyak warga yang protes. Namun, dengan kegiatan tersebut justru ditemukan ada warga yang positif Covid-19.

“Ternyata ada yang positif yang dibawa oleh pelaku wisata, tolong pelaku wisata jangan merusak nama baik pelaku wisata lainnya,” pesan Kapolres.

Hadir juga pada kesempatan tersebut Dandim 1606/Lobar Kol. Arm Gunawan, Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, anggota DPRD Lobar, dan belasan pelaku usaha wisata di Lobar. (*)

Merasa Dizolimi, Kelompok Tani Bunga Desa Polisikan Seorang Oknum Dewan Lombok Barat

0

HarianNusa.com, Lombok Barat – Merasa dizholimi dengan ulah okum Anggota Dewan Lombok Barat berinisial T-A dari Fraksi Partai Berkarya yang diduga telah merampas bantuan kendaraan jenis Tosa sebanyak 2 (dua) unit yang menjadi hak kelompok tani Bunga Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Akhirnya Ketua dan anggota Kelompok Tani Bunga menempuh jalur hukum.

Ketua Kelompok Tani Bunga, Muniri, angkat bicara dan membeberkan kejadian tersebut kepada awak media, Senin, (31)/5). Sambil menunjukkan dokumen serah terima barang (2 unit Tosa) dari Dinas Pertanian Lombok Barat.

Ia menyampaikan kronologis kejadian 2 unit Tosa bantuan untuk Kelompok Tani Bunga Desa Banyumulek hingga sampai jatuh ke tangan oknum dewan tersebut. Dituturkannya, saat serah terima kendaraan 2 unit Tosa di Kantor Dinas Pertanian Lombok Barat dan hendak dibawa pulang untuk dibuatkan acara syukuran, di pertengahan jalan dilakukan pencegatan oleh Burhanudin yang merupakan orang tua dari oknum Dewan Lobar berinisial TA, dengan alasan Tosa tersebut terlebih dahulu diamankan dirumahnya sambil menunggu distempel baru kemudian akan diserahkan ke Kelompok Tani Bunga.

Namun, lanjut Muniri, setelah diminta hingga sebanyak empat kali oleh Kelompok Tani Bunga, Tosa tersebut tidak kunjung mau diserahkan oleh Burhanudin dan disaksikan T-A dengan alasan tosa tersebut merupakan pokir dewan, bahkan Muniri sempat diusir dan diminta untuk melapor ke Jakarta ke DPP Partai Berkarya.

Merasa dibohongi dan tidak dihargai, dan selain harus mempertanggung jawabkan bantuan Tosa tersebut kepada Anggota Kelompok Tani Bunga, Muniri pun mengadukan persolan tersebut ke Dinas Pertanian Lombok Barat namun tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Hingga akhirnya Muniri bersama Anggota Kelompok Tani Bunga Desa Banyumulek mempolisikan Burhanudin dan oknum dewan TA.

"Ya saya sudah laporkan kasus tersebut ke Polres Lombok Barat dan saya telah dimintai keterangan," ucapnya.

Buntut dari laporan polisi, Muniri mengaku telah didatangi jaksa dan disarankan untuk melakukan perdamaian dengan terlapor.

"Bagaimana saya mau berdamai, saya sudah kadung (terlanjur, red) dibuat malu, dan kalau saya mau berdamai kan nama baik saya yang jadi rusak sama kelompok karena dicurigai nantinya telah menerima sesuatu seperti isu yang dikembangkan," ujarnya

"Saat ini saya hanya berharap keadilan kepada aparat penegak hukum (APH) agar kasus tersebut diproses sesuai aturan hukum," tandasnya.

Terpisah, TA yang di konfirmasi via WhatsApp terkait dugaan merampas Tosa milik Kelompok Tani Bunga Desa Banyumulek menyanggah tudingan tersebut. Dia meminta bertemu langsung dengan wartawan untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya agar tidak terjadi salah faham. (*3)

Ket. Foto:
Ketua Jelompok Tani Bunga, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menunjukkan dokumen serah terima barang (2 unit Tosa) dari Dinas Pertanian Lombok Barat. (HarianNusa.com)