HarianNusa.Com, Lombok Barat – Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Lombok Barat, Hery Ramdan mengatakan dari 88 paket proyek di Lombok Barat, 36 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Ke 36 paket proyek ini dinilai krisis. Artinya, para kontraktor hingga batas waktu pengerjaan belum mencapi fisik 100 persen. Rata-rata deviasi masih di atas 25 persen. Hal tersebut disampaikan
saat pertemuan dalam rangka evaluasi proyek tahun 2019 di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Jum’at, (22/11/19).
Menurut Hery, para kontraktor ini diminta jangan main-main, karena ini merupakan dana yang digelontorkan pusat melalui DAK. Pada saat sejumlah kontraktor diminta memberkan klarifikasi atas keterlambatan, Hery sedikit tegas dengan nada suara yang meninggi. Hery menegskan, jika kontraktor yang belum selesai melakukan pekerjaannya, maka konsekwensinya harus diganti oleh kontraktor lain.
“Finance Coursnya itu ditutup per 31 Desember. Kalau sudah tutup, tidak ada pembayaran lagi. Akhirnya pekerjaan yang tidak selesai itu dibayar oleh kita. Itu masalahnya,” tegas Hery kepada sejumlah wartawan usai pertemuan.
Keterlambatan ini yang tidak diinginkan, sementara nilainya cukup besar hingga mencapai Rp 10 milyar. Dan itu dituntaskan realisasi pembayaran oleh pemerintah kabupaten. Proyek yang paling riskan yang disebut Hery adalah Puskesmas Meninting, Sigerongan dan lainnya tanpa menyebut angka pasti.
“Banyaknya saya lupa, nanti ada datanya,” tepisnya seraya mengaku sedikit keras kepada kontraktor.
Alasannya, supaya mereka tidak main-main dan malas mengerjakan pekerjaan. Padahal kontrak pekerjaan sudah mereka pegang. Namun masih saja yang belum mampu mencapai fisik 100 persen.
Keterlambatan para kontraktor ini mengerjakan kewajibannya, kata Hery masih dinilai lalai. Namun dia tidak ingin mengidentifikasi kalau para kontraktor berdalih karena material, tenaga kerja atau alasan lainnya. Seingat Hery, jika kontraktor beralasan karena kelangkaan material, beberapa bulan terakhir sudah normal.
“Kemarin ada kelangkaan semen, tapi itu sementara dan sudah normal. Sebenarnya mereka tidak ada alasan,” tepis Hery.
Pasca pertemuan ini, para kontraktor sudah diberikan peringatan kedua kalinya. Menjelang akhir tahun, akan diberikan peringatan ketiga. Jika tidak juga selesai sampai akhir Desember, dengan terpaksa harus di ’cut’. Karena yang paling diatensikan adalah, proyek-proyek DAK. Sementara proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) penganggarannya sudah ada di kas.
Sementara saat berlangsungnya pertemuan evaluasi, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berharap, semua pekerjaan konstruksi bisa selesai tepat waktu. Selain tepat waktu, pekerjaan juga sesuai kualitas standar yang sudah disepakati.
“Mengenai cara, saya kira rekan-rekan kontraktor, PPK, Pengawas sudah lebih faham, tinggal sekarang kemauan. Saya yakin, jika ada kemauan pasti bisa selesai. Tapi kita sering meremehkan masalah dan pekerjaan, tanpa memperhatikan skala prioritas,” kritiknya kepada puluhan kontrator yang lebih memilih bungkam.
Sementara Asisten II, Hj. Lale Prayatni pun menekankan, para konraktor harus memiliki semangat yang sama dengan pemerintah Lombok Barat. Karena, pada saat mengikuti tender, semua kontraktor memiliki semangat yang kuat. Sementara saat menandatangani kontrak semangat mereka kendor sampai penyelesaian proyek.
“Setelah itu atau ditengah-tengah penyelesaian proyek, bapak-bapak mengeluh. Harapan kami harus bersemangat,” tegas Lale.
Setelah menandatangani kontrak, kata Lale, itu artinya para konraktor sudah ada janji, siap untuk menyelesaikan proyek. Dalam durasi waktu lima minggu ini, Lale menekankan agar mencari solusi penyelesain proyek yang dinilai mangkrak ini.
“Mohon nanti kepada Kabag ULP, Kabag Pembangunan untuk membuat jadwal dalam rangka membahas lagi, apakah dalam sehari tiga atau empat proyek, kita bertemu bersama-sama,” pinta Lale dihadapan Bupati dan puluhan kontraktor dan pengawas proyek. (f3)
Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat meninjau salah satu proyek di Lombok Barat. (istimewa)
