HarianNusa.com – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menggelar aksi di Komisi Pemilihan Umum di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin, 20 Mei 2019.
Mahasiswa membawa bendera kuning sebagai simbol suka cita atas banyaknya KPPS meninggal dalam penyelenggaraan pemilu 2018. Bendera kuning itu dipasang di sepanjang pagar KPUD NTB. Massa menilai pemilu tahun ini sebagai tragedi kemanusiaan dan bencana demokrasi nasional.
Ketua Umum PW KAMMI NTB, Andi Ardiansyah, menjelaskan dalam catatan Kementerian Kesehatan pada 16 Mei 2019, sebanyak 527 orang meninggal dan 11.239 dirawat karena sakit. Sebagian besar merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Bahkan jumlah pejuang demokrasi yang meninggal hampir setara dengan jumlah korban meninggal saat terjadinya bencana gempa Lombok dan melebihi jumlah korban tsunami Selat Sunda,” ungkapnya.
Menurutnya, penyebab kematian pejuang demokrasi ini disebut-sebut karena kelelahan fisik dan mental.
“Petugas KPPS dipaksa menyelesaikan tugas sampai batas maksimal seseorang bekerja. Hal ini bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur tentang batas maksimal seseorang bekerja. Bahkan ini bisa menjadi pelanggaran HAM berat,” paparnya.
Massa juga menyoroti sistem perekrutan anggota KPPS yang dinilai masih bobrok
“Banyak di antara calon anggota KPPS tidak melakukan cek kesehatan langsung ke dokter, namun mendapatkan surat keterangan sehat. Sehingga banyak anggota KPPS yang sebenarnya tidak dalam keadaan sehat, namun diloloskan karena sudah mendapatkan surat keterangan sehat,” ungkapnya.
KAMMI NTB turut berbelasungkawa atas banyaknya korban meninggal. Mereka mendesak DPR mendorong pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen bersama masyarakat sipil, dengan melibatkan berbagai pihak untuk menelusuri penyebab kematian ratusan petugas KPPS.
“KAMMI NTB juga meminta pemilu serentak dievaluasi agar tidak lagi jatuh korban jiwa,” ucapnya.
Selain itu, dua kelompok peserta pemilu diminta berhenti memanfaatkan isu kemanusiaan untuk kepentingan politik praktis dan elektoral semata.
“Terakhir, KAMMI menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan santunan kepada korban penyelenggara pemilu,” tandasnya. (sat)
