HarianNusa, Lombok Barat – Setelah menangkap komplotan pelakunya, Kepolisian Republik Indonesia telah mengidentifikasi setidaknya lima modus penjarahan lahan. Sebagian modus itu diduga diterapkan di Lombok Barat dan sejumlah daerah lain di NTB.

Polri melalui Polda Metro Jaya telah menetapkan 30 tersangka penjarahan lahan. Dalam pernyataan pada pertengahan Juli 2022, Polda Metro Jaya mengungkap lima modus para penjarah dalam menguasai lahan milik pihak lain. Modus pertama yang acap kali dilakukan adalah menciptakan figur peran pengganti seolah-olah mewakili keluarga korban.

Modus kedua yang dilakukan pelaku biasanya menentukan target lahan. Lahan-lahan kosong milik pemerintah dan pribadi yang tidak dijaga menjadi sasaran pelaku.

Modus ketiga mirip dengan modus kedua. Namun, dalam hal ini, lahan yang telah diincar pelaku tidak memiliki sertifikat. Modus keempat terkait penyelewengan program PTSL Ada oknum pejabat BPN berperan dalam menciptakan data yang keliru terkait sertifikat pemohon. Modus kelima ini dengan istilah super akun. Para pelaku punya akses pada sistem sehingga bisa mengubah data kepemilikan lahan. Mereka melakukan secara ilegal dan diam-diam.

Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram, modus kedua dan ketiga pernah dan sedang terjadi di Lombok Barat dan sejumlah kabupaten lain di NTB Para penjarah menyasar lahan tertentu. Meski jelas pemiliknya, para penjarah tetap mengklaim lahan tersebut. Bahkan, penjarah mengerahkan massa dan mengintimidasi berbagai pihak agar mengakui klaim mereka yang tidak punya dasar hukum. Kasus yang mencuat diantaranya penguasaan lahan yang sudah bersertifikat di Pengawisan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong.

Di Sekotong, sejumlah oknum mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 38 hektar yang berada di Dusun Pengawisan dan Gili Genting yang sudah bersertifikat HGB atas nama PT. Reska Nayatama. Di lahan ini perusahaan sebagai pemilik akan mendirikan pabrik porang. Pihak perusahaan juga sudah melaporkan kasus penggeregahan lahannya ke polisi.

Soal lahan ini, Pemkab Lobar sudah membeberkan riwayat tukar guling lahan antara Pemda dengan PT ini yang terjadi tahun 1994 saat Lombok Barat dipimpin Bupati H. Lalu Mujitahid. ” Itu clear milik PT Reska Nayatama,” ungkap kepala DPPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi.

Berkali-kali pihak perusahaan dihalang-halangi memasang plang di tanah miliknya. Fauzan memperlihatkan catatan terkait proses tukar guling. Dulu, tanah yang kini bersertifikat HGB atas nama PT. Reska Nayatama ini adalah tanah pecatu bagi perangkat wilayah setempat. Pencabutan status pecatu dilakukan oleh Pemda tercatat dilakukan pada tanggal 3 Juli 1974. Lalu ada juga surat pernyataan penyelesaian pembayaran tanah Pemda oleh para penggarap pada 4 Januari 1975. Pada tanggal 21 Juni 1990 Gubernur NTB menerbitkan SK tentang pemberian izin lokasi pembebasan hak atas tanah kepada PT ini untuk mendirikan usaha pariwisata. Disusul pada tahun 1991 DPRD Lombok Barat menerbitkan SK tentang penyesuaian penukaran/tukar bangunan tanah dan bangunan milik Pemkab Lobar.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun, saat diwawancarai belum lama ini juga menegaskan hal yang sama. Ia menegaskan bahwa lahan yang kini tengah diributkan adalah milik PT Reska Nayatama. “ Ya itu memang milik perusahaan,” kata tokoh Sekotong ini. (*)

HarianNusa, Lombok Barat – Data kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di Lombok Barat cukup menggembirakan. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Dinas Pertanian Lombok Barat, angka kesembuhan ternak sapi yang terjangkit PMK mencapai di atas 75 persen. Kemarin, dinas membagikan rompi Satgas penanganan PMK kepada para petugas yang sehari-hari turun ke peternak untuk melakukan pemantauan.

“Alhamdulillah trennya bagus. Sudah di atas 75 persen. Memang ada kasus baru di Sekotong,” ungkap kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, H. Lalu Winengan, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (20/7).

Secara detail berdasarkan data per 18 Juli 2022, dari total 14.861 ekor ternak yang sakit, jumlah yang sembuh mencapai 11.126 skor. Jumlah ternak mati ada 13 ekor, sementara ternak yang harus dipotong paksa ada 6 ekor. Angka ini terus menurun setelah petugas gencar melakukan pemantauan dan penanganan ternak warga.

“Terima kasih kepada donatur yang memberikan kita rompi-rompi ini. Ini akan dibagikan ke seluruh petugas di lapangan supaya mereka semangat bekerja. Ada ratusan rompi,” ungkap Winengan.

Saat kedatangan Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin ke Lombok Barat beberapa waktu lalu, penanganan PMK di Lobar mendapat apresiasi dari kementerian. Sebagai “imbalannya” kementerian menggelontorkan bantuan obat-obatan, vaksin dan alat-alat pertanian ke daerah ini. Khusus masalah vaksinasi PMK, Winengan mengklaim dari jatah dosis vaksin yang diberikan ke Lobar, semuanya sudah disuntikkan ke ternak warga. “Sudah 100 persen dari jatah yang kita dapat,” ungkapnya. (*)

• Kendalikan Penyakit Mulut dan Kuku, Ini yang dilakukan Pemerintah
• Wabah PMK merebak, Anggota Komisi II DPRD NTB Minta Pemerintah Daerah Tambah Armada Pengiriman Sapi
• Terus Meningkat, 34,5% Pasien Positif CoVid-19 di NTB Sembuh
• Cegah Penyebaran PMK, Isvie Nilai Penutupan Lalu Lintas Ternak sudah Tepat
• Gubernur dan Menko PMK Serahkan 65 Ribu Rumah Untuk Korban Gempa di NTB