HarianNusa.Com, Lombok Barat – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) H. Baehaqi pagi tadi (23/1) didaulat sebagai pembina pada kegiatan apel pagi bersama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-TR). Sebelumnya, Baehaqi juga menjadi pembina pada apel bersama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Tidak sendiri, dalam setiap apel Baehaqi ditemani para Asisten Setda Lobar dan Kepala Bagian Humas dan Protokol. Kegiatan ini dinamakan sekda sebagai kegiatan “Sekretariat Sambang OPD”.

Sekretariat Sambang OPD menjadi salah satu agenda program terobosan sekda yang belum segenap satu bulan dilantik ini. Tujuannya, untuk lebih mendekatkan Sekretariat Daerah dengan OPD sehingga bisa lebih komunikatif lagi. Selain itu program ini juga untuk memberikan informasi kepada OPD sehingga kedepannya tidak ada lagi proyek yang terlambat, kemudian tujuan kinerja daerah bisa tercapai sesuai dengan tahapan-tahapannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPJMD.

“Sekretariat Sambang OPD ini untuk merekam persoalan-persoalan yang ada di OPD sehingga Sekretariat Daerah sebagai regulator bisa mempercepat atau mengakselerasi kinerja daerah, dan kita juga bisa memberikan masukan-masukan kepada OPD,” terang Baehaqi usai apel.

“Jadi kita disini bukan untuk menginvestigasi tetapi untuk memberikan jalan keluar dari apa yang kita rekam tadi,” lanjutnya.

Salah satu strategi untuk bisa mencapai semua itu menurut mantan Kepala Bappeda itu adalah disiplin seluruh ASN, termasuk Sekda untuk melakukan apel pagi. Apel pagi adalah cara untuk mulai belajar disiplin.

“Tidak ada pekerjaan dimuka bumi ini yang bisa kita kerjakan dengan baik tanpa adanya disiplin,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU-TR Made Artadana mengaku sangat menyambut baik program Sekretariat Sambang OPD ini. Selain untuk meningkatkan kedisiplinan ASN, ia berharap kegiatan ini juga akan lebih mendekatkan OPD dengan Sekretariat Daerah terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD.

“Kami berkomitmen akan terus menertibkan atau mendisplinkan seluruh jajaran Dinas PU-TR untuk mengikuti ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (f3/hms)

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Jalan merupakan infrastruktur pokok penunjang ekonomi masyarakat. Di Lombok Barat infrastruktur ini relatif sudah bagus. Terbukti Lombok Barat oleh Ombudsman RI dinilai bagus dan dijadikan pusat pembelajaran nasional dalam penyelenggaraan jalan daerah. Lombok Barat juga menjadi anggota Construction Strategic Transparency (CoST) dunia, sebuah organisasi internasional untuk transparansi infrastruktur yang beranggotakan 19 negara. Lombok Barat satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menjadi anggota

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat, H. Hambali bercerita banyak kepada media ini belum lama ini. Mengawali wawancara, Hambali menyebut panjang jalan di kabupaten ini termasuk jalan negara dan jalan provinsi (Nusa Tenggara Barat) sepanjang 747.474 km. Angka itu terbagi menjadi empat kategori, jalan kategori baik sepanjang 325.026 km, kategori sedang 194.968 km, kategori rusak 88,541 km dan kategori rusak berat sepanjang 138,939 km.

Selanjutnya Hambali menjelaskan pemantapan jalan di Lombok Barat tahun lalu (2019). Data di bidang Bina Marga menyebut pemeliharaan jalan di Bumi Patut Patuh Patju sepanjang 393.264 km, dengan jumlah pemantapan jalan 68,86 persen.

Dijelaskan Hambali, mulusnya sebagian jalan di Lombok Barat salah satunya karena adanya dukungan hibah Provincial Road Infrastructure and Maintenance (PRIM) bantuan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). PRIM, jelas Hambali, merupakan program hibah dan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia melalui Program Indonesia Infrastructure Initiative. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah provinsi (NTB) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Dengan program inilah Dinas PUTR Lombok Barat terbantu dalam pemeliharaan jalan untuk tiga tahun terakhir mulai tahun 2017- 2019.

Diceritakan Hambali, program hibah ini diawali dengan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Bupati Lombok Barat dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Setiap tahun, lanjutnya, pelaksanaannya diterbitkan PPH (Perjanjian Penerusan Hibah) disesuaikan dengan alokasi yang ada di MoU itu.

“Komposisinya adalah 40 persen hibah dan 60 persen DAU (Dana Alokasi Umum, Red) dalam APBD kita. Pada tahun 2017, di APBD kita itu tertuang Rp. 33 Milyar 50 juta sekian, 40 persen hibah yaitu Rp 17 milyar, dan 19 Milyar 50 juta lebih itu APBD kita,” ujarnya.

Dijelaskan Hambali, standar operasional prosedur pembiayaan hibah tersebut adalah dengan menggunakan pola pergantian biaya. Awalya dibiayai APBD terlebih dahulu baru kemudian diganti. Saat pergantian biaya itu dilakukan, didahului oleh verifikasi atas item-item pekerjaan yang telah diselenggarakan sesuai dengan MoU.

“Pada saat verifikasi ini, banyak item-item yang dinilai seperti kualitas dan spek yang disepakati,” jelasnya.

Sejak program ini dilaksanakan di Lombok Barat, ujar Hambali, sepanjang 150.337 km jalan telah diperbaiki melalui pemeliharaan jalan secara rutin. Total pembiayaan yang dialokasikan adalah sebanyak Rp. 47.530.579.500 dari dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran dari PRIM sebanyak Rp 72 Milliar.

Sayangnya, ujar Hambali, tahun 2019 merupakan akhir dari hibah PRIM di Lombok Barat. Tahun 2020 Lombok Barat tidak lagi mendapatkan hibah itu karena kelanjutan PRIM menjadi hibah nasional. Hasil PRIM di Provinsi dan Lombok Barat akan menjadi referensi dan acuan untuk pelaksanaan jalan-jalan berikutnya dari berbagai sumber pembiayaan.

“Nanti DAK harus mengacu pada PRIM. DAU juga diminta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada pada PRIM sehingga kualitas jalan semakin bagus,” ujar Hambali bangga.

Untuk tahun 2020, Pemerintah Provinsi (NTB) mendapat hibah jalan daerah dan dua Kabupaten yakni Sumbawa dan Dompu.

“Lobar tidak dapat karena sudah tiga tahun berturut turut mendapat dana hibah dari PRIM,” jelasnya.

Dijelaskan, kalau Lombok Barat dapat hibah jalan daerah tahun 2020, maka alokasinya tidak lagi 40 – 60 tapi 100 persen akan dibiayai. Sehingga Kabupaten kota se-Indonesia berlomba untuk mendapatkan hibah jalan daerah itu di tahun 2020.

Dengan tidak adanya dana hibah PRIM, maka anggaran melalui APBD hanya tersedot untuk pemeliharaan saja. Pemeliharaan saja hampir 30 km jalan. Kalau pemeliharaan sesuai jumlah jalan mantap di Lombok Barat yang panjangnya 393,264 km atau 68,86 persen pemantapannya, maka akan membutuhkan ratusan milliar rupiah. Sementara uang pemeliharan yang ada hanya Rp 2 Milliar untuk keseluruhan jalan.

“(2019) kita merasa terbantu dan beruntung adanya program PRIM, jadi jalan yang tidak dipelihara jadi dipelihara,” syukurnya.

Dijelaskan Hambali, tahun anggaran 2020 ada beberapa jalan dan jembatan yang akan dibiayai dari DAK APBD Lombok Barat seperti perbaikan jalan Pelangan-Labuan Poh, ruas jalan Suranadi-Lebah Sempage dan Lingsar menuju Repok Kekeri. Untuk jembatan ada di Iting Kuripan, Penimbung, Mbungpass dan Plempat Ireng Daye. Yang masih diusulkan selanjutnya yaitu Aik Mual-Mareje hampir 100 km lokasi di Sekotong.

Terpisah, Kepala Dinas PUTR Lombok Barat, I Made Artadana terus bersemangat untuk membangun infrastruktur desa menuju kota meskipun dana hibah PRIM tidak ada lagi di tahun 2020 ini. Menurutnya, meskipun tidak ada lagi PRIM tapi masih ada Dana Alokasi Khusus.

“Tahun 2020 dana DAK turun hanya Rp 19 milliar. Tentu panjang jalan yang akan dibangun relatif sedikit dibanding tahun 2019,” ujar Made.

Made berharap DAU yang sedang dihitung akan dapat menambah dana DAK untuk membangun kembali infrastrukur yang sudah ditetapkan. Selain itu, Made juga berupaya untuk mencari dana hibah lainnya yang berbeda sumber seperti dari World Bank dan hibah jalan daerah yang nilai anggarannya cukup besar.

“Yang pasti dari DAK dan DAU APBD Lombok Barat sudah pasti untuk rehab jalan. Termasuk dari Pokir DPRD sebesar Rp 9.648.600.00 untuk perbaikan jalan sebanyak 54 paket,” pungkasnya.

Belum lama ini, Bupati Lombok Barat (Lobar) mendapat Surat Elektronik dari Dewan Construction Strategic Transparency (CoST) tentang permohonan bergabung dengan CoST, the Infrastructure Transparency Initiative. Dalam surat tersebut disebutkan, Dewan CoST (CoST Board) telah menyetujui permohonan Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota CoST. CoST tertarik dengan apa yang diajukan terutama keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar. CoST sangat tertarik dengan bagaimana Lobar menghubungkan CoST, kesetaraan gender, inklusi sosial dalam Program Manajemen dan Peningkatan Jalan Umum (PRIM).

“Cara Bapak menghubungkan hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan anggota-anggota CoST lainnya untuk bisa belajar dari Lombok Barat,” Christiaan J. Poortman, Ketua Dewan CoST dalam suratnya.

Disebutkan, Dewan CoST juga menilai Lobar memiliki perencanaan yang jelas dan pemahaman tentang nilai tambah proses asuransi.

“Kami berharap bisa segera bekerjasama dengan Kab. Lombok Barat dan masyarakat sipil serta sektor swasta untuk menjamin kesuksesan CoSt Lombok Barat,” harapnya. (f3)

Ket. Foto:
Salah satu ruas jalan di Kabupaten Lombok Barat. (istimewa)

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid mengintruksikan para kades untuk menghiidupkan gotong royong dalam mengatasi persoalan sample. Instruksi tersebut disampaikan bupati
saat menjadi inspektur pada apel siaga bencana di lapangan Kantor Bupati Lobar, Jumat (17/1).

Menurut bupati sebagian dari bencana alam yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor merupakan andil dari manusia sendiri, salah satunya karena membuang sampah di sungai. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai, akan membuat aliran sungai terhambat sehingga air di kali atau got naik ke jalan sebagaimana sering disaksikan di beberapa jalan.

“Oleh karena itu, saya himbau kepada para camat dan kepala desa untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai dan juga memobilisasi mereka untuk membersihkan sungai, kali, atau got yang sudah kotor melalui gotong royong,” perintah bupati.

Selain itu, Fauzan juga sudah lama menginstruksikan dilakukannya restorasi sungai di Lobar dan sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.

Program restorasi sungai mulai muncul saat peringatan Hari Air Sedunia tanggal 23 Maret 2019 yang lalu. Bupati H. Fauzan Khalid saat itu menyampaikan restorasi sungai harus dimulai pada satu sungai di setiap kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan. Demikian juga sungai yang berpotensi dan yang sebelumnya menimbulkan persoalan masalah banjir dan sebagainya.

Tahun 2019 ada tiga sungai yang direhabilitasi perbaikan dan bantaran tanggul sungai meliputi sungai Remeneng di Narmada, Sungai Mapak di Labuapi, dan sungai Jelateng di Lembar. Dan tahun 2020 ini akan dilakukan restorasi dua sungai yang ada di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar.

Selain instruksi gotong royong dan restorasi sungai, tahun 2020 Lobar akan membangun 9 lokasi tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang sebagiannya melalui konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Kesembilan lokasi tersebut yaitu tiga lokasi bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlokasi di Batulayar berupa tempat pembuangan sampah tetap (TPST), dan dua tempat pembuangan sampah (TPS) 3R yaitu di Gerung dan Kediri. Sementara enam lokasi lainnya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lobar. Tiga berupa TPS3R di Lingsar, Kuripan dan Narmada; dan tiga lagi masih berupa tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Labuapi, Gunungsari, dan Lembar.

Namun demikian, ditekankan bupati, semuanya membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat.

“Tidak akan menyelesaikan apa-apa tanpa kesadaran masyarakat, ” ungkapnya.

Dicontohkan bupati, lalat hitam di Lingsar mampu menghancurkan 7 ton sampah rumah tangga perhari, tapi baru bisa ditangani 500kg saja perhari karena masyarakat belum banyak sadar untuk memisahkan sampah.

“Petugas kita hanya mampu memilah segitu, kalau saja masyarakat sadar dan mau memilah,” harap Bupati Fauzan. (f3)

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Usai menggelar upacara bendera 17an di lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., didampingi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, S.Pd., Dandim 1606/Lobar Kolonel Efrijon Kroll dan Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, para Kasi, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan, Kepala BPBD Lobar dan para Kepala SKPD Lombok Barat,
melaksanakan peninjauan dan pengecekan Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Bencana yang diikuti TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dishub, BPBD, Fasilitator dan anak-anak sekolah dengan menghadirkan perlengkapan penanggulangan bencana, Jumat (17/1).

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB mengatakan pengecekan kesiapsiagaan ini untuk melihat secara langsung kesiapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam Penanggulangan bencana.

"Apel gelar pasukan ini dilakukan untuk mendukung sepenuhnya proses penanggulangan bencana sehingga bisa meminimalisir adanya korban," ujar Danrem.

Menurutnya, pihaknya bersama Forkopimda Lombok Barat melakukan pengecekan peralatan penanggulangan bencana seperti kendaraan, ambulance, perlengkapan dapur umum, mobil Basarnas, mobil pemadam kebakaran, peralatan pemotongan pohon dan lainnya.

"Semoga kedepan kita dihindari dari segala bencana dan musibah secara umum wilayah Indonesia dan lebih khususnya Provinsi NTB," harapnya.

Selain itu, Danrem juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan mengingat cuaca yang tidak menentu, menghindari lokasi rawan bancana, siapkan bahan makanan yang bersifat instan, dan peduli terhadap setiap informasi dari sumber yang jelas serta tingkatkan keimanan dan ketaqwaan. (f3)

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Lingsar Abdurrahman, angkat bicara terkait maraknya pemberitaan wacana pemisahan beberapa kecamatan dari Kabupaten Lombok Barat. Beberapa kepala desa di Kecamatan Lingsar juga disebut-sebut mendukung wacana ini.

Menurut Kepala Desa Saribaya ini, pemberitaan yang banyak beredar di media tersebut tidak mewakili sebagian besar desa dan forum masyarakat.

“Terkait isu yang sedang hangat terkait pemekaran, statement kawan-kawan kepala desa di Kecamatan Narmada dan Lingsar itu pendapat pribadi. Itu bahasa media, biasalah itu untuk urusan bisnis saja. Tapi secara keseluruhan tidak ada secara resmi disampikan oleh forum. Artinya tidak mewakili sebagian besar desa, dan forum masyarakat,” kata Abdurrahman dalam rilis yang disampaikan ke media in, Rabu (15/1/2020).

“Forum Kepala Desa Kecamatan Lingsar itu masih solid dan masih sangat setia dengan Lombok Barat,” tegasnya.

Menyikapi hal ini, Abdurrahman mengajak para kepala desa untuk berfikir objektif dalam menilai sesuatu. Menurutnya, masih adanya pembangunan maupun pelayanan yang belum maksimal bukan berarti pembangunan itu tidak merata.

Untuk itu ia kembali mengajak para kepala desa untuk menyikapi dengan bijak terkait pemekaran kabupaten agar jangan sampai rasa ketidakpuasan membuat hati nurani menjadi tertutup.

“Apa yang dilakukan Bupati Lombok Barat dan jajarannya sudah pas capaian pembangunan di masing-masing desa harus betul-betul kita berfikir obyektif. Sehingga tidak lantas hanya satu dua titik pembangunan yang belum, dijadikan alasan untuk tidak ada pemerataan pembangunan. Itu (pembangunan, red) butuh proses,” tegasnya.

“Alhamdulillah saya sendiri merasakan untuk di Kecamatan Lingsar pemerataan pembangunan sudah mulai berjalan, bahkan on the track. Perkara satu-dua titik belum terealisasi itu lumrah. Tugas kita bersama untuk mendorongnya,” ungkapnya. (f3)

Ket. Foto:
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Lingsar Abdurrahman. (istimewa)