HarianNusa.Com – Polsek Rasanae Timur pada Sabtu, (23/02) kemarin, berhasil amankan miras jenis sofi sebanyak 30 botol air mineral ukuran sedang/600ml di rumah Nina (32 th), seorang ibu rumah tangga (IRT) warga Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.
Penyitaan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat kepada anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Rabadompu Timur, Bripka. Mus Mulyadi. Berdasarkan informasi warga tersebut kemudian dilakukan lidik, dan sesuai hasil lidik langsung dilakukan penindakan oleh anggota Polsek Rasanae Timur dipimpin Bripka Abdul Gafur dan berhasil menemukan miras Jenis Sofi yang disimpan di dalam rumah warga yang bernama Nina dan beberapa jerigen kosongg untuk 30 liter yang diduga digunakan sebagai tempat miras sebelum dioper ke botol-botol. Selanjutnya miras dan jerigen kosong tersebut langsung diamankan ke Mapolsek Rasanae Timur.
“Penindakan terhadap miras jenis apapun tanpa ijin harus dilakukan penyitaan karena merupakan pemicu terjadinya kejahatan, dan diduga masih banyak penjual miras yang berada di wilayah hukum rastim,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, AKBP. Purnama, S.I.K, dalam siaran persnya, Minggu (24/02).
Dikatan Purnama bahwa Personil Polsek Rasanae Timur tetap meningkatkan giat Patroli dan Razia miras di Wilayah Hukum Polsek Rasanae Timur demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif terlebih menjelang Pemilu 2019 ini. (f3)
HarianNusa.Com – Sebanyak 201 orang yang masuk dalam Kategori 2 (K2) Perekrutan Pegawai mengikuti ujian seleksi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka adalah tenaga Honor K2 yang tidak lolos ujian Tes CPNS tahun lalu.
Pelaksanaan tes PPPK digelar selama 2 hari, mulai Sabtu – Minggu (23-24/2/19) bertempat di gedung SMKN 2 Kuripan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Lombok Barat, Suparlan mengatakan, tes PPPK ini dibagi menjadi empat sesi. Hari pertama, tambah Parlan, diikuti oleh 180 peserta yang terdiri dari 3 sesi, masing-masing sesi dihadiri oleh 60 peserta. Hari kedua atau hari teakhir hanya satu sesi dengan jumlah 21 peserta.
“Sebenarnya jumlah formasi peserta PPPK di Lombok Barat yang keluar melalui Surat MenPAN RB tertanggal 4 Februari 2019 adalah sebanyak 289 orang, terdiri dari 234 guru, penyuluh pertanian 55 orang. Namun dari 289 peserta itu yang dikeluarkan lagi dari pusat, ternyata Lombok Barat hanya mendapatkan 210 formasi,” ungkap Parlan.
Parlan menjelaskan, dari 210 peserta, 2 peserta salah masuk nama. Mereka dari Pemkab Lombok Utara dan dari Pemerintah provinsi. Selain dua orang tersebut, ada 7 orang peserta yang tidak memenuhi syarat. Mereka tidak memenuhi syarat pendidikan Strata satu karena mereka hanya memakai ijazah pendidikan Diploma.
“Untuk standar kelulusan tes PPPK, sesuai PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas komulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi (teknis, manajerial, dan sosial kultural) paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42.
“Apabila telah memenuhi nilai ambang batas, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Batas umur peserta yang bisa mengikuti PPPK adalah satu tahun sebelum pensiun dan berpendidikan paling rendah S1,” ungkapnya.
Menurut Parlan, seluruh proses perekrutan, baik berupa syarat dan waktu pelaksanaan ujian seleksi, seluruhnya dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Pihaknya, aku Parlan, hanya menjalankan proses verifikasi berkas faktual dari yang telah dikirimkan secara online, lalu menyiapkan pelaksanaan ujian dengan sistem komputerisasi dan online.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Moh. Taufiq disela-sela kunjungannya mengatakan, PPPK ini adalah program nasional yang dibahas waktu pertemuan Sekda se-Indonesia di Batam.
Menurut Taufiq, di pertemuan itu terungkap sebagian besar Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia belum siap dengan perekrutan PPPK ini. Menurut Taufiq, hal itu disebabkan kondisi penganggaran di semua daerah sudah selesai dan tidak ada arahan untuk PPPK ini. Di sisi lain anggaran penggajiannya dibebankan ke masing-masing daerah.
“Kabupaten Lombok Barat sendiri sampai saat ini baru menyiapkan sekitar Rp. 900 juta untuk gaji seluruh PPPK itu, sedangkan dana yang di butuhkan selama 10 bulan gaji adalah sekitar 9,4 Milyar. Sementara APBD sudah di sahkan, namun nanti akan melihat perkembangan kapan TMT (Terhitung Mulai Tanggal, red)-nya, karena gaji dibayarkan sesuai dengan mulai berlaku TMTnya,“ jelas Taufiq.
Bisa jadi karena PPPK ini program nasional, tambah Taufiq, nantinya pemerintah pusat bisa menambah Pos DAU (Dana Alokasi Umum, red).
“Mudah-mudahan Pemerintah Pusat serius membahas ini, supaya disesuaikan dengan DAU dan DAU kita bisa bertambah,” harap Taufiq.
Munaim (37 thn), salah satu peserta ujian yang mengajar di SDN 3 Lembar Selatan berharap, semoga tahun ini bisa lulus. Walaupun tidak menjadi PNS, namun ia sudah bisa bernafas lega gajinya akan bisa setara dengan gaji PNS.
“Saya sudah mengabdi selama 15 tahun, dengan gaji Rp. 325ribu/bulan. Mudah-mudahan tes kali ini bisa lulus sehingga bisa menerima gaji perbulan setara PNS,“ harapnya.
Para tenaga honorer K2 mengikuti tes seleksi PPPK di Lombok Barat (istimewa)
Untuk saat ini Pemkab Lombok Barat, jelas Sekretaris Daerah, mengasumsikan seorang PPPK lebih dahulu akan menerima 80 persen dari gaji setara gaji CPNS Golongan III a. Asumsi itu juga memperhitungkan masa kerja 15 tahun dengan tanggungan keluarga berjumlah 4 orang.
“Kalau dikalkulasikan, rata-rata gaji PPPK adalah sekitar Rp. 3.258.360,-/orang/bulan,” pungkas Taufiq. (f3)
HarianNusa.com – Tim Resmob Polres Mataram menangkap dua mahasiswa diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Gomong, Kota Mataram, Kamis lalu.
Sebelumnya dua mahasiswa diduga mencuri motor milik mahasiswi yang saat itu korban tengah menginap di kos temannya di Gomong. Keesokan harinya saat korban melihat motornya, ternyata telah hilang.
Tim Resmob kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terungkap dua mahasiswa berinisial AW alias Kimun (20) asal Dompu dan F alias Jarot (22) asal Dompu diduga kuat mencuri motor korban jenis Honda Beat.
“Kami mendapat informasi bahwa pelaku Jarot tengah membuka nomor plat dan stiker motor hasil curian di kosnya di Lingkungan Saren Pagesangan, Kota Mataram,” ujar Kapolres Mataram, Ajun Komisaris Besar Polisi Saiful Alam.
Polisi menangkap Jarot tanpa perlawanan. Kemudian dari hasil interogasi, Jarot melakukan pencurian dengan temannya Kimun.
Ketika Kimun tengah memasuki sebuah gang di Jalan Pemuda, Gomong Lama, polisi kemudian menyergap pelaku.
Saat disergap polisi, pelaku membuang sepeda motornya dan berlari memasuki gang. Polisi memberi tiga kali tembakan peringatan ke udara, namun pelaku tidak menyerah. Polisi kemudian melumpuhkan pelaku dengan menembak betis kirinya. Pelaku kemudian dibawa ke RS Bhayangkara.
Dari tangan kedua pelaku, polisi menemukan lima unit motor. Satu unit motor milik pelaku, satu unit motor Honda Beat milik korban dan motor jenis Honda Beat putih-biru, Yamaha Jupiter Z dan Yamaha Vixion warna hitam yang masih dalam pengecekan kepemilikan. (sat)
HarianNusa.Com – Pemerintah Provinsi NTB akan mengubah Terminal Haji yang berada di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri yang akan digunakan sebagai tempat pelatihan bagi TKI/TKW yang akan bekerja di luar negeri.
Selain Terminal Haji, Pemprov NTB juga akan mendirikan BLK Luar negeri di eks Balai Transmigrasi.
“Pemprov NTB akan mendirikan dua BLK Luar negeri, yakni di Terminal Haji yang berada di kawasan Bandara Internasional Lombok dan di eks Balai Transmigrasi,” ungkap Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Abdul Hadi, di Kantor Gubernur NTB, Jumat (22/02/19).
Dijelaskan Hadi, pemanfaatan eks Terminal Haji menjadi BLK Luar Negeri merupakan kerjasama Pemprov dengan Pos Tenaga Kerja (Posnaker) Indonesia.
BLK Luar Negeri, lanjut Hadi, sangat penting mengingat selama ini calon TKI/TKW asal NTB ditampung di luar daerah terutama di Pulau Jawa, sebelum mereka dikirim ke luar negeri (negara tujuan, red).
“Dengan adanya BLK Luar Negeri ini, maka TKI/TKW asal NTB yang dikirim ke luar negeri sudah dijamin mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan negara tujuan. Dan di sini mental mereka betul-betul dilatih,” ungkapnya.
Menurut Hadi, minimnya dukungan anggaran menjadikan pemantauan terhadap BLK Luar Negeri yang ada di luar daerah kurang maksimal. Dengan berada di NTB, maka Disnakertrans dapat memantau aktivitas pelatihan calon TKI/TKW asal NTB yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
‘’BLK Luar Negeri NTB ini nantinya akan menampung calon TKI sehingga mereka tidak perlu pelatihan ke luar daerah, dekat lokasinya dengan tempat tinggalnya bisa pulang pergi, namun kita akan buatkan perjanjian sehingga tidak ada yang mengundurkan diri selama mengikuti pelatihan,” ujar Hadi. (f3)
HarianNusa.Com – Pemerintahan Provinsi NTB dan Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Hal ini sebagai bentuk kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) NTB, mempererat hubungan baik dengan Malaysia, meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi, dan memperkenalkan budaya NTB di Malaysia.
Penandatanganan MoU antara Pemprov NTB dan UPSI Malaysia akan dilakukan oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimasyah dan Wakil Rektor UPSI, Prof. Dato’ Dr. Mohammad Shatar Sabran, Senin (25/02/19) mendatang di Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 35900, Malaysia.
Dengan diadakannya kesepakatan ini, Pemprov NTB akan membentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kerjasama dalam aspek pendidikan, kebudayaan,kesenian dan pariwisata.
“Salah satunya dengan kegiatan pengembangan SDM melalui pengiriman mahasiswa asal NTB ke UPSI Malaysia, sehingga program ini nantinya diharapkan menghasilkan SDM NTB yang unggul dan berdaya saing,” ungkap Kepala Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB, Ahmad Noer Aulia yang diwakili Kepala Bagian Kerjasama Pemerintahan, Lalu Ismunandar Eka Saputra dalam acara Jumpa Pers di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Jumat (22/02/19).
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin menambahkan bahwa selain Penandatanganan MoU, rencananya Gubernur akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya silaturahim dengan masyarakat NTB yang ada di Malaysia, mengadakan Pameran/Expo dekranasda, melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana serta menghadiri penandatanganan dokumen kesepahaman antara Posnaker BLKLN Provinsi NTB dan Angkasa.
“Di Malaysia kita akan memperkenalkan budaya dan produk-produk unggulan NTB,” kata Najamuddin.
UPSI adalah salah satu universitas terkemuka di Malaysia. Didirikan pada 1 Mei 1997 melalui Surat Kerajaan P.U.(A) 123 & 133, tanggal 24 Februari 1997.
Masuk dalam daftar universitas terbaik di Malaysia, UPSI menawarkan 100 program Sarjana, Pascasarjana, Doktoral dan jenjang Spesial. Universitas ini memiliki beberapa fakultas diantaranya Bahasa, Seni & Musik, Ilmu Kognitif & Pengembangan Manusia, Sain & Teknologi, Teknologi Informasi & Komunikasi, Bisnis & Ekonomi, Ilmu Olahraga dan Ilmu Sosial & Humaniora. (f3)
HarianNusa.Com – Hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama. Untuk mempererat hubungan kedua negara tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Malaysia melakukan kerjasama di beberapa bidang.
Lima bidang yang menjadi fokus kerjasama Pemprov NTB dan Malaysia adalah kerjasama dibidang pendidikan, pariwisata, tenaga kerja, perdagangan, dan kebudayaan.
“Ini sesuai dengan tujuan Pak Gubernur yakni bagaimana mengembangkan SDM anak-anak NTB terutama ke Malaysia,” ujar Lalu Ismunandar Eka Saputra Kepala Bagian Kerjasama Pemerintahan Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB, Jumat (22/02/19).
Dipilihnya Malaysia, lanjut Ismu, salah satunya karena negara tersebut satu rumpun dengan Indonesia, selain itu aksesnya juga lebih mudah.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan NTB, Drs. Sukran mengatakan bahwa sudah lama pemerintah Malaysia menawarkan kerjasama bidang pendidikan dengan Pemprov NTB yakni sejak tahun 2017 lalu.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani menyampaikan Pemprov NTB akan memasarkan produk NTB dengan mengekspor secara langsung melalui expo atau pameran.
“Kita akan menggelar pameran dengan menghadirkan kerajinan-kerajinan tenun, mutiara laut, dan kerajinan ketak. Kita juga akan memperkenalkan bahwa NTB ini surplus dengan komoditas cabe jagung, Bawang merah,” ujarnya.
NTB masuk tiga besar provinsi di Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja ke Malaysia, Pemprov NTB akan terus berupaya mengajak seluruh elemen untuk melindungi tenaga kerja NTB di Malaysia.
“Kita memberikan keterampilan dan pendidikan bagi tenaga kerja kita sebelum bekerja ke luar negeri,” ungkap Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi NTB, Abdul Hadi sembari mengeluhkan minimnya anggaran di dinasnya sehingga pemantauan terhadap tenaga kerja NTB terbatas.
Selain memperkenalkan produk-produk unggulan NTB, Pemprov NTB juga akan memperkenalkan berbagai kesenian dan kebudayaan NTB di Malaysia melalui pertunjukan-pertunjukan.
“Nantinya kita juga akan memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan NTB di Malaysia melalui berbagai pagelaran kesenian dan kebudayaan,” tambah Kabag Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin. (f3)
HarianNusa.Com – Dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan Pemilu 2019 yang damai, aman dan kondusif, Kepolisian Resort (Polres) Lombok Barat melaksanakan tabligh akbar dan zikir bersama, di lapangan Mapolres Lombok Barat Jembatan Kembar, Kamis (21/02/19).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lombok Barat AKBP Hery Wahyudi menyatakan bahwa tahun politik 2019 ini harus sukses.
“Suksesnya pesta demokrasi menandakan konsolidasi demokrasi Indonesia semakin baik. Oleh karena itu, kita harus bersinergi yang baik dengan TNI, KPU dan seluruh elemen masyarakat, serta Pemerintah Daerah untuk sama-sama menjaga situasi kartibmas yang kondusif,” ujar Hery.
Hery juga menambahkan, beberapa daerah pernah mengalami konflik akibat isyu hoax dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan, red). Tidak menutup kemungkinan, kata Hery, di tahun politik seperti ini bisa terjadi di mana saja.
“Itu pentingnya netralitas dari penyelenggaraan Pemilu dengan kerja sama antara Polri dan TNI untuk mengatasi isu-isu sara dan hoax tersebut,” lanjutnya.
Hery meminta, walaupun pilihan dalam Pileg dan Pilpres 2019 berbeda, namun harus tetap rukun dan tidak berselisih.
Sementara itu Plh. Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih yang hadir saat itu menyatakan bahwa beda itu indah asalkan tetap saling menghargai dan menghormati.
“Beda pilihan itu indah, seperti pelangi. Jika pelanginya hanya warna merah, indahnya akan hilang. Jika beda pilihan, mohon jangan mengganggu orang yg di sampingnya,” kata Eva penuh senyum.
Acara tersebut dirangkai juga dengan Sidang Itsbat Nikah kepada pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah yang diikuti oleh 53 pasangan yang kurang mampu.
Selain Pelaksana Harian Bupati Lombok Barat, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, acara juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Agama, Ketua KPUD Lombok Barat, Ketua Panwaslu, Ketua MUI, dan para Tokoh Masyarakat se- Lombok Barat. (f3)
HarianNusa.com – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) menggelar Kuliah Umum bertajuk Membangun Karakter Tangguh dan Jiwa Wirausaha Generasi Milenial dengan mendatangkan Ustad Yusuf Mansur sebagai narasumber, di gedung Dome Universitas Mataram, Jumat, 22 Februari 2019.
Acara yang merupakan hasil kerjasama Jurusan S1 pendidikan Bahasa dan Seni dengan Jurusan S2 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Unram ini dibanjiri oleh peserta, gedung Dome yang berkapasitas tujuh ratus orang tak mampu menampung peserta dari mahasiswa, pegawai dan dosen.
Dr. Johan Mahyudi, yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana menjelaskan alasan memilih ustad kondang yang kerap disapa Ustad YM ini sebagai pembicara karena dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni dibidang wirausaha dan gayanya yang terkesan milenial dianggap lebih dekat dengan mahasiswa, sehingga suasana kuliah umum diharapkan menjadi lebih cair dan materi yang disampaikan lebih mudah diterima mahasiswa.
“Ustad Yusuf Mansur adalah orang yang populer, hampir semua generasi milenial mengenal beliau, dan pembawaan beliau kan milenial banget, jadi cocok sekali dihadirkan dikampus. Jika terlalu akademis, kami hawatir nanti terlalu kaku dan teoritik,” ungkap Johan.
Wakil Rektor bidang Akademik Agusdin, hadir mewakili rektor pada acara tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Rektor I itu berharap kuliah umum yang terselenggara kali ini dapat memberikan khazanah baru dan merubah pola pikir mahasiswa.
“Mahasiswa FKIP waluapun nantinya menjadi seorang guru, akan tetapi jadilah guru yang entrepreneur,” tegasnya.
Kedatangan Ustad YM di Unram merupakan yang pertama kalinya. “saya sangat senang sekali bisa datang ke Universitas Mataram, ini adalah pertama kalinya saya ke sini,” Ungkap Ustad YM.
Dalam penyampaiannya Ustad Yusuf Mansur mengungkapkan rahasia dibalik kesuksesannya selama ini membangun bisnis adalah selalu bersandar kepada Allah SWT.
“Jika kalian ingin ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah,” jelasnya sambil mengutip Ayat Al-quran Surah Muhammad Ayat 7.
Ustad YM juga menjelaskan metode untuk memiliki karakter yang tangguh dan jiwa wirausaha adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memohon pertolongan dari Allah. (sat)
HarianNusa.Com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi NTB meminta penjelasan Gubernur terhadap empat Raperda prakarsa Eksekutif (Pemerintahan Provinsi NTB)
Terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, Fraksi PKS mengatakan dari dokumen RPJMD yang diajukan, Fraksi Partai keadilan Sejahtera menilai, perlu kiranya dilakukan penajaman terhadap target dan strategi yang digunakan untuk memenuhinya, terutama pada bidang Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kemiskinan.
“Mohon Penjelasan,” ungkap Ketua Fraksi PKS Johan Rosihan dalam dokumen pemandangan umum Fraksi PKS.
Tentang Raperda Rencana Umum Energi Daerah menurut Fraksi PKS, energi memiliki peran penting dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan daerah. Sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Fraksi PKS memandang, penyediaan energi kita sangat tergantung dari sumber energi fossil seperti minyak, batubara, dan gas. Padahal daerah kita memiliki berbagai potensi energi baru terbarukan (EBT). Potensi energi terbarukan di wilayah Nusa Tenggara Barat cukup melimpah seperti panas bumi, energi air, surya, angin, biomassa dan biogas yang diperkirakan diperkirakan mencapai 274,2 Mega Watt. Fraksi PKS memandang, penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan sumber energi baru terbarukan harus menjadi prioritas utama dalam RAPERDA ini. Terhadap hal ini, mohon penjelasan,” kata Johan Rosihan.
Terhadap Raperda Pengelolaan Sampah, Fraksi PKS berpandangan,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan penegasan penting mengenai perubahan paradigma pengelolaan sampah. Kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
“Fraksi PKS memandang, kebijakan dan strategi pengelolan sampah dalam rancangan peraturan daerah NTB menitikberatkan pada pengelolaan pengolahan sampah yang ada. Tetapi kurang menyentuh aspek pelibatan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, sebagai sebuah strategi preventif dan preemptive dari masalah sampah ini. Mohon penjelasan,” ujarnya.
Terakhir, Tentang Raperda Pengelolaan Hutan, Fraksi PKS menyampaikan empat pemandangannya, yakni:
Pertama, Kondisi hutan di daerah NTB cukup mengkhawatirkan. Berbagai daerah terkena musibah banjir dan tanah longsor. Selain karena tingginya curah hujan, juga karena kondisi hutan yang mulai kritis.
“Bagaimana langkah jangka pendek yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini?,” Tanyanya.
Kedua, program peningkatan komoditas pertanian seperti jagung, disisi lain membuat masyarakat melakukan perambahan hutan yang cukup ekstensif terutama di pulau Sumbawa.
“Bagaimana langkah pemerintah untuk menangani hal ini?,” Kata Johan.
“Ketiga, pada rangkaian reses terakhir, kami menangkap mulai timbul kesadaran pada petani kita untuk kembali merevitalisasi kawasan lahan kering dengan menanam pohon, tetapi terkendala untuk melakukannya secara massif karena tidak dapat mengakses bibit yang harganya cukup tinggi. Mereka berharap agar hal ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah,” ujarnya.
Keempat, Penguasaan hutan oleh pengusaha yang telah memiliki ijin pemerintah dan pengolahan lahan hutan yang cukup lama dilakukan turun- temurun oleh masyarakat sekitar hutan, banyak menimbulkan konflik.
“Bagaimana pemerintah menyelesaikn masalah tersebut?.Mohon penjelasan,” tutupnya.
Rapat Paripurna DPRD NTB kedua tahun 2019 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda usul Eksekutif dan pembentukan panitia khusus (Pansus), digelar di Gedung DPRD NTB, Jumat (22/02/19) dipimpin oleh Wakil Ketua TGH. Mahali Fikri didampingi H. Abdul Hadi, dan Lalu Wirajaya serta dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti mewakili Gubernur NTB, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, sejumlah OPD Pemprov NTB dan para tamu undangan lainnya. (f3)
Wakil Ketua TGH Mahali Fikri didampingi oleh H. Abdul Hadi dan Lalu Wirajaya memimpin Rapat Paripurna DPRD NTB kedua tahun 2019. (Istimewa)
HarianNusa.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengunjungi Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 21 Februari 2019.
Kedatangan Arief Yahya di Lombok untuk menghadiri Ground Breaking dan penanaman pohon di Gili Indah, sekaligus meninjau pembangunan AMA-Lurra Ecoresort.
Arief Yahya juga menyinggung event MotoGP 2021 yang digelar di Mandalika, Lombok Tengah dapat memantik wisatawan mengunjungi Lombok.
“Pentingnya pariwisata Lombok, ke depan Mandalika akan dioperasikan untuk Moto GP pada tahun 2020/2021 nanti,” ujar Menpar.
Diketahui, telah ada tanda tangan kontrak dengan penyelenggara MotoGP, Dorna Sports. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP pada 2021.
Menpar juga mengungkap, keindahan Pulau Lombok telah diketahui dunia dan ditetapkan menjadi salah satu dari 15 pulau paling indah di dunia.
“Sebuah majalah di India, menetapkan 15 pulau terindah di dunia, tiga diantarannya ada di Indonesia. Pertama di Pulau Jawa, kedua terletak di Pulau Bali dan ketiga ada di Pulau Lombok,”
“NTB telah punya positioning yang kuat yaitu halal. Maka, tageline NTB adalah friendly tourism,” pungkasnya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang mendampingi Menpar, mengatakan optimis pariwisata NTB akan bangkit dengan keseriusan Menpar membangkitkan pariwisata.
“Kami yakin dengan keseriusan yang tulus dari Menteri Pariwisata membangkitkan pariwisata NTB, bangkitnya pariwisata bukan hanya sekadar ungkapan saja, tetapi menjadi kenyataan,” tuturnya. (sat)
Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together.
90 days
__utma
ID used to identify users and sessions
2 years after last activity
__utmt
Used to monitor number of Google Analytics server requests
10 minutes
__utmb
Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server.
30 minutes after last activity
__utmc
Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session.
End of session (browser)
__utmz
Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server
6 months after last activity
__utmv
Contains custom information set by the web developer via the _setCustomVar method in Google Analytics. This cookie is updated every time new data is sent to the Google Analytics server.
2 years after last activity
__utmx
Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test.
18 months
_ga
ID used to identify users
2 years
_gali
Used by Google Analytics to determine which links on a page are being clicked
30 seconds
_ga_
ID used to identify users
2 years
_gid
ID used to identify users for 24 hours after last activity
24 hours
_gat
Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager
