Nasional

Volunterism: Menjaga Harmoni Kemanusiaan di Tengah Ancaman Erupsi Gunung Agung

Published

7 tahun ago

07/12/2017

Fitriah

Hariannusa.com, Mataram – Memasuki hari ke-11 setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan status level IV Gunung Agung pada pukul 6 pagi waktu setempat, kesiapsiagaan personel di lapangan tetap tinggi. Kesiapsiagaan itu antara lain penempatan tim pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR) di beberapa titik strategis.

“Titik strategis tersebut memperhitungkan kemudahan akses dan keselamatan, baik personel maupun warga,” ungkap Kepala Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencanan, Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo mengatakan, secara khusus, kendali operasi untuk SAR berada di bawah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa dikenal sebagai Basarnas. Dalam penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Agung yang berlokasi di Kabupaten Karangasem- Bali, Basarnas bersama mitra kerja lain mendirikan pos aju.

“Pos aju ini merupakan pos yang terdekat dengan kawasan berbahaya dan terletak di titik yang sudah diperhitungkan secara matang response time untuk evakuasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengurai Basarnas dan mitra kerja lain sebagai Tim SAR gabungan telah mendirikan pos aju di 4 titik, yaitu Rendang, Selat, Les, dan Jasri. Hanya Les yang berada di kabupaten lain, Buleleng. Sementara pos lainnya berada di Kabupaten Karangasem. Pos aju ini biasanya berkekuatan 30 – 50 personel Tim SAR gabungan.

“Selain berkekuatan personel, mereka dilengkapi dengan armada dan perlengkapan evakuasi, seperti ATV (All Terrain Vehicle), truk dan tandu,” imbuhnya.

Sementara itu salah seorang personel Basarnas, Cakra menyebutkan bahwa pihaknya dibantu sejumlah personel yang disebut sebagai potensi SAR.

Saat ditemui di Pos Basarnas yang berada di lingkungan Pos Komando (Posko) Tanah Ampo pada Kamis siang (7/12), Cakra mengatakan bahwa potensi SAR tersebut berasal dari beberapa instansi seperti TNI, Polri, PMI, maupun organisasi masyarakat. Kekuatan Basarnas berjumlah 58 orang yang berasal dari Denpasar dan Surabaya, tambah Cakra.

“Hari ini (Kamis, 7/12) sejumlah 217 personel siaga yang tersebar di 4 pos aju dilengkapi dengan 2 unit ATV yang siap digerakkan,” ujar Cakra.

Lebih lanjut Cakra mengatakan bahwa untuk mengantisipasi situasi buruk, Tim SAR gabungan telah mempelajari mengenai jalur evakuasi yang dipersiapkan.

“Ketika mereka berada di lapangan untuk memonitor, mereka sekaligus mempelajari jalur evakuasi,” jelasnya.

Tim SAR memanfaatkan radio komunikasi dari Orari dan internal Basarnas untuk memonitor situasi di lapangan. Apabila mereka mendapatkan situasi krisis, yaitu letusan, Tim SAR dapat segera dimobilisasi untuk mengevakuasi warga yang masih tinggal di wilayah-wilayah yang berbahaya.

Tantangan yang dihadapi Tim SAR sangat tinggi, selain medan lapangan, mereka berhadapan dengan warga yang mungkin enggan untuk dievakuasi di saat krisis.

“Saat evakuasi, warga sulit untuk dikasih tahu, kades pun tidak didengarkan. Permasalahannya mata pencaharian, rumah mereka di sana,” ungkap Listya, personel Basarnas yang selalu memonitor situasi melalui radio komunikasi sambil mengatakan dengan kata lain, aset dan mata pencaharian menjadi pertimbangan utama warga setempat yang enggan untuk dievakuasi.

Personel Basarnas, Rama menambahkan disisi lain, terdapat tindakan positif yang telah dilakukan oleh sebagian warga, yaitu evakuasi mandiri.
“Saat evakuasi yang pernah dilakukan dulu, ini menjadi pembelajaran,” ujar Rama.

Bagi para personel di lapangan, Rama menekankan dalam penguasaan akses dan mengantisipasi kepanikan masyarakat ketika proses evakuasi terjadi. Hal tersebut terkadang menjadi tantangan utama saat proses evakuasi.

Terkait dengan potensi SAR, pihak Basarnas selalu mengecek terlebih dahulu kualifikasi yang dimiliki oleh personel tadi. Ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para personel. Sementara itu, Rama juga menyampaikan bahwa tim SAR di lapangan selalu dimonitor oleh safety officer (SO) atau petugas keselamatan yang berfokus pada keselamatan para responder (Tim SAR) di lapangan.

Tim SAR merupakan ksatria kemanusiaan di setiap penanganan darurat. Merek selalu berada di garis depan untuk mencari dan menyelamatkan warga yang terancam bahaya. Namun demikian keselamatan tetap menjadi prioritas tertinggi bagi para responder dalam upaya penanganan darurat di medan bencana.

Sementara itu, menghadapi ancaman erupsi Gunung Agung yang aktivitas vulkaniknya masih tinggi diperlukan kesiapsiagaan tinggi. Belajar dari letusan 1963 yang sangat eksplosif dan berdampak luas menjadi perhatian untuk seluruh pihak, baik masyarakat dan para pelaku penanganan darurat.

Hingga tanggal 6 Desember 2017, pukul 18.00 waktu setempat, BNPB mencatat jumlah pengungsi pada jumlah keseluruhan 66.716 jiwa. Mereka tersebar di 225 titik pos pengungsian. Jumlah titik pos pengungsian tertinggi di Kabupaten Karangasem, 129 titik dengan jumlah 39.486 jiwa. (f3)

Info Lainnya

Nasional

Komisi IX DPR RI Soroti Tingginya Pengangguran Lulusan SMK dan Lambannya Pembangunan Dapur Gizi di NTB

Published

3 hari ago

29/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan program prioritas nasional, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta membahas permasalahan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, yang menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di NTB, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS NTB per Agustus 2024, terdapat 87.010 pengangguran terbuka, di mana 4,73 persen di antaranya berasal dari lulusan SMK.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah dan pasar kerja lokal,” ujar Putih Sari dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Komisi IX mendorong pemerintah daerah bersama lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), untuk merancang program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri yang berkembang di NTB. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga meninjau perkembangan program SPPG yang merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani permasalahan gizi anak. Pemerintah menargetkan pembangunan 400 dapur umum di NTB hingga akhir 2025, namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 25 persen atau 54 unit.

Komisi IX menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur umum SPPG untuk mendukung peningkatan status gizi anak-anak NTB, mencegah stunting, dan memperbaiki kualitas hidup generasi masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX Muazzim Akbar menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan SPPG. Ia meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang disajikan kepada siswa.

“Badan POM harus turun langsung ke lapangan, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan atau penyajian makanan yang tidak layak konsumsi. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan gizi anak-anak kita,” tegas Muazzim.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyambut baik kunjungan ini dan berharap hasil diskusi serta masukan dari Komisi IX DPR RI dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Selamat datang di NTB. Kami tersanjung dan berterima kasih atas perhatian Komisi IX terhadap permasalahan kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Lalu Gita dalam sambutannya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, sekaligus mempercepat terwujudnya target-target pembangunan nasional di NTB. (F3)

Ket. Foto:

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTB. (Ist)

Info Lainnya

Headline

Pemerintah Genjot Pembangunan 400 SPPG di NTB, Baru 25 Persen Terealisasi

Published

4 hari ago

28/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)

Info Lainnya

Nasional

Ketum Firdaus dan Pengurus SMSI Pusat Audiensi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Published

5 hari ago

27/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Jakarta – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus, menggelar audensi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof Dr H. Abdul Mu’ti MA, pada Senin sore, (26/5/2025), di Ruang Kerja Mendikdasmen, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat.

Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sinergitas dan kolaborasi antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pers yang berkualitas dan professional. Salah satunya untuk kalangan pendidikan di Indonesia.

Abdul Mu’ti sendiri adalah bagian dari SMSI Pusat, yakni Ketua Dewan Penasehat. Sehingga pertemuan yang cukup singkat itu, layaknya pertemuan internal organisasi. Rombongan SMSI Pusat tersebut dipimpin langsung Ketua Umumnya, Firdaus dengan didampingi Sekretaris Jenderal, Makali Kumar SH, Wakil Ketua Dewan Pembina KH M Mashum Hidayatullah MSi, Wakil Ketua Dewan Penasehat Bunyan Saptomo, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan H. Moh Nasir, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Tehnologi Digital dan Uaha Media Siber Ilona Juwita, dan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Dr Retno Intani.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi, melaporkan kepada Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan sekaligus membangun sinergitas dan kolaborasi, serta kemitraan dalam mensukseskan kemajuan pers dan dunia pendidikan di Indonesia.

“Pak Abdul Mu’ti selaku Mendikdasmen yang juga Ketua Dewan Penasehat SMSI, kami datang berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan baru-baru ini. Salah satunya, SMSI Pusat telah sukses melaksanakan kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan,” ujar Ketum Firdaus, saat membuka audensi tersebut.

Dijelaskan Firdaus, pada kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan yang dilaksanakan SMSI Pusat di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025 itu, berisi penyerahan penghargaan bergengsi Anugerah Sahabat Pers Indonesia kepada sejumlah kepala daerah, baik Bupati dan Gubernur, serta tokoh masyarakat. Atas dedikasinya dalam memajukan pers dan pembangunan.

Kemudian, dalam Dialog Kebangsaan sendiri, agenda utamanya adalah membahas dukungan kuat masyarakat dari berbagai pelosok Indonesia terhadap tokoh masyarakat yang diusulkan SMSI menjadi calon Pahlawan Nasional, yakni RM Margono Djojohadikusumo. Hal itu tak lepas dari kiprah semasa hidupnya, RM Margono Djojohadikusumo (Kakek Presiden Prabowo Subianto), yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI).

“Selanjutnya, SMSI kedepan, ingin menjalin kerjasama dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan pendidikan tentang kode etik jurnalistik. Untuk menunjang terwujudnya pers yang berkualitas dan professional di Indonesia,” jelas Firdaus yang mengenakan baju batik berwarna coklat tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam kesempatan itu, tampak antusias menyambut kedatangan rombongan SMSI Pusat. Dia didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen, diantaranya Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto SE MA.

Abdul Mu’ti yang sekarang masih sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 itu, menyampaikan respon positifnya atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SMSI, diantaranya dalam pengusulan calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo. Untuk terus menumbuh kembangkan semangat perjuangan dan pembangunan perekonomian bangsa.

“Kami juga setuju adanya sinergitas antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mensosialisasikan kode etik jurnalistik kepada pendidik dan siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesi jurnalistik dan mencegah pelanggaran,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan, pemahaman kode etik membantu jurnalis menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta menjaga kredibilitas media. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai jurnalistik yang baik. (HN/***)

Ket. Foto:

Ketum SMSI Firdaus dan Pengurus SMSI Pusat saat bersilaturahmi dengan Kemendikdasmen Abdul Mu’ti. (Ist)