HarianNusa.com

HarianNusa.com – Turunnya angka Pendapatan Derah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 mendapat sorotan dari sejumlah fraksi pada Rapat Paripurna Kedua DPRD Provinsi NTB dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (16/11).

Mendapat giliran pertama, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Humaidi menyampaikan setuju terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Namun Fraksi Partai Golkar memandang dari sisi pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah menetapkan penerimaan dalam target APBD 2019 sebesar 5,24 triliun lebih atau menurun sebesar 102,378 milyar atau 1, 91 persen pada APBD 2018. Kondisi ini menurutnya, membutuhkan kerja keras mengingat adanya sejumlah tantangan seperti rendahnya sumber daya manusia khususnya yang menguasai teknologi.

“Sehingga perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi perbaikan sumber daya dan sistem perpajakan dengan melakukan ekstensifikasi pajak terutama dengan menambah jumlah pembayar pajak dan optimalisasi pendapatan baik bea cukai serta angka data wajib pajak dan maksimalkan Pergub no 16 tahun 2015 kepada masyarakat wajib pajak,” katanya.

Sementara H. Ismail membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat mengatakan setelah mencermati RAPBD 2019, ada 3 hal krusial yang menjadi fokus utama Fraksi Partai Demokrasi yakni pertama, seberapa besar komitmen melawan kemiskinan tergambarkan pada RAPBD 2019. Kedua, sejauh mana terobosan Percepatan penanganan pasca bencana mendapatkan dukungan signifikan. Ketiga, seperti apa program Zul-Rohmi mendapatkan dukungan konkrit pada RAPBD 2019.

“Tiga hal ini bagi Fraksi Demokrat sangat krusial untuk dipastikan benar tergambarkan dengan profesional dan progresif di dalam nota keuangan APBD 2019,” ujarnya.

Ketiga hal tersebut, menurut Fraksi Partai Demokrat haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Percepatan penanganan kemiskinan bertautan erat dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencan. Sekaligus juga ikut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sejumlah program prioritas Zul-Rohmi.

Sementara Fraksi Partai Gerindra melalui disampaikan ketuanya, M. Sabirin mempertanyakan apa yang menjadi penyebab menurunnya jumlah PAD. Dan meminta pemerintah melakukan evaluasi dan inovasi peningkatan PAD pada masa-masa yang akan datang.

Menurutnya, menurunnya jumlah angka PAD dari tahun ke tahun sejak 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan tidak ada eksistensi dari pemerintah.

“Terhadap hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra mohon penjelasan,” kata Sabirin.

Sementara Ketua Fraksi PKS, H. Johan Rosihan mengatakan dalam kebijakan umum APBD 2019 terkait kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada angka 1 huruf b disebutkan penetapan target pendapatan daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan daerah dan retribusi daerah serta realisasi target retribusi dan pajak daerah tahun sebelumnya.

“Kita tahu bahwa kita sudah menargetkan angka pertumbuhan itu cukup tinggi,” katanya.

Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah mengingat tren pajak daerah dan retribusi daerah selama lima tahun ini.

“Fraksi PKS bertanya kenapa dari postur Rancangan APBD 2019 ini pendapat dari PAD berkurang sebesar 4, 84 persen atau senilai Rp.85.610.630. 840,- ?. Mohon penjelasannya,” kata Johan.

Sedangkan Fraksi PPP yang dibacakan oleh Wakilnya Nurdin Ranggabarani mempertanyakan berbagai penurunan yang tergambar dalam RAPBD 2019.

“Mengapa dan kenapa angka-angka tersebut mengalami penurunan yg signifikan. Dari 5,7 triliun lebih pada 2018 menjadi 5,2 triliun lebih atau berkurang 5,7 milyar lebih dari anggaran tahun sebelumnya. Mohon dijelaskan dari masing-masing penurunan anggaran tersebut. Apakah penurunan ini sesuatu yang lazim atau ada upaya terselubung untuk menggambarkan seolah-olah kondisi Pemerintah Zul-Rohmi ini tidak mampu mempertahankan angka-angka APBD kita sehingga dimata masyarakan dan publik bahkan Nasional seolah-olah Zul-Rohmi tidak mempunyai kapasitas yang sama seperti sebelumnya dalam hal menjaga stabilitas kemampuan fiskal daerah. Ini soal imege soal citra dan sangat berbahaya jika diolah menjadi isu diawal pemerintahan ini Zul-Rohmi ini,” ujar Nurdin panjang lebar.

Fraksi PPP minta apabila tidak bisa lebi besar dari anggaran tahun sebelumnya maka angka 5,7 triliun tersebut harus dikembalikan dalam RAPBD 2019.

“Sekali lagi mohon dijelaskan karena saya khawatir jangan-jangan pemangkasan peran dan fungsi komisi merupakan bagian dari skenario besar untuk membuat angka APBD kita terus menurun dan merosot dari tahun ke tahun. Publik akan menilai percuma berbagai terobosan yang brilian dari pemerintah Zul-Rohmi jika angka APBD saja tidak bisa dikawal,” kata Nurdin.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti retribusi daerah yang ditargetkan mencapai 23 milyar. Menurutnya target ini tidak pernah mengalami kenaikan yang signifikan.

“Seharusnya penerimaan retribusi ini menjadi andalan daerah disamping penerimaan pajak daerah. Memperhatikan saran pendapat Banggar untuk menaikkan tarif retribusi sesuai dengan kondisi makro ekonomi,” kata jubir Fraksi PDIP.

Sementara Fraksi Partai Hanura, Fraksi PAN, Fraksi PKB Fraksi Bintang Restorasi tidak membacakan pandangan umum masing-masing fraksinya namun mengatakan setuju dan berharap penjelasan-penjelasan yang ada didalamnya bisa mengcover seluruhnya.

Rapat Paripurna DPRD NTB masa sidang kedua dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD NTB, Sekda Provinsi NTB, Forkopimda NTB, unsur TNI-POLRI serta tamu undangan lainnya. (f3)