Beranda blog Halaman 78

Kopi Kenangan Luncurkan Branding Wonderful Indonesia di Singapura

Redaksi
-
0
Kopi Kenangan Luncurkan Branding Wonderful Indonesia di Singapura

HarianNusa, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung peluncuran perdana Kopi Kenangan Branding Wonderful Indonesia di Singapura. Program ini merupakan bagian dari Program Indonesia Spice Up The World (ISUTW) diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia di Expo Dubai 2020 pada bulan Oktober 2020.

Deputy Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Ni Made Ayu Martini yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kopi merupakan salah satu rempah-rempah yang termasuk dalam Indonesia Spice Up The World (ISUTW).

"Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), pada tahun 2022/2023, Indonesia menempati posisi ke-3 sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia, setelah Brasil dan Vietnam. Indonesia memproduksi 11,85 juta kantong kopi (per 60kg), dimana 1,3 juta kantong juta kantong berasal dari kopi arabika dan 10,5 juta kantong dari kopi robusta," kata Ni Made Ayu saat peluncuran perdana Kopi Kenangan Branding Wonderful Indonesia di Singapura, di Unit #B-K10, Raffles City
Pusat Perbelanjaan, Singapura, Selasa (26 September 2023).

Menurut Ni Made, selama 6 tahun terakhir, produksi kopi Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi 716,1 ribu ton kopi dan pada tahun 2022 meningkat 11% menjadi 794,8 ribu ton kopi. Pada tahun 2022, Indonesia mengekspor 433,8 ribu ton kopi, meningkat 12,8% dari tahun 2021 dengan total nilai ekspor mencapai USD 1,13 miliar. 5 negara tujuan utama ekspor kopi: Amerika Serikat, India, Mesir, Jerman, dan Malaysia.

Indonesia mengekspor kopi ke Singapura sekitar 6,5 ribu ton (1,5% dari total) dengan total nilai ekspor mencapai USD 20,7 juta pada tahun 2022. Provinsi penghasil kopi terbesar (dalam ton): 1. Sumatera Selatan (212,4 ribu), 2.
Lampung (124,5 ribu), 3. Sumatera Utara (87 ribu), 4. Aceh (75,3 ribu), 5. Bengkulu (60,1 ribu).

Untuk itu, Kemenparekraf merasa bangga terkait peluncuran perdana Kopi Kenangan Brandung Wonderful Indonesia di Siingapura.

"Kami bangga dapat berbagi asal-usul kopi terbaik Indonesia dan budaya kopi dengan Singapura dan seluruh dunia. Di sini, kopi Kenangan memegang peran penting," ujat Ni Made.

CEO dan Co-Founder Kopi Kenangan, Edward Tirnata dalam sambutannya memperkenalkan Kopo Kenangan, perjalanan merek Kopi Kenangan ke Singapura dan bagaimana merek ini membedakan dirinya dari pasar.

Sementara CBDO dan Co-Founder Kopi Kenangan, James Prananto menjelaskan mengenai kualitas produk Kopi Kenangan mulai dari penyulingan hingga penyeduhan, proses R&D untuk pasar Singapura, dan apa yang dapat diharapkan oleh masyarakat Singapura dari Kopi Kenangan.

Pakar Berbagai Industri Membahas Pemberdayaan UMKM Indonesia Melalui Inklusivitas Digital

Redaksi
-
0
Pakar Berbagai Industri Membahas Pemberdayaan UMKM Indonesia Melalui Inklusivitas Digital

Ayoconnect, platform Open Finance terbesar di Asia Tenggara, dengan bangga menjadi tuan rumah diskusi panel bertajuk “Bridging the Gap: Facilitating Digital Inclusivity for Indonesian MSMEs” di ajang bergengsi Open Finance Summit 2023 yang berlangsung di Ballroom Thamrin Nine, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Diskusi panel ini membahas kebutuhan mendesak akan kolaborasi untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang menyeluruh melalui adopsi inovasi digital pada layanan keuangan. Indonesia dengan laju tumbuh masyarakat kelas menengah menghadirkan peluang unik bagi UMKM. Demografi kelas menengah ini diproyeksikan tumbuh dari 10% pada 2022 menjadi 21% pada 2030 mendatang dan diprediksi akan menjadi pasar penting bagi pembangunan ekonomi negara.

Selama diskusi panel, para panelis menekankan perlunya demokratisasi industri jasa keuangan digital di Indonesia agar dapat melayani UMKM dengan lebih baik. Dimoderatori oleh Nawal Nely selaku Kementerian BUMN, panelis yang hadir dalam panel ini adalah Setiyo Wibowo Direktur Manajemen Risiko Bank BTN, Saut Parulian Saragih selaku Senior Executive Vice President Digital Banking Bank BSI, Eka Pebriansyah selaku Direktur Network Operations and Sales di Pegadaian, Muhamad Fajrin Rasyid selaku Digital Business Director di Telkom Group dan Bapak Wibawa Prasetyawan selaku Vice President & Head of Account Management Financial Institutions di Mastercard Indonesia.

Dalam 90 menit diskusi, semua panelis sepakat bahwa kunci untuk meraih kesuksesan di era akselerasi yang pesat ini memerlukan penyuluhan dan edukasi yang baik. Dengan begitu, adopsi dari inovasi digital oleh pelaku industri dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, peran e-commerce juga berperan besar dalam memperluas jangkauan pasar UMKM. Dengan memanfaatkan platform online, UMKM dapat menjangkau basis pelanggan yang lebih luas dan membangun kehadiran yang lebih kuat di pasar digital.

Founder & COO Ayoconnect, Chiragh Kirpalani, menyatakan komitmennya untuk memajukan inklusivitas layanan keuangan digital dan menyatakan, “Kami sangat yakin bahwa dengan menjembatani kesenjangan digital bagi UMKM, potensi ekonomi digital Indonesia akan mendorong kita ke era layanan keuangan berikutnya. Bimbingan pun tidak hanya berlangsung satu arah dari pelaku industri ke UMKM dan masyarakat, tapi juga sebaliknya agar inovasi yang dilahirkan pun tepat guna. Kolaborasi industri adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan persaingan sehat antar ekosistem dan tentunya pertumbuhan ekonomi yang stabil,”

Diskusi panel di Open Finance Summit 2023 ditutup dengan kesimpulan akan urgensi pentingnya kolaborasi antar sektor usaha dengan industri keuangan dan non-keuangan untuk memberdayakan UMKM dan mencapai inklusi finansial nasional.

Forum Hari Pariwisata Dunia ke 43 Momentum Bangkitkan Halal Tourism di NTB

Redaksi
-
0
Forum Hari Pariwisata Dunia ke 43 Momentum Bangkitkan Halal Tourism di NTB

HarianNusa, Lombok Tengah, – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok menggelar Forum Hari Pariwisata Dunia ke-43 tahun 2023. Menghadirkan pelaku pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, Rabu 27 September di De Soultan Hotel Poltekpar Lombok.

Pada kesempatan itu, Direktur Poltekpar Lombok, Dr. Ali Muhtasom berharap, jadikan momen hari pariwisata dunia ini untuk menggugah kembali dan meningkatkan pelayanan khususnya pariwisata halal atau halal tourism yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

"Kita akan kembangkan konsep halal tourism itu, tugas Poltekpar Lombok kaitan pembelajaran, mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul bidang pariwisata. Kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menginternalisasikan halal tourism," sebutnya.

Untuk benar-benar kembalikan halal tourism tersebut lanjut Ali Muhtasom, bagian Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(P3M) sudah melakukan bimbtek di Desa Pujut, desa penyangga Destinasi Super Prioritas (DSP) KEK Mandalika, untuk memberikan pelatihan barista, homestay dan bagaimana nanti memberikan pelayanan di event MotoGP. "Kami akan terus berupaya sukseskan event internasional yang ada di NTB," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady yang hadir di forum tersebut berjanji terus bekerja bersama dengan semua pihak untuk sukseskan event MotoGP bulan Oktober mendatang.

Bahkan kata dia, saat ini Pemda Loteng telah membentuk Satgas akomodasi untuk baik terhadap hotel maupun transportasi, supaya tidak terulang lagi seperti tahun sebelumnya, ada yang memanfaatkan event sebagai ladang mencari untuk dengan cara menjual harga hotel melebihi standar.

"Sampai saat belum ada laporan dari diterima terkait mahalnya harga hotel di event motoGP. Tentu ini langkah menindaklanjuti peraturan gubernur," tegasnya.

Menurut Jamal, dengan memberikan pelayanan yang baik, maka wisatawan tentu akan senang berdatangan ke NTB. Begitu juga berkaitan dengan halal tourism, sampai saat ini terus berjalan bersamaan dengan sport tourism.

"Saya berharap semua hotel dan pelaku perjalanan di NTB, harus memiliki berkerja bersama. Tunjukkan bahwa NTB halal tourism, jelaskan ke wisatawan bahwa di hotel ada tanda dan arah kiblat, di siapkan sajadah dan mukenah," tutupnya.

Di acara forum itu, terjadi diskusi panjang dari peserta yang memberikan saran dan masukan terkait tindak lanjut serta implementasi halal tourism yang sempat mengangkat nama baik NTB di mata dunia. (*)

Ket. Foto:
Kegiatan Forum Hari Pariwisata Dunia ke-43 tahun 2023. (Istimewa)

Terduga Pencuri Hp Diamankan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Ampenan

Redaksi
-
0
Terduga Pencuri Hp Diamankan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Ampenan

HarianNusa, Mataram – Seorang pria berinisial E (27) yang diketahui beralamat di Garap, Ampenan, Kita Mataram akhirnya diamankan oleh Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Ampenan lantaran diduga melakukan tindakan pencurian handphone di Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram

Kapolsek Ampenan, AKP Gede Sukarta didampingi Kanit Reskrim Polsek Ampenan Ipda Lalu Arfi K. R. SH., kepada awak media mengatakan, peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2023, sementara pengungkapan dan terduga diamankan kurang lebih sebulan setelah dilaporkan korban.

Dijelaskan, bahwa Modus yang dilakukan terduga saat itu dengan memanjat tembok rumah korban, kemudian mencongkel jendela samping rumah Korban yang saat itu dalam keadaan terkunci lalu mengambil 2 jenis Hp milik korban yang tersimpan di atas meja, dimana korban saat itu tengah tertidur.

“Ada 2 Hp milik korban jenis Ovvo A5 dan Vivo 77S yang saat itu diletakkan di meja dibawa kabur oleh terduga,” jelasnya, Minggu.

Terduga E diamankan di kediamannya dengan tanpa perlawanan.

“Saat diperiksa terduga mengaku telah mengambil Hp korban dan untuk kebutuhan pribadinya terduga menggadai Hp tersebut,” bebernya.

Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga dan barang bukti sudah diamankan dari saksi dan saat ini telah berada dalam kekuasaan Penyidik Polsek Ampenan. Terduga diancam dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun Penjara. (HN).

Satgas Saber Pungli Kota Mataram Razia tempat parkir ilegal

Redaksi
-
0
Satgas Saber Pungli Kota Mataram Razia tempat parkir ilegal

HarianNusa, Mataram – Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar razia dengan menyisir sejumlah lokasi yang ditengarai rawan terjadi praktik pungutan liar, salah satunya lokalisasi parkir.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Saber Pungli Wakapolresta Mataram AKBP Syarif Hidayat SH SIK didampingi Kabid Dalops Dishub Kota Mataram Arif Rahman, SE, PTI Sat Pol PP Dibia, Inspektorat Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati, Kasat Intelkam Kompol Hatta SIP, Kasat Binmas, AKP Maad Adnan, Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Mataram, Dishub Kota Mataram, Inspektorat Kota Mataram, Sat Samapta, Sat Binmas, Siwas Polresta Mataram dan Sat Pol PP Kota Mataram.

Ketua Tim Saber Pungli Wakapolresta Mataram, AKBP Syarif Hidayat, SH. SIK., mengatakan, bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan praktik pungli, sebab pungutan liar dapat menurunkan kualitas pelayanan publik.

"Terdapat beberapa lokasi parkir yang menjadi sasaran razia. Masing-masing di sepanjang jalan Kebudayaan, Jalan Gelatik dengan menyasar Pasar Burung, Jalan Sultan Hasanuddin dengan sasaran Toko Rajawali, Indomaret, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Dr. Soejono sasaran Indomaret, Jalan Batu Bolong sasaran Warung, Jalan Banda Seraya sasaran Alfamart dan Jalan Saleh Sungkar sasaran pertokoan," terang Syarif, Rabu, (20/09/2023)

Menurutnya, standar pelayanan publik menyangkut tiga hal, yakni terkait kejelasan biaya, prosedur pelayanan, dan waktu pelayanan bahkan keberadaan lokasi parkir dan petugas parkir juga harus jelas.

"Ketika ada pelayanan publik yang dipungut juru parkir (jukir) atau yang dibayar masyarakat tidak sesuai ketentuan, baik yang diatur perda maupun ketentuan lain, maka itu menjadi ranah kami untuk melakukan pencegahan maupun penindakan," jelasnya.

Ia menyatakan, pada razia kali ini Tim Satgas Saber Pungli Kota Mataram menemukan pelanggaran, yakni juru parkir tidak terdata dan akan diamankan untuk diberikan arahan.

Selain itu, katanya, masih menerapkan perda lama, serta penarikan tarif parkir tidak sesuai ketentuan, yakni tertera Rp1.000 tetapi ditarik Rp2.000 per unit sepeda motor sekali parkir.

AKBP Syarif menjelaskan praktik pungli biasanya memiliki nominal yang tidak besar bagi perorangan. Akan tetapi ketika yang memarkir kendaraan di Kota Mataram banyak, maka akumulasi dari tarif parkir yang dipungut jukir akan sangat besar.

"Hal itu sangat berpotensi merugikan Pemkot Mataram dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir, termasuk merugikan masyarakat, memungut parkir di tepi jalan harus terdata resmi, dibekali kartu identitas, dan rompi. Jika tidak, maka dipastikan jukir tersebut liar sehingga masyarakat harus berani melapor ke petugas," tutupnya. (03)

Ket. Foto:
Tim Satgas Saber Pungli Kota Mataram melakukan razia parkir ilegal di sejumlah tempat di Kota Mataram. (Istimewa)

Hadir di Sumbawa Besar, Maxim Berkomitmen untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Redaksi
-
0
Hadir di Sumbawa Besar, Maxim Berkomitmen untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

HarianNusa, Sumbawa – Maxim memperluas eksistensinya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menambah wilayah operasional di kota Sumbawa Besar. Maxim menyediakan layanan yang beragam demi mendukung mobilitas masyarakat dan serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Layanan yang disediakan Maxim untuk masyarakat Sumbawa Besar antara lain adalah layanan transportasi Maxim Bike, Car, dan Car L (untuk kapasitas 6 penumpang). Maxim juga menyediakan layanan pengantaran barang yakni Maxim Delivery, Car Delivery (pengantaran barang menggunakan mobil), dan Food&Shop (layanan pesan-antar makanan atau pembelian barang kebutuhan sehari-hari).

Maxim Sumbawa Besar menyelesaikan orderan pertamanya untuk layanan Food&Shop untuk pengantaran makanan dari Jalan Hasanudin menuju Jalan Uma Sima dengan biaya Rp5.000.

Head of Subdivision Sumbawa Besar yakni Ade Rafiansyah mengungkapkan bahwa dirinya sangat antusias dengan kehadiran Maxim di Sumbawa Besar karena layanan transportasi dan pengantaran online dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan aktivitas mereka.

“Sumbawa Besar memiliki masyarakat dengan mobilitas yang tinggi serta potensi kuliner yang beragam, dengan begitu saya harap kehadiran Maxim bisa memaksimalkan potensi ekonomi daerah melalui layanan transportasi online dan pemesanan makanan yang bisa memudahkan masyarakat,” ucap Ade.

Maxim memberikan promo khusus pengguna baru untuk masyarakat Sumbawa Besar dengan menggunakan kode promo ‘MAXIM’ pada saat mendaftar, dan dapatkan saldo Rp100.000 yang dapat digunakan sebagai potongan 10% dari biaya perjalanan atau pengiriman. Aplikasi Maxim dapat diunduh  melalui App Store, Google Play, AppGallery, Galaxy Store, dan GetApps.

Bagi masyarakat yang berminat untuk menjalin program kemitraan dengan Maxim maka dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://taxsee.pro/id/id-ID/ untuk mitra driver dan juga melalui laman https://merchant-id.taximaxim.com/ untuk mitra Merchant (toko & restoran).

Untuk informasi lebih lanjut, calon mitra juga dapat mengirimkan pesan email kepada sumbawabesar@taximaxim.com atau mengunjungi kantor Sumbawa Besar di Jl. Sultan Kaharuddin 46-24, Kerato, Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84316.

RDP Komisi IV bersama KKP, Johan Rosihan Minta Kejelasan Shrimp Estate

Redaksi
-
0
RDP Komisi IV bersama KKP, Johan Rosihan Minta Kejelasan Shrimp Estate

HarianNusa, Jakarta – Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, Johan Rosihan, kembali menyinggung masalah Shrimp Estate yang dicanangkan akan ada di Pulau Sumbawa. Dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Bersama Eselon 1 Komisi IV bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, politisi yang akrab disapa Ustad Jo tersebut meminta kejelasan dan solusi dari masalah nelayan dan Shrimp Estate di Sumbawa . Dua masalah tersebut menjadi fokus Johan kali ini . Ia kembali mengingatkan KKP tentang Shrimp Estate di Sumbawa yang sudah sempat di resmikan tersebut

"Saya ingatkan pak , kita sama – sama hadir saat peresmian yang namanya shrimp Estate Sumbawa itu . Sampai hari ini saya ditagih oleh Masyarakat , apa kompensasinya untuk Sumbawa , sudah diresmikan tapi dibatalkan . Tidak ada informasi sehingga Masyarakat terus bertanya soal ini . Tolong berikan kepastian," tegas Johan .

Politisi PKS tersebut menyebutkan bahwa harus ada kompensasi sebagai pengganti dari batalnya Shrimp Estate di Sumbawa .

"Saya pikir ini harus ada kompensasi untuk kami di Sumbawa , karena kami tidak pernah minta , kami hanya hadir karena diundang . Tolonglah jika ada permintaan – permintaan dari pemerintah kabupaten kami , itu diberikan perioritas sebagai pengganti dari Shrimp Estate tersebut . Setelah membahas Shrimp Estate," tegasnya.

Johan juga mengungkapkan permasalahan solar dan pupuk di kalangan masyarakat Pulau Sumbawa terutama nelayan. "Masalah masyarakat kami yang tidak kalah mendesak saat ini adalah mengenai solar dan pupuk. Seperti yang kita ketahui , solar dan pupuk kita masih bergantung kepada kementerian lain selama ini . Solar kita bergantung ke ESDM , dan pupuk kita bergantung ke kementan . Saya rasa kementerian KKP harus mandiri soal ini," ujar Johan .

Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh pimpinan komisi IV tersebut , Johan mengutarakan harapannya untuk Sumbawa . "Saya sangat berharap , karena solar adalah kebutuhan nelayan kita di Sumbawa apalagi ada aturan soal penangkapan terukur ini . Minimal di setiap zona ada kewajiban pengelola penangkapan terukur agar ada solar khusus untuk nelayan . Begitu juga halnya dengan pupuk," tutup Johan. (HN)

Ket. Foto:
Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, Johan Rosihan. (HN)

Jemput Kemenangan , Johan Rosihan buka Sekolah Kepemimpinan untuk CAD PKS KSB

Redaksi
-
0
Jemput Kemenangan , Johan Rosihan buka Sekolah Kepemimpinan untuk CAD PKS KSB

HarianNusa, Sumbawa Barat – Anggota DPR RI Dapil 1 Pulau Sumbawa , Johan Rosihan membuka grand opening Sekolah Kepemimpinan Calon Anggota Dewan ( CAD ) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumbawa pada Minggu ( 03/09 ) .

Sekolah Kepemimpinan yang dibuka tersebut bertujuan untuk membekali para calon anggota legislatif dalam masa menjelang pemilu nanti . Johan menyebutkan jika kemampuan pemimpin haruslah dimiliki oleh seorang Aleg, terlebih jika berasal dari PKS .

"Sekolah ini dibuka , tidak hanya membantu kita menjadi pemimpin yang lebih efektif , tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan kreativitas , mengelola emosi dengan baik , dan meningkatkan produktivitas kedepan . Mari kita dalami ilmunya bersama – sama bagaimana sekolah kepemimpinan dapat memberikan dampak positif bagi karir dan kemampuan kepemimpinan kita," ungkapnya.

Selain sebagai upaya mengupgrade kemampuan para caleg PKS , sekolah kepemimpinan tersebut juga menjadi wadah untuk menguatkan nilai – nilai kepartaian dalam PKS .

"Karena kita membawa payung partai , maka pengetahuan dan perlakuan kita pun harus melambangkan nilai – nilai yang diamini oleh PKS . Melalui sekolah kepemimpinan ini saya berharap kita akan semakin giat belajar untuk melakukan praktik baik kepada Masyarakat Pulau Sumbawa," tutur Ketua Ketua DPP Bidang Pembinaan Wilayah Bali Nusra tersebut .

Menjelang waktu pemilu yang semakin dekat , Johan menyebutkan bahwa PKS berkomitmen untuk tidak hanya berfokus untuk mencari suara namun juga semakin giat mempersiapkan diri para CAD menjadi wakil rakyat yang lebih baik.

"Saya yakin tidak ada usaha yang sia – sia . Komitmen PKS untuk terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat haruslah dibarengi dengan menyiapkan pelayan yang mumpuni pula . Saya berharap kedepannya sekolah semacam ini semakin variatif untuk Aleg yang siap menghadapi kemajuan era tapi tetap berpegang pada nilai – nilai . Insya Allah kami siap menjemput kemenangan Bersama – sama untuk pembangunan Pulau Sumbawa kedepan," tutup Johan .

Nasdem-PKB Resmikan Anis-Muhaimin, ini Sikap PKS

Redaksi
-
0
Nasdem-PKB Resmikan Anis-Muhaimin, ini Sikap PKS

HarianNusa, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konferensi pers menyikapi situasi terkini di Koalisi Perubahan, bertempat di Kantor DPTP PKS di Jakarta, Sabtu (2/9/2023). 

“Kami menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden RI yang akan maju pada Pilpres tahun 2024,” ucap Syaikhu. 

Kendati demikian, Syaikhu menegaskan PKS sampai saat ini tetap mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI, hal itu sesuai dengan amanat Musyawarah Majelis Syura PKS. 

“Sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf (i) yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI adalah Majelis Syura sebagai majelis permusyawaratan tertinggi Partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-VIII telah menetapkan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres yang diusung oleh PKS,” tutur Syaikhu. 

Terkait dengan keluarnya Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan, Syaikhu mengatakan PKS menghormati keputusan tersebut, ia pun berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi. 

“Kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap Pencalonan Bapak Anies Rasyid Baswedan,” kata Syaikhu.

“Sesungguhnya kami sangat berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai Bacapres RI,” pungkasnya. []

Gelar Temu Alumni Prakerja Provinsi NTB, LPKN Mataram Komit Dukung Program Kartu Prakerja

Redaksi
-
0
Gelar Temu Alumni Prakerja Provinsi NTB, LPKN Mataram Komit Dukung Program Kartu Prakerja

HarianNusa, Mataram – LPKN Mataram terus berkomitmen mendukung pelaksanaan program kartu Prakerja di NTB dan menjadi mitra penyelenggara program kartu prakerja.

"Kita berbangga karena NTB telah melakukan pelatihan program kartu prakerja di tiga kabupaten/kota yakni di Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Kami ada siap untuk membantu mengurangi pengangguran di NTB melalui pelatihan program kartu prakerja," ungkap Direktur LPKN Mataram Naktika Sari Dewi, SE, MM, pada acara Temu Alumni Prakerja Provinsi NTB, di Grand Legi Hotel Mataram, Sabtu, (2/9/2023).

Naktika mengungkapkan, bahwa DPP HILLSI meminta semua DPD harus mendukung program kartu prakerja ini.

"Kebetulan saya diposisi Ketua Bidang Pelatihan dan Sertifikasi di DPP diminta untuk membantu seluruh lembaga pelatihan di Indonesia yang menjadi anggota kami agar bisa lolos menjadi mitra program kartu prakerja. Bersama-sama kita sukseskan program kartu prakerja ini dari NTB untuk Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, selain di Mataram, LKPN juga ada di Bali, Kalimantan Selatan dan sedang berproses di NTT.

"Kami juga punya visi yang sama dengan prakerja ingin membantu generasi muda kita dari bidang vokasinya, pelatihan singkatnya untuk Skilling, Up-skilling dan Re-skilling. Sehingga mereka menjadi SDM yang lebih kompeten, siap bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional," tutur Niktika Sari Dewi yang juga terpilih sebagai Ketua HILLSI NTB 2023-2028 pada Musda Agustus kemarin.

Sementara Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, M.Sc., Ph.D., mengatakan, Program Kartu Prakerja ini dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 dengan menyasar 2 juta orang saat itu.

"Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 140 juta orang. BPS mencatat dari angka ini 90 persennya tidak pernah mengikuti pelatihan, atau kursus atau training. Jadi modal angkatan kerja kita hanya ijazah sekolah atau ijazah kuliah," ungkapnya.

Padahal, lanjutnya, dunia kerja dihadapkan oleh berbagai macam tantangan, perubahan, dirupsi dan kompetisi yang tidak akan pernah usai.

"Pada tahun 2055 diusia 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita ingin menjadi negara maju, negara dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Mencapai itu dibutuhkan produktifitas angkatan kerja yang tinggi, disitulah koneksi antara program kartu prakerja yang memberikan akses pelatihan untuk mimpi besar kita sebagai bangsa," tandasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH, berharap agar program kartu prakerja ini melibatkan lembaga pelatihan lokal, contohnya Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi syarat untuk memberikan pelatihan.

"Di Pulau Sumbawa ada training center yang memberikan pelatihan alat berat, itu juga bisa dilibatkan," ujarnya saat diwawancara di sela-sela kegiatan.

Ia mengatakan bahwa pada tahun 2024 mendatang, sesuai dengan edaran Menteri Perekonomian bahwa PMI akan diberikan pelatihan melalui program Kartu prakerja. Menurutnya ini adalah program yang sangat bagus. Namun ia berharap agar program tersebut lebih di fokuskan pada sektor formal.

"Jadi kan PMI kita yang bekerja di sektor formal mempunyai skill yang bagus, gaji yang bagus dan perlindungan yang bagus juga," ungkapnya.

Temu Alumni Prakerja Provinsi NTB ini juga dirangkai dengan kegiatan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (DPD HILLSI) Provinsi NTB oleh Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi.

Dimana berdasarkan hasil musda HILLSI NTB pada Agustus lalu, Naktika Sari Dewi terpilih sebagai Ketua HILLSI NTB Periode 2023-2028 dan dilantik oleh Ketua DPP HILLSI, Amir Bakriyadi saat itu.

Acara Temu Alumni Prakerja ini diikuti oleh 300 orang alumni prakerja di provinsi NTB. (03)

Ket. Foto:

1. Direktur LPKN Mataram Naktika Sari Dewi, SE, MM, memberikan sambutan pada acara Temu Alumni Prakerja Provinsi NTB. (HarianNusa)
2. (Dari kiri) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH., Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, M.Sc., Ph.D., dan Direktur LPKN Mataram Naktika Sari Dewi, SE, MM, pada acara Temu Alumni Prakerja Provinsi NTB. (HarianNusa)
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH., mengukuhkan DPD HILLSI NTB. (HarianNusa)

1...777879...584Halaman 78 dari 584