HarianNusa. Com – Perwakilan sejumlah istri dan perwakilan menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) bersama Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menanam 5.000 mangrove di Pantai Cemare yang berada di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan, Lombok Barat, Senin (11/3).

Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan membangun peran perempuan dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir.

Program yang diinisiasi Ibu Negara Iriana Joko Widodo ini menargetkan jumlah pohon yang ditanam sekitar 1 juta pohon bakau. Untuk tahap pertama, sebanyak 53 ribu pohon ditanam secara serentak hari ini di 10 provinsi, yakni di kawasan pantai Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Kecamatan Pasir Saleti Lampung Timur, Lemah Wungkuk Cirebon Jawa Barat, Sawo Jajar Brebes Jawa Tengah, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Pohuwato Gorontalo, Donggala Sulawesi Tengah, Pandeglang Banten, Teluk Ambon Maluku, dan Pantai Cereme NTB. Di Pandeglang Banten, penanaman dilakukan Ibu Iriana Joko Widodo didampingi istri wakil presiden, Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan anggota OASE KK lainnya.

Gerakan ini sendiri memiliki manfaat yang besar terhadap lingkungan kehidupan manusia. Diantaranya sebagai penyerap polutan, mencegah intrusi air laut, pelindung garis pantai dari abrasi, penyedia hasil hutan bakau bukan kayu, tempat pemijahan aneka biota laut dan tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai jenis fauna ekosistem payau.

“Kondisi saat ini luas hutan mangrove kita yang rusak mencapai 1,81 juta hektar dari total 3,48 juta hektar. Kerusakan mangrove tersebut berdampak pada hilangnya kemampuan menyerap 190 juta ton CO² setiap tahunnya. Serta meningkatnya kerentanan terhadap abrasi dan bencana gelombang laut atau tsunami,” jelas Trisna Willy Lukman Hakim perwakilan dari OASE KK.

Trisna juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menumbuh kembangkan kesadaran menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan hutan pantai serta memulihkan ekositem mangrove yang kondisinya rusak melalui upaya rehabilitasi.

Sementara itu Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid mengaku sangat antusias dengan program yang diinisiasi ibu negara ini. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberi keteladanan kepada masyarakat untuk menjaga ekosistem lingkungan pantai.

“Ekosistem laut yang kita lihat sekarang jauh lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan jangan merusak lingkungan kita, apa yang sudah kita tanam terkait mangrove ini dan harus dipertahankan untuk penanaman kembali. Dengan kebersihan ekosistem terjaga baik ikan yang dihasilkan sehingga kuliner masyarakat di pesisir pantai meningkat,” katanya.

Agung, salah seorang nelayan sekitar menyampaikan dukungannya atas kegiatan ini. Baginya pohon mangrove yang tumbuh di sekitaran pesisir pantai dapat berfungsi untuk membantu ekosistem lingkungan pantai. Ia berharap akan banyak masyarakat ikut menjaga ekosistem laut dan pesisir dengan menanam pohon mangrove.

“Harapan kedepannya semoga lingkungan di Pantai Cemare khususnya di daerah pantai tetap alami dan tidak tercemar oleh polusi dan limbah sehingga kelangsungan ekosistem biota laut dapat tumbuh dan berkembang biak yang nanti diharapkan dapat menggaet wisatawan baik turis lokal maupun mancanegara untuk melancongi,” harapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK NTB Hj. Niken Zulkieflimansyah, Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Ketua DWP Lobar Hj. Sukerniati Moh. Taufiq, Dandim 1606/Lobar dan para pelajar (SD, SMP, SMA) dan sejumlah tamu lainnya. (f3)

HarianNusa.Com – Sekitar 10 ribu masyarakat dari segala lapisan memenuhi Jalan Raya Senggigi. Bertabur serbuk warna-warni mulai dari ujung kepala hingga pakaian para peserta yang didominasi kaum millennial ini tampak semangat mengikuti kegiatan Lombok Barat Colour Run 2019.

Kegiatan Lombok Barat Colour Run 2019 ini digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Barat dalam rangka memeriahkan HUT Lombok Barat ke-61 sekaligus untuk mengkampanyekan hidup sehat dan gemar berolahraga.

Di samping itu ada pesan yang ingin disampaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui kegiatan ini, yakni Lombok telah bangkit dan siap menerima kembali kunjungan wisatawan.

“Tentunya kita juga kembali memberikan sinyal kepada dunia luar, dengan pelaksanaan Colour Run ini membuktikan Lombok Barat sangat siap untuk menyambut para wisatawan dan ini dibuktikan juga dengan ikutnya para wisatawan mancanegara yang ikut dalam kegiatan ini,” jelas Bupati H. Fauzan Khalid, Minggu (3/10).

Bupati berharap kegiatan ini menjadi isyarat dan tanda bahwa Lombok Barat terus bersemangat, terus memiliki cita-cita, dan terus memiliki kesungguhan untuk bersama-sama menyatukan langkah dan gerak untuk membangun daerah kita tercinta ini.

“Saya mengapresiasi para pelaku pariwisata, khususnya rekan-rekan Hotel Montana, terima kasih atas semuannya dan ini sebagai bukti bahwa kita sudah siap untuk menerima kedatangan para tamu dan wisatawan ke Lombok Barat,” ungkap Fauzan.

Menanggapi masih minimnya kunjungan wisatawan saat ini, bupati menjelaskan beberapa penyebabnya, salah satunya harga tiket saat ini.

“Saya mendapatkan laporan dari beberapa GM hotel saat ini kunjungan memang masih dibawah 30% tingkat okupansinya. Banyak sebab, di samping akibat bencana gempa walaupun kita sudah pulih, ada juga sebab tingginya harga tiket. Makanya kita juga meminta kepada seluruh maskapai untuk bisa merasionalisasi harga tiket, dan kita juga memohon bantuan pemerintah pusat untuk melakukan semacam intervensi. Bagaimanapun cara kita melakukan promosi atau semacamnya tapi kalau harga tiket masih seperti ini tentu tidak akan bisa maksimal,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, bupati menilai kegiatan ini cukup berhasil. Buktinya, bukan hanya warga lokal saja, namun banyak turis baik yang menetap di Lombok maupun yang berlibur ikut meramaikan kegiatan ini. Ke depannya bupati akan menjadikan kegiatan Colour Run ini menjadi agenda regular setiap tahunnya. Bupati memastikan akan ada kejutan dan kreasi yang berbeda pada gelaran Colour Run selanjutnya.

Tanggapan positif juga disampaikan salah seorang peserta asal Australia. Wanita yang sudah enam bulan berada di Lombok dalam rangka misi sosial membantu korban gempa ini mengaku senang dengan kegiatan yang digelar Pemkab Lombok Barat ini.

“I’m so happy to being here (saya sangat senang berada di sini),” ucap peserta Angela asal Australia.

Lari yang diikuti sekitar 10 ribu orang ini mengambil garis start dari muka Hotel Montana menuju Hotel Puri Saron dan kembali lagi menuju Hotel Montana untuk finish. Di awal start, saling lempar tepung warna-warni sudah mulai dilakukan. Semua peserta seakan lupa diri dan larut dalam keceriaan berlari dengan baluran warni warni pada kaos mereka. Di tengah ribuan peserta dari lokal, nampak juga para ekspatriat (orang asing, red) yang sedang berlibur bersama keluarga. Jumlah mereka mencapai puluhan yang tidak ingin ketinggalan ikut gembira berlari bersama masyarakat yang telah bejibun sejak pukul 05.00 pagi. Mereka tidak hanya larut dengan warna warni, namun diiring dengan dentuman petasan yang menggelegar sesaat setelah start dimulai.

Setelah mencapai finish peserta Colour Run kembali disambut lagi dengan lemparan tepung warna-warni yang diiringi musik menghentak sebagai hiburan pamungkas. Suara musik mampu menghipnotis para peserta meski dalam keadaan lelah. Selain musik dan warna-warni, Colour Run kali ini juga menyediakan doorprize bagi para peserta mulai dari voucher menginap gratis, Sepeda, Sepeda Motor, TV, Mesin Cuci, Kompor Gas serta hadiah menarik lainnya. (f3)

HarianNusa.Com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat masuk dalam kategori kuning atau sedang dalam penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang dirilisnya akhir tahun lalu.

Penilaian tersebut menyasar lebih dari 190 Kabupaten/ Kota se-Indonesia di mana Kabupaten Lombok Barat dinilai buruk se Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal itu tergambar dalam point yang hanya mencapai 44,68 atau masuk dalam zona merah dan berada di ranking 162 dari seluruh daerah yang disurvey. Namun walau secara keseluruhan berada di zona merah, Dinas Dukcapil Lombok Barat sendiri sesungguhnya berada di zona sedang atau kuning.

Dari 5 point yang dinilai, yaitu pelayanan untuk akta kelahiran, kematian, perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dinas ini rata-rata memperoleh point nilai 57 dan 61. Artinya berada di Zona Kuning.

“Tapi karena dalam tabulasi kita harus gabungkan dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), maka nilai komulatifnya yang kelihatan,” terang Rasyid Ridho dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat mengisi materi pada Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Dukcapil Lombok Barat di Ballroom Hotel Jayakarta, Sabtu (9/3).

Untuk Dinas Dukcapil Lombok Barat, aku Ridho, setidaknya ada beberapa point yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Harus memiliki maklumat yang memuat dua hal, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan dan kesiapan untuk mendapat sangsi bila tidak memberikan pelayanan optimal,” terang Ridho.

Biarpun sederhana, dalam penilaian Ombudsman, maklumat tersebut memiliki point cukup besar, yaitu 12 point. Selain itu, tambah Ridho, Dinas Dukcapil Lombok Barat juga harus menyediakan ruangan untuk layanan khusus bagi warga yang berkebutuhan khusus, bisa berbentuk ruangan laktasi (menyusui, red, satu meja atau bangku yang diperuntukkan khusus buat lansia (lanjut usia, red) dan penyandang disabilitas .

“Dinas juga harus menyiapkan pelayanan khusus, tidak mesti pegawai yang hanya melayani khusus ke mereka, tapi bisa berperan ganda,” terang Ridho.

Ombudsman juga memberi perhatian khusus kepada pengelolaan pengaduan.

“Untuk hal itu, yang dinilai adalah sarana dan petugas, prosedur dan mekanisme pengaduan, jangka waktu responsnya, dan penilaian kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat,” pungkas Ridho.

Ridho pun mengingatkan agar Dinas Dukcapil tetap memperhatikan seluruh informasi yang layak disebarkan sambil tetap mengedepankan partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi itu, menurut Anggota Ombudsman NTB itu bisa berbentuk brosur atau website.

“Yang penting masyarakat tahu informasi, baik itu mengenai syarat dan alur, dari desk mana ke desk mana, waktu, dan tarif. Kalau gratis, diumumkan gratis,” pinta Ridho.

Menyambut penilaian itu, Kepala Sub Bagian Program Dinas Dukcapil, H. Taufikurrahman mengaku pelayanan pengaduan tersebut sesungguhnya sudah tersedia.

“Tapi belum di-SK-kan sesuai permintaan Ombudsman,” terang Taufik sambil memastikan bahwa maklumat pelayanan yang berpoint besar pun sudah tersedia dan sudah dipampang saat pemeriksaan Ombudsman yang pertama tahun lalu. (f3)