Masyarakat Nusa Tenggara Barat harus dapat mengubah pola pikirnya, dari yang sibuk memikirkan diri sendiri, saling menghancurkan, cepat puas menjadi memiliki pola pikir berusaha meningkatkan produktifitas dan berdaya saing. “ How to make NTB more Competitive” . Sebagai akademisi, kami melihat bahwa moment pilkada serentak yang akan dirayakan oleh masyarakat NTB menjadi salah satu momentum yang sangat tepat untuk melakukan suatu perubahan. Ada benang merah yang sangat polyester antara pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dan ekonomi terletak pada hubungan antara stabilitas politik, kebijakan pemerintah daerah, dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Saat ini, ekonomi NTB tumbuh sebesar 11,06 persen pada Triwulan II tahun 2024 dari tahun sebelumnya yaitu Triwulan II tahun 2023 (y-on-y), sementara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan II-2024 mencapai Rp46,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,06 triliun. Merupakan data yang dirilis oleh berita resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB terus menunjukkan tren positif.
Sehingga dapat dikatakan bahwa, pilkada dapat mempengaruhi ekonomi baik secara langsung melalui pengeluaran dan kebijakan, maupun secara tidak langsung melalui dampaknya pada stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat serta investor. Keterkaitan ini menunjukkan pentingnya proses pilkada yang berjalan lancar dan transparan untuk mendukung kestabilan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan rilis berita resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan bahwa Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,17 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,57 persen. Di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi positif dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mungkin berbeda dari skala nasional salahsatunya Kebijakan Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Kebijakan lokal yang mendukung investasi dan bisnis, seperti insentif pajak, perizinan yang lebih mudah, dan dukungan untuk pengembangan industri lokal, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.
Pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada triwulan keempat tahun 2024 telah dimulai dengan tahapan pilkada yang akan turut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan konsumsi. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) bisa berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di beberapa cara, meskipun efeknya bisa bervariasi tergantung pada konteks lokal dan implementasi kebijakan pasca-pemilihan. Pada moment Pilkada inilah merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik untuk memajukan daerah. Kepala daerah baru yang terpilih dengan rencana pembangunan yang efektif dapat menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti perbaikan pelayanan publik, penyederhanaan peraturan, dan dukungan untuk sektor bisnis. Jangan sampai masyarakat terbuai dan kehilangan momentum yang sangat berharga ini, agar negeri ini tidak dikoyakkan oleh Bedebah maka rakyat harus cerdas dalam menentukan arah kehidupan negeri ini. Agar rakyat nantinya tidak menuntut janji PALSU maka gunakanlah akal sehat saat menentukan pilahan disurat suaramu.
Tantangan ekonomi yang akan menjadi tugas pemerintah daerah kedepan yang terpilih setelah pilkada tentunya adalah bagaimana mengakselerasikan perbaikan performance indikator makro ekonomi dengan tingkat perbaikan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli misalnya, diperlukan kebijakan yang mampu memetakan solusi yang tepat tentang perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor dan upaya peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi di masing masing wilayah. Karena berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB sebesar 2,80 persen dan Jumlah penduduk miskin di NTB 12,91 persen atau sekitar 709,01 ribu orang pada bulan Maret 2024. Secara data bisa jadi menunjukkan angka penurunan yang menggembirakan dan patut diapresaiasi, secara realita mungkin lain ceritanya. Oleh karenya, masyarakat Nusa Tenggara Barat jangan kehilangan Momentum, mari setiap orang instrospeksi diri di surat suaranya, sehingga nanti tidak perlu menuntut janji Palsu. Mataram, di pojok gang 1 September 2024.