HarianNusa, Jakarta – Kain tenun tradisional khas Dompu, Muna Pa’a, sukses mencuri perhatian para pecinta mode di ajang bergengsi Indonesia Fashion Week (IFW) 2025 yang digelar di Koloseum Ronakultura, Jakarta. Sebanyak sembilan rancangan adibusana karya para desainer lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengangkat keindahan Muna Pa’a, tampil elegan dan memukau dalam kolaborasi apik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB dan APPMI NTB.

Hadir langsung dalam perhelatan mode bergengsi tersebut, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap promosi kekayaan budaya dan kriya NTB di kancah nasional maupun internasional.

“Sudah waktunya kita membuka mata dunia terhadap harta karun kerajinan tradisional NTB yang begitu kaya dan belum banyak tereksplorasi. Hari ini, Muna Pa’a kita perkenalkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia,” ungkap Sinta M. Iqbal, yang juga menjadi penggerak utama dalam pengembangan kerajinan daerah.

Desain-desain yang ditampilkan dalam parade busana tersebut disebut unik dan belum pernah dipamerkan sebelumnya. Tonal warna, motif geometris khas, dan teknik tenun yang kaya nilai sejarah berhasil menghadirkan perpaduan antara keanggunan tradisi dan sentuhan modernitas.

Pada hari terakhir IFW 2025, Sinta juga mengungkapkan telah melakukan berbagai diskusi dengan para fashion enthusiast, pengamat mode, hingga pelaku industri kreatif guna mendapatkan masukan berharga untuk peningkatan kualitas kriya NTB.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama. Tapi saya optimis, dalam waktu dekat kriya NTB bisa menasional, bahkan menembus pasar internasional,” tegasnya.

Apresiasi pun datang dari berbagai tokoh, termasuk istri Wakil Menteri Luar Negeri RI, Nurindah Sari Nasir, yang menyebut warna-warna dalam koleksi Muna Pa’a sangat relevan dengan tren mode global. Hal senada juga diutarakan oleh istri Duta Besar RI untuk Republik Cile, Fanny Buana, yang terpukau oleh harmonisasi warna dan keindahan tekstur kain khas Dompu tersebut.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta istri Himmatul Aliyah, yang secara khusus menyaksikan parade busana bertajuk Marvelous Muna Pa’a dan memberikan apresiasi atas pelestarian warisan budaya bangsa melalui jalur mode.

Sebagai catatan penting, kain Muna Pa’a telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sejak tahun 2023. Kain ini dikenal sebagai tenun gedogan khas Dompu dengan motif tiga dimensi menyerupai anyaman bambu (gedek), yang pada masa silam hanya dikenakan oleh para raja dan bangsawan.

Dengan tampilnya Muna Pa’a di panggung mode nasional, harapan besar pun terbit agar kekayaan tradisional NTB terus mendapat tempat istimewa di industri kreatif Indonesia dan dunia. (F3)

Ket. Foto:

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni bersama para model di gelaran Indonesia Fashion Week (IFW) 2025. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar pertemuan strategis di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Rabu (28/5), guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, terutama di institusi pendidikan berbasis agama.

Wakil Gubernur NTB menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang marak terjadi, termasuk di lembaga yang selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan moral dan akhlak.

“Di tengah upaya membangun NTB yang berkarakter, kita tidak bisa menutup mata atas adanya pelecehan dan kekerasan di lembaga pendidikan. Ini bukan hanya mencoreng institusi, tapi juga mengancam masa depan generasi muda,” ujarnya tegas.

Pihaknya menilai bahwa pengungkapan kasus kekerasan tidak selalu mudah, terutama saat pelaku adalah tokoh berpengaruh dalam komunitas. Oleh karena itu, Pemprov NTB berencana memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kantor Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten/kota, dalam membentuk sistem rujukan bersama yang lebih terstruktur dan responsif.

Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari Komnas Perempuan. Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, termasuk perlunya sistem perlindungan yang menyeluruh dan aksi pencegahan yang berkelanjutan.

“Korban kerap berada dalam posisi yang rentan, mengalami tekanan, bahkan intimidasi. Ini yang harus kita hentikan bersama-sama. Pencegahan tidak cukup hanya berupa penyuluhan. Harus ada tindakan nyata,” tegas Maria Ulfah.

Salah satu usulan Komnas Perempuan adalah penerapan sertifikasi kesehatan mental bagi tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kesiapan psikologis dan tidak memiliki riwayat gangguan yang dapat berdampak negatif pada santri.

Maria juga menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus mencakup upaya pemulihan dan jaminan keamanan pascakejadian. Ia berharap NTB dapat menjadi contoh daerah yang berani membongkar praktik kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, tanpa pandang bulu.

Pertemuan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dalam melindungi warganya yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak-anak di lingkungan pesantren. Upaya ini juga mendorong masyarakat untuk tidak lagi bungkam terhadap kekerasan, dan menjadikan perlindungan korban sebagai bagian dari budaya kolektif.

Dengan adanya sistem rujukan bersama, evaluasi perlindungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi erat antar instansi, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak lagi tertutup, dan korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan secara layak.

“Melindungi perempuan dari kekerasan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat,” tutup Maria Ulfah. (F3)

Ket. Foto:

Pertemuan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri dan jajarannya bersama Komnas Perempuan di Ruang kerjanya. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan program prioritas nasional, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta membahas permasalahan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, yang menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di NTB, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS NTB per Agustus 2024, terdapat 87.010 pengangguran terbuka, di mana 4,73 persen di antaranya berasal dari lulusan SMK.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah dan pasar kerja lokal,” ujar Putih Sari dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Komisi IX mendorong pemerintah daerah bersama lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), untuk merancang program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri yang berkembang di NTB. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga meninjau perkembangan program SPPG yang merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani permasalahan gizi anak. Pemerintah menargetkan pembangunan 400 dapur umum di NTB hingga akhir 2025, namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 25 persen atau 54 unit.

Komisi IX menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur umum SPPG untuk mendukung peningkatan status gizi anak-anak NTB, mencegah stunting, dan memperbaiki kualitas hidup generasi masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX Muazzim Akbar menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan SPPG. Ia meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang disajikan kepada siswa.

“Badan POM harus turun langsung ke lapangan, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan atau penyajian makanan yang tidak layak konsumsi. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan gizi anak-anak kita,” tegas Muazzim.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyambut baik kunjungan ini dan berharap hasil diskusi serta masukan dari Komisi IX DPR RI dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Selamat datang di NTB. Kami tersanjung dan berterima kasih atas perhatian Komisi IX terhadap permasalahan kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Lalu Gita dalam sambutannya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, sekaligus mempercepat terwujudnya target-target pembangunan nasional di NTB. (F3)

Ket. Foto:

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTB. (Ist)