Beranda blog Halaman 225

Gubernur NTB: Pencegahan Harus Jadi Perhatian KPK

Fitriah
-
0
Gubernur NTB: Pencegahan Harus Jadi Perhatian KPK

HarianNusa.Com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah membuka Rapat Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Terintegrasi dengan Unit Kerja Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kamis (21/3).

“Harapan kita kepada KPK untuk tidak hanya fokus pada eksekusi pelaku korupsi tetapi terlebih kepada pencegahan,” ujar Gubernur saat itu.

Gubernur berharap kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan serta aparat daerah. “Sosialisasi dan koordinasi dilakukan dengan harapan mudah-mudahan para pimpinan daerah, aparat kita dan lain sebagainya sampai dengan tingkat desa mengerti betul mana yang gratifikasi dan korupsi sehingga kita mampu melakukan pencegahan dari awal,” Kata Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu menyampaikan rasa terimakasih kepada KPK yang telah banyak berkontribusi atas pencegahan tindak pidana korupsi.

”Atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terimakasih kepada KPK yang bukan hanya hari ini berkoordinasi dengan kami, karena inilah yang kita butuhkan, KPK yang bersahabat dan memberikan pencerahan kepada aparat kita untuk mencegah korupsi dikemudian hari,” Pungkasnya.

Koordinator Wilayah V , Djakiyul Fikri mengajak agar pemerintah berkomitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat.

”Kami dari KPK mengajak pemerintah pusat maupun daerah untuk komitmen penuh dan nyata agar dapat memberikan tata kelola dan itikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya, kita harap acara ini bisa berjalan dengan baik,” Jelas Djakiyul. (f3)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah berjabat tangan dengan para peserta Rapat Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Terintegrasi dengan Unit Kerja Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Provinsi NTB. (istimewa)
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah berjabat tangan dengan para peserta Rapat Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Terintegrasi dengan Unit Kerja Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Provinsi NTB. (istimewa)

Prabowo akan ke Lombok Akhir Maret Ini

Satria Z Rasyid
-
0
Prabowo akan ke Lombok Akhir Maret Ini

HarianNusa.com – Prabowo Subianto rencananya akan mengunjungi Lombok pada 26 Maret 2019. Segala persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 02 ini.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB merapatkan barisan dengan menggelar pertemuan koordinasi dengan seluruh elemen DPC Partai Gerindra se-kabupaten/kota, anggota Fraksi Partai Gerindra, termasuk sejumlah kekuatan Relawan Prabowo-Sandi, Kamis, 21 Maret 2019. Hadir dalam rapat koordinasi, antara lain Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono atau yang akrab disapa HBK.

Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPD Paryai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat pada prinsipnya mengutarakan kesiapan seluruh jajaran Partai Gerindra se-NTB, baik pengurus, kader, simpatisan, Caleg-caleg maupun para Relawan Prabowo Sandi untuk mensukseskan kedatangan Capres Prabowo ke Lombok.

“Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari pegangan dan pedoman bagi semua personil yang akan terlibat untuk menyambut kehadiran Bapak Presiden kita,” kata Ridwan Hidayat bersemangat.

Ketua DPD Gerindra NTB juga menjelaskan, bahwa untuk menindaklanjuti informasi yang firmed dan terkonfirmasi untuk kedatangan Prabowo Subianto dari Vikrah, LO DPP Partai Gerindra untuk Lombok, maka dirinya sudah menghubungi KPU terkait penggunaan fasilitas lapangan kampanye yang berada di Kota Mataram, yang boleh dipakai untuk kampanye terbuka Capres Prabowo.

“Pihak KPU menegaskan, ada tiga lapangan umum yang bisa dipakai untuk kampanye terbuka yaitu Lapangan Sekarbela, Lapangan Selagalas dan Lapangan Babakan,” kata Ridwan Hidayat sembari mengatakan akan memakai Lapangan Karang Pule di Kecamatan Sekarbela dengan berbagai pertimbangan.

Selanjutnya Ridwan Hidayat mengatakan Lapangan Karang Pule, Sekarbela selain memiliki daya tampung massanya yang besar, juga bisa diakses dari empat penjuru dengan jumlah penduduk sekitar Lapangan yang rapat. Ridwan Hidayat kemudian mengutarakan alasan pemilihan tempat kampanye Rapat Umum Capres Prabowo di Kota Mataram tersebut adalah karena Kota Mataram sebagai simbol Kota multi-etnik yang menggambarkan keberagaman penduduknya dari strata sosial.

“Dan yang terpenting sesuai arahan dari LO DPP Gerindra, pemilihan lokasi kampanye terbuka Bapak Prabowo di Kota Mataram ini adalah untuk mengefektifkan waktu dan jarak tempuh yg tidak terlalu lama dari Bandara menuju lokasi acara, tidak lebih dari 30 menit perjalanan,” sambung Caleg DPRD Provinsi dari Dapil Kota Mataram dengan Nomor Urut-1.

Ridwan Hidayat menginfokan, untuk persiapan di lapangan dan untuk urusan perizinan, pihaknya sudah berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan awal via lisan ke Polda NTB. Untuk administrasi permintaan izin atau STTP akan diurus dan disampaikannya secara tertulis ke Polda NTB, termasuk permintaan izin kepada pihak Angkasa Pura terkait penggunaan fasilitas Angkasa Pura yakni ruang VVIP untuk penjemputan Capres Prabowo Subianto dan rombongan.

Terakhir, Ridwan Hidayat menegaskan bahwa jumlah massa yang menyambut kehadiran Prabowo Subianto disepanjang jalan mulai dari Pagesangan sampai di lokasi kampanye, dipersiapkan minimal 20 ribu orang. “Tapi jumlah tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa bertambah seiring dengan antusiasme warga P. Lombok dan P. Sumbawa dalam menyambut Capres kesayangannya,” tukasnya.

Titik Rawan yang Harus Diwaspadai

Terpisah, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono (HBK) menginfokan bahwa malam kemarin Sespri Prabowo telah menyampaikan bahwa kedatangan Prabowo sudah fix yakni pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019. “Beliau di tanggal itu, pagi ada kegiatan di Bali dan setelah itu berkegiatan di NTB,” kata HBK.

Berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi Prabowo Subianto di berbagai acaranya, HBK menyarankan agar di acara puncak yakni pada saat mendengarkan orasi politik dari Prabowo Subianto itu dilaksanakan setelah solat Ashar.HBK mengingatkan tentang titik-titik yang krusial saat penjemputan, seperti dalam memastikan ruang VVIP di Bandara, kendaraan penjemputan yang harus prima kondisinya,” kata HBK.

Selanjutnya HBK juga mengingatkan para Panitia untuk titik rawan lainnya yakni panggung kampanye. “Panggung kampanye harus dibuat yang bermartabat, kuat dan kokoh. Juga sound system-nya harus maksimal,” tambah HBK.

Untuk penyambutan, HBK yakin masyarakat Lombok dan Sumbawa yang mencintai Prabowo, tidak terlalu sulit untuk dihadirkan dalam menyambut kedatangan pak Prabowo. “Relawan juga perlu dilibatkan untuk pengerahan massa aksi kunjungan Bapak Prabowo ini. Seluruh relawan Prabowo Sandi perlu dilibatkan. Mau relawan, simpatisan dan lain2 harus diakomodir dan dilibatkan dalam menyukseskan acara ini,” ujar HBK.

“Kalau memang nanti ada space khusus, sebelum Pak Prabowo ke tempat lokasi, saya akan siapkan safe house atau tempat istirahat sejenak di kediaman saya,” sambungnya.

HBK juga mengutarakan, bahwa di setiap hajatan partai selalu saja struktur yang terlibat. “Saya usulkan untuk kali ini, supaya acara penyambutan kedatangan Bapak Prabowo diserahkan kepada Fraksi Partai Gerindra, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota supaya Ketua DPD Partai Gerindra NTB tidak mengurusin hal2 yang bersifat tehnis sehingga bisa fokus dalam mendampingi Pak Probowo dan rombongan,” pungkasnya. (sat)

Rapat koordinasi persiapan kedatangan Prabowo Subianto

Wagub NTB Berbagi Kiat Sukses Pengelolaan Keuangan di Rakornas PIP 2019

Fitriah
-
0
Wagub NTB Berbagi Kiat Sukses Pengelolaan Keuangan di Rakornas PIP 2019

HarianNusa.Com – NTB menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang secara nasional dinilai berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tujuh kali secara berturut-turut, Nusa Tenggara Barat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, diundang menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI guna berbagi kiat sukses NTB dalam mengelola keuangan dan pembangunan di NTB, di Hotel Bidakara Jakarta,Kamis (21/3/19)

Dalam paparannya, wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menyampaikan bahwa, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dari komitmen kepala daerah.

“Bersyukur NTB dalam sepuluh tahun terakhir punya pemimpin yang memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Mulai dari kepala daerah yang kemudian diikuti oleh pejabat di bawahnya menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih itu,” papar Wagub.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian NTB dalam lima tahun ke depan, bersih dan melayani dijadikan sebagai salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023.

“Bersih dan Melayani kami tempatkan diurutan kedua dalam misi NTB lima tahun kedepan sebagai wujud komitmen dan keseriusan kami untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel di NTB,” jelasnya.

Selain aparat, lanjut wagub, NTB juga melibatkan peran aktif dari semua pihak dan masyarakat dalam mengawal pembangunan di NTB.

“Setiap Jum’at pagi, kami mengadakan jumpa dengan masyarakat untuk berdialog dengan mereka terkait dengan berbagai hal yang menyangkut NTB. Selain itu, kami membuat aplikasi NTB Care untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan langsung ke pemerintah untuk kemudian segera ditindaklanjuti oleh OPD atau dinas terkait,” paparnya.

Acara Rakornas ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB yang dibuka langsung Wakil Presiden Republik Indonesia HM. Jusuf Kalla. Hadir mendampingi wagub adalah Asisten 3 Setda NTB Ir. Hj. Hartina, MM dan Inspektur Provinsi NTB,bnu Salim, S.H, M.S.i. (f3).

Acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 di Jakarta. (istimewa)
Acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 di Jakarta. (istimewa)

Melalui Majelis Taklim, Ponpes Darul Fallah Rawat Pemilu Damai

Satria Z Rasyid
-
0
Melalui Majelis Taklim, Ponpes Darul Fallah Rawat Pemilu Damai

HarianNusa.com – Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Fallah Pagutan, Kota Mataram, menggelar pengajian mengajak masyarakat menyongsong pemilu damai dan harmonis.

Ribuan santri dan masyarakat dengan khusyuk mendengar ceramah Pimpinan Ponpes Darul Fallah Pagutan, Tuan Guru Muammar Arafat.

Tuan Guru Muammar berpesan pada para santri dan warga, untuk ikut serta dalam pemilu dengan tetap menjaga persatuan dan perdamaian.

“Jadi harus ikut serta (pemilu), tetapi ingat kita Majelis Badruttamam harus menciptakan pemilu yang damai, bukan pemilu dengan caci maki, bukan pemilu yang isinya fitnah, kebohongan,” ucapnya dalam ceramah, Kamis malam, 21 Maret 2019.

Tuan Guru Muammar mengatakan, Ponpes sangat berperan penting dalam menciptakan pemilu damai. Karena Ponpes sangat dekat dengan masyarakat, dan melalui sarana dakwah, pengajian maupun kegiatan keagamaan akan diselipkan pesan damai dalam menghadapi pemilu 2019.

“Pondok pesantren itu sangat dekat dengan masyarakat yang ada di akar rambut. Di mana beberapa bulan terakhir kita lihat konstalasi politik Indonesia cenderung orang-orang atau elit politik kayak berkelahi, sehingga ini berdampak pada masyarakat,” ungkapnya.

“Sehingga, pesantren yang sangat dekat dengan masyarakat merasa terpanggil untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat, pemilu bukan perang, tapi pesta yang kita harus senang,” sambungnya.

Dia memberikan ilustrasi pemilu ibarat belanja di sebuah warung. Pembeli akan bebas memilih dan mengkonsumsi menu sesuai pilihan masing-masing tanpa ada keributan antar pembeli.

“Walaupun beda makanan kita di pesta, seperti orang di warung ada yang makan soto, ada yang makan bakso apa mereka bertengkar, tidak,” ungkapnya.

Lantas, strategi apa yang digunakan pesantren dalam menjaga pemilu berjalan sesuai koridor? Tuan Guru Muammar memberikan pemahaman pada masyarakat melalui pengajian.

“Kita berikan pemahaman pada masyarakat seperti apa pemilu ini, contoh majelis bulanan kita ini. Ini kesepakatan kita menyampaikan pesan damai. Kita juga turun ke masyarakat,” tuturnya.

Kapolda NTB, Inspektur Jenderal Polisi Achmat Juri beserta rombongan turut hadir dalam Majelis Badruttamam itu. Antusias masyarakat dengan fokus mendengar ceramah yang diberikan. Meskipun hujan mengguyur, banyak warga dan santri tak beranjak dari lapangan terbuka tempat berlangsungnya pengajian tersebut.

Kapolda mengapresiasi peran pesantren yang sejak dulu selalu menjadi depan dalam mengawal pemilu damai. Dia berharap Ponpes Darul Fallah akan menjadi contoh peran pentingnya dalam ikut menjaga NKRI.

“Ponpes mengawal pemilu damai dari dulu sudah terbukti. Selama masih dalam kerangka NKRI dan bhinneka tunggal Ika maka ponpes akan terus mengawal,” ungkapnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk menjadikan pemilu sebagai sebuah pesta yang harus dinikmati dengan damai.

“Mari kita laksanakan pesta demokrasi dengan penuh kedamaian, kerukunan. Kita berharap sukses karena demokrasi warisan dari leluhur kita yang harus dijaga, dilestarikan dan dicapai cita luhur itu,” terangnya.

Acara malam itu semakin meriah dengan suguhan atraksi kesenian beladiri yang dipentaskan para santri. Tarian dengan pedang dan obor sangat memanjakan mata para penonton melihat performa yang menegangkan. (sat)

Demi Menangkan Jokowi-Amin, RELIJI Akan Datangi Rumah Warga

Fitriah
-
0
Demi Menangkan Jokowi-Amin, RELIJI Akan Datangi Rumah Warga

HarianNusa.Com – Dalam rangka memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Amin pada pemilu 2019 ini, Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan kampanye door to door mendatangi rumah-rumah warga.

Ketua Umum Reliji, Bursah Zarnubi mengatakan, sekitar 2 ribu lebih relawan di NTB akan mendatangi rumah warga secara door to door memperkenalkan keberhasilan program Jokowi selama empat tahun ini.

“Kegiatan ini bukan hanya sekedar mengetuk pintu tetapi menyentuh hati melalui selebaran brosur yang dibawa para relawan untuk menyakinkan apa-apa yang telah dilakukan pak Jokowi selama 4 tahun ini,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan workshop dan pembekalan relawan door to door di NTB, Kamis, (21/3/19).

Kampanye door to door menurutnya tentu lebih efektif karena dua ribuan relawan di tiap-tiap desa secara langsung mendatangi dan memperkenalkan hasil pembangunan dan profil positif Jokowi. Dengan demikian ia yakin elektabilitas Jokowi akan melampaui paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandi,red).

Hari Ini, Jokowi Datang ke Lombok Lagi

Satria Z Rasyid
-
0
Hari Ini, Jokowi Datang ke Lombok Lagi

HarianNusa.com – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo berencana akan mengunjungi Lombok pada Jumat, 22 Maret 2019.

Jokowi rencananya akan menghadiri kampanye nasional yang rencananya akan digelar di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Tidak hanya itu, Jokowi juga akan secara langsung melihat pembangunan rumah tahan gempa di Mataram dan Lombok Barat.

Jokowi juga akan memantau pencairan dana gempa bagi masyarakat korban gempa Lombok. Dia akan berdialog dan menyerap keluhan masyarakat.

Sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi juga dijadwalkan akan melaksanakan sholat Jumat di Mataram.

Berbagai persiapan aparat TNI dan kepolisian dilakukan untuk pengaman kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini.

Apel gelar pasukan yang diikuti seluruh Prajurit TNI, Polri dan instansi terkait diambil langsung Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Dansatgas Pam VVIP.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, selaku Pangkoop Pam VVIP dalam amanatnya yang dibacakan Danrem 162/WB menyampaikan apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik secara perorangan maupun satuan sesuai Protap Pengamanan VVIP yang berlaku, serta untuk memastikan sinergitas dan kerjasama di antara semua unsur pengamanan yang terlibat.

“Jadikan apel gelar ini, sebagai sarana koordinasi antar unsur pengamanan terutama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan di lapangan,” kata Pangdam IX/Udayana. (sat)

Imigrasi Mataram Deportasi 8 WNA

Fitriah
-
0
Imigrasi Mataram Deportasi 8 WNA

HarianNusa.Com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mendeportasi 8 WN Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam NGO International Medical Relief (IMR) melalui Bandara Internasional Lombok, Sabtu-Senin (16-18/3) kemarin.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie, deportasi dilakukan karena kedelapan WN Amerika Serikat tersebut tidak memiliki izin dari lembaga terkait saat melakukan pemeriksaan kesehatan di Desa Karang Nangka, Tanjung, Lombok Utara.

Kedelapan WN AS tersebut adalah EMF (wanita, 25), dr CSKC (pria, 37), dr PR (wanita, 51), KM (wanita, 43), MR (wanita, 24), MH (wanita, 40), KK (wanita, 23), dan ABH (wanita, 44).

Kurniadie menuturkan bahwa pada 11 Maret lalu pihaknya melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara dan mendapati delapan WNA asal AS tersebut sedang melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga.

“Kedelapan WNA asal AS diketahui masuk ke Indonesia antara 25 Februari-09 Maret 2019 menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang berlaku selama 30 hari. Mereka melakukan bakti sosial dengan melakukan pemeriksaan dan pengobatan kepada warga Desa Karang Nangka, Tanjung, Lombok Utara secara mandiri tanpa didampingi organisasi lokal. Selain itu, NGO IMR tersebut tidak memiliki izin/surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan atau Dinas Sosial,” terang Kurniadie yang didampingi Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Yusriansyah Fazrin, Rabu, (20/3/19).

NGO IMR berasal dari AS dan bergerak membantu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kebersihan lingkungan bagi daerah terdampak bencana di seluruh dunia.

Secara keimigrasian 8 WN AS tersebut lanjut Kurniadie, telah melanggar pasal 75 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga dilakukan deportasi. Selain itu NGO IMR melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no. 67 /2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

“Kemudian ditemukan 69 jenis obat dan 11 diantaranya tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar di Indonesia atau obat tersebut berasal dari Luar Negeri. Kemudian pihak BPOM Provinsi NTB melakukan penyitaan ke-69 jenis obat-obatan tersebut di atas, dan akan memusnahkan 11 jenis obat yang tidak memiliki izin edar,” kata Kurniadie.

Kurniadie menambahkan, penyidik berpendapat bahwa NGO IMR dipandang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. (3)

WNA asal Amerika Serikat saat sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di Desa Karang Nangka, Tanjung, Lombok Utara. (istimewa)
WNA asal Amerika Serikat saat sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di Desa Karang Nangka, Tanjung, Lombok Utara. (istimewa)

Rohmi Buka Musrenbang “Lombok Utara Bangun Kembali”

Fitriah
-
0
Rohmi Buka Musrenbang “Lombok Utara Bangun Kembali”

HarianNusa.Com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menghadiri sekaligus menjadi Narasumber Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Lansia, dan Penyandang Disabilitas Tahun 2020 yang bertemakan “Lombok Utara Bangun Kembali” bertempat di Hotel Medana Bay Marina Tanjung, Selasa (19/3).

“Kabupaten Lombok Utara sekarang sudah berada di jalur yang benar dalam pembangunannya,” kata Wakil Gubernur memulai sambutannya.

Wakil Gubernur mengapresiasi Musrenbang tahun ini yang sudah melibatkan penyandang disabilitas.

“Di Kabupaten lain belum ada yang melibatkan kaum difabel dalam Musrenbang, jadi apa yg dilakukan oleh KLU ini sudah inovatif dan juga akomodatif,” ungkap Wagub.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu juga memberi motivasi kepada perempuan untuk dapat membuktikan diri dari sisi profesionalitas.

”Kita tidak berbeda dengan laki-laki, kita semua sama dari sisi profesionalitas, perempuan tidak boleh meminta untuk diistimewakan, mari kita buktikan kita perempuan mampu dan bisa,” tegas Ummi Rohmi.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Ahyar, SH, MH dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

”Jangan sampai ada yang bilang Musrenbang hanya Ceremony saja, Musrenbang partisipatif ini harus betul-betul dimanfaatkan. Kedepannya, partisipasi perempuan didalam pembangunan kita ini akan terus kita gerakkan, begitu pula dengan peran pemuda, pelajar, mahasiswa, serta penyandang disabilitas,” jelas Najmul.

Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan Gong oleh Wagub didampingi Bupati KLU. Musrenbang ini juga diikuti Bappeda, Dinas Sosial, Sejumlah OPD Lingkup Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (f3).

Badan POM Mataram Sosialisasikan Obat dan Makanan Berbahaya

Fitriah
-
0
Badan POM Mataram Sosialisasikan Obat dan Makanan Berbahaya

HarianNusa.Com – Masih banyaknya bahan berbahaya yang beredar di dalam makanan dan obat-obatan menimbulkan keresahan di seluruh kalangan masyarakat. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram bersama TP-PKK Lombok Barat dan TP-PKK NTB melakukan sosialisasi makanan dan obat berbahaya.

Kegiatan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 ini digelar di halaman PAUD Tunas Unggul Orong Dalem, Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar, Selasa (19/3).

Kepala BPOM Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih menjelaskan, akses jual beli melalui produsen yang langsung ke konsumen atau masyarakat saat ini sudah dipermudah. Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen harus paham barang yang akan dibeli. Masyarakat harus dapat memastikan produk obat dan pangan yang digunakan aman dengan melihat apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM.

“Konsumen harus cek kemasan, label, cek izin edar dan kedaluwarsa. Jika semua terpenuhi baru boleh dikonsumsi dan beli. Masyarakat juga dapat mengecek nomor izin edar di google play hingga aplikasi BPOM terlebih dulu,” tegasnya.

Untuk lebih memberikan pemahaman pada masyarakat, Ia kemudian mencontohkan registrasi obat generik dan obat paten kepada semua masyarakat yang hadir.

“Untuk obat generik yang bebas diperjual belikan memiliki nomer registrasi REG NO. GBL dan memiliki 15 digit angka, jenis obat banyak di apotek dan toko obat. Kemudian obat bebas terbatas nomor registrasi REG NO. GTL sama memiliki 15 digit angka. Obat ini bebas di toko obat tanpa resep dokter. Dan untuk obat keras REG NO.GKL. Angkanya juga sama sebanyak 15 angka. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter. Dan dilarang dijual di toko obat dan harus diberikan oleh Apoteker,” paparnya.

Selain menjelaskan obat ia juga menjelaskan ke masyarakat bahaya obat tradisional, suplemen, kosmetika dan bahaya makanan kemasan (kaleng).

“Jangan sembarangan membeli makanan kemasan karena banyak makanan yang kadalaurasa,” serunya.

Untuk masyarakat ketahui registrasi makanan dalam negeri memiliki kode registrasi angka 12 digit dengan bertulisan POM MD. Sedangkan registrasi makanan luar negeri 12 digit angka dengan kode POM ML. Untuk itu Ia minta masyarakat waspada terhadap obat ilegal yang diperjual belikan di pasaran.

“Sekarang ini banyak masyarakat yang mengidap penyakit aneh. Itu karena pengaruh bahan-bahan berbahaya yang masuk di obat maupun kosmetik yang mereka konsumsi,” tegasnya.

Selain itu juga pihaknya menyarankan kepada masyarakat supaya lebih jeli dengan cara mengecek nomor izin edar di aplikasi ‘cek BPOM’.

“Cek di aplikasi tersebut. Jika tak muncul keterangannya, itu berarti ilegal,”ungkapnya. (f3)

Kepala BPOM Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih menjelaskan tentang obat dan makanan berbahaya di hadapan masyarakat Lombok Barat. (istimewa)
Kepala BPOM Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih menjelaskan tentang obat dan makanan berbahaya di hadapan masyarakat Lombok Barat. (istimewa)

Wisata Senteluk Lombok Barat Jadi Ikon Wisata Halal di NTB

Fitriah
-
0
Wisata Senteluk Lombok Barat Jadi Ikon Wisata Halal di NTB

HarianNusa.Com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meyakini Desa Senteluk yang berada di Kecamatan Batulayar bisa menjadi ikon wisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Senteluk. Keberadaan wisata kuliner ini merupakan pembangunan desa yang bisa menyerap lapangan kerja dari kalangan pemuda desa,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Anwar Sanusi saat mengujungi wisata kuliner di Tanjung Bias Desa Senteluk, Senin (18/3) kemarin.

Saat itu Sekjen Kemendes bersama rombongannya langsung menikmati santapan hidangan laut dengan bumbu khas Lombok ditambah pemandangan pinggir pantai yang menawan di lokasi tersebut.

Anwar Sanusi menilai keberadaan wisata kuliner ini menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya membangun desa.
Terlebih lagi dengan deretan lapak kuliner yang ada di sepanjang Pantai Tanjung Bias yang diyakini akan membuat kunjungan wisatawan ke desa wisata itu terus meningkat. Pihak kementerian berjanji akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan wisata kuliner ini.

“Wisata Kuliner Desa Senteluk bisa menjadi salah satu ikon wisata halal di NTB,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman pada kesempatan itu sedikit menceritakan awal mula pihaknya membangun kawasan wisata kuliner tepi Pantai Tanjung Bias. Berawal dari kegelisahannya selama ini melihat kawasan pantai yang kotor dipenuhi sampah, termasuk semak belukar yang ada di pesisir membuat pantai ini terkesan tidak terurus. Dirinya kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemuda untuk mengembangkan pusat wisata kuliner di pantai itu.

“Alhamdulillah, berkat tekad yang sama, pusat wisata kuliner ini bisa terbangun,” ungkapnya.

Wisata kuliner itupun membawa dampak bagi wisata di Desa Senteluk. Bahkan ia mengungkapkan, lapak kuliner yang ada di pantai itu tiap harinya tidak pernah sepi dari pengunjung. Tidak hanya dari daerah Lombok Barat saja namun dari luar daerah. Efek lainnya yakni dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Sejak adanya gempa, banyak warga kami yang dirumahkan. Namun keberadaan wisata kuliner ini bisa menampung mereka,” ungkapnya.

Seperti diketahui, wisata kuliner yang berada di tepi Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk ini menawarkan makanan laut yang enak. Selain itu bahan makan itu langsung diperoleh dari hasil tangkapan para nelayan. Sehingga cita rasanya tetap terjamin kesegarannya.

Untuk harga, lapak kuliner di tempat wisata ini menawarkan harga yang sangat bersahabat. Hal ini yang menjadi penilaian pihak dari Kemendes PDTT sehingga wisata kulinter Pantai Tanjung Bias diyakini dapat menjadi salah satu ikon wisata halal di NTB. (f3)

Sekjen Kemendes bersama rombongannya langsung menikmati santapan hidangan laut dengan bumbu khas Lombok di kawasan wisata desa Senteluk Senggigi Lombok Barat. (istimewa)
Sekjen Kemendes bersama rombongannya langsung menikmati santapan hidangan laut dengan bumbu khas Lombok di kawasan wisata desa Senteluk Senggigi Lombok Barat. (istimewa)

 

1...224225226...577Halaman 225 dari 577