HarianNusa.Com – Komandan Kodim 1606/ Lobar Kolonel Czi. Efrijon Scroll, S.IP., M.M., meminta masyarakat untuk lebih cerdas menyaring berita yang tersebar. Terlebih situasi saat ini dengan banyaknya aksi unjuk rasa. Sehingga tidak mudah termakan isu dan berita hoax yang bertebaran di dunia maya.

Hal itu disampaikan Dandim saat menggelar silaturahmi dengan awak media di Makodim 1606/Lobar, Jum’at (27/9/19).

Akmil lulusan 1996 itu juga meminta agar masyarakat selalu menjaga kondusifitas lingkungannya.

Menurut Dandim Lobar yang dilantik 10 September 2019 lalu itu, secara umum kondisi daerah Lombok Barat dan Mataram masih kondusif. Meski ada beberapa aksi unjukrasa namun tidak mengganggu stabilitas keamanan di daerah.

“Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan memilah berita, jangan mudah percaya isu hoax,” ungkap Dandim. (f3)

Ket. Foto:
Dandim 1606/Lobar, Kolonel Czi. Efrijon Scroll, S.IP., M.M. saat menggelar silaturahmi dengan awak media. (HarianNusa.Com/f3)

HarianNusa.Com – Pemberitaan media tentang jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memantik reaksi keras Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Moh.Taufiq.

Seperti dirilis sebuah media kemaren (Rabu, 25/9/19) Taufiq tegas menyatakan itu tuduhan yang tidak berdasar.

“Itu fitnah yang sangat keji. Bagaimana ada jual beli jabatan kalau job fit baru akan kita laksanakan besok (Jum’at, 27/9)?,” tukas Taufiq keras dalam rilis yang disampaikan, Kamis, (26/9).

Taufiq mengibaratkan fitnah keji yang dilontarkan oleh oknum ASN tersebut seperti berzina dengan ibunya sendiri.

“Oknum ini harus bertaubat. Seburuk-buruk manusia itu adalah yang memfitnah,” ujar Taufiq.

Taufiq meminta tuduhan yang ditudingkan itu harus didasarkan bukti. Jangan sampai menggelinding menjadi isyu panas menjelang mutasi.

Menurut perkiraan Taufiq, hasil job fit tersebut baru bisa dieksekusi di Bulan Oktober tahun ini.

“Setelah itu baru panitia seleksi akan mengumumkan JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon 2, red) yang kosong , sehingga proses ini dan proses pansel sekda akan tuntas akhir November,” terang Taufiq.

Di tempat terpisah Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pun menyayangkan media yang memuat berita tuduhan ASN itu.

“Mestinya media juga harus bertanggung jawab dengan melihat kredibilitas narasumber dan validitas informasi. Fitnah kok dimuat?,” ketus Fauzan berang.

Fauzan memastikan akan melakukan investigasi terhadap fitnah tersebut.

“Jangan sampai karena tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi, ASN yang memfitnah ini berdalih dengan hal yang sama sekali tidak benar,” ujar Fauzan sambil mengaku sudah tahu siapa oknum tersebut.

Fauzan mengaku selain investigasi, saat ini pihaknya memang sedang menyiapkan proses evaluasi terhadap 17 pejabat untuk di-job fit. Job Fit yang juga menggandeng tim independen dan akademisi itu akan bekerja objektif dan menjadi dasar penilaian kompetensi seseorang ASN untuk duduk pada jabatan tertentu.

Selain tim independen dan akademisi, penempatan ASN, terang Fauzan, dibahas bersama Tim Baperjakat yang akan memberi masukan kepada dirinya dan Wakil Bupati untuk menempatkan seseorang.

“Penilaian tidak semata soal kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kariernya. Tapi juga soal etika dan moral,” tegas Fauzan.

Proses tersebut, imbuh Fauzan, murni antar Tim Independen dan Baperjakat.

“Tidak ada calo-calo. Kalau masukan dari berbagai pihak, silahkan. Tapi tetap yang memutuskan itu saya, wakil bupati, dan hasil rekomendasi Baperjakat,” terang Fauzan tegas. (f3)

HarianNusa.Com – Pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) definitif masa jabatan 2019-2024 akhirnya dilantik meskipun sempat tertunda satu bulan lebih. Pelantikan digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lobar, Selasa (24/9/19).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 171.2/689 Tahun 2019, unsur pimpinan DPRD Lobar defintif yang telah disetujui Gubernur Zulikeflimansyah itu adalah Ketua Hj. Nur Hidayah dari Partai Grindra, Wakil Ketua 1 Hj. Nurul Adha dari PKS, Wakil Ketua 2 Imam Kafali dari Partai Golkar, dan Wakil Ketua 3 Ahmad Suparman dari PPP.

“Palu pimpinan secara resmi kami terima dan sekaligus memberi makna bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam memimpin DPRD Kabupaten Lombok Barat lima tahun kedepan menjadi wewenang dan tanggung jawab kami,” ucap Nur Hidayah dalam sambutannya.

Ditambahkannya, Rapat Paripurna Istimewa memberikan legistimasi yang kuat dalam mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD Lobar kedepan. Sehingga tidak ada keraguan atau kendala dalam pelaksanaan tugas kewenangan dan tanggung jawab sebagai pimpinan DPRD kedepan.

“Ini menjadi titik awal mulainya amanah yang dipercayai kepada kami,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat membacakan sambutan Gubernur NTB Zulkieflimansyah berharap agar para wakil rakyat di bawah pimpinan yang baru mampu bekerja dengan baik. Gubernur juga berharap agar sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjalin lebih baik lagi.

“Semoga Ketua DPRD terpilih atas amanah dan kepercayaan masyarakat mampu merangkul aspirasi dari segenap anggotanya yang membawa suara masyarakat Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

“Pimpinan DPRD priode 2019 -2024 yang memancarkan keindahan ibarat sunrise baru terbit memancarkan harapan baru. Sedangkan Pimpinan DPRD lama ibarat sunset yang baru terbenam, yang telah menorehkan prestasi. Sehingga kedepan antara Legislatif dan Eksekutif diharapkan dapat saling membangun kerja yang bersinergi, kerja yang saling dukung, serasi dan tidak saling mendomiasi satu dengan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tegas,” ungkap Fauzan. (f3)

Ket. Foto:
Pengambilan sumpah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2019-2024. (istimewa)

HarianNusa.Com – Pemerintah pusat sudah memberi deadline (batas waktu) penyelesaian rehab rekon rumah terdampak gempa di NTB sampai 31 Desember 2019. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Winengan pada acara pertemuan Pengarahan Dandim 1606 Lombok Barat bersama Bupati Lombok Barat terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Gedung Taman Budaya, Narmada, Senin (23/9/19).

Dalam laporannya, Winengan menyampaikan bahwa di Lombok Barat rehabilitasi dan rekonstruksi (Rekons) rumah pasca gempa sudah selesai sekitar 60 persen. Dari prosentase ini, hanya kabupaten Lombok Barat yang dinilai baik secara fisik maupun administrasi. Sementara kabupaten Lombok Utara (KLU), Lotim, Loteng, dan Kota Mataram masih kurang dari 50 persen.

Winengan optimis, sisa 40 persen rekons di Lombok Barat akan terealisasi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

“Dari sisa sekitar 40 persen, kita optimis rekons rumah pasca gempa bisa selesai total hingga batas waktu yang telah di tentukan,” kata Winengan.

Menurut mantan Komandan Sat Pol PP Lombok Barat ini, sisa rekons yang belum terealisasi, hingga sisa waktu sekitar tiga bulan lagi, semua komponen pemerintah bersama fasilitator, aplikator dan pokmas diminta bekerja sama dengan baik dan ada hasil.

Sisa rekons yang 40 persen atau sekitar 30 ribuan unit ini, Winengan berharap, jika fasilitator, aplikator dan pokmas dalam melaksankan tugas tidak ada yang nakal, Winengan optimis realisasi rekons hingga batas waktu 31 Desember 2019 bisa diselesaikan.

“Yang penting selama mereka tidak ada yang nakal, Insya Allah bisa selesai,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonel Czi Efrijon Kroll mengemukakan, sisa pekerjaan rekons tidak menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Cuma, kata dia, yang dikuatirkan adalah terjadinya kelangkaan dan mahalnya material semen. Jika ini terjadi, pihaknya akan menggelar operasi pasar bersama Polda NTB. Hal ini dilakukan agar pihak suplier semen tidak memainkan harga di atas harga standar pemerintah yang sah.

“Jika ada suplier yang terbukti menaikkan harga di luar kewajaran, kita akan proses,” kata Efrijon di hadapan Bupati Lombok Barat, perwakilan Kapolres Lombok Barat, Kalak BNPB Lombok Barat, Kadis Perkim, Perwakilan BRI serta ratusan peserta yang tergabung sebagai pasilitator, aplikator dan pokmas.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyatakan apresiasi yang tinggi kepada Dandim 1606 Lombok Barat. Karena telah mengajak semua komponen yang terlibat langsung dalam rekons rumah pasca gempa.

Bupati mengajak semua harus yakin, dengan bekerja sama dan silaturahim, apa yang dikerjakan diharapkan akan bisa cepat selesai. Semua kesulitan akan bisa diatasi, karena dengan kerja sama dan silaturahmi, pekerjaan akan cepat selesai dan mendapat keberkahan.

“Beberapa waktu lalu, saya sudah menandatangani SK terbaru terkait tambahan rumah yang rusak ringan, sedang dan berat, termasuk memperbaiki data anomali sebelumnya,” tegas bupati.

SK ini lanjut bupati, sudah dilanjutkan ke BNPB pusat dan selanjutnya akan direalisasi dalam bentuk pencairan dana. (f3)