HarianNusa.Com, Lombok Barat – Menutup akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyelenggarakan refleksi akhir tahun berjudul ‘Rapim dan Refleksi, Dialog Interaktif, Bersinergi Mewujudkan Lombok Barat Mantap dalam Perspektif Das Sein vs Das Sollen’ bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa, (31/12).
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyebut refleksi kali ini terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan masukan langsung tentang apa yg perlu diperbaiki untuk tahun 2020.
Selain bupati, hadir sebagai narasumber yaitu Dr Basuki Prayitno dari Universitas Mataram yang membahas tentang aspek ekonomi, Adhar Hakim Kepala Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berbicara tentang bagaimana upaya Lombok Barat meningkatkan layanan publik, Dr. Baehaqi Sekretaris Daerah Lobar menyampaikan secara singkat program-program pembangunan Lobar berikut capaiannya, Ketua DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah yang menekankan perlunya kebijakan yang menyentuh masyarakat.
Pembicara lainnya dari unsur ulama yaitu TGH Muharrar Mahfudz yang menekankan perlunya menangani persoalan sampah karena kebersihan merupakan perintah agama.
Dua narasumber lainnya Dr Agus, pengamat Politik dari UIN mataram dan Suhaimi Samsuri, mantan ketua KPUD Lobar dua periode berbicara tentang suksesnya pemilu, pilpres dan pileg di Lobar yang masuk partisipasi masyarakat sangat tinggi yaitu lebih dari 86%. Ada juga Dea Malik yang berbicara tentang aset.
Refleksi ini kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan memberikan kesempatan kepada hadirin menyampaikan uneg-unegnya.
Beberapa hal yang menjadi masukan yaitu persoalan sampah, aset yang belum bersertifikat, infrastruktur jalan, promosi wisata, perlunya ketegasan bupati, banyaknya bangunan berbeton, dan lain-lain.
Bupati, dalam tanggapannya mengaku apa yang disampaikan hadirin sebagian besarnya benar. Namun, bupati memberi beberapa catatan positif apa yang telah diraih Lombok Barat. Sebagai contoh, dikatakan bupati, tahun 2018, standar pelayanan publik di Lobar adalah yang terendah di NTB dan bernilai merah dari Ombudsman RI Perwakilan NTB. Namun, berkat kerja keras yang dilakukan, tahun 2019 mengalami perbaikan tajam yaitu menjadi yang terbaik di NTB dan terbaik ketiga secara nasional.
Selain itu, lanjut bupati, upaya perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan. Demikian juga dengan keberhasilan penurunan tajam angka stunting di Lobar. Yaitu dari 49% tahun 2009 menjadi 23,2% tahun 2019. Hal ini menjadikan Lombok Barat bersama Kabupaten Klaten menjadi pilot projeck pusat dan juga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
“Saya diwawancarai Bank Dunia mengapa begitu konsen mengurus stunting padahal tidak menguntungkan secara politik,” ujar bupati.
“Kalau bukan sekarang kapan lagi mempersiapkan SDM Lombok Barat,” ucap bupati menirukan jawabannya waktu itu.
Menanggapi berbagai masukan bupati mengatakan harus pintar-pintar memilih prioritas, mana yang paling bermanfaat bagi masyarakat karena terbatasnya anggaran.
Menanggapi kritik dari salah seorang penanya mengenai pembangunan berbahan beton di Lobar yang tampak mengabaikan lahan pertanian, bupati pun menjawab tentang pentingnya perencanaan.
“Tadi Kota Mataram banyak disanjung karena maju, padahal Mataram juga maju salah satunya karena bangunan beton, ” jawab bupati.
“Di satu sisi, kata bupati, kita dikritik karena membangun, padahal di sisi lain kita perlu membangun untuk maju,” sambaungnya.
Terkait dengan aset Lobar yang dikritik karena masih banyak yang belum bersertifikat, bupati berjanji, meskipun kurang yakin, untuk menyelesaikannnya hingga masa jabatannya selesai. Namun diakuinya, persoalan aset Lobar memang ribet yang diwarisi dari sebelumnya.
Dicontohkannya, kompleks perkantoran kantor bupati luasnya sekitar 16 hektar. Baru beberapa bulan yang lalu, sebut bupati, selesai persoalannya.
“Dulu jangankan sertifikat, surat jual beli aja tidak ada,” kata bupati.
Namun demikian, progres tetap terjadi, 2018 misalnya, 200 aset sudah disertifikatkan dan 130 aset tahun 2019.
“Saya sudah perintahkan bahwa tidak ada tawar menawar mengenai aset pemerintah (Lobar),” tegas bupati.
Yang sering jadi persoalan, kata bupati, adalah kurangnya dukungan dari masayarakat. Persoalan aset di Desa Jagaraga, misalnya, pemerintah yang disalahkan, dan bukannya orang yang menjual. Lebih parah lagi, sambung bupati, kalau pemerintah digugat, pemerintah malah diolok-olok.
“Salah satu kesulitan kami di pengadilan adalah mencari saksi, jarang ada masyarakat yang mau jadi saksi, padahal itu yang paling menentukan menang atau kalah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang juga dihadiri sejumlah tuan guru itu bupati memohon bantuan mereka agar membantu memberikan arahan kepada masyarakat. “(bahwa) mengambil yang bukan hak itu haram luar biasa,” tegas bupati.
Mengenai jalan di Lobar yang kemantapannya hanya 68%, ditegaskan bupati, alasannya karena banyak status jalan desa yang diangkat statusnya menjadi jalan kabupaten sehingga tampak masih banyak jalan yang kurang mantap.
Ada juga kritikan dari audiens tentang promosi wisata yang seharusnya dilakukan provinsi NTB bukan Lobar serta event-event yang diselenggarakan seperti Festival Senggigi, Senggigi Sunset Jazz yang dianggap tidak meningkatkan wisatawan.
Kritik pertama dijawab bupati, hal itu terjadi karena kalau Lobar diam tidak melakukan promosi terbukti tidak ada event di Lobar yang diadakan provinsi. Dalam hal dampak, dikatakan bupati, tidak bisa dilihat langsung pada hari H event.
“Senggigi Sunset Jazz, misalnya, dana yang dibutuhkan Rp 2,5 miliar, tapi kita menyiapkan hanya Rp 200 juta, sisanya dari sponsor, ” ujarnya.
Efeknya memang tidak langsung, kata bupati, tetapi bayangkan iklan 30 detik di TransTV biayanya Rp 60 juta, majalah Garuda Rp 500 juta. Tapi, tegas bupati, dengan event Jazz, iklan tersebut gratis dan dunia membaca itu. “Jadi tidak bisa diukur pada saat itu,” ujarnya.
Kritikan tajam lainnya adalah tentang persoalan sampah di Lobar. Untuk ini bupati mengatakan tahun 2020 akan dibangun 7 tempat pengolahan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Dan hal ini, lagi-lagi kata bupati, membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat.
“Tidak akan menyelesaikan apa-apa tanpa kesadaran masyarakat, ” ungkapnya.
Dicontohkan bupati, lalat hitam di Lingsar mampu menghancurkan 7 ton sampah rumah tangga perhari, tapi baru bisa ditangani 500kg saja perhari.
“Petugas kita hanya mampu memilah segitu, kalau saja masyarakat sadar dan mau memilah,” harap Bupati Fauzan.
Namun demikian, kata bupati, semua masukan direkam oleh TV9 untuk menjadi dokumen Pemerintah Lombok Barat untuk perbaikan ke depannya. (f3)
