HarianNusa, Mataram – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turun dengan meminta relaksasi ekspor tambang dan mendorong Pemprov memacu sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (04/06).

“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada beberapa daerah maka berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Mendagri Tito.

Mendagri menekankan  pentingnya angka pertumbuhan untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitas. Dalam jangka panjang, lanjutnya, sektor lain harus mulai dimaksimalkan.

Angka lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi dan harga komoditas pokok karena terkait dengan biaya hidup dan pengeluaran masyarakat sehingga prioritas kebijakan adalah menjaga harga barang dan jasa terjangkau serta memastikan ketersediaan lapangan kerja. 

Dalam pemaparannya, Mendagri juga menekankan kewajiban pemerintah provinsi melaksanakan   program strategis dan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Merah Putih dan lainnya serta koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/ kota yang dijamin pula oleh peraturan pemerintah RI yang berlaku. 

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal,  dalam sambutannya  mengatakan, tantangan NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi memang terkait dengan ketergantungan  yang masih sangat tinggi pada sektor tambang. 

“Harapan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil,” ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, meski kontribusi sektor tambang besar namun multiplier effect nya relatif kecil dibandingkan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata masih akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi NTB.

(F3)

Ket. Foto:

Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak cepat dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal menyampaikan laporan progres terkini dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Forkopimda NTB, para kepala daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, yang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Inpres demi mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri di seluruh desa dan kelurahan di NTB. 

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan komitmen tinggi NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah 95 persen desa dan kelurahan di NTB yang menyelenggarakan Mudesus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

 “Alhamdulillah, 95 persen desa di NTB sudah mengadakan Mudesus. Sisanya belum, tapi tanggalnya sudah keluar. Jadi, dalam 1-2 hari ke depan, InsyaAllah 100 persen desa kita sudah selesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang paling awal bergerak dalam menjalankan program ini. “Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu dari NTB, tepatnya di Lombok Tengah. Sosialisasi pertama juga dilakukan di sini. Ini bukti keseriusan kami,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Menteri dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dorongan dari pusat. Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengapresiasi peran serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB yang secara gotong royong turut menyukseskan program ini, termasuk subsidi biaya pembuatan badan hukum koperasi yang disepakati bersama.

“Walaupun tidak ada kewajiban, tapi kami di provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk subsidi 50 persen biaya untuk pembentukan badan hukum di seluruh NTB. Ini atas inisiatif dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, khususnya di wilayah pedesaan, untuk bersinergi membangun ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi guru ekonomi kita. Kita akan gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak. Apalagi di NTB, sebagian besar kemiskinan ekstrem ada di wilayah pesisir. Di sinilah koperasi bisa jadi solusi,” tutup Gubernur Iqbal. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pembukaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

HarianNusa, Mataram – Panitia Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-7 masa bakti 2025–2030 menggelar rapat pemantapan di Lesehan Jalik Rumbuk, Babakan, Kota Mataram, Rabu (04/06/2025).

Ketua Panitia, H. Abdus Syukur,  menyampaikan harapannya agar semua pihak, termasuk pengurus dan anggota PWI kabupaten/kota se-NTB, dapat memberikan dukungan aktif demi kelancaran dan kesuksesan konferensi lima tahunan tersebut.

“Pelaksanaan konferensi yang dijadwalkan pada 2–3 Agustus 2025 di BPSDM NTB. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk PWI kabupaten/kota. Ini momentum penting untuk regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi,” ujarnya saat memimpin jalannya rapat.

H. Syukur juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi baik bagi peserta maupun calon ketua yang akan maju. Ia menegaskan bahwa hanya anggota PWI pemegang Kartu Biasa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dan peserta konferensi.

“Pendaftaran calon ketua akan dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2025. Kami berharap seluruh peserta melengkapi persyaratan sesuai ketentuan organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Ketua PWI NTB sekaligus mantan anggota DPD RI, H. Ahmad Sukisman Azmy, turut hadir dan memberikan pesan khusus terkait pentingnya menjaga soliditas organisasi.

Dalam sambutannya, Sukisman menyoroti potensi munculnya dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Ia berharap PWI NTB tetap menjadi contoh organisasi pers yang solid dan bersatu di tengah situasi nasional yang rawan perpecahan.

“Sekarang ini, banyak organisasi yang tidak tunggal. Kita harus waspada dengan kemungkinan munculnya dualisme. Jangan sampai hal yang terjadi di pusat menular ke daerah. Kalau PWI NTB bisa tetap bersatu, itu luar biasa,” pesan Ketua Steering Committee (SC) ini.

Konferensi PWI NTB ke-7 ini menjadi momen strategis dalam menentukan arah organisasi ke depan, sekaligus menguji konsolidasi dan kedewasaan seluruh anggota dalam menjaga marwah PWI sebagai organisasi wartawan profesional dan independen. (F3)

Ket. Foto:

rapat pemantapan konferensi PWI NTB ke 7 di Jalil Rumbuk, Babakan Sayo, Kota Mataram. (HN)