HarianNusa.Com – Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Dompu, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyempatkan diri meninjau delapan rumah warga yang mengalami musibah kebakaran pada Rabu (21/08) kemarin di Desa Wakajaya, Kecamatan Woja.

Sebagai bentuk perhatian, Wagub NTB menyerahkan bantuan berupa tenda, paket perlengkapan keluarga dan lauk pauk. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada Kamis (22/08) kepada perwakilan warga di dekat lokasi rumah warga yang terbakar.

Kepada para korban, Ummi Rohmi, panggilan Wagub NTB, meminta mereka untuk ikhlas dan bersabar karena musibah dan bencana itu datangnya tidak terduga.

“Yang terpenting adalah kita ambil hikmah dari apa yang terjadi. Kita harus paham bahwa yang namanya musibah ini kita tidak pernah bisa rencanakan,” tutur Wagub dalam siaran pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.

Wagub juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk potensi bencana, mengingat NTB dan seluruh wilayah Indonesia secara umum memiliki kerawanan bencana cukup tinggi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lainnya.

“Kita sebagai manusia tugasnya adalah berikhtiar, berusaha dan berdoa. Bagaimana ikhtiar kita? Ikhtiar kita adalah dengan mengikuti aturan-aturan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesan Wagub kepada warga. (f3)

Ket. Forto:
Secara simbolis Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Wakajaya, Kecamatan Woja, Dompu. (istimewa)

HarianNusa.Com – Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah bersilaturahmi dengan para Kepala Desa di Dompu, Rabu (21/8/19). Dalam sesi dialog saat itu, para Kades mengusulkan agar Pemerintah Provinsi NTB memfasilitasi mereka dengan peraturan sebagai rujukan hukum dan standar pengalokasian dana desa untuk honor para kader posyandu dan biaya operasional lainnya. Dengan adanya pedoman itu, maka mereka tidak khawatir munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.

Hidayat, Kepala Desa Hu’u mengusulkan agar raskin dihapus karena menurutnya itu menjadi beban lain untuk menjeratnya di ranah hukum. Demikian juga Burhanudin Kades Dompu mengusulkan pengalokasian honor untuk kader posyandu keluarga agar dibuatkan peraturannya atau standarnya, dan dananya disiapkan oleh Pemprov NTB sehingga para kades tidak disalahkan secara hukum.

Berbeda dengan dua kades itu, kepala Desa Ringo Woja Dompu, Arifin Abubakar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan aturan bahwa untuk wilayah hutan sumber air, telah ditetapkan radius 20 meter tidak boleh dimasuki apalagi dirusaki atau ditebang. Dan masyarakat petani diwajibkan menanam 30 pohon, untuk petani yang naik ke gunung.

Para Kades di dompu juga sudah mulai menyediakan honor kader posyandu keluarga. Namun tahun ini besarannya belum sampai Rp.150 ribu, dan mereka berjanji di tahun 2020 mendatang akan dialokasikan sebesar Rp. 150 ribu.

Demikian juga pengelolaan sampah, di Dompu terutama di Desa Ringo telah menggunakan buis susun dua, dan telah tersedia di 80 titik, termasuk pengelolaan sampah plastik. Juga sudah menganggarkan obat-obatan dari alokasi dana desa untuk anggaran kesehatan. Serta pada tahun 2018 sudah dilaksanakan pengadaan ambulance gratis.

Menanggapi masukan dan keluhan para Kades tersebut, Wagub menjelaskan bahwa posyandu keluarga akan menjadi pusat pemeriksaan bayi hingga lansia, termasuk dapat mengatasi pendewasaan usia perkawinan, narkoba serta buruh migran ilegal.

Wagub berharap dari APBDes dapat dianggarkan honor kader Rp.150 ribu perbulan untuk mendorong kader agar lebih aktif lagi.

“Fasilitas posyandu harus diperhatikan,” pinta orang nomor dua di NTB itu. (f3)

HarianNusa.Com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah menegaskan Kabupaten Dompu menjadi Daerah terdepan di NTB untuk pengembangan posyandu keluarga. Bahkan Posyandu Keluarga As’sunan di Desa Doro Kobo Kecamatan Kempu Dompu sudah berjalan dengan baik dan mampu mengelola bank sampah sehingga sampah dapat mendatangkan berkah bagi masyarakatnya.

“Karena itu, pada tahun 2020 nanti seluruh posyandu di Kabupaten Dompu akan dikembangkan menjadi posyandu keluarga. Dan seluruh Kabupaten/Kota di NTB dapat mengambil contoh baik dari Kabupaten Dompu,” ujar Wagub yang lebih akrab Umi Rohmi didampingi Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat menggelar silaturahmi dengan para Camat dan Kepala Desa bersama para pendamping Desa serta jajaran Dinas kesehatan se-Kabupaten Dompu di Pendopo Bupati Dompu, Rabu (21/8/19).

Wagub menegaskan, kehadirannya di Kabupten Dompu didampingi para kepala Instansi terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan, BPMPD, Diskominfotik, Dinas LHK dan Asisten III Setda NTB adalah untuk bersilaturahmi sekaligus berjuang bersama untuk sesuatu yang positif. Yakni bagaimana mewujudkan visi NTB Gemilang kedepan. Salah satunya melalui program unggulan NTB Sehat Sejahtera yaitu revitalisasi posyandu, dimana desa menjadi pioneer dan ujung tombaknya.

Kedepan, kata Umi Rohmi, melalui program revitalisasi posyandu, maka posyandu keluarga menjadi tempat yang lengkap untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

“Setiap bulan di setiap dusun minimal ada 1 posyandu keluarga di setiap dusun,” terangnya.

Demikian juga untuk mengatasi kemiskinan, Umi Rohmi meminta para Kepala Desa agar melakukan pendataan penduduk penerima raskin secara teliti. Karena penerimaan raskin, menurut Wagub berhubungan dengan jumlah penduduk miskin.

“Kalau datanya tidak valid, maka bisa menjadi masalah dan bantuan menjadi salah sasaran, sehingga harus diperbaiki,” pintanya.

Wagub melanjutkan bahwa tanggung jawab atau ujung tombak pendataan dan pembangunan kesejahteraan keluarga ada di desa. Terlebih alokasi dana desa dari tahun ke tahun terus ditambah.

“Dan dana itu harus dimanfaatkan yang berorientasi pada pembangunan SDM,” jelasnya.

Wagub juga mengingatkan masyarakat Dompu agar menjaga kelestarian hutan dan kebersihan lingkungan. Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran hutan banyak terjadi karena buang putung rokok sembarangan. Karena itu Umi Rohmi mengimbau masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Sebab kalau tidak seimbang maka alam akan terus mencari keseimbangannya sendiri sehingga bisa terjadi longsor atau bencana lainnya.

“Hutan tidak boleh ditebang sembarangan, dan juga hutan tidak boleh di bakar. Mari kita sejahterakan masyarakat dan lestarikan lingkungan,” ajaknya.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin sebelumnya melaporkan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Dompu terjaga dengan baik. Demikian juga penurunan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga 1 persen.

“Program terpijar yang digagas Pemda Dompu sejak 8 tahun silam, Alhamdulillah kini mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat dompu,” terangnya.

Hanya saja menurutnya masalah yang dihadapi Pemda Dompu belakangan ini adalah rabies dengan angka lebih dari 1000 orang. Meski sudah ditangani, namun belum sepenuhnya tuntas.
Ia juga melaporkan adanya masalah stunting karena dipicu oleh tingginya angka perkawinan dini. Serta kasus-kasus narkoba yang menjadi perhatian serius pihaknya. (f3)