Beranda blog Halaman 238

Sejauh Mana Krisis Kemanusiaan Membelenggu Palestina?

HarianNusa.com, GAZA – Krisis kemanusiaan di Palestina adalah imbas dari konflik berkepanjangan. Jalur Gaza sebagai salah satu daerah konflik merupakan wilayah yang paling banyak mengalami problem kemanusiaan. Krisis itu mencakup lini sosial, ekonomi, dan kesehatan. Lantas, sejauh mana krisis membelenggu Palestina saat ini?

Pasokan energi di ujung tanduk

Dalam dekade terakhir, jalur Gaza masih terus bertahan di krisis listrik yang sangat kritis. Situasi semakin memburuk sejak April 2017 ketika perselisihan terjadi antara otoritas di Gaza dan otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat.

Krisis listrik juga diikuti krisis bahan bakar. Sebab, bahan bakar digunakan untuk menyalakan sumber listrik alternatif guna memasok daya ke sejumlah fasilitas. Pada 2017, berdasarkan data Perusahan Distribusi Listrik Gaza (Gaza Electricity Distributiin Corporation/GEDCO), pasokan listrik yang dibutuhkan Jalur Gaza sebesar 460 megawatt. Sementara krisis listrik hanya menyisakan 120 megawatt atau 26,7 persen dari kebutuhan saja. Akibatnya, sejumlah sektor kesehatan harus mengurangi layanan kesehatan mereka.

Dua tahun kemudian, perubahan pun belum signifikan. Data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB menunjukkan, rata-rata aliran listrik di Gaza hanya tersedia sekitar 11-12 jam per harinya. jumlah kebutuhan listrik masih banyak yang belum terpenuhi dibanding suplai yang diterima. Dalam data itu pula ditunjukkan, kebutuhan listrik per hari di Gaza bisa mencapai 500 megawatt, sedangkan listrik yang dapat terpenuhi hanya sekitar 200 megawatt. Keadaan itu tentu berdampak masif, terutama bagi fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah.

Pada 2019, sedikitnya ada lima rumah sakit pemerintah yang terancam berhenti beroperasi. Hal itu disebabkan pasokan bahan bakar tidak lagi mencukupi untuk menyalakan aliran listrik yang mendukung aktivitas di semua rumah sakit itu.
“Situasi yang kami hadapi tidak mudah. Jika satu rumah sakit kehabisan bahan bakar, kami berusaha memindahkan para pasien ke rumah sakit lain. Ini tentu saja akan meningkatkan konsumsi bahan bakar di rumah sakit di mana para pasien itu dipindahkan,” ungkap Direktur Kerjasama Internasional Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf bdur Rahim Abu Mhad kepada Aksi Cepat Tanggap.

Pekan terakhir Januari 2019, ACT kembali menyalurkan amanah masyarakat Indonesia. Akhir Januari lalu, 100.000 liter bantuan bahan bakar dikirimkan untuk delapan rumah sakit di Jalur Gaza.

“Tahun 2018, sebanyak 260.000 jiwa menjadi penerima manfaat bantuan bakar yang dikirimkan ACT. Pada Januari, 100.000 liter bantuan diterima lebih dari 6.000 penerima manfaat. Mereka adalah pasien-pasien di rumah sakit yang tengah mengalami kekurangan pasokan listrik,” lapor Andi Noor Faradiba dari Global Humanity Response (GHR) – ACT.
Air bersih kian sulit

Tidak ada aliran listrik juga berdampak pada kesediaan air bersih dan sanitasi. Krisis membuat efisiensi mesin pompa air dan kinerja mesin desalinasi berkurang. Otoritas Gaza juga menyampaikan, tidak tersedianya listrik juga berdampak pada mesin pengolah air limbah. PBB menyatakan, hanya 10 persen dari dua juta warga Gaza yang mempunyai akses air bersih.

Mantan Wakil Menteri Air Palestina Rebhi Al Sheikh mengatakan, air desalinasi juga cenderung tercemar kotoran manusia dan bakteri e. Coli karena hampir tidak mengandung garam. Lebih-lebih ketika disimpan di penampungan rumah selama lebih dari 10 hari. Sheikh mengatakan, tingkat pencemarannya meningkat hingga 70 persen.
“Anak saya mengalami sakit karena air. Dia menderita diare dan muntah. Seringkali saya mengatakan kalau air yang kami konsumsi tidak bersih. Namun, kami tidak memiliki pilihan lain,” ungkap Madlain Al Najjar salah satu warga Gaza kepada Public Broadcasting Servive awal Januari lalu.

Abdul Rahim Abu dari Otoritas Air Gaza mengatakan, pemerintah kota tidak lagi mampu mengolah sumber air di Gaza. “Sekitar 80 sampai 85 persen penduduk kota tidak mampu membayar tagihan air karena mayoritas hidup dalam kemiskinan. Dan pemerintah juga tidak mampu membayar bahan bakar agar pompa air tetap berjalan,” ungkap Abdul Rahim.

Sejak 2015, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mewakili masyarakat Indonesia berikhtiar meredam krisis tersebut dengan memasok bantuan air bersih melalui program Mobile Water Tank. Berdasarkan data Global Humanity Response (GHR)–ACT tahun 2018, sebanyak 1.008.800 telah menerima manfaat program ini.

Krisis pangan
Badan Pangan Dunia menyatakan hanya 22,5 persen atau 1,3 juta orang di Palestina tidak memiliki sarana untuk membeli makanan bergizi. Di Jalur Gaza, puncaknya mencapai 39 persen. Pola makan yang kurang beraneka ragam juga menjadi masalah yang tumpang tindih.
Awal Februari lalu, Zaher Al-Banna dari selaku Kepala Dewan Orang Tua di sekolah organisasi PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan, banyak siswa di sekolah-sekolah Palestina yang melewatkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan finansial keluarga mereka, sebagai akibat dari blokade Israel yang berkepanjangan.

Masalah kebutuhan pangan anak-anak Palestina pun tak luput dari perhatian masyarakat Indonesia. Secara berkelanjutan, bangsa Indonesia melalui ACT menyediakan santapan penuh gizi untuk warga Palestina, baik yang berada di Gaza maupun Yerusalem.
“Setiap hari 500 porsi didistribusikan ke sekolah. Sabtu (9/2), 500 porsi makanan siap santap diantarkan ke sekolah Al-Horriya di di Kota Gaza. InsyaAllah pendistribusian panganan siap santap ini akan terus berlanjut,” ujar Faradiba.

Kelumpuhan ekonomi
Krisis kemanusiaan Palestina juga menyebabkan kelumpuhan ekonomi. Ekonomi Gaza jatuh bebas sepanjang blokade satu dekade ini. “Kombinasi perang, isolasi, dan perpecahan internal telah membuat Gaza dalam kelumpuhan ekonomi dan memperburuk tekanan kemanusiaan. Situasi yang membuat semua orang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan semakin memburuk, meningkatnya pengangguran, dan memburuknya layanan publik seperti perawatan kesehatan, air, dan sanitasi. Hal ini mendesak solusi nyata dan berkelanjutan,” ujar Marina Wes, Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza.

 

Rekenign Donasi ACT BNI syariah No. 8660 2910 1902 0016 atas nama Aksi Cepat Tanggap
Rekening Donasi ACT BNI syariah No. 8660 2910 1902 0016 atas nama Aksi Cepat Tanggap

Tingkatkan Kualitas PAUD, PKK & HIMPAUDI NTB Bergandengan Tangan

0

HarianNusa.Com – Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc menerima silaturrahim Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (HIMPAUDI) NTB di Ruang Tamu Utama Pendopo Gubernur, Selasa (12/02/19).

HIMPAUDI secara umum memiliki anggota dan tenaga pendidik sekitar 1200-an orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsen HIMPAUDI dalam tiga tahun terakhir yaitu peningkatan kompetensi.

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc saat menerima silaturrahim HIMPAUDI NTB (istimewa)

Dalam kesempatan tersebut, Hj Niken menyampaikan semangatnya untuk bergandengan tangan dan bekerja sama meningkatkan kualitas PAUD di desa-desa di NTB. Bagi Istri Gubernur NTB itu, meningkatkan kualitas PAUD yang ada saat ini tidak bisa sendiri. Namun, memerlukan dukungan, komitmen dan kerjasama semua pihak, termasuk HIMPAUDI.

“Saya pikir karena ini sudah berjalan, jadi masih banyak peluang kerja sama untuk meningkatkan kualitas PAUD,” ujar Niken.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama salah satu asesor HIMPAUDI NTB, Rijan Nurbayan menjelaskan beberapa program kerja yang sudah berjalan salah satunya adalah melakukan swadaya di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat yang kini sudah menjalar ke Kabupaten Dompu.

Tak hanya itu HIMPAUDI juga telah membangun kembali delapan PAUD yang terkena gempa di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Barat. (f3)

Gubernur NTB Dukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

0

HarianNusa.Com – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D dan sejumlah kepala OPD menerima kunjungan kerja Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM beserta jajarannya di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (12/02/2019).

Kehadiran Jajaran BAKN itu dalam rangka membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara. Sehingga, dengan pengelolaan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir kerugian negara. BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil Temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Indonesia.

Gubernur menyampaikan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sehingga katanya, kehadiran jajaran BAKN ke NTB tersebut merupakan hal positif, apalagi setelah NTB dilanda musibah gempa beberapa waktu lalu. Menurutnya, BAKN merupakan salah satu institusi yang luar biasa.

“Parlemen kita akan sangat powerfull kalau BAKNnya maksimal dan optimal,” ungkapnya. Ia yakin dan optimis, dengan kapasitas anggotanya saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D dan sejumlah kepala OPD saat menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI
Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D dan sejumlah kepala OPD saat menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu berharap, jajaran BAKN sering menyapa daera lain, sekaligus melakukan sosialisasi. Sehingga, komunikasi dan kerajasama dapat terjalin dengan baik.

Ketua BAKN menjelaskan kunjungan ini dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Yang lebih penting lagi menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu, potensi-potensi kerugian negara, bisa kita lihat seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Hal lain lanjut Eddy, dengan melihat ke depan, apa yang perlu diperbaiki. Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau program atau bahkan anggaran itu sendiri. Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan betul betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun katanya, dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan kementerian atau lembaga yang ada di pusat.

“Karena kita di BAKN itu salah satunya memotong sekat sekat antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian masing-masing atau kementerian sentris,” pungkasnya. (f3)

RSI Namira Selong Terima Serifikat Halal MUI

HarianNusa.Com – Rumah Sakit Islam (RSI) Namira Selong Kabupaten Lombok Timur menerima Sertifikat Gizi Halal dari  Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sertifikat Gizi Halal diserahkan langsung oleh Ketua MUI NTB Prof. H. Saiful Muslim dan diterima langsung Direktur RSI Namira dr. H. Utun Supria, di Kantor MUI Provinsi NTB, Selasa (12/2/19).

Dalam kesempatan itu, Ketua MUI NTB menyampaikan bahwa Sertifikat Halah sangat diperlukan untuk mendapatkan jaminan keamanan dalam penggunaan atau konsumsi berbagai bahan pangan, obat-obatan dan kosmetik bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam. Untuk itu ia mengatakan bahwa LPPOM MUI bertugas untuk mengaudit semua makanan minuman yang beredar di masyarakat untuk menetapkan kehalalan produk itu.

Ia mengakui bahwa pihaknya masih sulit memberikan edukasi dan pemahaman kepada ibu-ibu, karena biasanya para ibu lebih berfikir hemat dan sayang untuk membuang bahan makanan yang seharusnya tidak boleh digunakan lebih dari satu atau dua kali karena bisa menjadi penyakit.

“Yang sulit ini memberikan pemahaman kepada Inaq-inaq (ibu-ibu,red), misalkan penggunaan minyak goreng yang seharusnya tidak boleh digunakan lebih dari dua kali, justru digunakan berkali-kali dengan alasan penghematan atau sayang untuk dibuang,” tuturnya.

Sementara Hj. Siti Rauhun, SE selaku Direktur LPPOM MUI NTB menjelaskan bahwa sebelum memberikan Sertifikat Halal kepada pihak RSI Namira, terlebih dahulu pihaknya melakukan pemeriksaan dan audit khusus di dapurnya apa saja makanan dan minuman yang disajikan kepada pasien, kebersihan tempat dan peralatan dapurnya, kebersihan tenaganya apakah sesuai kehalalannya.

Menurutnya proses sertifikasi halal ini tidak memakan waktu yang panjang. Jika telah memenuhi persyaratan dalam waktu kurang dari satu bulan MUI bisa mengeluarkan sertifikat halal.

“Setelah kami melakukan audit di lapangan, MUI langsung melakukan fatwa, selesai fatwa langsung dicetak dan ditandangani oleh ketua MUI dan Direktur LPPOM MUI,” ungkapnya.

Rauhun berharap, terutama bagi rumah sakit yang ada di NTB baik swasta maupun negeri supaya seluruhnya mempunyai sertifikat halal. Dan bagi yang sudah menerima sertifikat halal untuk terus mempertahankannya.

Direktur Rumah Sakit Islam Namira, dr. H. Utun Supria menyampaikan rasa syukurnya karena RSI Namira telah menerima Sertifikat Gizi Halal dari MUI. Menurutnya ini menjadi salah satu syarat untuk RSI Namira mendapatkan Sertifikat Syariah dari MUI Pusat.

“Kita targetkan pada bulan Maret ini, pihak DSN MUI Pusat dan akan survei ke RSI Namira. Sebelum kami mendapatkan sertifikat gizi halal Bada Syariah Nasional MUI Pusat tidak mau mensurvei kami,” ungkapnya.

Ia menuturkan ada beberapa kendala atau kesulitan yang dialaminya selama mengisi POM pendaftaran Serifikat Gizi Halal MUI NTB. Meski demikian ia bersyukur pihaknya mampu menyelesaikannya.

“Mungkin karena ini yang pertama kali di NTB, jadi ada beberapa hal yang kami merasa kesulitan pada saat mengisi form,” tuturnya.

RSI Namira Selong saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan Sertifikat Syariah. Dengan sertifikat Syariah tentunya segala yang ada di RSI Namira dikonsep sesuai standar syar’i. Mulai dari pelayanan kesehatan, gizi makanan halal, laundry, obat-obatan, sistem manajemen, sistem pembayaran, serta ke hal-hal yang bersifat rohani dan lainya.

“Jika pasien meninggal dan keluarga tidak mampu membayar, maka kami memberikan kelunasan agar pasien meninggal tersebut tidak mati dengan membawa hutang, bahkan kami akan melakukan talkin juga,” ungkap Utut mencotohkan salah satu pelayanan Syar’i RSI Namira Selong. (f3)

Mahfud MD Sebut Demokrasi Bukan Pilihan Ideal

HarianNusa.com – Pakar hukum tatanegara, Mahfud MD memberikan kuliah umum di Universitas Mataram (Unram), Selasa, 12 Februari 2019.

Mahfud berbicara tentang sistem demokrasi yang digunakan Indonesia. Dia menerangkan demokrasi bukan merupakan pilihan ideal sebuah negara.

“Sebenarnya demokrasi bukan pilihan ideal bagi negara, demokrasi mengandung kelemahan-kelemahan seperti adanya massa liar, spekulasi penentuan kekuasaan, banyaknya demoagogue, ambiguitas konsep, dan sebagainya,” ujarnya.

Meskipun demokrasi dinilai tidak ideal, tetapi Mahfud mengatakan demokrasi adalah sistem yang paling baik dari sistem yang ada.

“Meski disadari bahwa demokrasi tidak ideal tetapi ia merupakan resultante (kesepakatan) terbaik dari berbagai alternatif yang ada,” ungkapnya.

Mahfud juga mejelaskan pemilu merupakan ajang mencari pemimpin dan wakil bersama.

“Pilihan boleh beda, tetapi setelah ada yang terpilih harus diterima secara bersama, yang menang tidak boleh sewenag-wenang. Yang kalah tidak boleh merongrong. Semua harus kompak menjaga NKRI sebagai anugerah dari Tuhan,” ucapnya.

Kuliah umum Mahfud MD dihadiri ratusan mahasiswa dan pejabat kampus. Rektor Unram, Lalu Husni, mengatakan kuliah yang diberikan Mahfud saat tepat dengan tahun politik ini.

“Tema meningkatkan kualitas demokrasi melalui pemilu serentak ini diangkat kerena memang sedang hangat-hangatnya baik di media maupun di sekeliling kita,” katanya.

“Dalam momen yang baik ini Prof. Mahfud MD akan memberikan pemahaman terkait dengan aktivitas demokrasi sebagai bekal menghadapi pemilu serentak yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (sat)

TGH Hazmi Hamzar Yakin Jokowi Raih 70 Persen Suara di NTB

HarianNusa.com – Calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo ditargetkan menang 60 hingga 70 persen di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut diungkapkan Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) NTB, Tuan Guru Hazmi Hamzar.

Dia semakin optimis lantaran 10.000 santri dan kiai di NTB mendukung Jokowi.

“Jika sudah begitu, saya yakin target 60 sampai 70 persen suara Jokowi di NTB bisa tercapai,” ujarnya belum lama ini.

Dia juga mengungkapkan, Jokowi akan mengunjungi NTB dalam waktu dekat untuk mengukuhkan 10.000 relawan JKSN NTB yang akan memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Namun dia mengatakan belum memastikan jadwal kunjungan Jokowi ke NTB. Relawan di Lombok juga telah menyiapkan lokasi kegiatan Jokowi nanti, yakni Lapangan Umum Masbagik Lombok Timur dan Lapangan Umum Mataram.

Target yang berbeda oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Berdikari (Karib). Organisasi yang mendukung Prabowo-Sandi ini, justru menargetkan 80 persen kemenangan Prabowo-Sandi di NTB.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Karib, M. Syarif Perangin Angin, menargetkan suara kemenangan Prabowo-Sandi di NTB sekitar 80 persen.

“Kita menginginkan kalau bisa 80 persen (kemenangan), sehingga program kerja yang ingin disukseskan dapat tercapai maksimal,” ungkapnya di Mataram, belum lama ini.

Dia menegaskan tujuan Karib untuk membangun ekonomi masyarakat Indonesia dan NTB khususnya dari segala sektor.

“Kita menyiapkan program ekonomi mikro terutama keterampilan di bidang perikanan, pertanian, peternakan maupun koperasi. Kita mendukung 02 (Prabowo-Sandi) dalam hal ini sebagai aspirasi Karib memakmurkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Sebagai informasi, meski tidak menang pada pilpres tahun 2014 lalu, Prabowo-Hatta meraih dukungan suara lebih dari 70% di NTB. (sat)

Dihadapan Ratusan Tokoh NTB, Mahfud MD Paparkan Gerakan Suluh Kebangsaan

0

HarianNusa.Com – Dihadapan ratusan tokoh NTB yang menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan, Prof. Dr. Mahfud MD memaparkan gerakan suluh kebangsaan yang merupakan bentuk untuk menjaga keutuhan NKRI.

Gerakan suluh kebangsaan berawal dari gagasan Prof. Mahfud MD, Alissa Wahid, Beny Susetyo, dan Ajar Budi Kuncoro yang prihatin dengan maraknya potensi perpecahan dari komponen bangsa. Seperti maraknya politk identitas sehingga orang/kelompok menyerang orang/kelompok lain tapi sama-sama mengklaim sebagai penjaga identitas primordial yang sama. Ada juga kecenderungan kontestasi untuk mencari menang dan bukan mencari yang baik. Diam diam radikalisme menumpang dan mengadu domba melalui produksi berita-berita hoax.

“Melihat situasi itu, kami memandang perlu adanya sebuah gerakan bersama untuk lebih mengedepankan dialog, menjunjung tinggi kebersamaan, dan menghargai kebhinekaan dalam bingkai NKRI. Kami akan mendorong kebebasan menentukan pilihan secara demokratis tanpa bermusuhan. Kontestasi politik harus diartikan sebagai kepentingan bersama untuk mencari yang terbaik, bukan dilakukan sebagai zero sum game. Itulah gagasan kami terkait gerakan “Suluh Kebangsaan” ini,” paparnya, Selasa (12/2).

Gagasan ini mendapatkan dukungan yang sangat besar dari para tokoh seperti Buya Syafi Maarif, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), lbu Shinta Nuriyah, Sri Sultan HB X, Romo Magnis Suseno, Prof. Komarudin Hidayat, Prof. John Titaley, Budayawan Garin Nugroho, Wartawan Senior Rikard Bagun, aktivis gerakan perempuan Siti Ruhaini Dzuhayatin dan para tokoh-tokoh lain. Dukungan juga muncul dari kalangan anak muda seperti Innayah Wahid, Ari Kriting, Savic Ali, dll

“Dengan gerakan suluh kebangsaan ini diharapkan memperkuat rasa nasionalisme memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk kejayaan Indonesia,” pungkasnya.

Gerakan suluh kebangsaan juga dilakukan dengan berbagai kegiatan. Dimulai dengan sarasehan kebangsaan bersama para tokoh dan media lokal di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari, di Surabaya tanggal 16 Januari, di Makassar tanggal 24 Januari 2019 di Medan tanggal 9 Februari 2019, dan hari ini tanggal 12 Februari 2019 di Lombok kemudian akan dilanjut di berbagai propinsi.

Selain itu juga akan dilakukan dialog kebangsaan bersama civitas akademika di kampus kampus, Jelajah Kebangsaan dengan kereta api dan berdialog bersama masyarakat sekitar mulai dari Merak sampai Banyuwangi serta berbagai macam kegiatan lain. (f3)

Kunjungi NTB, Mahfud MD Kampanyekan Pemilu Damai

0

HarianNusa.Com – Profesor Mahfud MD akan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di NTB Selasa (12/2) dalam rangka kegiatan gerakan suluh kebangsaan yaitu sebuah gerakan yang mengkampanyekan pemilu yang adil dan damai.

Mahfud mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengkampanyekan politik damai dan menghilangkan politik identitas yang bisa menimbulkan perpecahan.

“Pemilu harus dilaksanakan secara damai tidak boleh bermusuhan yang berlebihan. Saat ini berkampanye tidak bisa dihindarkan, silahkan lakukan tetapi jangan sampai menimbulkan luka yang mendalam sehingga tersobek persatuannya,” imbaunya.

Mahfud berpesan agar masyarakat milih calon pemimpin dengan melihat track record calon tersebut. Ia menjelaskan bahwa semua peserta pemilu baik calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif sudah melalui seleksi konstitusional

“Secara hukum mereka yang terdaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden calon legislatif baik DPR, DPR, DPRD itu sudah diseleksi berdasarkan ukuran-ukuran konstitusional sehingga siapapun yang dipilih itu adalah sah adanya,” kata Mahfud saat menggelar silaturahmi dengan sejumlah awak media di Mataram, Senin (11/2) malam.

Semua calon mempunyai visi yang baik untuk itu menurutnya, dalam memilih pemimpin masyarakat harus melihat track record calon pemimpin tersebut.

“Kalau visi sudah ada dari dulu, pembukaan Undang-undang dasar itulah visi jangka panjang,” katanya.

Ia melihat korupsi dan penegakan hukum masih menjadi masalah serius yang bisa berpengaruh terhadap perekonomian. Kedua persoalan tersebut memerlukan penanganan yang lebih baik kedepannya. (f3)

 

Reses Terakhir di Hari Pertama, Johan Rosihan Terjun ke Sumbawa

0

HarianNusa.Com – Reses terakhir DPRD NTB yang diagendakan Bamus dari tanggal 11-18 Februari 2019 mendatang, diawali H. Johan Rosihan anggota DPRD NTB dengan mendatangi Kota Sumbawa.

Meskipun hujan lebat mengguyur Kota Sumbawa, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat Brang Biji Kecamatan Sumbawa untuk menghadiri reses yang dilakukan Johan Rosihan bertempat di Aula Padepokan Silat GOR Kampus Rungan, Kabupatan Sumbawa, Senin, (11/2) malam.

“Alhamdulillah malam ini memulai rangkaian reses terakhir DPRD provinsi NTB yang diagenda Bamus 11 – 18 Februari 2019. Titik pertama lokasinya di Brang Biji kecamatan Sumbawa. Ditengah Hujan besar yang mengguyur kota sumbawa Alhamdulillah 500-an konstituen memenuhi aula Padepokan Silat GOR Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa,” ungkap Calon DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa dari PKS itu.

Pada kesempatan itu, Johan Rosihan mendengarkan berbagai masukan masyarakat yang diwakili oleh para Lurah serta Camat. Salah satunya
Camat Sumbawa Hikmawan S.Sos. menyampaikan aspirasi warga untuk melakukan normalisasi drainase perkotaan di Brangbiji sebagai daerah tampungan air karena posisinya didaerah yang rendah.

Johan Rosihan, mengawali kata pengantar reses terakhir DPRD masa jabatan 2014-2019 menyampaikan bahwa reses ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan politik anggota DPRD kepada konstituennya.

“Karenanya saya mengajak kepada hadirin untuk memanfaatkan momen baik ini untuk kita berdiskusi dan menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya dapat kita perjuangkan dalam setiap momen pembahasan anggaran,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB itu.

Dijelaskan Johan, sesuai aturan ini adalah reses terakhir pada masa bhaktinya sebagai anggota DPRD NTB, sebab pada masa sidang terakhir tidak boleh dilaksanakan reses lagi.

“Karenanya saya memanfaatkan momen itu untuk pamit dan bertema kasih atas support selama ini serta mohon maaf jika selama Masa Bhakti terdapat kesalahan demikian pula atas aspirasi aspirasi yang belum sempat tertunaikan,” pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu.

Seperti diketahui, Johan Rosihan yang menjabat sebagai anggota DPRD NTB dua periode berturut-turut saat ini merupakan Calon DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa dari PKS. Dengan terpilihnya dirinya ke Senayan nantinya tentu akan menjadi pintu dan jalan yang lebih luas untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa di ranah nasional. (f3)

Cafe New Surya Senggigi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp10 Miliar

HarianNusa.com – Cafe New Surya di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat dilalap api sore tadi, Senin, 11 Februari 2019. Api membakar bangunan atas cafe atau tepatnya di hall cafe.

Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Polisi dari Satuan Sabhara Polres Lombok Barat dan Polsek Senggigi juga turut membantu mengamankan lokasi kebakaran.

“Selain Damkar, tiga unit mobil Water Canon Dalmas Polda NTB diturunkan untuk memadamkan api. Hingga pukul 20.00 Wita, petugas masih berupaya memadamkan api,” ujar Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama.

Berdasarkan keterangan Manager Cafe New Surya, kerugian ditaksir mencapai Rp10 miliar akibat kebakaran tersebut.

“Pihak manager memperkirakan kerugian lebih kurang Rp10 miliar. Namun pihaknya akan memastikan lagi setelah dilakukan pendataan,” ujar Kabid Humas yang pagi tadi dilantik.

Api baru dapat dipadamkan pukul 20.30 Wita. Sementara menurut keterangan dua saksi yang berada di lokasi saat kebakaran, api muncul dari bagian hall lantai atau tepatnya di tempat exsos (penyedot asap) sofa nomor 6. (sat)