HarianNusa, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan arah kebijakan APBN 2023 yang belum memberikan arah kebijakan anggaran yang jelas dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi hanya menyinggung soal APBN akan diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran 3,3%, padahal menurut Johan seharusnya Presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan sebagai keniscayaan.
“APBN mesti diprioritaskan untuk membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis sektor pertanian sebagai antisipasi ancaman krisis pangan,” ucap Johan merespon pidato kenegaraan terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan (Selasa, 16/8).
Johan menegaskan untuk memperkuat pondasi perekonomian nasional mesti berbasis pada penguatan Kawasan ekonomi pertanian di pedesaan.
“Pemerintah jangan hanya berwacana membangun mesin pertumbuhan ekonomi namun seringkali lupa bahwa potensi krisis pangan akan mempertegas inflasi yang semakin berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional. Saya berharap fokus pembangunan ekonomi Indonesia mesti berbasis pembangunan sektor pertanian,” lanjut pria asal Sumbawa ini.
Politisi PKS ini menyebutkan bahwa tantangan ekonomi masa depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat namun inklusif dan berbasis masyarakat. Menurut Johan, potensi alam pertanian Indonesia sudah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi.
“Semua sektor terpuruk, dan hal ini menjadi bukti empiris bahwa pertanian kita mampu sebagai lokomotif kekuatan nasional dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan seluruh rakyat,” imbuhnya.
Johan melihat selama ini pemerintah mengabaikan potensi pertanian di pedesaaan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, padahal potensi finansial flow konsumsi pangan di pedesaan mencapai setengah dari pendapatan negara pada tahun 2022 ini.
“Saya membayangkan alangkah dahsyat jika tema 77 tahun kemerdekaaan Indonesia mengenai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat diberikan makna khusus membangun konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan berbasis pertanian untuk menyongsong kebangkitan ekonomi nasional,” ucap Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini berharap pemerintah konsisten dengan janjinya untuk penguatan infrastruktur sektor pangan, dan mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat terutama terkait dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditarget mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
“Kita akan tagih janji pemerintah ini agar tidak main-main dengan urusan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan,” tegas Johan.
“Saya mengingatkan pemerintah bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,53% yang angkanya lebih tinggi dari perkotaan, demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan telah meningkat menjadi 0,59 (BPS, 2021). Hal ini disebabkan jatuhnya harga di tingkat petani saat panen sehingga mengalami kerugian besar, jadi APBN 2023 mesti diprioritaskan untuk peningkatan produksi dan daya saing pertanian di setiap desa”, tutupnya.
